Kategori: Daerah

HALSEL-CN, Berbagai kegiatan telah diselenggarakan dalam rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Repoblik Indonesia yang ke-48 tahun 2019, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dalam hal ini BPS Korpri.

Penutupan seluruh kegiatan Perayaan Hut Korpri dilaksanakan di panggung Budaya, di Kawasan Gelora Bahrain Kasuba, (GBK) Desa Towukona Kecamatan Bacan Selatan. Pada Jumat malam, (29/11), yang ditandai dengan Resepsi Kenegaraan sekaligus dengan penerimaan hadia pemenang lomba olahraga dan kesenian.

Hadir pada pada acara tersebut Bupati Halsel, H.Bahrain Kasuba, bersama Istri H.Nurlela Muhammad, Wakil Bupati Iswan Hasjim bersama Istri Yeni Amelia, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe bersama Istri, Para pimpinan SKPD dan Staf diunit kerja masing-masing dan disaksikan Masyarakat Ibu Kota Labuha dan sekitarnya.

Bupati Halsel H. Bahrain Kasuba dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Para Pimpinan SKPD dan Pegawai dilingkup Pemkab Halsel yang telah ikut berpartispasi dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Korpri tahun ini.

“Jangan liat dari siapa yang kalah atau siapa yang menang, karena Perayaan Hut Korpri ini sebagai ajang Silaturahmi antar SKPD, dan juga dapat menghibur Masyarakat Halsel,”kata Bupati sebelum menutup seluruh kegiatan Perayaan Hut Korpri yang ke 48.

Acara Resepsi Kenegaraan berakhir dengan pembagian hadia mata lomba serta persambahan lagu dari Bupati dan Ibu, Wakil Bupati Sekda Halsel Serta Kepala Dinas Sosial serta persembaan tarian Togal, Cakale dan Qasida dari juara terbaik, dan ditutup dengan lagu Kemesran yang dinyanyikan bersama Bupati, Wakil Bupati Sekda dan seluruh Pimpinan SKPD diatar panggung Budaya.

Adapun Juara Tarian Cakalele yaitu Juara I dari Dinas Sosial. Juara II Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, dan juara III Bagian Humas dan Protokoler. Harapan I BPMD. Harapan II Kearsipan. Harapan III DPKAD, dan Juara Favorit Satpol PP.

Lomba Tarian Togal, Juara I Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Juara II Dinas Dukcapil, dan juara III Bagian Humas Dan Protokoler. Harapan I Dinas Sosial. Harapan II Dinas PM dan PTSP. Harapan III Bagian Umum Dan Perlengkapan. Favorit Satpol PP.

Lomba Kasida, Juara I Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Juara II DP3AKB. Juara III DPKAD. Harapan I Dinas Pertanian. Harapan II Dinas PU. Harapan III BPBD. Favorit RSUD.

Lomba Live Musik, Juara I Kepala Dinas Sosial. Juara II BPS Korpri. Juara III Staf Ahli Sosial Budaya. Harapan I Kepala BKPPD. Harapan II, Kepala PU dan PR. Harapan III Kepala Dinas PM Dan PTSP. Juara Favorit Singer Bupati Halsel. Favorit Ferforming Sekda Halsel.

Live Musik Katagori Perempuan Juara I Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Juara II DP3AKB. Juara III Bagian Umum Dan Perlengkapan.

Lomba Bola Kaki Juara I. Garuda 01. Juara II Garuda 02. Juara III Satpol PP.

Lomba Voly Ball. PA. Juara I Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Juara II BPKKD. Juara III Bank Saruma.

Lomba Volly Ball PI. Juara I Dinas Kesehatan. Juara II RSUD. Juara III Dinas Pendidikan.

Lomba Tenis Meja, Katagori Pria. Juara I Muchtar Isk Alam. (DPRD). Juara II Hafi Jafar (Satpol PP). Juara III Mohdar Darus (BPS Korpri).

Katagori Wanita. Juara I Nurdewi Isk Alam (DP3AKB). Juara II Nurlela Muhammad (Dikbud). Juara III Zukkaira (DP3AKB).Lomba Domeno Juara I Garuda 01. Juara II Garuda 02. Juara III DPMD.(Red)

HALSEL-CN, Bupati H. Bahrian Kasuba Pada Jumat, 29 November 2019 menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dalam rangka pengambilan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Halsel, masa jabatan 2019-2022.

