PT RAPP Mengaku Belum Tahu Terjadinya Laka Naker

Daerah|oleh

RIAU, CN – Pihak perusahaan PT. RAPP mengaku belum mengetahui telah terjadinya peristiwa kecelakaan kerja kepada tiga orang karyawan PT. HSM (harapan semoga maju). Tiga orang tenaga kerja shut down man power PT. HSM tersiram kimia di areal mill pabrik PT. RAPP pada tgl 12 September 2019 lalu. Akibatnya korban menderita cacat kulit mencapai kurang lebih 80%.

Fredrik selaku Humas PT. RAPP ketika dikonfirmasi melalui selulernya Rabu, (15/01/2020) mengaku informasi kejadian itu baru ia tahu dari salah satu rekan wartawan kemarin. Tapi belum tahu pasti seperti apa kejadiannya.

“Tunggu dulu saya cari tahu informasinya dari dalam, Kalau sudah dapat informasi dari dalam nanti, baru saya kabari,” Katanya

“Karyawan itu kan direkrut oleh PT. HSM, dan kecelakaan kerja itu terjadi di PT. HSM (Harapan Semoga Maju). Biasanya ada standar-standar perusahaan buat menjadi kontraktor di PT. RAPP,” Tambahnya.

Terkait masalah itu, salah satu dari ketiga korban kecelakaan tenaga kerja tersebut bernama Reynaldo Parlindungan Silalahi (21) melalui kuasa hukumnya Hendri Siregar SH menegaskan telah mensomasi PT. RAPP.

Meski begitu, Hendri Siregar, tindak lanjut dengan kecelakaan kerja yang dialami klien saya, Pada hari ini tgl 15 Januari 2020. “Saya selaku kuasa hukum Reynaldo P. Silalahi, secara resmi telah mengirimkan surat somasi tertulis kepada PT. RAPP di Jakarta dan di Pangkalan Kerinci,” Jelas Advokad itu.

Lanjutnya, somasi tersebut meminta pertanggung jawaban hukum kepada PT. RAPP selaku user pada saat proses shut down berlangsung atas nama PT. HSM selaku supplayer Man Powernya. Karena kecelakaan kerja tersebut terjadi diduga merupakan kelalaian dari pihak PT. RAPP berdasarkan kronologis kejadian yang ditulis oleh kliennya sendiri. (Red)

Proses Pergantian Tidak Sesuai Mekanisme, Mantan Pengurus MOC PP Halsel Kembalikan Seluruh Atribut Ke Wilayah

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Pasca ditetepkan Rajak Idrus sebagai Karateker Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Seluruh pengurus MPC dibawah kepemimpinan Ketua, Irfan dJalil dan Sekretaris, Irfan Abdurrahim langusung bersikap untuk kengembalikan seluruh atribut organisasi tersebut.

Proses pengembalian atribut Pemuda Pancasila itu dilakukan melalui rapat internal pengurus yang dipimpin oleh Ketua, Irfan dJalil dihadiri Sekretaris, Irfan Abdurrahim dan sejumlah Ketua Bidang dan Perwakilan Mahatidana bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan.

Mantan Ketua MPC Pemuda Pancasila Halsel, Irfan dJalil dihadapan sejumlah pengurusnya menjelaskan bahwa, awalnya juru juri bicara (Jubir) Pemuda Pancasila, Rafiq Kailul menghubungi dirinya dan menjelaskan bahwa perintah Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Pancasila mengintruksikan harus dilaksanakan Musyarawah Cabang (Muscab) diagendakan bukan Januari-April dan disaat itu dirinya bersedia untuk MPC PP Halsel akan Muscab bulan Februari.

