Dalam Waktu Dekat, PMII Komisariat IAIN Ternate Akan Gelar MAPABA

Berita Daerah Biro Ternate, Pendidikan|oleh

TERNATE, CN – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ternate, dalam waktu dekat akan menggelar Massa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA).

Hal itu disampaikan Ketua Panitia Pelaksana MAPABA, Randi M. Ali disela-sela kegiatan Pra-MAPABA yang di gelar pada, Rabu (18/3/2020) sore.

Menurut Randi, Pra-MAPABA tersebut bertujuan sebagai tahap pengenalan dari Kader yang sudah berproses di PMII duluan dengan calon anggota baru yang akan mengikuti MAPABA.

“Selain dari pada itu, pertemuan ini juga diisi dengan gambaran-gambaran umum tentang ke-PMII-an. Dan bertujuan agar sahabat-sahabat atau anggota tidak gampang dalam mengkanter isu-isu terkait dengan Corona,” katanya.

Randi juga menyampaikan, rencananya kegiatan tersebut akan di laksanakan pada Jumat 20 sampai dengan 22 Maret 2020, dan pembukaan MAPABA dimulai pada pukul 16.00 WIT.

Dirinya menyebut, kegiatan yang bertajuk “Mengejewantahkan Trimoto Sebagai Upaya Mengembangkan Daya Kritis dan Respontif Warga PMII” tersebut akan dipusatkan di Pantai Sulamadaha.

“Terlepas dari pada manusia itu dia berpikir, maka dia juga harus amalkan, sesuai dengan trimoto kami Zikir, Fikir, Amal Saleh,” terang Randi.

Meski begitu, dirinya berharap, dengan adanya MAPABA ini, para peserta dapat lebih mempersiapkan diri mereka untuk dapat berperan aktif di lingkungan masyarakat, kampus dan khususnya lingkungan PMII Komisariat IAIN Ternate.

“Saya berharap para peserta bisa menjadi kader yang progres, revolusioner, yang ketika di medan pertempuran itu tidak dihiasi dengan tindakan menghianati, artinya mereka adalah kader yang punya kesadaran,” harapnya.

Saat ditanya soal jumlah anggota yang akan mengikuti MAPABA ini, dirinya menyebut, pihaknya tidak mempersoalkan jumlah anggota yang akan mengikuti MAPABA karena, kata dia, pihaknya lebih memprioritaskan soal kualitas ketimbang kuantitas.

“Tapi kalau dari formulir yang sudah terkumpul itu baru 40 orang,” sebutnya.

Selain itu, diakhir wawancara Randi memberikan apresiasi kepada seluruh calon sahabat dan sahabati (Panggilan di PMII) yang masih punya semangat untuk mengikuti MAPABA meski ditengah-tengah menjalarnya isu Corona seperti sekarang ini.

“Saya sangat merasa bersukur dan patut diberikan apresiasi kepada calon sahabat dan sahabati yang akan mengikuti MAPABA nanti, karena ditengah-tengah situasi yang menggorogoti kita dari beberapa isu salah satunya adalah corona, tapi mereka masih tetap menjadi mahasiswa yang tetap istiqomah dalam menjadikan MAPABA sebagai instrumen dan mediator untuk menciptakan Revolusi,” tukas Randi. (Ridal CN)

Ketua Yayasan Nursyafaat Dan Kepsek MTS Rangkap MA Sekongkol Sunat Dana BOS

Daerah, Pendidikan|oleh

HALSEL, CN – Ketua yayasan Nursyafaat Al Farabi dan Kepala Sekolah Ma Nursyafaat sekaligus rangkap jabatan MTS Nursyafaat Koititi Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga kuat selewengkan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS).

Belum lama kasus pemalsuan ijazah Tahun 2010 terkuak ke publik, kini masalah penyelewengan Dana BOS.

