Kategori: Daerah

Halsel,CN – Dalam rangka meningkatkan kemampuan, pengetahuan, Profesionalitas serta evaluasi terhadap kegiatan Program yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 serta menindaklanjuti kegiatan Apel Danrem dan Dandim Terpusat

Maka Kodim 1509/Labuha melaksanakan kegiatan Apel Danramil dan Babinsa Tersebar yang dilaksanakan selama 2 hari dengan tema “Danramil dan Babinsa Profesional Kebanggan Rakyat, Jum’at (6/12)

kegiatan dibuka oleh Kasdim 1509/Labuha Mayor Inf Moch Saiful Arif, dalam amanatnya menyampaikan bahwa kegiatan ini dijadikan sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan tentang Binter

“serta bahan evaluasi bagi tiap personel dalam menghadapi tantangan tugas kedepan,”Tambahnya

Kegiatan ditutup oleh Dandim 1509/Labuha Letkol Inf Imam Kanafi S.Sos, M.M.
Harapannya agar hasil dari kegiatan ini harus dapat ditindaklanjuti oleh peserta dilapangan

“sehingga azas manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta berimbas nilai positif kepada Satuan, dalam kegiatan penutupan Apel Danramil dan Babinsa,” Harapnya

Hadir juga Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto S.I.P, M.M sekaligus memberikan amanat dan arahan kepada peserta kegiatan,

Dalam amanatnya tersebut Kolonel Inf Endro Satoto menghimbau, Tingkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan YME krn merupakan sumber kekuatan terbesar dalam hidup ini,

Deteksi dini dan Lapor cepat, Harus menjadi contoh tauladan kepada masyarakat dalam sikap dan tingkah laku, hindari pelanggaran sekecil apapun, tingkatkan kepekaan dan kepedulian terhadap kesulitan yg dialami oleh masyarakat, memicu antusiasme masyarakat dalam rangka menjaring calon Prajurit yg berkualitas

“Dan tetap meningkatkan Kemanunggalan TNI dengan Rakyat demi tetap tegak kokoh NKRI yg sangat kita cintai, demikian harapannya,” Tutupnya

Adapun materi yg disajikan antara lain Peningkatan kapasitas Danramil dan Baninsa dalam berkomunikasi dgn masyarakat,
Peningkatan kerjasama dengan Pemda/Instansi terkait, masyarakat serta sinergitas TNI-Polri dan Study kasus yg berkaitan dgn cara mengatasi gangguan Kamtibmas, Terorisme dan Radikalisme.(Hafik CN)

Halsel, CN – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesi (KPPPI) Halmahera Selatan kembali melaporkan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Selatan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan, Rabu 04/12/19

Hal ini di benarkan Ketua DPD KPPPI Maluku Utara Muhammad Saifudin kepada sejumlah awak media di Sekretariat DPC KPPPI Halmahera Selatan, Jln TPA Desa Marabose Kecamata Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.

“Sekitar pukul 16.30 Wit saya bersama pengurus DPC KPPPI Halsel mendatangi Kejari Halsel dan melaporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja dan Reses DPRD Halmahera selatan yang di Duga Fiktif pada Tahun Anggaran 2017,” Ungkap Saifudin

Lanjut M. Saifudin ” Laporan tersebut berdasarkan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor : 22.A/LHP/XIX.TER/5/2018, yang menemukan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Sekretariat DPRD Halsel berupa Kegiatan Kunjungan Kerja berindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp1.528.910.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah berupa Kegiatan Reses berindikasi tidak dilaksanakan sebesar Rp.80.970.000,00, dari kedua item tersebut terdapat kerugian keuangan daerah senilai Rp1.609.880.000,00

“Atas temuan ini telah kami laporkan ke Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan guna di tindaklanjuti, dan untuk memastikan proses hukumnya sudah tentu kami memiliki tanggung jawab moril untuk mengawal prosesnya,”Tutup M. Safudin

Hingga berita ini di publis masi dalam upaya mengkonfirmasi pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan untuk mendapatkan keterangan resmi (Red)

Halsel, CN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesai (KPPPI) Maluku Utara kembali mendesak Kepala Kementrian agama Kabupaten Halmahera selatan, La Sengka agar segra mengnonaktifkan kepala sekolah MTS Babang, Afais Abdulah. karena di nilai tidak layak untuk menduduki jabatan sebagi kepala sekolah, pasalnya Afais abdulah di angkat tidak sesuai dengan peraturan mentri agama (PMA) no 58 Tahun 2017.

