Kategori: Daerah

JAKARTA, CN – Setelah menghadiri acara Rakornas Indonesia Maju di Bogor, Rabu kemarin. Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba Lc, kini bersama kepala Lembaga, Menteri dan kapala daerah lainnya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2020 oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11).

Sekadar diketahui, khusus untuk DIPA pada 10 Kabupaten/Kota dan Pemprov Maluku Utara, yang diterima Gubernur kurang lebih Rp10 triliun.

“Alhamdulillah, Pak Gubernur telah menerima DIPA dan TKDD dari Bapak Presiden. Selanjutnya DIPA ini sesuai rencana akan diserahkan ke 10 Kepala Daerah, dan pimpinan instansi vertikal lainnya pada 21 November mendatang,” kata Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik, Muliadi Tutupoho,  ketika dikonfirmasi usai acara penerimaan DIPA tersebut.

Sekadar diketahui, arahan Presiden Jokowi dalam penyerahan tersebut, meminta jajaran terkait untuk segera merealisasikan belanja negara yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi baik di pusat maupun daerah.

Meski demikian, Presiden mengingatkan bahwa belanja negara tersebut harus benar-benar mendatangkan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sebab, pola lama biasa ditemuinya acap kali hanya memprioritaskan pada realisasi atau pemenuhan belanja anggaran semata.

“Karena yang dulu itu bangga kalau realisasinya 99 persen, atau 100 persen. Tapi rakyat merasakan atau tidak dari belanja-belanja itu?,” ujar Presiden, sebagaimana release
dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden-Kementerian Sekretariat Negara.

Maka itu, Presiden menekankan bahwa saat ini yang juga tak kalah pentingnya adalah memastikan bahwa anggaran dibelanjakan untuk barang berkualitas baik dan dikucurkan untuk program yang juga berjalan dengan kualitas yang baik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Jangan hanya sent yang diurus, tapi (juga memastikan) delivered. Artinya apa? Menteri, Kepala-Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota pastikan bahwa bukan hanya realisasi belanjanya yang habis, tapi dapat barangnya, dan rakyat dapat manfaatnya. Itu yang paling penting,” tegasnya.

• 

Selain itu, Kepala Negara juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkepentingan untuk terus meningkatkan kontribusi penerimaan perpajakan. Namun, peningkatan penerimaan tersebut hendaknya juga diikuti dengan peningkatan belanja negara yang lebih berkualitas.

“Berkali-kali saya sampaikan, memang kita penting collect more, tapi spend better juga harus itu. Fokus dan harus lebih baik,” ungkapnya.

Daftar alokasi TKDD juga telah diserahkan Presiden kepada seluruh Gubernur. Secara total alokasi tersebut berupa Dana Alokasi Umum (DAK) sebesar Rp427,1 triliun, Dana Bagi Hasil Rp117,6 triliun, Dana Transfer Khusus sebesar Rp202,5 triliun, Dana Insentif Daerah sebesar Rp15 triliun, Dana Otonomi dan Keistimewaan DIY sebesar Rp22,7 triliun, serta Dana Desa sebesar Rp72 triliun.

Sementara itu laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa DIPA dan TKDD merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan bagi seluruh Menteri, para pimpinan Lembaga, dan Kepala Daerah dalam melaksanakan seluruh program pembangunan pemerintah di dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Indonesia Maju.

“Sebagaimana kita ketahui, bahwa tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sehingga APBN 2020 memiliki peran yang sangat strategis bagi pemerintah dan untuk secara bertahap mencapai sasaran-sasaran pembangunan nasional di dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Maju pada tahun 2045 yaitu, insyaallah, 100 tahun Indonesia Merdeka,” kata Menkeu.

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan momentum pembangunan, lanjut Menkeu, pemerintah mengarahkan lima program prioritas di dalam APBN yang didanai sesuai dengan prioritas tersebut. Kelima program prioritas tersebut adalah pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi dan policy, transformasi ekonomi, dan penyederhanaan birokrasi.

“Perwujudan strategi APBN 2020 tentu memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama para menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah dan seluruh jajaran pemerintah yang menjadi penanggung jawab program-program pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2020,” jelasnya.

Menkeu merinci belanja negara untuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2.540,4 triliun. Dari keseluruhan belanja negara tersebut, Rp909,6 triliun dialokasikan untuk 87 Kementerian dan Lembaga. Sementara untuk TKDD, nilainya mencapai Rp856,9 triliun.

“Kami juga sampaikan bahwa DIPA kementerian/lembaga yang diserahkan Bapak Presiden hari ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN Tahun 2020,” imbuhnya.

Dengan semakin meningkatnya transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2020 diharapkan agar dapat dipergunakan dengan efektif dan akuntabel di dalam rangka meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (Red)

HALSEL-CN, From Pembela Masyarakat Obi (FPMO) Minta Keadilan APMS terkait pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Masyarakat Obi 24 Jam Selama dua Minggu.