Dari data yang di himpun wartawan cerminnusantara.co.id bahwa Cecep Marjuki yang tak lain menantu dari Ketua Yayasan Nursyafaat Al Farabi, kini merangkap dua jabatan sekaligus, yakni Cecep menjabat Kepala Sekolah MA Nusafaat Koititi Dan juga MTs Nursyafaat Koititi.

Cecep Marjuki menjabat Kepala Sekolah sejak Tahun 2018 dan selama menjabat ia jarang berkantor, kemudian dalam pengelolaan Dana BOS tidak sesuai juknis.

Selain itu, ia dan Ruslan Konoras selaku Ketua Yayasan Nursyafaat melakukan Pemalsuan tanda tangan.

Rusman Abdulah Guru Honor MTS Nursyafaat Koititi kepada wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (16/3/2020). Ruslan Mengakui bahwa dalam pengankatanya sebagai Bendahara Sekolah tanpa sepengetahuannya. Pasalnya, ia belum memiliki SK sebagai jabatan Bendahara.

“Saya sendiri saja tidak tahu kalau saya ini bendahara, sebab tebusan berupa SK saja tidak ada. Jadi setau saya, saya bukan Bendahara Sekolah,” ucapnya.

Ketika di tanyakan jumlah Dana BOS, Rusman menyampaikan bahwa proses pencairan Dana BOS, ia tidak pernah di libatkan, sehingga ia tidak mengetahui jumlah besaran anggaran Dana BOS.

Ruslan menyesalkan saat dari pihak Kemenag Halsel ketika datang ke Sekolah kemudian menuduh dan mengsangkakan saya selewengkan anggaran sebesar 96 Juta sementara anggaran sebesar itu saya tidak pernah pegang.

“Tahapan dan proses pencairan Dana BOS saya tidak pernah di libatkan, tapi Kemudian dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) muncul nama saya sebagai bendahara Dana BOS, sementara tanda tangan di dalam LPJ itu bukan saya, sekalipun tanda tanggan itu mirip tanda tangan saya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, jika prose ini sampai ke meja hukum, ia siap memberikan kesaksiaan.

Di waktu yang bersamaan ketika di tanyakan perihal Gaji Guru Honor, Hesti A Marsaoly di dampingi Guru Honor lainya. Hesti menyampaikan, bahwa dalam LPJ penggunaan Dana BOS itu berbeda dengan apa yang mereka terima.

Pasalnya, kami mengajar di dua sekolah yakni MTs dan MA dan Honor yang kami terima dalam 6 bulan hanya 1 juta.

“Sementara di dalam LPJ yang kami lihat, bahwa kami terima per sekolah dalam 6 bulan sebesar 3 Juta, jika di totalkan dua sekolah sesui LPJ maka tiap semester kami terima 6 Juta,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Sekolah (Kepsek) Cecep Marjuki menyampaikan bahwa ini persoalan internal antara pihak yayasan dan pihak Kemenag Halsel, melalui Tlp seluler Senin, (16/3/2020) sore.

Kemudian di tanyakan berbagai pertanyaan, dengan mengelak Cecep kemudian meminta Kami untuk menghubungi Ruslan Konoras selaku Ketua Yayasan Nursayfaat Alfarabi.

“Mts Dan MA Nursyafaat koititi di bawah naungan Yayasan Nursafaat dan nanti tanyakan ke ketua yayasan kami,” ucapnya.

Ketika berita ini dimuat, wartawan cerminnusantara.co.di dalam upaya menghubungi Ketua Yayasan Nursyafaat Alfarabi. (Hafik CN)

Pungut Uang Ujian, Kepsek SMK Kelautan Tuwokona Bohongi Wartawan

Berita Daerah Biro Halsel, Pendidikan|oleh

HALSEL, CN – Sejumlah orang tua siswa yang anaknya mengikuti proses Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan dan Kelautan Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengeluhkan kebijakan pihak sekolah dengan cara melakukan pungutan Ujian Nasional yang dinilai terlalu besar sehingga para orang tua harus berusaha dan berupaya untuk melakukan pinjaman Demi memenuhi permintaan pihak sekolah agar anak mereka dapat mengikuti Ujian Nasional.

