LABUHA , CN : Pengelolaan anggaran Dana Desa (DDS) yang tidak transparan yang di duga dilakukan oleh Kepala Desa Pelita Sabrun Usman didemo Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KANE Malut dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Rabu 18/9.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Peduli Masyarakat Pelita (APMP) LSM KANE dan GMNI itu tak lain karna tidak transparan Kades Pelita dalam pengelolaan anggaran dana desa tahun 2017-2019 dan sejumlah tunjangan gaji Badan Permusawaratan Desa (BPD) Desa Pelita selama tujuh bulan.
Inspektorat Halsel
Aksi unjuk rasa yang bertempat di Tugu Ikan Tomori tersebut diketuai LSM KANE Malut Risal Sangaji cs mendesak Pemerintah Daerah agar mencopot Kepala Desa Pelita Sabrun Usman dari jabatannya, mereka juga mendesak Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) agar segera melakukan pemeriksaan terhadap Kades Pelita, selain itu LSM KANE Malut dan APMP juga mendesak Pihak terkait agar memberhentikan Pendamping Desa Asiyah A Rahman yang juga istri dari Kades Pelita Sabrun Usman.
Tuntutan massa aksi tersebut mendapat Tanggapan dari Inspektorat Halsel Slamet AK dan langsung melakukan hearing,” Kepala Inspektorat Slamet AK menyampaikan kepada massa aksi, dari temuan tim auditor Dana Desa Pelita Kecamatan Mandioli Utara tahun 2018, Pajak sebesar Rp 26.000.000 (Dua puluh enam juta rupiah) belum terbayarkan, Gaji BPD selama tujuh bulan tidak sesuai SK.
Sambung Slamet AK,” Terkait penggunaan DD, Desa Pelita sesuai Temuan Tim Audit Inspektorat tidak memenuhi syarat utk Mencopot jabatan Kades Pelita dikarenakan anggaran yg disalahgunakan masih dibawah Nominal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sehingga Tim Audit sesuai UU hanya memberikan waktu kepada Kades Pelita Sabrun Usman untuk Mengembalikan Anggaran Dana Desa tersebut,” beber Slamet.
Tidak sampai disitu, massa aksi kembali menuju Kantor DPRD Halsel dan langsung melakukan hearing terbuka dengan Wakil Ketua DPRD Halsel Asnawi Lagalante beserta tujuh Anggota DPRD Komisi satu.
Melalui Wakil Ketua DPRD Halsel Asnawi Lagalante,” DPRD dalam waktu dekat akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan mengundang aparatur Desa terkait,” kata Asnawi.
Lanjut Asnawi,” DPRD akan Membentuk Tim Investigasi bersama Inspektorat untuk melakukan Audit anggaran dana Desa (DDS) Desa Pelita, dan Setelah Mendapatkan Hasil dari Tim Investigasi Terkait Maka DPRD Akan Menyatakan sikap untuk Membuat surat rekomendasi ke Bupati Halsel,” tutup Asnawi.
Massa aksi direncanakan Kamis besok 19 September 2019 Aksi unjuk Rasa akan dilanjutkan kembali dengan Sasaran Kantor Bupati Halsel (Red).
Komentar