Rp278 Miliar Hak Halsel Belum Tuntas, Safri Talib Desak Pemprov Malut Jangan Tutup Mata

HALSEL, CN – Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang belum kunjung diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut kembali menjadi sorotan. Kali ini, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halsel, Safri Talib, secara terbuka meminta Pemrov Malut tidak mengabaikan hak keuangan daerah yang nilainya mencapai Rp278 miliar.

Safri menilai, persoalan DBH tersebut tidak boleh terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Sebab, angka Rp278 miliar bukan nilai kecil. Dana sebesar itu memiliki arti penting bagi kemampuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam membiayai pembangunan, memperbaiki infrastruktur, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Safri dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda Penyampaian Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, di ruang paripurna DPRD Halsel, Senin (16/11/2026).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut mengingatkan bahwa Pemprov  memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak keuangan Kabupaten. Menurutnya, jangan sampai persoalan yang menyangkut hak daerah justru berulang kali dibicarakan dalam forum resmi, tetapi tidak kunjung menghasilkan kepastian penyelesaian.

“Saya berharap pemerintah provinsi memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Sisa DBH yang menjadi hak Kabupaten Halmahera Selatan mencapai Rp278 miliar. Jangan sampai hak keuangan daerah kita sebesar itu terus-menerus tidak mendapatkan kepastian,” ujarnya.

Safri mengungkapkan, persoalan tersebut bukan baru sekali disuarakan. Ia mengaku telah beberapa kali menyampaikan hal serupa dalam berbagai forum pembahasan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) maupun DPRD.

Namun, berulangnya penyampaian aspirasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan DBH masih membutuhkan langkah konkret. Bagi Safri, pembahasan tanpa kepastian penyelesaian hanya akan membuat daerah terus berada dalam ketidakpastian fiskal.

Ia menegaskan, keterlambatan penyelesaian hak keuangan tersebut berpotensi memengaruhi perencanaan pembangunan di Halsel. Pemda membutuhkan kepastian pendanaan agar program prioritas tidak terus terbebani oleh persoalan keuangan yang belum terselesaikan.

“Persoalan ini sudah pernah saya sampaikan dalam sejumlah kesempatan. Karena itu, saya berharap ada perhatian dan langkah konkret agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” katanya.

Tidak hanya mendesak penyelesaian melalui pembayaran, Safri juga menawarkan alternatif apabila kewajiban tersebut belum dapat direalisasikan melalui mekanisme transfer langsung.

Ia mengusulkan agar sebagian kewajiban Pemprov Malut dapat dipertimbangkan melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemprov dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Halsel.

Menurutnya, alternatif tersebut perlu dibicarakan secara serius, tentunya dengan tetap memperhatikan mekanisme administrasi, penganggaran, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau memang belum bisa diselesaikan melalui pembayaran, kita bisa membicarakan alternatif lain. Misalnya, sebagian kewajiban itu bisa dipertimbangkan melalui pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” jelasnya.

Safri bahkan menyinggung kebutuhan pembangunan jalan dan jembatan di kawasan Bacan, termasuk wilayah Bacan Timur Tengah dan Bacan Selatan, yang dinilai membutuhkan perhatian Pemprov.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan DBH bukan sekadar urusan administrasi antara Pemkab dan Provinsi. Di balik angka Rp278 miliar, terdapat kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat yang menunggu kepastian.

Karena itu, Pemprov Malut diharapkan tidak hanya memberikan respons normatif, tetapi juga menjelaskan secara terbuka bagaimana perkembangan penyelesaian DBH tersebut, termasuk tahapan, mekanisme, dan kepastian realisasinya.

Bagi Halsel, yang dibutuhkan bukan sekadar janji bahwa persoalan akan diperhatikan. Yang lebih penting adalah kejelasan kapan hak keuangan daerah itu diselesaikan dan bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

“Yang terpenting, hak daerah kita harus mendapatkan perhatian dan kepastian penyelesaian. Kalau ada alternatif melalui pembangunan infrastruktur, mari dibicarakan agar masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya,” tutup Safri. (Hardin CN)

Pendidikan di Pulau Obi Terus Berkembang, Harita Nickel Hadirkan Akses dan Peluang Masa Depan bagi Generasi Muda

HALSEL, CN – Pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam mempersiapkan generasi muda Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Seiring meningkatnya akses dan fasilitas pendidikan, harapan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan serta memperoleh peluang kerja semakin terbuka. Perubahan ini turut dirasakan masyarakat di sejumlah desa, termasuk Soligi dan Kawasi.