Besaran uang Ujian yang di patok oleh pihak sekolah kepada para siswa-siswi peserta Ujian pada sekolah SMK Kelautan dan Perikanan Tuwokona tersebut sebesar Rp 1.600.000, besaran uang ujian tersebut menurut para orang tua terlalu besar karena mereka para orang tua siswa juga harus menyiapkan anggaran lebih besar lagi jika anak mereka di nyatakan lulus pada Ujian Nasional nanti, anak mereka akan melanjutkan studi ke jenjang perkuliahan selanjutnya yang membutuhkan biaya kuliah lebih besar.

Keluhan ini di sampaikan oleh salah seorang orang tua siswa kepada wartawan belum lama ini mengatakan sebagai orang tua siswa yang anaknya mengikuti proses Ujian Nasional pada SMK Kelautan dan Perikanan Tuwokona pungutan uang ujian yang di terapkan oleh Kepala Sekolah (Kepsek) Samiun Usman, tersebut dinilai sangat besar karena tidak semua para orang tua siswa yang anaknya sekolah tersebut memiliki kelas ekonomi yang memadai bahkan ada orang tua siswa yang kelas ekonomi lemah sehingga butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan uang ujian sebesar itu.

Dikatakanya, sebagai orang tua siswa Pihaknya mendesak kepada Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan pengajaran Provinsi Maluku Utara agar memanggil Kepsek SMK Kelautan dan Perikanan Tuwokona Samiun Usman, dan mengevaluas yang bersangkutan dari Kepsek.

“Sehingga kedepannya pihak sekolah tidak lagi melakukan pungutan uang Ujian Nasional sebesar itu, sehingga dari hasil evaluasi Dikjar Provinsi Malut, ini juga menjadi pelajaran bagi para Kepala-kepala sekolah pada tingkat (SMA/SMK/MA) sekolah menegah atas maupun sekolah Kejuruan, dan Madrasah Aliayah, jika ini terus di lakukan maka di pastikan para orang tua siswa memiliki beban berat melanjutkan anak-anak mereka untuk melanjutkan studi pada Perguran Tinggi nanti,” Harapnya.

Sementara itu Kepsek SMK Kelautan dan Perikanan Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halsel Provinsi Malut Samiun Usman, pada saat di konfirmasi sejumlah wartawan di ruang kerjanya belum lama ini, pihaknya membohongi wartawan kalau dirinya tidak memperlakukan dan tidak membebankan para siswa-siswi peserta ujian.

“Tidak memperlakukan dan tidak membebankan para siswa-siswi peserta ujian untuk membayar biaya uang ujian seperspun dengan jumlah peserta ujian pada SMK Kelautan dan Perikanan sebanyak 36 orang peserta ujian karena biaya ujian sudah di anggarkan melalui Dana BOS Sekolah,” Tandasnya. (Red/CN)

Agar Bisa Ke Sekolah, Anak-Anak Harus Dorong Mobil Menyebrangi Sungai

Daerah, Pendidikan|oleh

HALSEL, CN – Demi mencapai sekolah, puluhan anak yang tinggal di Desa Tabangame, Kecamatan Bacan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), harus berjuang menyeberangi sungai salawaku dengan cara turun dari mobil dan mengumpulkan batu untuk buatkan jalan agar mobil yang mereka gunakan bisa melewati sungai tersebut. Mereka menyeberangi sungai kala berangkat dan pulang sekolah setiap harinya.

Dari hasil peninjauan, jumlah anak yang setiap hari menyeberangi sungai untuk bersekolah berkisar puluhuan anak. Mereka terdiri atas siswa SD yang ada di Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halsel dari Desa Tabangame ke Desa Wayaua.

Dari rumah menuju ke sekolah harus naik mobil Open Cup, ketika sampainya di sungai salawaku harus turun lagi untuk mengumpulkan batu dan buat jalan agar mobil tersebut bisa lolos melewati sungai tersebut.

