HALSEL, CN – Pemerintah Desa (Pemdes) Loleo Mekar Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara yakni Kepala Desa (Kades), Anis Iskandar Alam, Sekertaris Desa (Sekdes), Salman Larusu dan Bendahara Desa, Ridwan Tuahuns diduga kuat korupsi anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap I dan Tahap II mencapai puluhan juta rupiah.
Informasi yang dihimpun cerminnusantara.co.id, Selasa (24/8/2021), berdasarkan hasil pencairan BLT-DD Tahap I dan Tahap II Tahun 2021 melalui rekening Bank Maluku Malut senilai Rp 42 juta. Sebab, pencairan BLT-DD Tahap I senilai Rp 23 juta, sedangkan Tahap II senilai Rp 18 juta. Sementara BLT-DD Tahun 2021 ini disalurkan hanya Tahap I kepada masyarakat Desa Loleo Mekar. Itu artinya, Pemdes Loleo Mekar diduga telah menipu warga.
“Saat pembagian BLT-DD, Pak Sekertaris Desa dan Bendahara Desa Loleo Mekar menyampaikan kepada masyarakat bahwa baru pencairan Tahap I Tahun 2021. Sedangkan di Tahun 2021 ini sudah pencairan Tahap I dan Tahap II, terus Tahap II yang Rp 18 juta itu dikemanakan?,” Beber salah seorang masyarakat Desa Loleo Mekar yang namanya tidak mau dikorankan.
Bahkan, salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rusdi W. Lakoda juga diduga ikut menerima BLT-DD Tahun 2021.
“Salah seorang mantan anggota BLT juga ikut mendapatkan BLT. Padahal sekalipun jabatan Pak Rusdi sudah berakhir, tapi SK BPD yang baru kan belum ada. Terus bagaimana mereka harus mendapatkan BLT di Tahun 2021 ini,” cetusnya.
Sementara itu, Karateker Kades Loleo Mekar, Anis Iskandar Alam saat dikonfirmasi membenarkan bahwa anggaran BLT-DD Loleo Mekar telah dicairkan 7 bulan, namun ia mengaku baru disalurkan 4 bulan.
“Jadi kemarin Bendahara Desa melakukan pencairan di rekening itu, memang pada dasarnya pencairan 7 bulan. Kenapa sampai saya pending 3 bulan? Karena ada data-data yang di Desa itu, dia agak sedikit tidak sinkron. Karena ada data nama-nama penerima itu tidak ada di tempat (Desa Loleo Mekar). Jadi data yang di Desa itu masih rancu, masalahnya masih ada yang penerima PKH itu belum ada di saya. Nah, data itu yang saya belum miliki,” jelasnya.
Sedangkan kata Anis, Sekdes Salman juga masih bingung, terkait data penerima BLT-DD maupun PKH.
“Padahal mereka (Sekdes Salman) itukan sudah lama. Sementara saya ini kan masih baru. Bahkan saya tanya di Pak Sekdes katanya data itu dia tidak miliki,” jelasnya.
Selain itu, ketika ditanya terkait anggota BPD, Rusdi W. Lakoda yang diduga ikut menerima BLT Tahun 2021. Anis membantah bahwa Rusdi tidak masuk dalam daftar penerima BLT.
“Tidak menerima BLT, itu hanya isu saja,” tutupnya. (Red/CN)
Komentar