H. La Sengka Buka Rapat Kerja Pengawasan Dan Menyampaikan Lima Pesan Mentri Agama RI

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Aparatur Sipil Negara (ASN) Kantor Kementerian Agama Kab. Halmahera Selatan dengan mengikuti apel pagi yang dipimpin oleh Kepala Kantor, Drs. H. La Sengka La Dadu, M. Pd.I. Apel pagi diikuti oleh Kasubag Tata Usaha, Para Kepala Seksi, Penyelenggara Syariah, Ketua dan anggota Pokjawas serta seluruh ASN, Senin, (27/01/2020).

Dalam arahannya, Kakankemenag menyampaikan lima pesan Menteri Agama RI, saat membuka Rapat Kerja Pengawasan (Rakorjakwas) dihadiri 840 peserta, terdiri atas perwakilan pejabat Unit Eselon I Pusat, PTKN, Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten/Kota, Balai Diklat dan Litbang, UPT Asrama Haji, dan jajaran Inspektorat Jenderal beberapa waktu lalu di Jakarta.

La Sengka menyampaikan bahwa ada lima pesan Menteri Agama, yang pertama tentang Pemberantasan korupsi dengan pendekatan, tutup semua peluang korupsi, buka akses whistle blower dan penegakan hukum.

Pesan kedua tentang Peningkatan kualitas haji dan pembenahan umrah. “Caranya, dengan penguatan manasik, menjaga kaulitas layanan, evaluasi kompherensif dan penguatan pengawasan,” Jelas La Sengke

Lanjut La Sengka terkait pesan mentri agama yang Ketiga ialah Pembenahan pendidikan keagamaan lewat pembenahan kurikulum keagamaan, revisi buku ajar untuk penguatan paham moderat dan pengarusutamaan paham moderat bagi guru, dosen dan tenaga kependidikan.

“Kemudian pesan keempat, deradikalisasi lewat diklat aparatur dan juru dakwah,” Ungkap La Sengka

La sengka melanjutkan pesan mentri agama yang terakhir, yakni terkait Sertifikasi halal, dengan akuntable, tidak membratkan dan prosedur yang simpel dan jelas.

Dan saat itu, Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Saadi, saat menutup Rapat Koordinasi menyampaikan bahwa.

“Kebijakan Pengawasan (Rakorjakwas) Tahun 2020 mengingatkan jajaran Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk mengefektifkan pengawasan,” Ungkap La sengka lagi

La sengka juga menambahkan bahwa wakil mentri agama juga menegaskan Kementerian Agama yang berintegritas tidak dapat dicapai tanpa kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas.

“Setiap ASN pada Kementerian Agama. Oleh karena itu, kata Wamenag, diperlukan koordinasi yang solid dari semua pihak dalam rangka mewujudkan visi, misi dan agenda pembangunan nasional di bidang agama,” Tambahnya

Mengakhiri arahan pada apel pagi, La Sengka mengajak agar pesan yang disampaikan dapat diaktualisasi oleh seluruh ASN untuk terus melakukan perubahan besar dalam melaksanakan tugas dan pengabdian lebih baik lagi.

“Perlu adanya koordinasi dan pengawasan antar sesama, Baik para pimpinan maupun segenap ASN.” Saling mengingatkan itu baik dan penting dalam sebuah organisasi,” Pungkasnya (Hafik CN)

Menjelang Musyawara IKA PMII Halsel, Ini Harapan Mantan Sekum Cabang Ternate

Daerah|oleh

TERNATE, CN – Jelang Musyawara Ke-1 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Halmahera selatan (Halsel) yang akan di selenggarakan pada Tanggal 05 Februari mendatang, kini Mantan Sekretaris Umum PMII Cabang kota ternate Periode 2017-2018 yakni Andre Sudin kepada media ini. Pada Senin, (27/01/2020) mengatakan, PMII adalah salah satu organisasi raksasa yang di dirikan pada 17 April 1960 tepat di kota surabaya dengan konstalasi sosial politik yang amat luar biasa.

“Hal ini menguji eksistensi dan perjuangan para Sahabat-Sahabat PMII di kala itu. Dan PMII juga sebagai wadah pergerakan yang berhaluan Ahlu Sunnah Wal Jama’ah (Aswaja),” Jelas Mantan Sekum

Andre menjelaskan, Pergerakan PMII identik dengan basis Rakyat atau kepentingan Rakyat yang merupakan identitas. “Sekaligus garis perjuangan warga PMII yang patut di pertahankan,” Jelasnya lagi

Dia menambahkan, Musyawarah IKA PMII Ke-1 Halsel semoga dapat melahirkan pemimpin yang beramanah serta Berintegritas. “Sehingga dapat menahkodai IKA PMII sesuai dengan AD/ART organisasi,” Tutup Andre Putra asal Pulau Makian itu (Red)

Babinsa Tobololo Bersama Murid TK Negeri Pembina 1 Kota Ternate Laksanakan Pembersihan Pantai

Daerah|oleh

TERNATE, CN – Babinsa Tobololo Kacamatan Ternate Barat Koptu Slamet dari Koramil 02 Kodim 1501/Ternate mengajak murid-murid Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Pembina – 1 Kota Ternate melaksanakan pembersihan sampah di tempat rekreasi pantai Tobololo ( 25/01/2020).

