Pembuatan Laboratorium PCR Dengan Ekstrasi RNA Robotic di 68 RS TNI AD

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan arahan untuk membuat laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) Covid-19 di 68 rumah sakit TNI AD seluruh Indonesia, Minggu (7/6/2020). Pembangunan lab PCR tersebut telah mendapat persetujuan dari gugus tugas penanganan Covid-19 di Indonesia.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
“Sebagian bahan sudah datang, berupa mesin untuk PCR dan ekstraknya. Untuk bahan lainnya akan datang bertahap. Pembangunannya akan dikerjakan oleh vendor yang sudah ditunjuk oleh gugus tugas,” jelas Asisten Logistik Kasad, Mayjen TNI Jani Iswanto.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Dalam teleconference berkala dengan RSPAD tersebut, Kasad menjelaskan bahwa lab PCR yang akan dibangun menggunakan ekstrasi RNA Robotic, sehingga hasilnya akan lebih cepat dan akurat.

“Kebutuhan analisnya juga menjadi lebih sedikit,” jelas Kasad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Kasad juga meminta Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat untuk berkomunikasi dengan 68 Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat di setiap daerah mengenai kondisi banyaknya pasien di wilayah tersebut.

“Pembangunan ini akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan untuk wilayah zona merah Covid-19,” tegas Kasad.
ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
Selain itu, Jenderal Andika Perkasa juga menjelaskan bahwa pembangunan lab PCR tidak menggunakan bangunan yang sudah ada, melainkan dibangun dengan bangunan fisik yang baru. (Reza CN)

Komisi Informasi Pusat Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Kementan

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Komisi Informasi Pusat (KIP) mengapresiasi keseriusan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KIP, Hendra J. Kede pada Webinar bertajuk Inovasi Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pertanian di Masa Pandemi Mendukung Pertanian Maju, Mandiri dan Modern yang digelar Kementerian Pertanian, Jum’at, (5/6/2020).

Menurut Hendra, keseriusan Kementan ini telah dibuktikan dengan ketersediaan informasi, budaya dan kesungguhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai dari tingkat pusat hingga Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah dalam memberikan pelayanan informasi. Tidak heran jika tahun lalu Kementan meraih predikat sebagai Badan Publik dengan kategori informatif, kategori tertinggi pada penilaian keterbukaan informasi publik.

Bahkan, lanjut Hendra, Kementan bisa menjadi pelopor sebagai PPID utama yang mengkoordinasikan seluruh informasi yang berkaitan dengan informasi tentang pangan dan pertanian dari seluruh lembaga publik lainnya.

“Jadi sejauh isu ketahanan pangan dan pertanian, secara de facto PPID Kementan diperlakukan dan memposisikan sebagai PPID Utama bagi seluruh PPID kementerian dan lembaga lain,” paparnya.

Hendra menilai saat ini ada tiga kementerian dan lembaga yang bisa berperan sebagai PPID Utama berbasis isu. Pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait isu penanganan Covid 19. Kedua, Kementerian Keuangan terkait isu keuangan dan moneter, dan ketiga Kementan terkait isu pangan dan pertanian.

Isu ketahanan pangan jadi sangat penting pada saat sekarang, di samping isu covid 19. Isu pangan bisa berimplikasi luas pada kerawanan sosial. Inilah yang menurut Hendra yang menjadi tugas PPID Kementan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Ketika covid19 itu bisa dikendalikan dengan diam di rumah dan tidak beraktivitas, maka akan muncul pertanyaan, bisakah mereka makan dalam konteks mereka bekerja hari ini untuk makan besok,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tambah Hendra, Kementan harus merumuskan ulang informasi yang termasuk kategori serta merta dalam kondisi pandemi covid 19. Informasi-informasi yang penting perlu segera disampaikan kepada masyarakat dan menjamin informasi tersebut bisa dipahami oleh masyarakat.

“Ketika informasi itu menjadi informasi serta merta, maka kewajiban PPID tidak hanya sebatas menyediakan informasi tapi harus berperan aktif memastikan informasi itu sampai dan dipahami masyarakat,” ucap Hendra.

Hendra mencontohkan informasi tentang ketersediaan air menjelang musim kemarau, bisa menjadi informasi serta merta yang sangat dibutuhkan oleh petani. Dengan informasi ini, petani bisa melakukan antisipasi sejak jauh-jauh hari. Demikian pula dengan informasi ketersediaan pupuk, bibit, dan akses pasar. Sehingga dibutuhkan inovasi agar informasi publik sampai kepada masyarakat secara massif dan terstruktur. Selain itu, perlu juga inovasi untuk membangun kesadaran masyarakat agar mengakses informasi publik yang disediakan oleh kementerian pertanian.

