Presiden LSM Instruksikan Satgas LIRA Bantu Jokowi dan Kapolri Awasi Dana COVID-19 Rp 677 Triliun

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN — Presiden LSM LIRA (Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat), HM. Jusuf Rizal menginstruksikan Satgas Covid-19 LSM LIRA di daerah agar membantu Presiden Jokowi dan Kapolri, Idham Azis untuk ikut mengawasi penyaluran dana COVID-19 yang nilainya mencapai Rp. 677 triliun. Dana tersebut rentan penyelewengan tanpa ada Pengawasan.

“Saya meminta kepada Satgas COVID-19 LSM LIRA, mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Camat hingga Kepala Desa LSM LIRA aktif ikut melakukan pengawasan penyaluran dan penggunaan dana serta berkoordinasi dengan aparat Kepolisian setempat,” tegas Jusuf Rizal yang juga menjabat sebagai Sekjen Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) di Jakarta kepada media.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan, pihaknya siap menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menindak tegas siapapun yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan pemerintah senilai Rp. 677 triliun untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Jusuf Rizal, LSM LIRA mendukung sikap tegas Kapolri untuk menjalankan instruksi Presiden Jokowi menindak tegas siapapun yang berani menyelewengkan dana Covid-19. LSM LIRA juga meminta sesuai ketentuan hukum, agar pelaku yang menyelewengkan dana COVID-19 bisa dihukum mati, karena itu termasuk kejahatan yang dimungkinkan dihukum mati.

Lebih lanjut kata pria berdarah Madura-Batak yang juga Ketua Presidium Relawan Jokowi-Amin The President Center itu, pemerintah tidak mungkin sendiri melakukan pengawasan. Diperlukan peran Civil Society Organization dan media untuk ikut ambil bagian. Karenanya, selain LSM LIRA, Jusuf Rizal juga akan meminta jaringan Media Online Indonesia (MOI) ikut melakukan pengawasan dengan anggota ribuan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kapolri juga telah membentuk Korps Bhayangkara Satuan Tugas (Satgas) di bawah komando Kabareskrim Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kasus penyelewengan dana pemulihan ekonomi akibat dampak Pendemi Covid-19. (Reza CN)

Presiden Pemuda OKI Hadiri Pemakaman Mantan KASAD Jenderal TNI Purn Pramono Edhi

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pemakaman jenazah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Alm. Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie Wibowo di TMP Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (14/6/2020).

Sebelum upacara pemakaman di TMP Kalibata, jenazah almarhum yang merupakan pejabat Kasad ke-27 ini, dilepas dari Rumah duka di Puri Cikeas Indah oleh Wakasad Letjen TNI Moch Fachrudin.

Dalam upacara yang berjalan khidmat, selain sejumlah pejabat teras TNI AD diantaranya, tampak hadir pula Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Mantan Ketua MPR RI Akbar Tanjung, Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan, Waketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan, Wakil Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Teddy Laksmana, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, termasuk kehadiran Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudho Margono, Presiden Pemuda Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Indonesia Syafii Efendidan pejabat lainnya untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Almarhum.

Presiden Pemuda Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Indonesia Syafii Efendi  ditemui media CN usai Pemakaman mengatakan, sahabat kita Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudoyono telah sampaikan  di prosesi pemakaman bahwa, Bangsa Indonesia hari ini Berduka cita karena salah satu Prajurit terbaik Bangsa almarhum Jenderal. TNI.Purn. Pramono Edhi Wibowo telah meninggal dunia.

Sebagai Presiden Pemuda OKI,  saya menyampaikan turut berduka cita atas Wafatnya Jenderal.TNI.Purn. Pramono Edi Wibowo. Menurut saya hubungan partai Demokrat dengan Pemerintah Pusat Indonesia cukup baik. Selalu mengkritik membangun terhadap Pemerintah di Indonesia.

“Kita membutuhkan Sinergitas dan kerendahan hati sama sama membangun Bangsa,” ujarnya kepada CN.

Harapan saya kedepan, partai Demokrat bisa betul betul mengamankan para Calon calon terbaik dari partai untuk membantu Demokrat di tahun 2020. Mas AHY bisa maju ke dalam kancah Politik Nasional, harap Syafii Efendi.

