Kodim 1501 Ternate Berhasil Gerebek Penyelundupan 25 Karung Berisikan Cap Tikus

TERNATE, CN – Intel Kodim 1501/Ternate, berhasil menggagalkan penyelundupan puluhan karung minuman keras (miras) jenis cap tikus, yang dipasok dari Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Provinsi Maluku Utara (Malut), Minggu (8/12/2024) dini hari sekitar pukul 01.15 WIT. Razia puluhan karung barang haram tersebut dipimpin langsung oleh DanUnit Intel Kodim 1501/Ternate, Lettu Inf Yusran Sanduan bersama anggota tim.

Penggerebekan dilakukan setelah Tim Intel Kodim 1501/Ternate mendapatkan informasi adanya penyelundupan miras dari Jailolo, yang di bawa ke Kota Ternate melalui kapal Fiber Boat.

Mengetahui informasi tersebut, tim Intel Kodim langsung bergerak melakukan pengecekan di sejumlah titik – titik yang diduga menjadi lokasi pendaratan perahu fiber boat para pelaku.

Saat dilakukan pengecekan di Pelabuhan Jikomalamo, Kelurahan Takome, anggota Intel Kodim 1501/Ternate menemukan pelaku pasok miras menggunakan Fiber Boat pada pukul 01.00 WIT.

Pasi Intel Kodim 1501/Ternate saat ditemui Wartawan di ruang kerjanya menyebut, dalam razia tersebut pihaknya berhasil menemukan satu orang pembeli diduga distributor dengan inisial D (43) dan mengamankan Barang Bukti (BB) 25 karung miras jenis cap tikus, serta 4 (empat) buah jerigen ukuran 25 liter yang masih kosong .

“Untuk barang bukti tersebut berupa cap tikus 25 karung setiap karung isinya 50 botol jadi kurang lebih ada 1300 botol yang kita temukan dan 4 buah jerigen kosong yang sementara kita amankan,” ungkap Yusran.

BB tersebut selanjutnya diserahkan ke Polres Ternate untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami telah berkoordinasi dengan pihak polres untuk menyerahkan barang bukti, kami juga memberikan alamat dari pelaku, kami hanya mengamankan barang bukti dan memberikan data pelaku, selanjutnya adalah kewenangan Polres,” terangnya.

Lettu Yusran mengajak, kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban dengan cara bersama-sama memerangi peredaran miras, karena dengan adanya miras tentunya akan menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jadi harapannya masyarakat juga harus mendukung penuh pencegahan miras ini,” ajaknya.

Sementara itu Komandan Kodim 1501/Ternate Kolonel Arm Adietya Yuni Nurtono, S.H dalam keterangannya mengatakan, sesuai Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, tindakan ini juga sejalan dengan upaya lebih besar untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, di mana keterlibatan semua pihak dalam menjaga keamanan adalah kunci utama.

“Selain itu langkah-langkah tegas seperti ini memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan pada saat yang sama memberikan rasa aman bagi masyarakat yang taat hukum,” kata Dandim.

Dengan menyerahkan pelaku dan barang bukti tersebut ke pihak berwenang, dalam hal ini Polres Ternate, Kodim 1501/Ternate memberikan contoh bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan beradab demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Karena dengan adanya minuman keras ini tentunya pasti mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat,” pungkas Dandim. (Ridal CN)

Kapolres Ternate Ajak Masyarakat Hindari Euforia Berlebihan Pasca Pemilu

TERNATE, CN – Kapolres Ternate AKBP Niko Irawan, S.I.K. menyebut, pasca Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Provinsi Maluku Utara (Malut), di Ternate 2024 khususnya, tahap pemungutan suara pada 27 November berlangsung aman. Ia menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kedamaian, persatuan dan kesatuan.

“Tahap Pemungutan Suara Pilkada serentak 2024 telah berakhir, situasi wilayah Kota Ternate aman dan kondusif,” ungkap Kapolres.

Kapolres mengatakan, walaupun kita semua mengetahui berdasarkan hasil hitung cepat atau Quick Count menyebut salah satu paslon ada yang diunggulkan, akan tetapi kita bersama menunggu perhitungan dan pengumuman resmi dari KPU.

“Kami menghimbau kepada masyarakat atau pendukung untuk tidak melakukan kegiatan eforia yang berlebihan. Jaga Situasi Kamtibmas di Ternate pasca pemungutan suara agar tetap aman, damai dan kondusif, jaga persatuan dan kesatuan, hormati dan dukung siapapun nanti pemimpin yang ditetapkan KPU,” pintanya.

