HALSEL, CN – Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut). Tidak tepat sasaran, Asosiasi Kepala Desa Lingkar Tambang (AKDLT), siap evaluasi Perusahan dan sampaikan Aspirasi Masyarakat Obi, di hadapan Menteri.(20/06/2021)
Kepulauan Obi sekarang jadi primadona Maluku Utara, pasalnya menjadi pusat perhatian pemerintah pusat dan Dunia. Ini fakta membuktikan bahwa adanya investor asing yang menanam saham triliunan rupiah, apalagi pemerintah pusat telah menetapkan alat Objek Vital Negara dan Kawasan Strategis Pembangunan Industri Nasional. Sehingga pulau Obi mendapat perhatian serius oleh pemerintah pusat.
Oleh karena itu informasi yang beredar bahwa rencananya kedatangan menteri, yang salah satu khususnya akan berkunjung ke Pulau obi, rencana kedatangan ini mendapat perhatian baik dari Pemerintah Desa se Kecamatan Obi, lewat oraganisasi Asosiasi Kepala Desa Lingkar Tambang (AKDLT) Kecamatan Obi.
Menanggapi rencana kunjungan menteri ke pulau Obi, pada 22 Juni 2021, pukul 10:30 – Sore 05:00 WIT, AKDLT melakukan pertemuan terbatas yang di hadiri Kepala-kepala Desa yang ada di delapan Desa Wilayah Kec. Obi, dalam pertemuan itu salah satunya membahas keluahan masyarakat lingkar tambang terkait dengan masalah Program CSR, jalan dan jembatan, serta pembangunan sarana dan prasarana lain yang belum di bangun di pulau Obi.
Pembahasan dalam pertemuan itu, banyak berbagai persoalan yang ada di Pulau Obi. Sebab masuknya Perusahan Nikel di Pulau Obi, dinilai belum terlalu memberikan dampak positif bagi masyarakat lingkar tambang, padahal kekayaan alam Pulau Obi merupakan salah satunya penyumbang APBD dan APBD terbesar di Maluku Utara.
Kepada wartawan cerminnusantara.co.id Kepala Desa Laiwui, selaku Ketua Asosiasi Kepala Desa Se Kecamatan Obi Abdul Kahfi Nusin, S.Pd Menyampaikan “rencana kedatangan Mentri ke Pulau Obi, ini merupakan momen besar dan sangat Penting bagi kami masyarakat obi, kami AKDLT akan memanfaatkan untuk mengevaluasi Perusahan serta menyampaikan Aspirasi Masyarakat Obi terkait masalah kewajiban perusahan, terhadap hak-hak masyarakat obi” kata kahfi
Menurut dia “kami menilai perusahan yang hadir dan beroperasi di pulau Obi ini belum terlalu memberikan pengaruh apa-apa kepada masyarakat terkait pemberdayaan itu realisasinya minim dan kurang berpihak kepada masyarakat obi, Misalnya realisasi Program CSR yang dinilai belum transparan, belum tepat sasaran dan Perekrutan Karyawan Lokal yang masi minim serta masi banyak lagi yang akan kami utarakan di hadapan menteri” Pungkas Kahfi
Kahfi juga menyatakan “kami juga akan menyampaikan kepada 4 mentri sebagai keterwakilan pemerintah pusat bahwa kepulauan Obi harus mendapat perhatian baik dari pemerintah pusat Baik dari segi pembangunan infrastruktur, terutama akses jalan dan jembatan serta program pemberdayaan lainnya” katanya
Lanjut dia “Pulau obi telah menyumbang APBD dan APBN baik melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun melalui Pajak yang sangat besar jadi dong (mereka) harus perhatikan pembangunan pulau obi” sentilnya
Kahfi juga berharap “dengan adanya kedatangan menteri ini dapat bermanfaat untuk kemajuan Pulau Obi” tuturnya. (Red/CN)