Suasana kebatinan yang kuat terlihat dari wajah keluarga besar almarhum, para pejabat dan pelayat yang hadir, tertuang dalam sambutan pihak keluarga yang diwakili oleh Letjen TNI (Purn) Erwin Sujono serta dari komentar sejumlah pelayat lainnya, merasakan kehilangan sosok pemimpin alm Jenderal TNI (Purn) Pramono Edhie yang dikenal sederhana, tegas, dan berwibawa. (Dody CN)

Sukses Gelar Workshop Pra UKW Virtual Angkatan I, Kini DPP MOI Gelar Angkatan II

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN — Setelah sukses melaksanakan Workshop Pra UKW (Uji Kompetensi Wartawan) Virtual Angkatan Pertama, kini Perkumpulan Media Online Indonesia(MOI) kembali akan menggelar Workshop Pra UKW Virtual Angkatan ke-II, untuk Wartawan Media Anggota MOI maupun yang mau bergabung di MOI, pada Sabtu, (20/6/2020), Pukul 8.00 – 12.00 WIB.

Sekretaris Jenderal DPP MOI, HM. Jusuf Rizal didampingi Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan kepada media di Jakarta menyebutkan, pelaksanaan Workshop Pra UKW ini penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para wartawan terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, maupun bagaimana menjadi Wartawan yang profesional, kritis dan konstruktif.

Pelaksanaan Workshop Pra UKW adalah pembekalan untuk mengetahui kisi-kisi dan garis besar dalam pelaksanaan UKW. Dengan demikian, bagi para Wartawan Pemula atau yang belum pernah mengikuti UKW, punya referensi yang cukup saat mengikuti ujian UKW dan bisa berhasil.

“Pengalaman MOI melaksanakan UKW dengan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), cukup banyak yang tidak berhasil sehingga perlu mengulang lagi. Untuk itu, momen pelaksanaan Workshop Pra UKW ini bisa dimanfaatkan untuk belajar dan berdiskusi dengan narasumber yang juga para penguji UKW,” tegas Jusuf Rizal yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian DPP MOI, Siruaya Utamawan menyampaikan, Workshop Pra UKW ini, DPP MOI menggandeng Solopos Institute (Bisnis Indonesia Group). Dilaksanakan secara virtual, melalui aplikasi Zoom.

Workshop Pra UKW ini akan dilatih oleh Narasumber dari Solopos Institute yang telah memiliki lisensi menyelenggarakan UKW dari Dewan Pers. Kelas sangat terbatas, maksimal 90 orang peserta dan berbayar Rp. 100.000,- serta berhak mendapat Piagam Kepesertaan. Untuk informasi dan pendaftaran, dipersilahkan menghubungi call centre di HP/WA 0811-11-0404.

“Workshop Pra UKW virtual MOI – Solopos Institute Angkatan II, diselenggarakan merespon terhadap banyaknya permintaan rekan-rekan Wartawan Media Anggota MOI, juga implementasi komitmen MOI dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Anggota MOI di bidang jurnalistik, guna mampu memperoleh sertifikat kompetensi profesi wartawan.” pungkas Siruaya Utamawan yang juga sebagai Ketua Pelaksana Workshop ini.

Menurut catatan Redaksi, Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) didirikan 28 September 2018 ini cukup agresif melakukan konsolidasi ke daerah, guna melengkapi persyaratan menjadi Anggota Dewan Pers. DPP MOI dipimpin oleh : Ketua Umum, Rudi Sembiring Meliala; Ketua Harian, Siruaya Utamawan; Sekjen, HM. Jusuf Rizal; dan Bendum, Hj. Candra Manggih. (Dody CN)

Terungkap! Ini Penyebab Masyarakat Ambil Paksa Jenazah Pasien COVID-19 dan Tolak Rapid Test

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Kabaharkam Polri, Komjen Pol Drs Agus Andrianto SH, MH, selaku Kaopspus Aman Nusa II-Penanganan COVID-19, mewakili Kapolri mengikuti rapat koordinasi virtual pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Nasional dari Ruang Rapat Baharkam Polri, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Rapat yang dipimpin Kepala BNPB sekaligus Kepala Gugus Tugas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo, ini beragendakan: kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19; isu masyarakat dibayar oleh rumah sakit untuk mengaku pasien COVID-19; penolakan masyarakat atas Rapid Test; dan peningkatan kasus positif di beberapa daerah.

Terkait penindakan hukum kepada masyarakat yang mengambil paksa jenazah pasien COVID-19, Kabaharkam Polri menerangkan, sudah ada empat laporan kepolisian (LP) dan 10 tersangka sudah ditangkap. “Dari para pelaku yang sudah dilakukan pengkapan, ada beberapa tersangka reaktif COVID-19,” ungkap Komjen Pol Agus Andrianto.

