HALSEL, CN – Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kepton Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mengakui bahwa melakukan pungutan senilai Rp 50 Ribu kepada masyarakat melalui Bantuan Pengungsi dari Kementerian Sosial RI.
LBH Kepton melakukan pungutan liar dengan dasar untuk biaya operasional. Hal ini diakui salah seorang pengurus LBH Kepton Halsel yang diketahui bernama Dodi.
“Iyalah, karena torang (Tim LBH) tidak kerjama sama dengan Dinas Sosial,” aku Dodi kepada Redaksi cerminnusantara.co.id, melalui via seluler Telepon, Kamis (31/12/2020).
Selain itu, Dodi bilang, tidak ada yang bisa intervensi soal Bantuan Pengungsi selain Tim LBH.
“Persoalan Realisasi itu tidak perlu tahu, torang tidak akan beberkan ke siapapun dia, mau Gubernur atau siapa saja karena Gubernur Maluku Utara itu cuma tahu putusan saja, tapi untuk realisasinya itu tidak ada yang tahu yang tahu itu cuma torang Tim saja,” kata Dodi.
Ia meminta, silahkan ke Polisi karena surat ke Kantor Polisi dan Kantor Bupati itu ada.
“Ini tidak kerja sama dengan Kepala Desa cuma Kepala Desa yang datang di Rumah atau di Sekretariat, itu saja,” katanya lagi.
Dodi menambahkan, Pemerintah Pusat sampai tingkat Gubernur dan Bupati juga pun tidak akan campur.
“Pemerintah berhak memberikan anggaran, tapi Pemerintah tidak akan ikut campur ke dalam karena barang ini tidak lewat dorang (Pemerintah) semua,” tukasnya. (Red/CN)