Acara yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Halsel juga dihadiri oleh Wakil Bupati Halsel, Iswan Hasjim, Sekertaris Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan, Sekertaris Daerah Halsel, Helmi Surya Botutihe, Ketua DPRD Halsel, Umar H. Soleman, Wakil Ketua I dan II, Forkumpimda Halsel, 30 anggota DPRD Periode 2014-2019, dan anggota DPRD baru Periode 2019-2024, Pimpinan SKPD, Perangkat Adat Kesultanan Bacan, Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota KPU Halsel, Ormas, Partai-Partai Politik, Instansi Fertikal, serta para Istri dan Keluarga para anggota DPRD Periode 2019-2024.

Rapat Paripurna ini dibuka langsung oleh Ketua DPRD Halsel Umar H.Soleman. Umar dalam Pidatonya juga menyampaikan Kinerja DPRD Halsel selama 5 tahun. Selanjutnya Sekertaris DPRD Halsel Hj. Johra Damu membacakan surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Nomor 501 / KPTS / MU / 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halsel.

Kemudian sebanyak 30 Anggota DPRD Kabupaten Halsel Periode 2019-2024 mengambil sumpah janji yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha dan juga ditandai dengan penyamatan Pin secara simbolis.

Prosesi pelantikan anggota DPRD Kabupaten Halsel juga ditandai dengan penyerahan palu dari Ketua DPRD lama Umar H. Soleman kepada Ketua Sementara Muhlis Djafar dari Partai Nasdem dan Wakil Ketua DPRD Sementara Idrus Assagaf dari Parti Golkar.

Pada kesempatan itu sambutan Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba yang disampaikan oleh Bupati Halsel H. Bahrain Kasuba mengucapkan selamat kepada 30 anggota DPRD Halsel yang baru mengambil sumpah jabatan sebagai anggota DPRD Halsel Periode 2019-2014.

” Atas nama Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara maupun selaku pribadi saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan anggota Dewan yang terhormat yang baru saja melaksanakan sumpah janji pada hari ini,”ungkap Bupati.

Lanjut Bupati, Ini merupakan suatu kepercayaan sekaligus sebagai amanah yang telah diberikan seluruh Rakyat dengan harapan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan dapat memenuhi kepentingan seluruh Masyarakat Halsel.

“Sudara-sudara yang telah dipercayakan oleh rakyat dapat menjadi harapan bagi rakyat dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hidupnya dalam menegahkan Supremasi hukum serta mewujudkan Pemerintah yang bersih dan melayani,”Kata Bahrain

Dalam sambutan itu, Bupati mengajak anggota Dewan untuk melindungi dan memperjuangkan rakyat melalui fungsi legislasi DPRD dengan memaksimalkan waktu untuk berdialog dengan baik melalui jaring aspirasi. Serta dapat memaksimalkan Fungsi Budgeting atau penyusunan anggaran yang sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat Halsel.

“Saya yakin dan percaya bahwa dengan berbekal semangat, kerja keras, kerja cerdas serta didukung dengan kemampuan dan pengalaman seluruh anggota DPRD, Insya Allah dapat memenuhi apa yang menjadi harapan Masyarakat,”ujarnya

Bupati juga mengucapkan terimah kasih kepada anggota DPRD Halsel yang telah selesai masah baktinya, dan berharap kepada anggota DPRD yang telah terpilih kembali periode 2019-2024 terus mempertahankan keberhasilannya.

“Selama 5 tahun menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Halsel tentu banyak pengalaman yang dimiliki, dengan berbagai keberhasilan dapat dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi-inovasi baru demi kesejatraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan,”tutup Bupati Bahrian.

