Jakarta, CN – Dengan adanya kasus korupsi di dua Kementerian pemerintahan Presiden Jokowi mencoreng wibawa dan citra kabinet indonesia maju.
Menurut pakar kebijakan publik Universitas, Prof.Dr.Moestopo yang juga Dewan Pakar Asosiasi Badan Penyelenggaran Perguruan Tinggi Swasta Indonesia saat dijumpai awak media pada Minggu, (20/12/2020) mengatakan bahwa upaya memujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa di era pemerintahan Presiden Jokowi menghadapi tantangan dan hambatan yang sangat berat, mengingat sistem yang dibangun selama ini membiarkan politisasi dalam birokrasi pemerintahan.
Banyak kebijakan presiden yang tidak berjalan sesuai harapan, karena menterinya berdiri dua kaki dalam kepentingan yang berbeda. Di satu sisi sebagai pembantu Presiden dan disisi lain sebagai petugas partai, sehingga terjadi konflik kepentingan yang berdampak kurang patuh dan loyalnya para menteri kepada presiden. Jadi sangat sulit di era kabinet indonesia maju dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa jika tidak berani mendobrak sistem yang selama ini merusak birokrasi pemerintahan.
“Semenjak era reformasi yang sudah berjalan selama 22 tahun, kasus korupsi justru meningkat. Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus berani merombak sistem politisasi birokrasi yang selama ini berlangsung dalam praktek tata kelola pemerintahan. Keberadaan Menteri dari unsur Parpol cenderung rentan untuk berbuat korupsi karena diduga ada target tertentu mengumpulkan pundi-pundi untuk kepentingan parpol,” jelasnya.
Paiman menambahkan, bahwa untuk meminimalisasi praktek korupsi dalam pemerintahan Jokowi, Presiden dapat melakukan dobrakan dengan berani menempatkan para menteri dari unsur profesional di kementerian yang dianggap strategis dan berhubungan langsung dengan rakyat seperti : Kementerian Sosial, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan, serta Kementerian Koperasi dan UKM.
“Jika kementerian tersebut diisi oleh orang-orang profesional, jujur dan loyalis jokowi, kemungkinan besar praktek korupsi dapat diminimalkan bahkan dihindarkan,” tegas Paiman.
Menutup pembicaraannya, pakar kebijakan publik ini berpesan agar Presiden Jokowi benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Toh, tidak ada beban lagi ke depan untuk mencalonkan diri sebagai Presiden, sehingga era pemerintahan Jokowi periode terakhir ini harus berani lepas dari belenggu kepentingan partai politik,” ujarnya. (Dody CN)