Bagi Musniati, guru sejarah dan seni di SMA Negeri 35 Halmahera Selatan, pendidikan bukan sekadar proses belajar di ruang kelas, melainkan bentuk pengabdian untuk membangun masa depan kampung halaman.

Sejak 2014, Musniati memilih kembali ke kampung halaman dan mengabdi sebagai guru di Desa Soligi, Obi Selatan. Keputusan tersebut berangkat dari kepeduliannya terhadap keterbatasan tenaga pendidik di daerahnya.

“Di desa kami masih kekurangan guru. Saya memilih kembali ke Soligi karena berpikir, siapa lagi yang akan mendidik generasi penerus di sini selain orang Soligi sendiri?” ujarnya, Jumat 13 November 2026.

Menurut Musniati, perkembangan kawasan industri turut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Minat anak-anak untuk bersekolah semakin meningkat, didukung oleh akses yang lebih mudah, kebijakan sekolah gratis dari pemerintah, serta fasilitas belajar yang semakin memadai.

Ia menilai pendidikan menjadi salah satu pendorong semangat generasi muda untuk mengembangkan potensi dan meraih masa depan yang lebih baik.

Selain mendorong prestasi akademik, Musniati juga berupaya memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Salah satunya melalui pembentukan sanggar tari di sekolah.

Sanggar tersebut dibentuk karena belum tersedianya wadah yang memadai untuk mengembangkan potensi seni siswa. Awalnya, hanya enam anak yang bergabung. Namun, antusiasme siswa terus bertambah hingga sanggar itu berkembang dan beberapa kali tampil dalam kegiatan sekolah maupun acara yang diselenggarakan Harita Nickel, termasuk Hari Anak Obi.

Melalui sanggar tersebut, para siswa mempelajari berbagai tarian khas Maluku Utara.

“Kita harus melestarikan budaya agar generasi mendatang tidak melupakan budaya kita sendiri,” tuturnya.

Ia menambahkan, melalui pendidikan, anak-anak dapat membentuk karakter dan menjadi generasi muda yang lebih baik.

Musniati juga mengapresiasi dukungan Harita Nickel terhadap pendidikan di Soligi. Menurutnya, perusahaan turut membantu memperbaiki kembali sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan, memberikan insentif kepada 53 guru honorer di Soligi dan Kawasi, serta menyediakan alat musik untuk mendukung kegiatan sanggar.

“Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap tantangan pasti ada hasil terbaik,” katanya.

Perubahan akses dan fasilitas pendidikan juga dirasakan langsung oleh para siswa. Suci, siswi SMP Loji Permai Kawasi, mengaku kini lebih nyaman menjalani kegiatan belajar mengajar karena didukung fasilitas sekolah yang semakin lengkap.

Menurut Suci, sekolahnya memiliki berbagai fasilitas penunjang pembelajaran, mulai dari komputer, perpustakaan, hingga Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Para siswa juga mendapatkan buku untuk mendukung kegiatan belajar.

“Pendidikan itu sangat penting karena selain bisa belajar, kita juga bisa mengikuti kegiatan sekolah yang menambah pengalaman,” ujarnya.

Suci mengaku kerap menghabiskan waktu istirahat di perpustakaan untuk membaca buku dan melengkapi catatan pelajaran.

Sekolah-sekolah di Kawasi berada di kawasan permukiman baru dan dapat dijangkau dengan berjalan kaki oleh siswa yang tinggal di sekitarnya. Sementara itu, bagi siswa dari lokasi lain, perusahaan menyediakan layanan bus antar-jemput setiap hari sekolah.

Dukungan terhadap pendidikan juga diwujudkan melalui program makan siang gratis bagi siswa SMP Loji Permai Kawasi.