30 DPRD yang baru dilantik diantaranya,
Daerah Pemilihan I

1. M Junaidi Abusama (PKB)
2. Abdurahman Hamzah (Nasdem).
3. Hj. Salma Samad, (PKS)
4. Bunyamin Hi. Daud, (PDI-P)
5. Sagaf Hi. Taha, (Golkar)
6. Ruslan Muchdar (Gerindra)
7. Rizal Ubaid Iskandar Alam, (PKPI).
8. Daerah pemilihan Halsel II .
9. Gufran Mahmud, (Golkar).
10. Abd Lubis I Noh, (PSI).
11. Fadila Mahmud, (Nasdem).
12. Muslim Hi. Rakib, (PKB).
13. Daerah pemilihan Halsel III .
14. Idrus Assagaf, (Golkar).
15. Ridha Hasyim, (Gerindra).
16. Akmal Ibrahim, (Nasdem).
17. Robby Sondakh, (Hanura).
18. Alwan K. Hi. Bode, (PKB)
19. Humein Kiat, (PKS).
20. Daerah pemilihan Halsel IV
21. Muhtar Sumalia, (PAN)
22. Fahrul Jamaludin, (Berkarya)
23. Rustam Ode Nuru, (Golkar)
24. Nikolas Kurama, (Nasdem)
25. Haryadi Hi. Ibrahim, (PDI- P)
26. Adiman Marhaba, (Demokrat).
27. Daerah Pemilihan Halsel V.
28. Umar Hi. Soleman, (Golkar)
29. Roni Golf, (PKPI)
30. Muhlis Djafaar, (Nasdem).
31. Rustam Djalil, (Demokrat)
32. Safri Talib, (PKB).
33. Masdar Karim, (Gerindra).
34. Baihaki Ahmad, (PKS).

Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan sumpah jabatan anggota Dewan DPRD Kabupaten Halsel, ditutup oleh Ketua DPRD Halsel Sementara Muhlis Djafar, dan lanjutkan dengan ucapan Selamat oleh Bupati Halsel, Wakil Bupati Sekda Provinsi dan Forkopimda Halsel serta tamu undangan yang hadir kepada 30 anggota DPRD Halsel yang didampingi para Istri dan Suami Periode 2019-2024.(Red)

HALSEL-CN, Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dalam hal ini BPS Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Halmahera Selatan (Halsel) menggelar Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) KORPRI ke 48 dengan mengusung tema “Berkarya, Melayani dan Mempersatukan Bangsa”, yang berlangsung di Lapangan Kantor Bupati. Jumat, (29/11/19)

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim yang dihadiri Unsur Forkopimda, Pejabat Eselon II, III dan IV serta Seluruh Pegawai di Lingkup Pemkab Halsel.

Dalam sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dibacakan Wakil Bupati Iswan Hasjim, mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap keluarga besar KORPRI

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar KORPRI yang telah memberikan dharma, bakti dan pengabdiannya selama ini dalam menjalankan tugas dan loyalitas pada bangsa dan negara”, ungkapnya

Wabup mengatakan mengenai keberadaan KORPRI pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Pegawai ASN RI dengan tujuan menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.

“Semoga Korps Pegawai RI dapat memperkuat soliditas dan solidaritas Korps serta memperkuat kerjasama dengan segenap komponen bangsa. Pengabdian dan hasil kerja seluruh jajaran KORPRI selalu dinantikan oleh masyarakat, bangsa dan negara”, harapnya.(Red)

Halsel, CN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Halmahera Selatan menemukan dugaan pungutan liar (Pungli) yang di lakukan Hi Muhlis saat menjabat Plt kepala Desa (Kades) Saketa Tahun 2015-2016 lalu

Dugaan Pungli di lakukan Muhlis dengan meminta imbalan pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pengenal (KTP) Kepada warga Dusun Marimoi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan senilai Rp.100.000 per Kepala Keluarga ditahun 2016 pada saat dirinya menjabat sebagai Plt Kades Saketa

Kepada media ini, Ketua Bidang Intelijen dan Investigasi DPC KPPPI Halmahera Selatan Ruslan Abdul menjelaskan, sekiranya Tahun 2015-2016 Plt Kades Saket Hi Muhlis meminta imbalan Senilai Rp. 100.000 per Kepala Keluarga Kepada Warga Dusun Marimoi, dalam rangka pengurusan KK dan KTP, namun hingga saat ini belum satupun KK dan KTP yang di buat, Sementara jumlah Kepala Keluar yang di pungut hampir mencapai 40 Kepala Keluarga. Jelas Ruslan

Atas permasalahan ini Roslan mendesak pihak Kepolisian melalui Polsek Saketa Kecamatan Gane Barat agar mengambil langkah persuasif untuk di selesaikan, sebelum DPC KPPPI Halsel memediasi warga Dusun Marimoi menempuh jalur hukum,”Tutup Ruslan

Hingga berita ini di publis masi dalam upaya mengkonfirmasi Muhlis selaku mantan Plt Kades Saketa untuk di mintai penjelasan. (Hafik CN)

SOFIFI-CN, Komite Perjuangan Rakyat Obi (KPRO) menuntut Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara agar segera percepatan pembangunan jembatan Ake Buton Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan

Jembatan ake buton yang selama ini ambruk lantaran di hantam banjir bandang, juga memakan korban jiwa 2016 lalu kini belum selesai di bangun kini di pertanyakan oleh masyarakat pulau Obi.