Sedangkan untuk kasus ujaran kebencian dan berita bohong, pihak kepolisian telah menangani sebanyak 107 kasus dengan 107 tersangka.

Selain melakukan penegakan hukum, Kabaharkam Polri menjelaskan, Kapolri juga telah memerintahkan jajarannya agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasien yang meninggal dunia apakah positif COVID-19 atau negatif sehingga tidak menimbulkan keraguan di masyarakat.

Adapun untuk pelaksanaan Rapid Test, Polri telah mengeluarkan petunjuk dan arahan kepada jajarannya agar berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memrioritaskan kepada masyarakat yang berinteraksi secara langsung dengan pasien COVID-19 sehingga tidak menimbulkan penolakan.

“Untuk usia rentan diprioritaskan melakukan pemeriksaan Swab Test,” imbuh Komjen Pol Agus Andrianto.

Sementara itu Wakil Kepala BIN, Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana, menjelaskan adanya kasus pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 di Bekasi, Makassar, dan Surabaya salah satunya dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selain itu, masyarakat ada yang menolak keluarganya dimakamkan dengan prosedur COVID-19, terutama untuk pasien yang hasil tes swab-nya negatif atau bahkan belum dilakukan tes sama sekali.

“Ada beberapa kalangan masyarakat berpendapat bahwa terkena COVID-19 adalah aib apabila positif,” kata Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana.

Hal itu kemudian diperparah dengan adanya isu beberapa rumah sakit mengambil keuntungan yang tidak wajar dari jenazah yang dimakamkan secara prosedur COVID-19. Isu lainnya adalah rumah sakit membayar orang untuk mengaku pasien COVID-19.

“Adanya isu masyarakat dibayar untuk mengakui pasien COVID-19 merupakan isu yang tidak benar,” tegas Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana.

Sementara itu, terkait adanya penolakan Rapid Test, Waka BIN menjelaskan karena adanya surat edaran yang mengatasnamakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berisikan imbauan kepada seluruh MUI dan ulama se-Indonesia agar tidak melakukan Rapid Test karena merupakan modus operasi negara komunis China. “Dan MUI sudah mengklarifikasi bahwa surat edaran itu tidak benar,” ungkap Letjen TNI (Purn) Teddy Lhaksmana.

“Dari beberapa isu yang beredar di masyarakat tersebut tujuan utama adalah untuk memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap tenaga medis,” tambahnya.

Oleh karena itu, BIN menyarankan Gugus Tugas untuk tetap memberikan sosialisai dan edukasi dan mengcounter isu-isu negatif yang beredar serta melakukan proses hukum yang tegas dan terukur terhadap penyebar berita bohong atau hoaks.

Rakor tersebut juga diikuti oleh Menko Polhukam, Menkes, Jaksa Agung, Kasum TNI, para Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, para Koordinator Bidang-Bidang dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, serta Koordinator Sub Bidang Gakkum dan anggota. (Reza CN)

Arab Saudi Bakal Buka Ibadah Haji Tahun 2020, DPR RI Minta Menag Cabut Penundaan Keberangkatan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Pemerintahan Arab Saudi pada Rabu (10/6/2020) mengumumkan akan membuka Ibadah Haji Tahun 2020.

Akan hal tersebut, pemerintah Arab Saudi pun meminta bagi negara-negara yang akan memberangkatkan jamaah haji diminta untuk menyiapkan jamaah hajinya.

“Saya minta Menag untuk segera menyiapkan atau mencabut penundaan keberangkatan jama”ah Haji yang telah diumumkan,” tandas Abdul Wachid Anggota Komisi VIII DPR RI kepada wartawan, Kamis (11/6/2020).

Lebih lanjut Wachid menyarankan agar Menag segera membuat beberapa skenario terkait pemberangkatan jama”ah.

“Apakah diberangkatkan sesuai kuota atau berapa persen dari kuota. Namun itu semua tidak terlepas dari keputusan Kementerian Haji Arab Saudi. Kuga sesuai aturan protokol kesehatan Covid-19 dari Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi,” ujarnya.

Menurutnya, pengumuman soal ibadah haji dari pemerintah Arab Saudi disatusisi juga bisa mengurai waiting list atau daftar tunggu. Jika pemerintah Indonesia bisa menangkap momentum itu dengan baik.

“Kalau Pemerintah tahun 2020 ini bisa memberangkatkan jamaah haji, paling tidak bisa mengurangi daftar tunggu semakin banyak,” pungkasnya. (Red/CN)

Sumber: teropongsenayan