Program yang dijalankan melalui sinergi sekolah dan Harita Nickel tersebut telah berlangsung sejak 2013, jauh sebelum program Makan Bergizi Gratis (MBG) nasional. Kini, program ini menyediakan sekitar 255 porsi setiap hari bagi siswa, guru, petugas keamanan, dan kondektur sekolah.

Guru SMP Loji Permai Kawasi, Debby Sukarano, mengatakan bahwa pihak sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola anggaran penyediaan makanan bagi siswa setiap hari.

Proses memasak melibatkan ibu-ibu warga sekitar sehingga program ini tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan siswa, tetapi juga membuka peluang penghasilan tambahan bagi masyarakat.

“Kami juga mengutamakan pangan lokal Pulau Obi. Sayur-mayur dan ikan diupayakan berasal dari petani dan nelayan setempat, sehingga program ini turut mendukung perekonomian masyarakat,” kata Debby.

Manfaat program tersebut juga dirasakan oleh Anisa, salah satu orang tua siswa SMP Loji Permai Kawasi. Ia mengaku tidak perlu khawatir lagi soal makan siang anak-anaknya.

“Alhamdulillah, program ini sangat membantu,” ujarnya.

Bagi Anisa, pendidikan merupakan kesempatan penting untuk memperbaiki masa depan anak-anaknya. Ia bertekad mendorong mereka agar terus bersekolah.

Kesempatan menempuh pendidikan tinggi melalui Beasiswa Harita Gemilang juga dirasakan oleh Christana Mara Luwudara.

Ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, pada 2025. Kini, Christana mengajar sebagai guru Fisika di SMP-SMA Kawasi.

Menurut Christana, beasiswa tersebut sangat membantu dalam menyelesaikan pendidikan sekaligus membuka kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.

Sebagai warga asli Kawasi, ia bangga dapat menerapkan ilmu yang diperolehnya untuk mendukung pendidikan generasi muda di daerahnya.

“Beasiswa ini sangat membantu perjalanan pendidikan saya. Saya berharap semakin banyak anak-anak Pulau Obi mendapat kesempatan yang sama, karena pendidikan merupakan bekal penting untuk membangun sumber daya manusia dan memajukan daerah,” ujarnya.

Hingga saat ini, program Beasiswa Harita Gemilang telah menjangkau 160 mahasiswa asal Pulau Obi yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Bagi Musniati, Suci, Anisa, dan Christana, pendidikan adalah jalan untuk membuka peluang. Lebih dari itu, pendidikan juga menjadi fondasi dalam membangun karakter, menjaga kebudayaan lokal, memperkuat ekonomi masyarakat, serta membuka kesempatan bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Pendidikan bukan sekadar tentang hari ini, melainkan investasi untuk masa depan generasi muda Pulau Obi. (Hardin CN)

Diduga Dikeroyok Saat Hendak Menolong Teman, Pelajar di Halsel Resmi Lapor Polisi

HALSEL, CN – Niat membantu melerai keributan justru berujung petaka. Seorang pelajar bernama Asrul Jani diduga kuat menjadi korban pengeroyokan setelah berusaha melerai peristiwa penganiayaan terhadap rekannya di Desa Bajo, Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu, 11 November 2026, sekitar pukul 14.00 WIT. Berdasarkan keterangan dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi (STTLP), insiden bermula ketika Asrul Jani baru pulang dari sekolah bersama sejumlah temannya.

Dalam perjalanan, ia melihat rekannya, Risaldi Buhari, tergeletak di tanah setelah diduga ditampar dan dipukul oleh seseorang bernama Bombat.

Melihat kejadian tersebut, Asrul mengaku berinisiatif melerai dan menghentikan tindakan kekerasan yang dialami rekannya. Namun, niat tersebut justru berujung dirinya diduga turut menjadi sasaran pemukulan.

“Awalnya saya bersama teman-teman baru saja pulang dari sekolah. Dalam perjalanan, saya melihat teman saya, Risaldi Buhari, sudah terjatuh di tanah setelah diduga ditampar dan dipukul oleh seseorang bernama Bombat,” demikian kronologi yang disampaikan korban berdasarkan laporan polisi.

