Halsel, CN : Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Pekerja Lokal Halmahera Selatan mendatangi Kantor Cabang PT. Harita Grup, dan Kantor Bupati Halmahera Selatan, Rabu 11/09/19 Massa aksi yang menggunakan dua unit open cup di lengkapi saon sistem sekitar pukul 14.30 wit, tiba di
Subulussalam, CN – Kapolsek Rundeng dan Koramil Rundeng lakukan upaya pemadaman kebakaran lahan( Karhutla) kebun milik warga di kampung Seperkas berbatasan dengan Desa Kuta beringin Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Rabu (11/3/2020.
Kapolsek Rundeng bersama Koramil Rundeng lakukan upaya pemadaman kebakaran lahan kebun milik warga di Desa Siperkas yang berbatasan dengan Desa Kuta beringin Kecamatan Rundeng.
Dalam acara pemadaman kebakaran lahan tadi di pimpin oleh Kapolsek Rundeng Ipda Mulyadi SH,MM, dan yang di dampingi personil Polsek Rundeng dan personil Koramil Rundeng serta dibantu masyarakat Desa Seperkas Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.
Kapolsek Rundeng Ipda Mulyadi menyampikan, “Benar ada kebakaran lahan Desa Kuta Beringin berbatasan dengan Siperkas kejadian pada hari Rabu sekitar pukul 07 ,00 WIB,” Ucapnya.
Sehinga luas areal lahan yang terbakar sekira 5 Ha dan lahan tersebut sudah di tanami tanaman jenis kelapa sawit yg berumur sekira 3-4 tahun.
Upaya pemadaman menggunakan 2 mesin hisap air yaitu mesin alcon milik warga namun kegiatan pemadaman terkendala dengan situasi cuaca yang panas dan sumber air yang minim sehingga titik api sulit untuk padamkan.
“Api diduga berasal dari kebun warga trumon Aceh Selatan yang baru di buka dan untuk situasi sekarang masih aman dan terkendali,” Kapolsek Rundeng. (MhCN)
Subulussalam Sultan daulat, CN – Walikota Subulussalam H. Affan Alfian Bintang, SE Berkantor Di Kecamatan Sultan Daulat Guna Membrikan pelayanan yang lebih dekat kepada masyarakat. Rabu, (11/03/2020)
Walikota Subulussalam, yang didampingi Wakil Walikota, Asisten, Kabag Humas, Kasubag Pemdes, Kasubag Umum, Disdikbud, Dinas PUPR, serta DPMK Kota Subulussalam.
Melakukan Agenda dan kunjungan kerja di desa Lae Lange, Desa Pulo Belen, dan sigersing, kecamatan sultan daulat. Sekaligus berkantor di kecamatan Sultan daulat guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih dekat, serta meninjau Perkebunan Jagung di Desa Lae Lange.
Didalam Agenda itu Walikota berkantor di kecamatan Sultan daulat, ada persentase dari camat mengenai biodata camat, luas wilayah kerja, nama kepala kampung yang mencakup wilayah yang terkait, fasilitas umum yang ada di Kecamatan.
Setelahnya maka Wali Kota Affan Alfian Bintang akan melakukan kegiatan serupa di kecamatan lain seperti Rundeng dan Longkib.
Kebijakan berkantor ke kecamatan ini lanjut Kabag Humas, Amrin Cibro merupakan aksi nyata dan Ramah tamah Kepada Masyarakat Walkot Affan Bintang guna mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dan ini adalah salah satu visi misi pasangan Bisa pada waktu itu.dan insa allah satu persatu visi-misi Walikota dan wakil Walikota terlaksana. (MhCN)
SOFIFI, CN – Atas pernyataan kontrofersi yang di keluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara (Malut) Terkait Persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun ajaran 2019-2020.
Sebelumnya, Plt Kadikbud Malut Djafar Hamisi, kepada awak media, usai melakukan rapat, bersama Komisi III DPRD Malut Pada Selasa, (10/3/20) kemarin Mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Maluku Utara, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah seratus persen. sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasa Aliya (MA) kurang lebih 96 persen. tersisah 53 sekolah yang belum melaksanakan UNBK.
Ironisnya, pernyataan yang di keluarkan Djafar itu, justru berbeda dengan pernyataan sebelumnya, saat melakukan konferensi Pers di kantor Dikbud Malut pada Rabu, (11/3/2020) di katakannya, Maluku Utara progres untuk SMK yang melaksanakan UNBK 94 persen, namun yang belum seluruhnya melaksanakan UNBK adalah Kabupaten Halmahera Selatan(Halsel). Dalam hal ini yang baru melaksanakan UNBK di Halmahera Selatan itu untuk SMK 38 persen dan SMA 70 persen.
Hal itu Mendapat perhatian serius dari Organisasi kepemudaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate.
Ayatullah Sifati, Ketua GMNI Cabang Ternate kepada wartawan mengatakan, persoalan Pendidikan adalah hal yang paling urgen dan patut di perhatikan, dengan sisih Geografis Maluku Utara Tentu membutuhkan perhatian serius pemerintah Provinsi terutama Dikbud Malut.
Apalagi menjelang pelaksanaan UN, Dikbud Malut seharusnya sudah mampu memastikan 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara, berapa banyak Sekolah yang Menggunakan UNBK serta yang belum menggunakan UNBK.