Ketua DPD KPPPI Malut Muhammad Saifudin, Mengatakan, Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 58 tahun 2017 tentang prosedur dan tata cara pengangkatan Kepala Madrasah Negeri, mulai dari tugas, fungsi dan tanggungjawab.
dimana setiap Kepala Sekolah (Kepsek) Madrasah Negeri yang diangkat haruslah merupakan seorang Guru yang telah bersertifikasi dan memiliki pangkat atau golongan minimal III C, tapi kenyataan tidak demikian. Sebab Afais Abdullah hingga kini belum memiliki sertifikasi guru, kemudian dari sisi kepangkatan yang bersangkutan juga diangkat hanya dengan golongan III A, padahal mestinya minimal golongan IIIC dan telah bersertifikasi,”ujarnya

M. Syarifudin yang biasa disapa Amat itu, Juga mengatakan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara Harunya mengakui bahwa ini suatu kesalahan dan segra di sikapi untuk di gantikan pada orang lain yang layak menjabat jabatan kepala sekolah MTS Babang itu, karena masih banyak pegawai yg telah bersertifikasi. ” kan aturanya suda jelas, jabat kepala sekolah di sekolah negri itukan harus bersertifikasi dan pangkatnya memenuhi, tetapi kenyataanyakan tidak. Lalu buat apa di pertahankan kalau masih ada yg suda bersertifikasi.” jangan jangan ada kepentingan kakanwil maluku utara di MTS babang sehingga harus mempertahankan orang yang tidak bersertifikasi menjabat sebagi kepala sekolah,” tutur amat. (Hafik CN)

HALSEL-CN, Ancaman keselamatan masyarakat obi, Bupati di minta perhatikan jembatan darurat ake buton.

Jembatan merah putih sebutannya masyarakat obi, gelar nama jembatan darurat ake buton yang di bangun 2018 oleh satuan Polsek Obi bersama masyarakat kini kembali rusak.

Rusaknya jembatan lantaran tiang pancang jembatan yang terbuat dari batang  pohon kelapa terjadi kemirigan, disebabkan derasnya dorongan air hingga membuat pergeseran pada tiang kolom, ini juga di sebabkan lapuknya bantalan pada penyangga akibat dari beban lintasan kendaraan roda dua dan roda empat.

Saat turun lapangan pengecekan ternyata benar jembatannya sudah mulai rusak, jembatan ini juga pernah di perbaiki oleh satuan Polsek Obi bersama masyarakat beberapa bulan lalu dan kini terlihat rusak, karena bahan material jembatan yang terbuat dari kayu mulai lapuk.

“Bang jembatannya sudah miring dan papannya sudah mulai terbuka, masih bisa di lewati tetapi lama-kelamaan akan patah dan takutnya nanti masyarakat jadi korban” kata salah satu sopir mobil penumpang Anto Arif, kepada awak media cerminnusantara.com.(04/12/2019)

Jembatan ake buton harus di perbaiki karena sudah tidak layak untuk di lintasi, lama-kelamaan akan ambruk dan di khawatirkan masyarakat ada yang jadi korban akibat dari ambruknya jembatan tersebut.

Akibat dari kemiringan jembatan ake buton ini aktifitas kendaraan roda empat dibagi menjadi dua jalur, ada yang tetap melintas jembatan, mobil penumpang dan pick up dan ada yang melintas menyeberangi sungai dum truck.

