HALSEL, CN – Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang belum kunjung diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut kembali menjadi sorotan. Kali ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, Safri Talib, secara terbuka meminta Pemrov Malut tidak mengabaikan hak keuangan daerah yang nilainya mencapai Rp278 miliar.
Safri menilai, persoalan DBH tersebut tidak boleh terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Sebab, angka Rp278 miliar bukan nilai kecil. Dana sebesar itu memiliki arti penting bagi kemampuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam membiayai pembangunan, memperbaiki infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Safri dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, di ruang paripurna DPRD Halsel, Senin (16/11/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengingatkan bahwa Pemprov memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak keuangan Kabupaten. Menurutnya, jangan sampai persoalan yang menyangkut hak daerah justru berulang kali dibicarakan dalam forum resmi, tetapi tidak kunjung menghasilkan kepastian penyelesaian.
“Saya berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Sisa DBH yang menjadi hak Kabupaten Halmahera Selatan mencapai Rp278 miliar. Jangan sampai hak keuangan daerah kita sebesar itu terus-menerus tidak mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Safri mengungkapkan, persoalan tersebut bukan baru sekali disuarakan. Ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan hal serupa dalam berbagai forum pembahasan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) maupun DPRD.
Namun, berulangnya penyampaian aspirasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan DBH masih membutuhkan langkah konkret. Bagi Safri, pembahasan tanpa kepastian penyelesaian hanya akan membuat daerah terus berada dalam ketidakpastian fiskal.
Ia menegaskan, keterlambatan penyelesaian hak keuangan tersebut berpotensi memengaruhi perencanaan pembangunan di Halsel. Pemda membutuhkan kepastian pendanaan agar program prioritas tidak terus terbebani oleh persoalan keuangan yang belum terselesaikan.
“Persoalan ini sudah pernah saya sampaikan dalam sejumlah kesempatan. Karena itu, saya berharap ada perhatian dan langkah konkret agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” katanya.
Tidak hanya mendesak penyelesaian melalui pembayaran, Safri juga menawarkan alternatif apabila kewajiban tersebut belum dapat direalisasikan melalui mekanisme transfer langsung.
Ia mengusulkan agar sebagian kewajiban Pemprov Malut dapat dipertimbangkan melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Halsel.
Menurutnya, alternatif tersebut perlu dibicarakan secara serius, tentunya dengan tetap memperhatikan mekanisme administrasi, penganggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau memang belum bisa diselesaikan melalui pembayaran, kita bisa membicarakan alternatif lain. Misalnya, sebagian kewajiban itu bisa dipertimbangkan melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” jelasnya.
Safri bahkan menyinggung kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Bacan, termasuk wilayah Bacan Timur Tengah dan Bacan Selatan, yang dinilai membutuhkan perhatian Pemprov.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan DBH bukan sekadar urusan administrasi antara Pemkab dan Provinsi. Di balik angka Rp278 miliar, terdapat kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat yang menunggu kepastian.
Karena itu, Pemprov Malut diharapkan tidak hanya memberikan respons normatif, tetapi juga menjelaskan secara terbuka bagaimana perkembangan penyelesaian DBH tersebut, termasuk tahapan, mekanisme, dan kepastian realisasinya.
Bagi Halsel, yang dibutuhkan bukan sekadar janji bahwa persoalan akan diperhatikan. Yang lebih penting adalah kejelasan kapan hak keuangan daerah itu diselesaikan dan bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaatnya.
“Yang terpenting, hak daerah kita harus mendapatkan perhatian dan kepastian penyelesaian. Kalau ada alternatif melalui pembangunan infrastruktur, mari dibicarakan agar masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya,” tutup Safri. (Hardin CN)