“Setiap Harinya di saat anak-anak ke sekolah dari Tabangame ke Desa Wayaua melewati kali Salawaku dan harus turun kumpul batu baru mobil bisa lewat,” kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP, Lajamra Hj. Jakaria kepada cerminnusantara.co.id dalam pesan WhatsApp, ditulis pada Jumat, (13/3/2020).

Selain itu, Jajamra sangat menyayangkan kondisi yang seperti ini tidak di perhatikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halsel yang seharusnya ini menjadi perhatian serius.

“Kondisi jalan seperti ini tidak seharusnya dibiarkan begitu saja karena ini demi masa depan anak-anak kita, maka tanggung jawab DPRD dan Pemda Halsel harus cari solusi untuk buatkan jembatan atau apa saja yang terpenting anak-anak sekolah tidak lagi turun lalu kumpulkan batu dan dorong mobil lagi,” ucapnya.

Lajamra melihat semangat anak-anak di wilayah itu sangat tinggi supaya bisa mengenyam pendidikan walaupun harus menyembrangi sungai salawaku. DPRD dan Pemda Halsel harus melihat semangat mereka supaya bisa melanjutkan pendidikan.

“Jangan Karena situasi seperti ini yang berkepanjangan mereka bisa putus sekolah, tidak bole itu terjadi. Maka itu solusi harus cepat di cari yang mungkin di buatkan jembatan yang layak untuk penyembarangan,” Pungkasnya. (Red/CN)

Dinilai Gagal, GMNI Cabang Ternate Desak Gubernur Copot Kadikbud Malut

Daerah, Pendidikan|oleh

SOFIFI, CN – Atas pernyataan kontrofersi yang di keluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara (Malut) Terkait Persiapan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Tahun ajaran 2019-2020.

Sebelumnya, Plt Kadikbud Malut Djafar Hamisi, kepada awak media, usai melakukan rapat, bersama Komisi III DPRD Malut Pada Selasa, (10/3/20) kemarin Mengatakan, pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Maluku Utara, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sudah seratus persen. sementara untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasa Aliya (MA) kurang lebih 96 persen. tersisah 53 sekolah yang belum melaksanakan UNBK.

Ironisnya, pernyataan yang di keluarkan Djafar itu, justru berbeda dengan pernyataan sebelumnya, saat melakukan konferensi Pers di kantor Dikbud Malut pada Rabu, (11/3/2020) di katakannya, Maluku Utara progres untuk SMK yang melaksanakan UNBK 94 persen, namun yang belum seluruhnya melaksanakan UNBK adalah Kabupaten Halmahera Selatan(Halsel). Dalam hal ini yang baru melaksanakan UNBK di Halmahera Selatan itu untuk SMK 38 persen dan SMA 70 persen.

Hal itu Mendapat perhatian serius dari Organisasi kepemudaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ternate.

Ayatullah Sifati, Ketua GMNI Cabang Ternate kepada wartawan mengatakan, persoalan Pendidikan adalah hal yang paling urgen dan patut di perhatikan, dengan sisih Geografis Maluku Utara Tentu membutuhkan perhatian serius pemerintah Provinsi terutama Dikbud Malut.

Apalagi menjelang pelaksanaan UN, Dikbud Malut seharusnya sudah mampu memastikan 10 Kabupaten/Kota yang ada di Maluku Utara, berapa banyak Sekolah yang Menggunakan UNBK serta yang belum menggunakan UNBK.

Selanjutnya Aya menegaskan, sebagai Ketua GMNI Cabang Ternate, kami menilai pernyataan Kadikbud Malut Djafar Hamisi, Gagal memimpin Dinas pendidikan. terkesan tidak mengantongi data. kami juga mendesak Gubernur Maluku Utara agar segerah mencopot Kadikbud Malut.

“Selaku ketua Cabang GMNI Ternate kami mendesak Gubernur Malut segerah mencopot Kadikbud Malut,” Tegasnya (Andre CN)