Asrul mengaku, ketika berusaha melerai dan membantu rekannya, dirinya justru ikut menjadi sasaran kekerasan.

“Niat saya hanya ingin melerai dan membantu teman, bukan mencari masalah ataupun membuat keributan. Tetapi justru saya yang mengalami tindakan kekerasan. Saya sangat menyayangkan kejadian ini,” ungkapnya sebagaimana dirangkum dari keterangan dalam laporan.

Dalam laporan tersebut, Asrul menyebut dugaan pengeroyokan terhadap dirinya dilakukan oleh Wahyu DPK bersama sejumlah orang lainnya.

Merasa dirugikan atas kejadian tersebut, Asrul kemudian mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Halsel untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Laporan itu secara resmi diterima pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.30 WIT, dengan nomor STTLP/407/XI/2026/SPKT POLRES HALSEL/POLDA MALUKU UTARA.

Sementara itu, salah seorang keluarga korban yang juga merupakan kakak sepupu Asrul Jani, Maryam Azahra, berharap pihak kepolisian Polres Halsel dapat menangani laporan tersebut secara serius, profesional, dan transparan.

“Kasus ini menjadi perhatian serius, karena ini dugaan kekerasan yang melibatkan seorang pelajar yang menjadi korban ketika berusaha menghentikan tindakan kekerasan terhadap temannya,” tegas Maryam, kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp.

Maryam berharap aparat penegak hukum tidak mengabaikan laporan yang telah disampaikan korban. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, terlebih ketika seseorang diduga menjadi korban kekerasan.

“Kami sebagai keluarga korban, menginginkan agar proses hukum berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada pihak yang merasa kebal hukum,” tegasnya lagi.

Sebagai keluarga Korban, dirinya berharap pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara serius dan memberikan keadilan atas peristiwa yang dialami korban.

“Aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengumpulkan bukti, memeriksa para saksi, serta memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini,” tutup Maryam.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi mengenai perkembangan penanganan laporan maupun klarifikasi dari pihak yang dilaporkan. (Hardin CN)

Diduga Jadi Korban Penyebaran Video Intim, W.L. Tegaskan Akun Facebook Palsu Bukan Miliknya

HALTENG, CN – Sejumlah video pendek bermuatan asusila yang memperlihatkan seorang perempuan bersama seorang pria diduga beredar luas di media sosial Facebook. Video-video tersebut diunggah berulang kali oleh sebuah akun yang menggunakan nama samaran dan menuai ribuan tanda suka serta puluhan komentar dari pengguna media sosial.

Berdasarkan penelusuran terhadap unggahan yang beredar, video pertama dipublikasikan pada 19 Oktober 2026 dan memperoleh sekitar 4,6 ribu tanda suka, 84 komentar, serta 30 kali dibagikan.

Akun tersebut kembali mengunggah video pada 22 Oktober 2026 dengan perolehan 34 tanda suka, empat komentar, dan satu kali dibagikan.

Selanjutnya, sekitar dua hari sebelum klarifikasi ini dikonfirmasi, akun yang sama kembali membagikan video lainnya yang memperoleh sekitar 2,8 ribu tanda suka, 68 komentar, dan 23 kali dibagikan.

Bahkan, pada 5 November 2026, kembali muncul unggahan video lain yang mendapatkan 71 tanda suka, 11 komentar, dan satu kali dibagikan.

Menanggapi beredarnya video-video tersebut, perempuan berinisial W.L. akhirnya angkat bicara. Ia dengan tegas membantah bahwa akun Facebook yang digunakan untuk menyebarluaskan video tersebut bukan akun pribadi miliknya.

Dalam klarifikasinya, W.L. menyebut akun tersebut merupakan akun palsu (fake account) yang diduga sengaja dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mempermalukan dirinya sekaligus menjatuhkan nama baik keluarga besarnya.

“Assalamu’alaikum buat basudara semua dari Sabang sampai Merauke, khususnya yang berada di SBT, Kobisonta, Weda, maupun di mana saja. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Tari,” demikian pembukaan klarifikasi yang disampaikan W.L. kepada wartawan cerminnusantara.co.id melalui pesan WhatsApp pada Jumat (6/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki akun Facebook tersebut, apalagi mengunggah dan menyebarluaskan video-video yang kini beredar.