Persatuan Sopir dan Tukang Ojek yang tergabung dalam From Pembela Masyarakat Obi (FPMO) melakukan aksi unjuk rasa turun ke jalan guna menyingkapi persoalan dan berbagai masalah terkait pelayanan pengisian BBM yang di lakukan oleh APMS kepada masyarakat.

Masalah pelayanan pengisian BBM di APMS, FPMO menilai sangatlah tidak wajar karena APMS hanya melakukan pelayanan 2-3 jam saja, yang mana seharusnya APMS mengikuti Standar Operasional (SOP) dari pertamina yakni 12-24 jam, APMS tetap stand baik melayani pengisian BBM kepada masyarakat yakni kendaraan roda dua dan roda empat.

Akan tetapi yang terjadi di Obi APMS tidak melayani pengisian BBM sesuai SOP yang berlaku tetapi malah melenceng dari SOP tersebut, inilah yang menyebabkan keresahan masyarakat dalam hal ini sopir dan tukang ojek yang ada di pulau Obi.

Aksi turun jalan ini tak lain dan tak bukan hanya menutut pemerintah kecamatan agar secepat mungkin untuk memanggil kedua pemilik APMS, dan pertanyakan persoalan minimnya pelayanan pengisian BBM kepada masyarakat obi.

Hal ini juga di sampaikan Risal Sangaji selaku ketua Koordinator Lapangan (Korlap) FPMO saat berorasi di depan pasar mortina Desa Jikotamo Kec. Obi, Risal menyampaikan” pemerintah kecamatan dalam hal camat selaku koordinator wilayah kecamatan obi, lebih jelih dan mampu melihat permasalahan ini, jangan hanya diam tetapi secepatnya menyingkapi agar keadilan pemerataan pelayanan pengisian BBM kepada masyarakat obi dapat di atasi dan mendapat pelayanan 12-24 jam untuk masayarakat obi” desak dia.(11/11/2019)

Keterbatasan dan minimnya pelayanan pengisian BBM ini menurut FPMO dari hasil kajian dan analisa membuktikan bahwa APMS tersebut tidak adil dalam pelayanan terkait pembagian jatah BBM, ini karena APMS hanya melayani masyarakat 2-3 jam saja.

lanjut dia “Masalah masyarakat tidak mendapatkan Bahan Bakar Minyak dari APMS ini, lantaran tumpang tindih pelayanan antara Depot-Depot dan kendaraan roda dua, dan roda empat, yang semestinya APMS harus melayani maayarakat kendaraan roda dua dan roda empat”ungkap dia

Kurangnya pelayanan ini “karena APMS tidak mengikuti Standar Operasional (SOP) dari Pertamina, sehingga jatah untuk masyarakat tidak tercukupkan, inilah yang menimbulkan keresahan masyarakat terhadap pelayanan APMS tersebut, hinggga kadang kadang minyak jenis bensin tembus harga 17 ribu rupiah”ungkap bahri selaku ketua ikatan sopir angkutan darat kepada awak media, cerminnusantara.com.

Setelah berorasi didepan pasar mortina Desa Jikotamo, masa aksi langsung bergegas menuju rute pertama kantor camat di depan kantor camat masa aksi tidak sempat berorasi dikarenakan mendengar komandangkan Azan sehingga berhenti sejenak, namun kedatangan masa aksi di kantor camat sudah di sambut muspika, sehingga di ajak masuk dalam Aula untuk hering bersama dengan muspika.

Hering yang di hadiri Camat Obi Abu Karim Latara, S.IP, DANRAMIL, POLSEK yang di wakili oleh WAKAPOLSEK ketua ikatan sopir kecamatan obi serta masa aksi FPMO, di dalam hering ini ketua FPMO menyampaikan keluhan, keresahan, dan Aspirasi Masyarakat Obi terkait pelayanan pengisian BBM di APMS.

“kami minta harus ada keadilan terhadap para kendaraan roda dua dan roda empat selama 24 jam dalam jangka waktu dua Minggu untuk melayani masyarakat Obi” kata Korlap FPMO Risal Sangaji.

“Untuk apa waktu 24 jam pelayanan pengisian bahan bakar minyak kepada masyarakat saya selaku koordinasi wilayah kecamatan obi akan menyuruh APMS agar membuka 24 jam selama 30 hari kalau minyak Masi ada tentu dan pasti harus melayani masyarakat” kata camat Abu Karim Latara, S.IP, dengan tegas

Lanjut dia “saya akan panggil kedua pemilik APMS ini paling lama hari kamis agar kita duduk bersama dan pecahkan persoalan ini” kata dia.

Setelah mendapat penjelasan dalam hering masa aksi pun puas dan tepuk tangan, dan bergegas membubarkan diri untuk pulang ke rumah masing-masing.(Zul/Budi)

Labuha, CN – Sebanyak 148 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), pada Senin malam, (11/11) mengikuti pengambilan sumpah jabatan pada eselon III dan IV oleh Bupati Halsel, Hi. Bahrain Kasuba, di Lobi Utama Kantor Bupati Halsel.

• 

Total pejabat yang dilantik sebanyak 148 ASN yang terdiri dari eselon III sebanyak 49 orang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halsel Nomor : – 821.23/KEP/01/2019, sedangkan untuk eselon IV sebanyak 99 orang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halsel Nomor : – 821.24/KEP/01/2019.

