TIDORE, CN – Virus Corona atau (Covid-19) saat ini sudah menjadi ancaman nyata bagi seluruh masyarakat Maluku Utara, sekitar 50 orang sudah terkonfirmasi positif. Untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini, seluruh pihak di minta untuk saling bahu-membahu agar dapat mengurangi potensi penyebaran.
Bahkan, sudah ada kucuran Dana yang begitu besar untuk memenuhi segala kelengkapan agar memutus mata rantai penyebarannya. Namun Di beberapa Wilayah, Anggaran Covid-19 masih menjadi polemik, salah satunya Desa Gita Raja, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara (Malut).
Hal itu dilihat dari aksi massa yang dilakukan oleh Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Gita (FPPMG) yang memprotes kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) Gita yang dinilai lambat tangani masalah Covid-19.
Aksi FPPMG dimulai dengan Longmars dari Dusun 2 hingga ke Central aksi didepan Kantor Desa Gita, jumat (8/5/2020) pagi.
“Kami melihat Pemerintah Desa masih belum cepat merespon soal covid 19, ini dibuktikan dengan pemenuhan Masker yang tak sebanding dengan jumlah masyarakat Desa Gita, Tempat Cuci tangan yang dilengkapi Hand Sanitaizer, dan juga BLT Desa yang mungkin bagi kami perlu untuk dilihat kembali jumlah KK-Nya,” ungkap Koordinator lapangan, Iwan Saumur, yang juga selaku Sekretaris Umum FPPMG.
Menurutnya, berdasarkan data yang mereka terima Di Desa Gita Hanya 110 KK yang akan menerima BLT-Desa, padahal menurut mereka jumlah KK di Desa Gita lebih besar yang di tetapkan dan juga mengalami dampak ekonomis.
“Kita bisa liat Desa-Desa tetangga seperti Desa Bale, Desa Toseho, yang jumlah KK-nya lebih sedikit, namun penerimanya lebih besar ada yang 147 KK dan ada yang 200 KK,” kata Iwan.
“Ini harus dijelaskan secara transparansi oleh Pemerintah Desa Gita kepada kami,” kata Iwan lagi.
Bahkan, lanjut dia, saat pertemuan yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa, Kepala Desa sempat mengeluarkan tindakan intimidasi yakni hampir memukul salah seorang mahasiswa.
“Padahal sebagai pimpinan seharusnya merespon segala maslah dengan kepala dingin bukan malah bertindak seperti seorang preman,” tuturnya.
Dalam aksi tersebut massa aksi dari FPPMG menuntut, Pemerintah Desa harus menyiapkan Masker secara menyeluruh ke masyarakat Desa Gita, Menyediakan Cuci Tangan di Depan Rumah, Mengumumkan Dana BLT-Desa secara Transparansi, Menjelaskan kenapa hanya 110 KK yang berhak menerima, Pemerintah Desa harus menyediakan Obat-obatan dan Vitamin C untuk diberikan kepada balita, Pemdes harus Perjelas kinerja Tim Gugus Tugas Covid-19, Pemdes harus Transparansi Anggaran Tim Gugus Tugas.
“Apa bila tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami akan memboikot aktivitas kantor Desa,” tegas Iwan. (Ridal CN)
Komentar