W.L. juga mengungkapkan bahwa berdasarkan sepengetahuannya, video-video tersebut diduga dibuat dan disimpan di telepon genggam pribadi mantan suami keduanya berinisial ES sebelum mereka berpisah.

Meski demikian, W.L. menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menuduh siapa pun sebagai pihak yang menyebarluaskan video tersebut.

“Saya tidak menuduh siapa pun. Namun, sejauh yang saya ketahui, video tersebut dibuat dan disimpan di HP pribadi mantan suami kedua saya sebelum kami berpisah. Secara pribadi, saya tidak memiliki video apa pun seperti yang diunggah oleh akun tersebut,” ungkapnya.

Ia kembali menegaskan bahwa akun Facebook yang menyebarluaskan video tersebut bukan miliknya. W.L. juga meminta masyarakat agar tidak mengaitkan akun tersebut dengannya tanpa adanya kepastian.

Sebagai pihak yang mengaku dirugikan atas beredarnya video pribadi tersebut, W.L. turut menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang telah melihat maupun terganggu dengan unggahan tersebut.

“Saya sebagai korban memohon maaf sebesar-besarnya kepada basudara semua atas beredarnya video-video yang dibagikan oleh akun tersebut. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa akun itu bukan milik saya,” ujarnya.

W.L. saat ini diketahui bekerja di wilayah Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan maupun konfirmasi dari ES terkait pernyataan W.L. Sementara itu, identitas pengelola akun serta pihak yang diduga menyebarluaskan video-video tersebut belum diketahui secara pasti. (Hardin CN)

Anggaran PAUD Desa Kokotu Tahun 2025 Capai Rp29,26 Juta, Keterangan Kades Jadi Perhatian

HAlSEL, CN – Penganggaran kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kokotu, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menjadi perhatian serius setelah data anggaran Tahun 2025 mencatat alokasi sebesar Rp29.260.000 untuk tiga kegiatan terkait pendidikan anak usia dini

Berdasarkan rincian anggaran yang diperoleh, dana tersebut dialokasikan melalui tiga pos kegiatan, yakni Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa sebesar Rp8.260.000.

Selanjutnya, Dukungan Penyelenggaraan PAUD berupa Alat Permainan Edukatif (APE) dan sarana PAUD sebesar Rp5.000.000. Sementara itu, kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa, yang mencakup bantuan honor pengajar, pakaian seragam, dan operasional, dianggarkan sebesar Rp16.000.000.

Total ketiga pos anggaran tersebut mencapai Rp29.260.000.

Menanggapi hal itu, Kepala Desa (Kades) Kokotu, Sumsi Idris, menjelaskan bahwa pembayaran honor tenaga PAUD dilakukan setiap enam bulan, mengikuti tahapan pencairan Dana Desa (DD), dengan besaran Rp500.000 per bulan.

Ia menyebutkan, terdapat tiga tenaga PAUD. Dua orang menerima honor selama 12 bulan, sedangkan satu orang lainnya menerima honor selama delapan bulan karena baru diangkat oleh pengelola.

“Pembayarn di lakukan per 6 bulan per tahapan pencairan dana desa per bulan 500 ribu,” tulis Sumsi melalui pesan messenger saat dikonfirmasi wartawan pada Minggu (18/10/2026).

Berdasarkan perhitungan dari keterangan tersebut, total honor ketiga tenaga PAUD mencapai Rp16.000.000, dengan rincian Rp12.000.000 untuk dua tenaga yang menerima honor selama setahun dan Rp4.000.000 untuk satu tenaga yang menerima honor selama delapan bulan.

“Dan untuk ape luar dalam di tahun 2025 tidak ada belanja itu karena sudah dibelanjakan oleh pengelola melalui dana bos,” jelasnya.