Sebelum melaksanakan pembersihan sampah dipantai, Babinsa terlebih dahulu mengajak murid-murid TK untuk melihat penangkaran penyu milik Kodim 1501/Ternate.

Selain itu Koptu Slamet dari Koramil 02 Kodim 1501/Ternate itu juga memperkenalkan kepada kepada murid- murid, bahwa hewan tersebut merupakan hewan yang dilindungi tidak boleh ditangkap lagi oleh siapapun. (Red)

KPU Halsel Buka Rekrutmen Dua Kecamatan Lagi

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Sebagai salah satu tahapan untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halsel telah membuka pendaftaran atau rekrutmen Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), pada Jum’at lalu.

Pembukaan untuk pendaftaran petugas Adhoc masing-masing Kecamatan di Halsel dibuka sejak Tanggal 18 Januari 2020 dan ditutup pada 24 Januari 2020. Namun hingga siang kemarin, masih dua Kecamatan belum memenuhi Kuota yang telah ditetapkan oleh KPU.

Data yang dihimpun media ini, untuk jumlah pendaftar pada Jum’at 24 Januari kemarin yang akan ikut seleksi PPK. Totalnya sebanyak 724 orang pendaftar, yang mana jumlah tersebut merupakan seluruh pendaftar dari 30 Kecamatan di Halsel.

“Dari 30 Kecamatan, sebanyak 28 Kecamatan sudah memenuhi dan juga ada yang melebihi dari kuota pendaftar minimal,” Ungkap Ketua Devisi, Sosialisasi Sumber Daya Manisai (SDM) dan Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Halsel M. Agus Umar.

Menurut Agus, dalam melakukan seleksi untuk pendaftaran PPK, Kuota dari masing-masing Kecamatan dibutuhkan minimal sebanyak 10 orang. Namun dua Kecamatan yakni Obi Barat dan Kecamatan Gane Timur Selatan sampai dengan penutupan jumlah pendaftarnya belum mencapai 10 orang. Dengan demikian KPU Halsel kembali memperpanjang pendaftaran di dua Kecamatan tersebut untuk memenuhi kuota yag ditentukan.

“Masa perpanjangan pendaftaran dibuka pada Sabtu tanggal 25 hingga Senin 27 Januari 2020 untuk Kecamatan Obi Barat dan Kecamatan Gane Timur Selatan ,” Ungkap Agus

Dikatakannya, sampai batas akhir pendaftaran jumlah Calon PPK yang menyerahkan berkas langsung ke KPU berjumlah 724 orang. Untuk Laki-laki 565 pendaftar dan perempuan 159 pendaftar.

“Jumlah tersebut tersebar di 30 Kecamatan dan memenuhi batas minimal 10 pendaftar, diluar dua Kecamatan tadi,” Tambah Agus yang juga pengarah pokja pembentukan badan adhoc ini.

Lanjut Agus, lantaran batas minimal 10 pendaftar di dua Kecamatan belum terpenuhi maka dilakukan perpanjangkan waktu pendaftaran.

“Jika perpanjangan selesai, selanjutnya masuk ke tahapan penelitian berkas administrasi, sesuai dengan Timeline pembentukan PPK dari 28 – 30 Januari,” Lanjutnya

Setelah tahapan pemberkasan tersebut, akan diumumkan hasil penelitian administrasinya pada tanggal 31 – 01 Februari. Untuk calon anggota PPK yang lolos berdasarkan hasil penelitian administrasi akan melaksanakan seleksi tertulis pada Tanggal 02 Februari 2020. Dan Hasil seleksi tertulis akan diumumkan pada Tanggal 06 – 08 Februari 2020. (Red)

Antisispasi Kecelakaan Dalam Aksi, Kapolsek Rundeng Mengatur Pengunjuk Rasa Untuk Tertib Berlalu Lintas

Daerah|oleh

Subulussalam Aceh, CN – Dalam aksi unjuk rasa damai pada hari ini Jum’at  tgl 23 Januari 2020 bergerak pada pukul 09.30 WIB titik rute dari lapangan beringin menuju Kantor Wali Kota di lanjutkan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) dan yang terakhir di Kantor Kajari Subulussalam.

Dalam aksi tersebut tampak Kapolsek Rundeng IPDA Mulyadi, S.H, M.H sedang mengatur dan mengarahkan para pengunjuk rasa baik yang roda 2 maupun roda 3 untuk tertib berlalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan  atau hal lain yang tidak kita inginkan.

Walaupun para pengujuk rasa di kawal oleh pihak Kepolisian, namun untuk keselamatan wajib kita jaga baik yang di kawal convoi atau perorangan, aksi unjuk rasa damai yang di lakukan oleh beberapa LSM kota subulussalam mereka menuntut kinerja Wali Kota yang memutuskan atau mengrumahkan pegawai honorer secara sepihak tanpa ada alasan yang jelas dan mereka juga meminta kepada DPRK agar asprasi meraka di respon oleh DPRK serta menuntut agar Kejari mengusut tuntas kasus-kasus yang ada di Pemkot Subulussalam. (Mh CN)