“Lucunya, pasca di lakukan Komunikasi itu tiba-tiba sudah ada resufle dari Wilayah dan mengangkat Rajak Idrus sebagai Karateker Ketua PP Halsel. Untuk itu maka kami Mantan Pengurus MOC PP Halsel mengembalikan seluruh atribut PP ke wilayah karena proses pergantian tidak sesuai mekanisme organisasi. atribut yang dikembalikan itu berupa baju, pataka atau bendera PP dan Surat Keputusan (SK) PP Halsel ke pengurus wilayah dan akan dikirim via kapal ke Ternate,” Tegas ifan

Masih menurut Ivan, dalam surat Keputusan (SK) Nomor : 17.A/KPTS/MPW-PP/V/2017 yang ditanda tangani Ketua Wilayah, Santrani Abusama dan Irfan Hasanudin itu dalam konsideran nya dijelaskan masa bakti kepengurusan sampe 2021, tetapi baru diawal tahun sudah diganti tanpa sebab dan mekanisme organisasi.

“Yang paling paham soal organisasi itu Ketua Wilayah dan Sekretaris maka kami taat dan menghargai pada keputusan mereka dan karena takut akan diguncang oleh karateker Ketua Halsel, Rajak Idrus,” Tutupnya (Red)

Dandim Solo Dekatkan Diri Dengan Masyarakat Melalui Safari Sholat Subuh Berjama’ah

Daerah|oleh

SURAKARTA, CN – Untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat, Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Wiyata S. Aji, S.E., MDS beserta jajarannya rutin melakukan kegiatan ibadah Safari Sholat berjama’ah dengan masyarakat di wilayah Kota Surakarta (15/01/2020).

Sholat subuh kali ini dilaksanakan di Masjid Al Muttaqien jl.Pandu Dewanata RT 01/05 Kelurahan Jayengan Kecamatan Serengan Surakarta, Sholat subuh di pimpin oleh Imam ustad Abdul rohim

Kegiatan ibadah Sholat Subuh berjama’ah yang rutin di laksanakan pada hari Rabu dan Jum’at bersama masyarakat ini, Selain kewajiban melaksanakan perintah Allah juga merupakan sarana TNI Khususnya Kodim 0735/Surakarta untuk bersilaturahmi serta mendekatkan diri dengan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan segenap warga masyarakat Surakarta.

Dandim menyampaikan bahwa “Dengan seringnya kita melakukan sholat Subuh berjama’ah bersama masyarakat disamping untuk beribadah, diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara TNI dan masyarakat. Seperti Slogan TNI yaitu Bersama Rakyat TNI Kuat.

“Selain itu kami juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar ikut membantu tugas TNI dalam memelihara kamtibmas di wilayah Surakarta. dan tetap menjaga kerukunan antar warga biar tercipta situasi yang aman dan kondusif,” tambahnya.

Ustad Drs H Muchtarom selaku Takmir Masjid Al Muttaqien mengucapkan terimakasih kepada Dandim dan jajaranya yang telah meluangkan waktu utk Sholat subuh di Masjid Al Muttaqien kalau TMMD adalah sebagian besar pembangunan fisik bangunan sedangkan pagi ini kita semua melaksanakan Shobat subuh berjamaah untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. (Red)

Mengawali Proses Pilkada 2020, Bawaslu Halsel Gelar Bimtek Panwascam

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panwas Kecamatan (Panwascam) se Kabupaten Halmahera Selatan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2020, kegiatan ini dilaksanakan di Aula Hotel Buana Lipu, senin ( 13/1/2020).

Kegiatan Pembukaan Bimtek tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin. SH., MH, Anggota Bawaslu Halmahera Selatan Rais Kahar, S.Pd, M.Si, Asman Jamel, SH dan Sekretariat Bawaslu Halmahera Selatan, serta 90 orang Panwascam se Kabupaten Halmahera Selatan.

Koordinator Pokja SDM Bawaslu Halmahera Selatan Iskandar M. Taher dalam laporannya menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Panwascam dalam menghadapi tahapan Pilkada 2020 nanti.

Iskandar berharap, “Pada saat materi berlangsung yang akan disampaikan oleh pemateri, agar peserta serius menyimak agar dapat dipahami,” Ujar Isto.

Anggota Bawaslu Halmahera Selatan Rais Kahar dalam sambutannya menyampaikan kepada Panwascam agar fokus dalam mengikuti kegiatan ini sehingga dapat memahami tugas dan wewenang serta kewajiban sebagai Panwascam dalam melakukan pengawasan.