Jembatan Ake Buton yang menjadi akses sentral lalulintas penyeberangan masyarakat obi antara Desa Jikotamo dan Desa Buton itu merupakan akses penggerak rodah perekonomian pulau obi, baru di bangun dua tiang kolom landasan dan menelan anggaran sebesar 3,4 milyar APBD 2018, namun sampai saat ini belum ada kelanjutan pembanguan.

Sebelum menuju sofifi, KPRO sempat audiens dengan BPK Malut menanyakan persoalan pembangunan jembatan Ake Buton yang menelan anggaran begitu besar namun yang di bangun hanya dua kolom landasan jembatan, sebab KPRO menilai pembangunan jembatan ake buton yang menggunakan APBD 2018 ada keganjilan pada anggaran pembangunan.

Sehingga KPRO menemui BPK Malut dan meminta audiens untuk pertanyakan masalah pembangunan ake buton yang menelan anggaran 3,4 Milyar rupiah namun pekerjaannya hanya sebatas pembangunan dua kolom landasan saja.

Pertemuan KPRO dengan BPK di sambut baik oleh lima petinggi BPK, dalam pertemuan itu BPK menjelaskan “terkait dengan pembangunan jembatan Ake Buton, kami belum turun audit soalnya belum ada laporan yang masuk, kami akan secepatnya untuk melakukan audit di awal 2020” kata sekertaris BPK Malut.

Setelah audiens dengan BPK Malut, KPRO langsung menuju sofifi aksi turun jalan di depan kantor Gubernur Malut, dalam orasinya Adam menyampaikan kepada Gubernur Malut “agar segera secepatnya membangun jembatan Ake Buton karena masyarakat obi resah atas lambatnya pembangunan jembatan tersebut” tegas Adam

setelah berorasi beberapa menit di depan kantor gubernur masa aksi di panggil untuk lakukan hering, saat menuju ruang hering lantai tiga kantor gubernur, di tengah perjalanan korlap Adam langsung ketemu dengan Sekda, “kami dari KPRO mau hering dengan Pak terkait pembangunan jembatan ake buton, jawab Sekda saya ada agenda ke DPRD nanti saya balik” kata adam (26/11/2019).

Namun KPRO tidak sempat hering dengan Pemda, langsung menuju rute selanjutnya DPRD Malut, dan saat berorasi di depan kantor DPRD di sambut dengan baik oleh Ketua DPRD Kuntu dan anggota Komisi III Rosiyana.

Pertemuan ini sempat adu argumen, yang terjadi di depan kantor karena masa aksi meminta hering terbuka, Korlap menyampaikan bahwa “masyarakat obi saat ini berharap agar pembangunan jembatan Ake Buton di percepat, sebab masyarakat menunggu dua tahun lamanya belum juga selesai” kata Korlap

“Jembatan Ake Buton anggarannya sudah di plot sekitar 7 M pada APBD 2020, insyallah akan di selesaikan juga pembangunan jembatan” ungkap Kuntu

lanjut dia “kami juga berharap kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam KPRO ini supaya mari bersama-sama kita kawal anggaran pembangunan jembatan ini” pensannya.

Dalam aksi ini KPRO menuntut kepada Pemda terkait berbagai persoalan yang ada di pulau Obi di antaranya :

1. Tuntaskan pembangunan jembatan Ake buton serta tangkap dan penjarakan perusak alam di kepulauan Obi
2. Cabut seluruh izin tambang dan HPH yang telah merampas lahan petani di pulau Obi
3. Stop intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat obi

Lanjut Adam “jika ketiga hal tuntutan kami di atas di indahkan maka kami akan kerahkan seluruh kekuatan elemen mahasiswa lebih banyak lagi untuk duduki kantor gubernur. ungkap korlap dengan tegas.(Zul/Budi)