Terkait anggaran dukungan APE luar dan dalam, Kades menyatakan bahwa pada 2025 tidak ada belanja untuk kebutuhan tersebut karena pengadaan telah dilakukan oleh pengelola melalui Dana BOS. Ia juga menyebut adanya bantuan dari Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dukungan penyelenggaran ape luar dan dalam sudah di belanja pakai dana bos dan ada juga bantuan pemda kemarin,” ungkap Susmi.

Sementara mengenai pakaian seragam, Kades mengaku tidak lagi mengingat secara pasti tahun pengadaannya, apakah 2020 atau 2021, termasuk besaran anggarannya. Ia menyatakan pengadaan tersebut telah diaudit pada tahun sebelumnya.

“Seragam itu so tahun lalu so lupa berapa yah 2020 apa 2021 saya so lupa dia pe anggaran dan itupun sudah di audit tahun lalu,” katanya.

Namun, keterangan tersebut masih perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran dan realisasi APBDes Tahun 2025. Pasalnya, data yang diperoleh mencatat adanya alokasi Rp5.000.000 untuk dukungan penyelenggaraan PAUD serta Rp8.260.000 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.

Jika kebutuhan APE memang telah dipenuhi melalui Dana BOS dan bantuan Pemda, perlu diperjelas bagaimana status alokasi Rp5.000.000 dalam APBDes 2025, apakah direalisasikan untuk kebutuhan lain yang diperbolehkan, tidak direalisasikan, atau mengalami perubahan anggaran sesuai ketentuan.

Demikian pula alokasi Rp8.260.000 untuk pemeliharaan sarana dan prasarana perlu dijelaskan peruntukan serta realisasinya, termasuk bukti kegiatan dan pengeluaran yang mendukung penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, klarifikasi juga diperlukan terhadap alokasi Rp16.000.000 untuk honor pengajar, seragam, dan operasional agar dapat diketahui apakah seluruh dana tersebut digunakan sesuai peruntukan dan didukung bukti pertanggungjawaban.

Sebab, terdapat dugaan kuat perbedaan antara catatan anggaran Desa Kokotu Tahun 2025 dan penjelasan Kades mengenai sumber pembiayaan melalui APBDes, dokumen realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta bukti pengadaan dan pembayaran. (Hardin CN)

Anggaran Mendesak Desa Kokotu 2025 Capai Rp90 Juta, Kades Sebut Untuk BLT

HALSEL, CN – Anggaran mendesak Desa Kokotu, Kecamatan Bacan Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), pada tahun anggaran 2025 mencapai Rp90 juta. Kepala Desa (Kades) Kokotu, Susmi Idris, menyebut anggaran tersebut diperuntukkan bagi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Saat dikonfirmasi pada Minggu (18/10/2026), melalui pesan messenger, Susmi menjelaskan bahwa meskipun dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tertulis anggaran mendesak, peruntukan anggaran tersebut adalah untuk BLT.

“90 juta itu anggaran BLT dan karena di baliho itu saya taruh anggaran mendesak jadi mungkin dorang tara mengerti,” jelas Susmi.

Menurutnya, istilah “anggaran mendesak” tetap tercantum dalam LPJ karena merupakan istilah yang digunakan dalam sistem.

Susmi juga mengungkapkan bahwa penerima BLT di Desa Kokotu berjumlah 25 Kepala Keluarga (KK), dengan besaran bantuan Rp300 ribu per KK setiap bulan.

“Yang 90 juta yang dong maskud mungkin karena di baliho atau di apbds kan bukan BLT tapi kegiatan mendesak Bahasa sisitemnya,” tulis Susmi.

Dengan demikian, jumlah anggaran mendesak sebesar Rp90 juta yang disebutkan Kades itu, BLT untuk 25 KK selama satu tahun, dengan asumsi seluruh penerima memperoleh bantuan setiap bulan.

“Kalau di lpj tetap tertulis anggaran mendesak karena itu bahasa sistemnya,” kata Susmi.

Meski demikian, kesesuaian antara anggaran yang tercantum dalam LPJ dan realisasi penyaluran BLT tetap perlu dipastikan melalui dokumen anggaran serta laporan realisasi tahun 2025.

Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui peruntukan dan realisasi penggunaan dana desa secara jelas. (Hardin CN)