“saya berharap pada panwascam yang lama maupun yang baru bergabung ini merupakan putra putri terbaik yang nantinya di harapakan melakukan proses pengawasan dengan baik”, ungkap Rais.

Foto bersama Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara usai Pembukaan Bimtek

Sementara itu Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara Muksin Amrin dalam mengawali sambutannya mengucapkan, “Selamat kepada bapak ibu yang telah bergabung dengan bawaslu untuk kita bersama – sama melakukan pengawasan,” Ucapnya


Lanjut muksin, saya juga mengucapkan terima kasih kepada eks panwascam yang terpilih lagi, atas kerja baiknya selama melakukan kegiatan pengawasan pada pemilu 2019, Panwascam di tuntut juga untuk bisa menjaga integritas sehingga Pilkada 2020 ini bisa berjalan dengan baik dan aman.

“Panwascam sekarang ini kita harus menatap kedepan karena tahapan proses sudah berjalan, sehingga bimtek ini dilakukan agar diberi penguatan kapasitas, bimtek ini menjadi modal dasar dalam melakukan proses pengawasan pilkada Halsel 2020 ini bisa sukses dan berjalan dengan baik,” Tegas Muksin.

Usai pembukaan Bimtek ini, Muksin Amrin langsung memberikan materi dan pengarahan langsung tentang Pengawasan Pemilihan, selain itu materi juga akan disampaikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Halmahera Selatan, kegiatan bimtek ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari yakni dari tanggal 13 s/d 15 Januari 2020. (Red)

Kades Koititi Klarifikasi Tekait Penggunaan Dana Desa

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Kepala Desa Koititi, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan angkat bicara terkait pemberitaan mengenai penggunaan Dana Desa

Kepada media Cerminnusantara.co.id kamis (14/1/20) lewat via WA Kepala Desa Koititi Musli Marasabessi menjelaskan bahwa terkait camat dan BPD sunat dana desa itu tidak benar sebab proses pencairan DDS itu butuh tahapan Sebab setiap tahapan harus di verikasi oleh pendamping Desa dan dari pendamping barulah camat mgeluarkan rekumendasi

“Jadi camat tidak sebarang mengeluarkan rekomendasi,” Jelasnya

Musli Marasabessi juga mejelaskan bahwa terkait program Desa beberapa item yang di sebut dalam pemberitaan sebelumnya itu benar sesuai APBDS, tetapi itu sebelum gempa.

“Pasalnya ketika Gempa yang terjadi bulan Juli 2019 lalu, maka ada perubahan APBDS terkait dengan tangkap darurat, Sehingga ada beberapa kegiatan yang di hilangkan,” Jelasnya lagi.

Musli Sapaan Akrabnya, ia juga menjelakan bahwa apa yang di sampaikan oleh Buyamin Sarif dan beberapa warga di pemberitaan sebelumnya bahwa Infrastruktur jalan yang di bangun dengan panjang 25 Meter dan di kerjakan di akhir tahun itu tidak benar, bisa cek di lapangan karna sampai saat ini plaksanaan pekerjaanya masih berjalan

“Pasalnya Pemerintah Desa Koititi melaksanakan kegiatan fisik jalan diakhir tahun dikarenakan pencairannya di akhir tahun, sehingga banyak kegiatan fisik yang dikerjakan di akhir tahun dan sampai skrang kegiatan berjalan normal,”Jelasnya

Musli juga menambahkan Terkait ketua BPD yang menyampaikan bahwa dia pernah mendengar program TMMD pengerasan jalan yang di kerjakan oleh TNI ada juga tambahan dari Desa, itu tidak benar

Kata Musli, Tidak ada kegiatan TMMD yang kami masukan dalam laporan pertanggung jawaban (LPJ) Desa, tapi yang ada kegiatan tangkap darurat desa yang itu di masukan dalam perubahan APBDS

“Jadi sekali lagi saya smpaikan tidak ada LPJ Desa kegiatan TMMD,” Tegasnya (Hafik CN)