LABUHA-CN, Kebijakan Bupati Halmahera Selatan (Halsel), Bahrain Kasuba mewajibkan seluruh pegawai di lingkup Pemda Halsel turun melakukan kerja bakti pembersihan lingkungan di sejumlah tempat pada setiap momentum tertentu, mendapat sorotan DPRD Halsel. Ketua Komisi I DPRD Halsel, Abdullah Majid mengatakan, kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk penzoliman terhadap para pegawai sebab bukan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai aparatur sipil negara.
Majid menyebut, cara berpemerintahan yang diterapkan Bupati Bahrain Kasuba dengan mengeluarkan kebijakan seperti ini merupakan cara pemerintahan kolonial alias penjajahan. Betapa tidak, para pegawai di paksa harus turun kerja bakti membersihkan lingkungan di setiap desa yang ada dalam kota maupun di titik – titik tertentu. Sudah begitu, bupati mewajibkan mereka melalui SKPD masing-masing untuk menanggung semua kebutuhan yang dibutuhkan selama kerja bakti tersebut seperti biaya pembuatan dan pengecetan pagar, pembuatan taman dan sebagainya.
Dikatakan, Pemda dibawah Kepempinan Bahrain Kasuba telah menandatangani MoU dengan penegak hukum dalam hal pencegahan korupsi, namun disisi lain bupati justru membuat kebijakan yang memberikan ruang kepada SKPD lakukan penyimpangan. “Contoh, adanya pembebanan biaya dan material pembangunan miniatur Jakarta yang sedang dibangun saat ini. SKPD tanggun sendiri, termasuk pembuatan pagar disepanjang jalan maupun pengecetannya. Ini sama dengan Bupati perintahkan SKPD lakukan penyimpangan. Kan aneh, dari mana sumber dananya kalau bukan dari anggaran rutin Kantor. dana rutin kantorkan bukan pake cet pagar dan sebagainya,”tandas dengan nada kesal.
Anggota DPRD dari PAN itu menilai, pola pemerintahan yang diterapkan Bupati Bahrain seperti ini tidak ubahnya pola pemerintahan kolonial. Bahkan kata Majid justru lebih sadis dari kolonial atau penjajahan sebab para pegawai bukan saja di paksa kerja bakti tapi juga harus menanggung biaya masing-masing. Masalah pembersihan jalan dan lingkungan kata Majid, sudah ada pihak yang diberikan tanggungjawab bukan kemudian seluruh ASN harus turun lagi sehingga berdampak terhadap pelayanan di SKPD masing-masing. Apalagi ini berlangsung berhari-hari di setiap ada momentum.
Mestinya pembersihan lingkungan adalah tanggungjawab pemerintah desa untuk menggerakan masyarakatnya melakukan sendiri. Bukan kemudian ASN yang turun melakukan pembersihan. “Saya minta Bupati hentikan kebiasan buruk mempekerjakan ASN seperti masyarakat terjajah di negara merdeka. Kenapa tidak suruh kepala desa untuk gerakkan masyarakatnya membersihkan lingkungan mereka masing-masing. Tugas bupati yang lain tidak diurus malah urus tugas Kepala desa,”pungkasnya.
Sekedar diketahui, sejak satu pekan belakangan ini, seluruh pegawai dilingkup Pemda Helsel sedang berada diluar kantor karena sedeng melakukan kerja bakti pembersihan disejumlah tempat dalam rangka persiapan Halsel jadi tuan rumah hajatan PKK maupun Porprov. Kegiatan bakti seperti ini sudah berulang kali dilakukan pada setiap momentum tertentu. Akibatnya, kadang tidak ada pelayanan berhari-hari di masing-masing SKPD karena para pegawai semuanya sedang tidak berada di kantor. (Red)
Komentar