HALSEL, CN – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), Safiun Rajulan membantah keras terkait isu liar yang menyebutkan dirinya kejar fee proyek dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dihadapan komisi I DPRD Halsel, Safiun menuturkan, berdasarkan keputusan Mendikbud nomor. 14 Tahun 2020 tentang penetapan SIPlah sebagai aplikasi belanja bagi satuan pendidikan dan diperkuat dengan surat edaran mendikbud nomor. 8 Tahun 2020 tentang tata cara belanja barang/jasa bagi satuan pendidikan dari sumber dana Bos baik Bos reguler dan Bos Afirmasi.
”Saya sudah menjelaskan, karena Kepsek bukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) makanya, kementrian menyediakan aplikasi ini utk melegalisasi Kepsek untuk bisa belanja modal dan belanja barang yang kemudian bisa dicatat sebagi aset Daerah, Dan Alhamdulillah mereka juga baru tau bahwa ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang mengatur soal belanja BOS di SIPlah yang selama ini mereka tidak pernah disampaikan oleh Dinas Pendidikan,” ujar Kadikbud Safiun Rajulan kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Senin (25/10/2021).
Untuk dirinya yang di tuduh karantina dana BOS Afirmasi, Safiun bilang, hal itu juga sudah jelaskan bahwa, aturan belanja SIPlah harus barang datang terlebih dahulu lalu dicocokan dengan nota pesanan dari Sekolah, dari sisi volume dan speknya. Apa sudah sesuai atau belum dan jika suda sesuai maka di tandatangi berita acara serah terima barang, lalau dananya ditransfer melalui SIPlah. Jadi belanja SIPlah menjamin seluruh transaksi transparan dan diakses oleh siapa saja yang berkepentingan.
“Soal tuduhan saya kejar fee saya suda menjelaskan bahwa, belanja SIPlah menggunakan harga standar secara nasional. Sehingga tidak bisa dilakukan mark up harga, beda dengan belanja manual bisa dilakukan mark up harga dan bisa ada indikasi terima fee,” cetus Safiun Rajulan. (Red/CN)
Komentar