Selanjutnya Aya menegaskan, sebagai Ketua GMNI Cabang Ternate, kami menilai pernyataan Kadikbud Malut Djafar Hamisi, Gagal memimpin Dinas pendidikan. terkesan tidak mengantongi data. kami juga mendesak Gubernur Maluku Utara agar segerah mencopot Kadikbud Malut.
HALSEL, CN – 114 Siswa Madrasah Aliyah Nursyafaat Desa Koititi, Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang mengikuti Ujian Nasional Tahun 2010, ternyata banyak siswa siluman yang didaftarkan dalam data Format 8355 sebagai peserta Ujian.
Pasalnya, dari Data yang di himpun wartawan cerminnusantara.co.id bahwa, selain beberapa siswa yang lulus namun tidak memiliki SKHUN sebagai bukti prasyarat kelulusan, ada juga siswa yang namanya terdaftar dalam Format 8355 sebagai peserta ujian namun tidak mengikuti prose belajar mengajar selama 3 tahun.
Selain itu, ada juga siswa yang namanya tidak terdaftar di data Kemendinas tahun 2010 sebagai peserta ujian, namun dengan kebijakan yayasan mereka di ikut sertakan ujian dan memiliki ijazah.
Suari Muhammad, salah seorang peserta ujian yang namanya tidak terdaftar di data Kemendiknas sebagai peserta ujian 2010 namun mengikuti ujian dan memiliki ijazah.
Suari mengakui, pada saat itu ia dan beberapa temannya mengikuti ujian dan di minta oleh Ruslan konoras selaku ketua yayasan sekaligus rangkap Kepala Sekolah (Kepsek) MA Nursyafaat Koititi untuk bayar uang ujian Sebesar 1 Juta.
“Saya dan beberapa teman-teman di minta oleh Ruslan Konoras untuk bayar Uang ujian sebesar 1 jt,” Ungkapnya.
Suari juga menyesalkan kebijakan Ruslan Konoras, pasalnya, ia dan beberapa teman-temannya mendaftar sebagai peserta ujian dengan harapan memiliki ijazah yang nantinya di pergunakan untuk kuliah, melamar pekerjaan dan lain-lain.
“Tentunya saya dan teman-teman menjadi korban karena ijazah yang kami pegang tak dapat di gunakan untuk mengikuti tes dan lain-lainnya,” Ucapnya.
Sebelumnya, Kepada wartawan cerminnusantara.co.id Senin (2/3/2020) Sekertaris Ujian Nasional Tahun 2010 Ruslan Hamada menyampaikan, bahwa terkait 49 siswa yang tidak lulus itu ada ujian ulang, tapi ujian dilaksanakan pada malam hari di rumah pak salim selaku pengawas dari unkhair, menyangkut dengan Data kelulusan pasca ujian ulang kami dari pihak panitia tidak mengetahui.
Lanjutnya, masalah siswa yang sampai saat ini tidak memiliki SKHUN, waktu itu kami dewan guru pernah menyampaikan ke Ruslan Konaras namun tak pernah di tanggapi.
Ketika di tanyakan mengenai peserta ujian yang tidak terdaftar namun mengikuti ujian dan memiliki ijazah, Ruslan Hamada menyampaikan bahwa Itulah kehebatan Ruslan Konoras memutuskan segala sesuatu atas kemauanya sendiri.
Dengan wajah gelisah Ruslan Hamada menjelaskan bahwa, menyangkut dengan data peserta ujian, semua di ambil alih oleh Ruslan Konoras, sebab kami panitia pada waktu itu hanya nama panitia tapi segala sesuatu di atur oleh Ruslan Konoras selaku pemilik Yayasan dan sekaligus Kepala Sekolah.
Ruslan Hamada juga menambahkan bahwa bisa saja data peserta ujian yang di bawakan ke Sekolah itu sudah di rekayasa oleh Ruslan Konoras selaku Ketua Yayasan.
“Sehingga ada peserta yang namanya tidak terdaftar dalam Format 8355 sebagai peserta Ujian namun mengikuti ujian,” Tutupnya. (HafikCN)
HALSEL, CN – Pelaksanaan tes wawancara Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Rabu, (11/3/2020) oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kayoa Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) berjalan lancar, aman dan tertib. Tahapan tes wawancara tersebut bertempat di kantor Camat Kayoa Selatan dan juga di awasi Panwascam Kayoa Selatan.
Ketua PPK Kayoa Selatan Suriyadi Fadel mengatakan, jumlah PPS yang telah mengikuti tes wawancara sebanyak 33 orang, 1 orang tidak mengikuti tes dengan alasan sakit.
Pada prinsipnya kata Suriyadi, seleksi wawancara ini bagian dari menjalankan perintah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Selatan, karena KPU memberikan kewenangan kepada PPK untuk melakukan seleksi.
“Dalam undang-undang No 10 Tahun 2016 satu poin kewajiban PPK adalah membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilukada,” Ujar pria yang sering disapa Adhi itu.
Lebih lanjut, Adhi menambahkan, sementara soal kelulusan itu di tentukan langsung KPU, selesai tes nanti skor nilai PPK akan di serahkan kembali ke KPU pada tanggal 14 kedepankan. (Red/CN)