Menurutnya, apabila ada dugaan pelanggaran pemilu silahkan tempu jalur hukum, karena upaya orasi tidak akan mempengaruhi hasil apalagi orasi yang anarkis hanya akan merugikan diri sendiri dan khalayak ramai. Mari bergandengan tangan menjaga dan memelihara situasi di Ternate yang kondusif, dan menjujung tinggi perjuangan para pendahulu, perjuangan para leluhur dengan bergandengan tangan bahu membahu dalam membangun kota Ternate yang kita cintai bersama.

“Sekali lagi ucapkan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Ternate atas pelaksanaan pemungutan suara yang sudah dilakukan dengan Aman, Damai dan Sejuk,” pungkas Kapolres. (Ridal CN)

Dekati Pencoblosan, Survei: Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan Ungguli 3 Paslon Lain di Pilgub Malut 2024

TERNATE, CN – Malut Institute merilis hasil survei terbaru seminggu menjelang pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Maluku Utara (Malut) 2024.

Dimana, survei terbarunya periode 12-21 November 2024 ini yaitu Top of Mind atau pertanyaan terbuka kepada masyarakat, terkait seandainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Malut dilaksanakan saat ini.

Hasilnya, Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan unggul jauh dari 3 Paslon pesaingnya dan mampu meraih angka sebesar 38,3%. Kemudian disusul Paslon Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di urutan kedua, yakni 25,0%.

Menempati urutan ketiga, ada Paslon Muhammad Kasuba-Basri Salama dengan presentase 21,9%, dan Paslon Aliong Mus-Sahril Tahir berada di urutan keempat 12,8%. Sementara 2,0% menyatakan esponden tidak menjawab.

Berdasarkan data survei yang mendekati Pencoblosan itu, Paslon Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid melekat di memori publik sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Malut.

Vivi Aritonang, Vice Directur Malut Institute kepada media ini, Jumat (22/11/2024) menjelaskan, populasi survei ini adalah warga Provinsi Maluku Utara yang sudah mempunyai hak pilih, berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu warga yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

Vivi mengatakan, survei ini menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 600 responden dengan margin of error+/ 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka, menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap 1 Desa/kelurahan. Kendali mutu survei adalah pewawancara lapangan minimal mahasiswa atau sederajat, dan mendapatkan pelatihan (workshop) secara intensif di setiap pelaksanaan survei,” kata Vivi.

Pengambilan data survei (penentuan responden dan wawancara di lapangan yang dilaksanakan, selama 10 hari.

Untuk stratifikasi, lanjut Vivi, populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota. Selanjutnya sampel (kabupaten/kota) itu dipilih.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Untuk tahap pertama yakni Primary Sampling Unit (PSU). Pada survei ini adalah tingkat desa/kelurahan secara proporsional di seluruh Kabupaten/kota, yang dipilih secara acak.

“Jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden,” ucap Vivi.

Kemudian pada tahap kedua, dari masing-masing kelurahan desa terpilih, didaftarkan populasi TPS yang ada, untuk dipilih 5 TPS secara acak (5 TPS dari setiap kelurahan/desa terpilih).

“Tahap ketiga, yakni dari masing-masing TPS terpilih, pemilih yang terdaftar pada DPT pada data center KPU, kemudian dilakukan stratifikasi gender. Diantaranya, pengelompokan populasi pemilih laki-laki dan populasi pemilih perempuan di masing-masing TPS,” tambahnya.

Keempat, populasi responden yang ada pada DPT pada data center KPU kemudian dipilih 2 responden (1 laki-laki dan 1 perempuan) secara acak. di setiap TPS sehingga terpilih total ada Desa/kelurahan.
10 responden pemilih.

Tujuan utama survei adalah mengumpulkan informasi dari sampel yang dapat mewakili populasi yang lebih luas, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum,” pungkasnya. (Hardin CN)

Disinggung Bagian dari Perusahaan Tambang, Paslon Sherly-Sarbin Akui Tak Mampu Jelaskan Lebih Jauh

TERNATE, CN – Sebagai pemilik Saham perusahaan Tambang PT Karya Wijaya yang izinnya menguasai 500 hektare lahan di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, dipertanyakan komitmen kebijakan ekologi terkait aktivitas pertambangan.

Dimana, hal itu dipertanyakan Calon Wakil Gubernur Malut, Basri Salama saat debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut di Auditorium UMMU, Kota Ternate, Selasa (19/11/2024) malam.

Dalam sesi tanya jawab ke Pasangan Calon (Paslon) nomor 4, Basri Salama mempertanyakan bagaimana Sherly-Sarbin dapat mengambil kebijakan terkait kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan. Sedangkan Sherly sendiri merupakan bagian dari perusahaan Tambang.

Pertanyaan tersebut, lantas dijawab Sarbin yang menyatakan semua orang pasti tidak mengharapkan bencana. Namun bencana pasti akan terus hadir. Apalagi di wilayah Indonesia. Karena itu, sambungnya, cara menghadapi mitigasi bencana adalah dengan 2 skema.