Kementan bisa berkolaborasi dengan Kementerian Desa untuk menyampaikan informasi publik melalui pendamping desa. Dengan keberadaan pendamping desa, informasi publik bisa tersampaikan langsung ke petani dan masyarakat yang memerlukan informasi pertanian.

Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, Kuntoro Boga Andri mengungkapkan dalam masa pandemi covid 19, Kementan telah melaksanakan program tanggap covid 19 secara terstruktur. Informasinya disampaikan kepada masyarakat melalui kanal-kanal komunikasi yang tersedia.

Ada tiga agenda dalam yang disusun Kementan dalam menghadapi covid 19. Agenda darurat atau SOS, salah satunya dengan meluncurkan program ATM beras Sikomandan, untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Ada juga kegiatan mengembangkan pasar dan toko tani serta usaha kemitraan di 34 Provinsi dengan menggandeng start up di bidang pertanian dan ojek online.

Selain itu ada juga agenda temporary atau jangka menengah. Dalam satu tahun ini program, papar Kuntoro Kementan tetap mendorong akselerasi ekspor.

“Kegiatan ini masih menjadi backbone ekonomi kita dan menjadi sangat penting untuk memberikan nilai tambah bagi pendapatan petani,” tambahnya.

Sementara untuk agenda jangka panjang, Kementan mesih menitikberatkan pada peningkatan produksi, ekspor, kesejahteraan petani, memunculkan petani milenial, juga meningkatkan cadangan beras secara nasional.

“Inilah yang perlu ditekankan untuk disampaikan kepada masyarakat, bahwa sektor pertanian tetap siap untuk menyediakan pangan. Petani kita tetap bekerja dan kita yang berada di Kementerian Pertanian tetap membantu masyarakat untuk berproduksi,” pungkasnya. (Dody CN)

Masjid Jami Al Istiqomah Adakan Sholat Jum’at Pertama Dimasa PSBB Transisi

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – DKM Masjid Jami Al istiqomah Bp ustad Ma’mun Nawawi malakukan sholat Jumat berjamaah untuk yang pertama kalinya dimassa PSBB transisi semenjak terjadinya pandemi covid 19 pada hari Jumat (5/6/2020).

Untuk pertama kalinya Masjid Jami Al Istiqomah yang beralamat di jalan Kamal Raya RT 02 RW 08 Kelurahan Cengkareng Barat Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat melakukan Sholat Jum’at berjama’ah untuk pertama kalinya setelah ada keputusan dari Gubernur DKI JAKARTA, H Anies Baswedan. Namun semua sudah sesuai dengan Protokoler Peraturan Pemerintah.

“Sholat Jum’at berjama’ah kali ini seluruh Jama’ah diwajibkan untuk membawa Sajadah masing-masing dan wajib menggunakan masker. DKM Masjid Jami Al Istiqomah menyiapkan alat pengecekan suhu tubuh dan menyemprotkan hansani taiser pada tangan jama’ah sebelum masuk Masjid serta menyediakan masker untuk di bagikan kepada Jama’ah yang tidak menggunakan masker,” ungkapnya.

Pada kesempatan shalat Jumat berjama’ah kali ini yang bertindak sebagai khotib dan imam ustadz Irfan Yasin S.Pdi dan muajin ustad Akhmad Saykhu S.Pdi

Dalam khotbah singkat kali ini ustadz Irfan Yasin S.Pdi menyampaikan kepada seluruh Jamaah bahwa malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Baginda nabi besar Muhammad SAW pesan pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada nabi besar Muhammad SAW untuk umat manusia.

“Waspada didalam kehidupan kita apakah ibadah kita sudah mampu membantu kita menjelang kematian pesan yang kedua yang disampaikan Baginda nabi Muhammad SAW silahkan cintai apapun yang kamu cintai namun semuanya kita harus siap melepaskan semua yang kita cintai, silahkan kamu cintai istrimu ,silahkan kamu cinta anakmu silahkan kamu cintai hartamu namun itu semua akan kita tinggal kan ikhlas atau tidak ikhlas namun janganlah lupa rasa cinta itu hanya untuk sang pencipta (Allah SWT) demikian ringkasan khotbah yang disampaikan oleh ustadz Irfan Yasin Spdi
Seluruh rangkaian sholat Jum’at berjamaah berjalan lancar dari awal sampai berakhirnya ibadah sholat Jum’at dimassa PSBB transisi. (HAMDANI CN)

Anggota DPR RI Fraksi PKS: PLN Jangan Sampai Rampok Uang Rakyat Melalui Tagihan Listrik

Berita Biro Jakarta|oleh

PEKANBARU, CN – Tagihan listrik beberapa hari terakhir jadi pembicara publik. Kenaikannya dinilai di luar kewajaran, hingga mencapai 400% persen.