• 

Dari jumlah total 148 orang yang mengikuti prosesi pelantikan tersebut, sebagian besar adalah wajah lama yang telah menduduki jabatan tersebut berdasarkan surat tugas Bupati Halsel Hi. Bahrain Kasuba, dan kini dilantik sebagai pejabat defenitif. Seperti Mujiburahman, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bagian Humas dan Protokoler pada Sekertariat Daerah (Setda) Halsel dan jabatan defenitif Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokoler, dilantik sebagai pejabat defenitif pada Bagian Humas dan Protokoler Setda Halsel.

• 

Selain Mujiburrahman, ada juga Plt Kepala Bagian Pengelolaan Barang Dan Jasa (BPBJ) Setda Halsel, Ikbal Hi. Mustafa, dilantik sebagai pejabat defenitif di BPBJ, dimana jabatan sebelumnya yaitu Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Halsel.

Sementara pejabat yang mendapat promosi pada jabatan baru yang dilantik bersamaan, salah satunya Dahrun Kasuba, dengan jabatan lama sebagai Sekretaris pada Kebangpol Halsel, dilantik sebagai Sekertaris Dinas PUPR Halsel.

• 

Pada kesempatan tersebut, Bupati Halsel, Hi. Bahrain Kasuba, usai melantik 148 pejabat eselon III dan IV. Dalam sambutannya berpesan, agar amanah yang diemban saat ini harus dijalankan dengan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang telah diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

“Kepada yang baru dilantik, agar dapat menjaga amanah ini dengan rasa tanggungjawab,dan dapat bekerja dengan baik,” kata Bupati

• 

Bahrain juga mengatakan kepada pejabat yang baru dilantik agar tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan tertentu, apalagi untuk memperkaya diri. Namun, dengan jabatan yang telah diamanahkan tersebut harus mampu berkeja dengan baik, terutama bagi pejabat yang diberikan amanah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, harus mampu memposisikan diri sebagai abdi Negara yang bekerja untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

“Saya tegaskan kepada pejabat yang baru dilantik, bekerjalah sesuai dengan aturan dan jagalah amanah yang telah diberikan, hidari perbuatan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan sehingga tidak berurusan dengan hukum,” tegas Bahrain

• 

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat esalan III dan IV ini disaksikan oleh Para Asisten, Staf Ahli serta Para Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Halmahera Selatan. (Red)

MANADO, CN – Mahasiswa dan Pemuda Tobelo Galela (Togale) dari Halmahera Selatan di Sulawesi Utara menolak dukung Bahrain Kasuba sebagai calon bupati Halmahera selatan. Baru paguyuban Ika Togale versi Samsi Subur yang terang-terangan menyatakan niat mendukung Bahrain Kasuba. Hal itu dikatakan oleh Noldi Kurama yang merupakan pengacara muda Alumni UNPI Manado.

Kepada wartawan. Selasa, (12/11/2019) Noldi Kurama menegaskan bahwa Mahasiswa Togale Halsel di Sulawesi Utara akan menggelar deklarasi menolak Bahrain Kasuba untuk memimpin halsel periode kedua yang mewakili etnis togale.

“Masih banyak tokoh yang layak untuk memimpin daerah ini, pun representasi bupati Bahrain Kasuba tidak menguntungkan bagi keluarga baik dari sisi birokrasi maupun infrastruktur pembangunan,” Tegasnya

Meski begitu, Noldi Kurama menambahkan, Ini merupakan ekspresi kekecewaan kami terhadap kepemimpinan BK-IS dalam memimpin Halmahera Selatan.

“Sejauh ini mahasiswa Halmahera selatan di sulut tidak perna mendapat sentuhan dari pemerintah baik berupa beasiswa S1 maupun pengadaan asrama dan secretariat,” pungkasnya

Masih Noldi, setelah deklarasi di kota manado, kami juga akan menggelar deklarasi pada bulan desember di kota labuha sebagai bentuk keseriusan kami menolak Bahrain Kasuba untuk dua periode.

“Polemic pilkades, jalan lingkar obi serta penempatan jabatan di birokrasi merupakan indicator dan pertimbangan yang rasional untuk menolak Bahrain Kasuba memimpin halsel periode kedua,” Tegasnya

Lanjut, Pada deklarasi ini, kami juga akan bangun komunikasi serta mengundang paguyuban IKA TOGALE, BMT serta Ikatan Canga Muda Halsel untuk dapat menghadiri acara deklarasi tersebut.

“Nantinya di gelar pada esok hari pada 13 November, sekaligus mengkonfirmasi bahwa 14 point kesepakatan dengan Bahrain Kasuba saat mencalonkan diri sebagai bupati tahun 2015 tepatnya di Dermaga Merah yang hingga kini belum di realisasi oleh BK, dan 14 point ini juga kemudian akan menjadi rujukan untuk deklarasi tolak BK memimpin periode kedua yang nantinya akan di gelar bulan desember nanti di Kota Labuha,” Tutupnya (Red)