“Pertama, pra bencana. Kita juga menyiapkan dengan baik, menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap bencana. Dan yang kedua, bagaimana bencana saat datang, melakukan evakuasi, memberikan pelayanan. Dan yang berikut setelah bencana,” jelasnya.

“Soal kaitan soal Tambang yang ditanya tadi, saya kira semua Tambang itu prosesnya ada, prosedurnya ada. Kalau ditanya kemudian kami menjadi bagian, saya seperti tidak bisa menjelaskan lebih jauh disini. Karena kita soal Tambang itu mekanismenya ada. Saat ini kewenangan Pemerintah Daerah itu soal pengawasan sesungguhnya. Jadi kalau ditanya mendiang tadi, saya kira ini bukan bagian dari soal bagaimana menangani bencana, karena tema kita saat ini adalah soal mitigasi bencana terhadap lingkungan,” aku Sarbin.

Ia menambahkan, semua pihak sepakat. Disatu sisi, Tambang dibutuhkan. Namun lingkungan yang sehat dan baik juga penting.

“Karena itu, negara terus hadir untuk melindungi warganya, memberikan advokasi untuk melindungi hak-hak masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan bagian dari tambang itu, dan tambang juga terus menjadi bagian dari pembangunan kita,” tandasnya.

Basri tampak tak puas dengan jawaban Sarbin yang dinilai “kabur” dari inti pertanyaan.

“Maksud saya, kalau kita bicara kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, kerusakan alam akibat dari aktivitas pertambangan, itu sudah pasti kita punya kebijakan. Bagaimana saudara mau membuat kebijakan merehabilitasi kebijakan. Sementara saudara menjadi bagian dari Perusahaan yang ikut terlibat dalam kerusakan alam? Itu pertama,” sentilnya saat diberi kesempatan menanggapi jawaban paslon 4.

“Yang kedua, bagaimana saudara bisa memisahkan posisi personal saudara sebagai gubernur dengan strategi kebijakan merehabilitasi hutan, merehabilitasi kerusakan alam dan lingkungan, itu yang ingin saya tanya. Tolong dijelaskan posisi duduknya itu, supaya kita tahu di mana posisi kita sebagai penyelenggara pemerintahan dan posisi kita sebagai oligarki pertambangan,” tandas Basri.

Berdasarkan reportase Project Multatuli pada 12 September 2024, nama Sherly Tjoanda tercatat sebagai pemegang saham 30 persen perusahaan tambang PT Karya Wijaya, sementara mendiang suaminya Benny Laos memiliki 65 persen saham. Perusahaan ini belum beroperasi sejak izinnya diterbitkan pada 2020.

Benny Laos juga tercatat sebagai pemilik tambang PT Amazing Tabara yang pernah mendapatkan izin menambang emas di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Warga lantas protes izin tersebut karena konsesinya berada di perkebunan cengkeh dan dikhawatirkan merusak tanaman rempah. Izin perusahaan ini kemudian dicabut pada 2022. (Hardin CN)

Jelang Pencoblosan, Polda Malut Gelar Tactical Wall Game dan Simulasi Pengamanan TPS

TERNATE, CN – Wakapolda Provinsi Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., menghadiri Tactical Wall Game (TWG) dan simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Operasi Mantap Praja Kieraha 2024, pada Senin (18/11/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolda Malut ini diikuti oleh Irwasda Polda Malut, pejabat utama, serta personel Polda Malut.

Simulasi tersebut dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi pengamanan guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai.

Dalam arahannya, Wakapolda menekankan pentingnya latihan ini sebagai persiapan menghadapi berbagai potensi situasi di lapangan.

“Latihan ini memberikan gambaran nyata situasi yang mungkin terjadi, sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai potensi permasalahan,” ujarnya.

Beliau juga menyoroti perlunya perhatian khusus pada TPS yang dinilai rawan konflik.

“Kehadiran personel tambahan di TPS yang rawan, seperti satu regu pasukan, perlu dipertimbangkan untuk merespons situasi darurat. Pemetaan TPS rawan harus didasarkan pada karakteristik wilayah dan catatan keamanan sebelumnya,” jelas Wakapolda.

Selain itu, Wakapolda meminta hasil evaluasi simulasi segera disampaikan kepada Kasatwil sebagai bahan perbaikan dan pengembangan latihan di masing-masing wilayah. Kegiatan ini juga dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan rasa aman masyarakat selama Pilkada.

“Tujuan kita adalah memastikan pemilih dapat menyalurkan hak pilih tanpa intimidasi dalam suasana yang kondusif. Upaya ini merupakan ikhtiar yang kita harapkan mendapatkan ridha Allah SWT,” tutupnya. (Ridal CN)