Kenaikan yang besar itu mengundang kecaman dari banyak pihak. Salah satunya datang dari anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat yang mengecam adanya informasi tersebut.

Syahrul Aidi saat dihubungi pada Jumat (5/6/2020) menyampaikan bahwa menyayangkan tindakan PLN yang tiba-tiba menaikkan tagihan listrik tersebut tanpa pemberitahuan kepada pelanggannya.

“Sejak kemarin saya mendapatkan informasi terus menerus dari warga bahwa mereka tagihan listrik mereka naik berkali lipat dari biasanya. Ada yang awalnya 300 ribu, sekarang tiba-tiba menjadi 600 ribu. Bahkan informasinya ada yang sampai jutaan,” kata Syahrul Aidi di ujung telpon.

Dia meminta agar PLN segera memberikan kebenaran informasi atas hal itu. Jika memang informasi itu benar, maka dia sangat menyayangkan.

“Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik. Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja, maka kita sayangkan bahwa PLN seakan-akan merampok uang rakyat melalui tagihan. Apalagi ini di saat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara,” tegas Syahrul Aidi.

Menurut Syahrul Aidi, sebaiknya pemerintah melalui PLN jangan sampai menaikkan semua tarif baik itu listrik, BBM, LPG, atau lainnya di saat ekonomi yang sedang merosot tajam ini dan PLN harus menjadikan UU 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai panduan untuk pelayanan yang terbaik

“Jangan sampai PLN mengkambing hitamkan WFH di masa Pandemi Covid 19 sebagai acuan kenaikan karena pemakaian over di tengah masyarakat sehingga lupa menunaikan kewajiban dan memberikan hak warga sebagaimana tercantum dalan Pasal 4 UU 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwasanya konsumen berhak atas kenyamanan, arus informasi yang benar, didengarkan pendapatnya dan hak dilayani secara benar dan jujur. PLN harus taat Hukum dan berlaku profesional sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan kepada bangsa dan negara. Kasihan Rakyat tatkala pemaksaan kewajiban setiap bulannya selalu diakali dengan perhitungan bisnis yang serampangan,” tandas politis muda PKS. (Dody CN)

Sentra Susu Cipageran, Bukti Sukses Wirausaha Muda

Berita Biro Jakarta|oleh

JAKARTA, CN – Belakangan ini pengembangan usaha peternakan yang berorientasi bisnis sekaligus meningkatkan pendapatan peternak banyak ditemui. Hal tersebut pun menjadi nyata ditangan seorang Rina Rosdianawati, seorang wirausaha muda yang sukses di bidang peternakan dalam mengelola peternakan sapi perah dan produk olahan.

Rina bergabung sebagai SMDWP (Sarjana Membangun Desa Wirausaha Pendamping) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sejak tahun 2014 hingga 2017 yang ditempatkan di Kota Cimahi. Tetapi pada awal tahun 2018 Ia memilih mengundurkan diri sebagai SMDWP, dengan alasan ingin lebih fokus mengurus usaha yang dirintis bersama kelompoknya.

Kisah kesuksesannya menjadi seorang Wirausaha bermula dari keprihatinannya terhadap harga susu di peternak Kota Cimahi yang dirasakan sangat rendah, yaitu sekitar Rp. 4.500,- s.d. RP 4.700,- . Harga tersebut dinilai belum dapat menutupi harga pakan sapi perah. Kondisi inilah yang membuat peternak kian merugi.

Namun Ia perlahan telah berhasil mengubah itu semua dan menggagas berdirinya Kelompok Peternak Sapi Perah dan Kelompok Olahan Susu yang berada dalam satu wadah, yakni Sentra Susu Cipageran yang berada di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Upaya yang Ia lakukan pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan motivasi para peternak sapi perah agar dapat mengembangkan usaha pengolahan dan mengembangkan kelembagaan kelompok atau yang kita kenal dengan Gabungan Kelompok Peternak. Lebih lanjut Rina menyatakan, umumnya yang terlibat menjalankan usaha pengolahan susu ini ialah Ibu-Ibu di kelompok.