Dengan adanya masalah ini masyarakat Obi berharap kepada pemerintah provinsi agar jembatan ake buton di 2020 dapat terselesaikan pembangunannya.(Zul/Budi)

TERNATE, CN – Puluhan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang kota ternate, menggelar aksi di depan Kantor Walikota Ternate, selasa (03/12/2019). Aksi Unjuk Rasa dari komisariat di seluru Universitas – universitas kota ternate.

• 

Aksi ini dalam rangka HMI Menggugat Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Kota (PEMKOT) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ternate.

• 

Masa aksi meminta PEMKOT dan DPRD Kota ternate melihat performa Ekonomi Kota di Ternate pada Tahun 2018-2019 yang banyak terjadi permasalahan di antaranya pembangunan, pengangguran, kemiskinan dan inflasi di kota ternate, serta masalah pembangunan lain yaitu ketimpangan pembamgunan antara wilaya kota ternate, bertumbuhan sektor informal, Tingginya arus masuk Orang dan Meningkatnya penduduk Miskin kota, ancaman Krisis air bersi, sulitnya akses terhadap tanah, masuknya ALFAMIDI di kota ternate.

• 

Data statistik yang menunjukan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,92 persen sedangkan angka pengangguran semakin meningkat mencapai 5,19 persen, dan naiknya angka kemiskinan mencapai 6, 67 rubu jiwa, dalam hal ini faktok yang berpotensi mendorong peningkatan kemiskinan adalah harga sejumlah kebutuhan pokok cenderung melonjak di antaranya Beras, telur ayam, daging ayam, gula pasir, terkait hal ini stabilitas harganya perlu di jaga semaksimal mungkin karena merupakan penyumbang utama garis kemiskinan.

• 

Begitu juga inflasi kota ternate berdasarkan pada data mei 2019 mencapai 4,24 persen, ditambah masala ketimpangan pembangunan di antaranya” inflastruktur Jalan, puskesmas dan pendidikan, pendidikan yang sampai  pada tahun 2019 ini belum lagai tertuntaskan, area parkir yang tidak di jadikan suber pendapatan oleh pemerintah kota ternate, kemerautan penataan perdagangan, bayak Perda yang sudah di sahkan tapi tidak di jalankan.

• 

Adapaun sikap serta tuntutan HMI yang di tujukan kepada PEMKOT dan DPRD Kota ternate”, mendesak kepada pemerintah kotah ternate untuk membijaki masalah pengamgguran kemiskinan dan inflasi, segera melakukan ekspansi agar menigkatkan PAD kota ternate, menetapkan retribusi arial parkir di depan Jatilad Mol, Depan tokoh Dua Sekawan, segera membatalkan ALFAMIDI yang masuk di kota ternate karna yang nantinya membunu usaha-usaha kecil masyarakat kota ternate, megevaluasi PERDA yang sudah di sahkan tapi tidak perna di jalankan, memberhenti pembangunan reklamasi pantai yang mengancam akan terjadinya abrasi pantai dan bisa merusak keberlangsungan hidup biota laut, apa bila tuntutan dan sikap ini tidak di lanjuti secara serius untuk di selesaikan, atas nama lembaga HMI Cabang Ternate akan tetap mengawal bahkan memboikot Kantor Walikota Ternate dan DPRD hingga tuntas.

• 

Olehnya itu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai organisasi perjuangan, melakukan aksi protes sebagai bentuk penegasan agar kiranya rentetan masala di atas bisa teratasi dan dapat diselesaikan oleh PMKOT dan DPRD Kota ternate.

• 

Hasil pantauan wartawan cerminnuantara.com ini, Dalam aksi unjuk rasa itu sempat terjadi konflik antara masa Aksi dan Satuan Polisi Pamong Praja (POL PP), pasalnya masa aksi di halangi masuk ke dalam kantor walikota ternate, masa pun membakar beberapa ban di depan pagar kantor walikota. (Fajrin)