“Ibu-ibu sangat antusias sehingga kegiatan ini menjadi salah satu cara dalam pemberdayaan perempuan,” ungkapnya.

Kini berbagai macam varian produk olahan pangan telah berhasil diproduksi, antara lain susu pasteurisasi sebanyak 700 cup per hari, yoghurt sebanyak 200 botol seminggu, permen karamel sebanyak 12 kg per minggu, dan kerupuk susu yang dijual berdasarkan pesanan.

“Sekarang produk yang kami hasilkan pun dapat lebih beragam jenisnya dan bertambah jumlahnya. Ini semua berkat semangat dan kekompakan Ibu-Ibu semua,” tuturnya dengan ekspresi riang.

Disamping produk pangan, ada juga produk olahan non pangan yang dihasilkan yakni sabun susu yang berkhasiat menghaluskan kulit yang telah dipasarkan di Jakarta dan Lampung. Produk olahan Sentra Cipageran ini juga telah memiliki ijin edar PIRT dan Halal. Untuk memperluas pemasaran, Rina saat ini tengah berusaha untuk memperoleh ijin edar MD dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Ijin Edar MD bagi kami sangat penting karena kami ingin produk yang dihasilkan legal dan sudah teruji kehigienisannya sehingga kami dapat lebih leluasa memasarkannya,” tandas Rina.

Sentra Susu Cipageran dipasarkan secara offline di Gerai Olahan Susu” yang berada di Jl. Kolonel Masturi no. 2 Kota Cimahi dan secara online melalui media-media sosial dan juga menjual susu murni ke luar kota, yakni di Kabupaten Karawang sebanyak 250-300 liter per minggu. Omzet dari hasil penjualan produk tersebut sekitar Rp. 30 Juta per bulan.

Berkat kiprahnya dalam mengembangkan pemberdayaan kelompok pada tahun 2015 Rina mendapatkan penghargaan sebagai Wirausaha Baru Terbaik dari Gubernur Provinsi Jawa Barat.

Di masa pandemi Covid ini, justru merupakan sebuah berkah tersendiri bagi usaha Rina bersama kelompok, karena permintaan semakin banyak dan relatif stabil.

“Meningkatnya penjualan berarti sejalan dengan peningkatan penghasilan kelompok. Walaupun mengolah susu belum menjadi mata pencaharian utama, tapi kegiatan ini memberikan dampak yang positif, meningkatnya kegiatan ekonomi dimasyarakat dan meningkatkan pendapatan peternak.” pungkasnya.

Dihubungi ditempat terpisah, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Fini Murfiani menyatakan bahwa kehadiran peternak milenial seperti Rina Rosdiana ini diharapkan dapat memberikan banyak sumbangsih.

“Dengan adanya peternak-peternak milenial mereka telah berkontribusi dalam memperkuat jaringan agribisnis, sebagai trend setter, mempercepat peningkatan adopsi inovasi dan teknologi informasi pertanian, peningkatan produktifitas tenaga kerja dan akselarasi dampak positif pertumbuhan ekonomi,” ujar Fini.

Lebih jauh Fini mengatakan berbagai upaya telah dilakukan Ditjen PKH untuk mendorong peran generasi muda dalam pengembangan usaha dan pembangunan sub sektor peternakan, antara lain pada periode 2014-2018 dengan fasilitasi pendampingan usaha dengan Sarjana Membangun Desa, pengembangan Sentra Peternakan Rakyat, Sarjana Membangun Desa Wirausaha Pendamping, pengembangan Sentra Peternakan Rakyat dan pengembangan kawasan peternakan.

Selanjutnya pada periode 2018 s.d. saat ini upaya yang dilakukan adalah pendampingan usaha peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan usaha peternakan di kelompok peternak dan atau kawasan peternakan.

Dengan membangun bisnis kolektif di dalam kelompok dan atau kawasan sesuai Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor 5879 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Usaha Peternakan; serta pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi peternak sebagai implementasi dari amanat Permentan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Korporasi Peternakan.

“Selain itu, untuk mengakselerasi peningkatan petani peternak milenial, di tingkat Kementerian Pertanian telah dilaksanakan pengembangan petani milenial dan petani andalan, dimana didalamnya termasuk peternak milenial dan peternak andalan,”

“Ini sesuai amanat Permentan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia dan perubahannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2019,” sambungnya. (Dody CN)