Peduli Dampak Covid-19, PT ASM Berikan Sembako Kepada Masyarakat Pulau Gebe

Berita Daerah Biro Halteng|oleh

WEDA, CN – Terkait dengan pendemik Covid-19 yang akan berimbas pada kebutuhan kalangan masyarakat, PT Anugrah Sukses Mining (ASM) memberikan bantuan kepada masyarakat Pulau Gebe Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Maluku Utara (Malut), Jumat (1/04/2020).

Penyerahan bantuan yang diserahkan langsung oleh PT ASM kepada warga pulau Gebe itu merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat Pulau Gebe yang saat ini berada di Kondisi dampak Covid-19.

“Dengaan adanya bantuan ini kami akan membantu masyarakat kurang mampu yang ada di Kecamatan Pulau Gebe dan kemarin juga sudah ada bantuan yang diserahkan langsung oleh 2 perusahan dan di tambah dengan ini sehingga sudah 3 Perusahan,” ungkap camat pulau Gebe Suhaida Hidayat saat di konfirmasi oleh awak media di Kantor Dinas Sosial.

Lanjut Suhaida Hidayat, masyarakat Kecamatan Pulau Gebe saat ini suda dapat sumbangan dari 3 perusahan yakni PT Fajar Bakti Lintas Nusantara ( FBLN), PT Mineral Trobos (MT) dan PT ASM.

“Sembako yang di berikan langsung oleh PT FBLN berupa Beras, Susu, dan minyak sedangkan yang dari PT Mineral Trobos Yaitu Beras, Minyak dan Gula dan pembagiannya itu kalau saat ini masyarakat yang suda dapat bantuan dari PT FBLN dan PT Mineral Trobos tidak akan dapat lagi,” ucapnya.

Karena bantuan yang di serahkan langsung oleh PT ASM ini, lebih lanjut Suhaida Hidayat, khusus di prioritaskan kepada masyarakat yang belum dibagi, sehingga bantuan ini harus di utamakan kepada mereka.

“Maka dari itu kami dari Pemerintah Kecamatan Pulau Gebe mengucapkan banyak terimakasi juga kepada PT ASM yang telah memberikan bantuan langsung kepada masyarakat pulau Gebe Karena bantuan ini sangat dapat membantu masyarakat Pulau Gebe yang saat ini dalam kondisi wabah Covid-19 yang membatasi hubungan masyarakat,” tutupnya. (Dir CN)

Walaupun Dengan Tinta Emas, Hj. Mutiara Tidak Mau Tanda Tangan Surat Penolakan Ketua Dewan Halteng

Berita Daerah Biro Halteng, Daerah|oleh

HALTENG, CN – Terkait dengan penandatanganan surat rekomendasi penolakan Ketua Dewan, salah satu Anggota DPRD Halteng, Hj Mutiara, SE. ME tidak mau menandatangani surat rekomendasi tersebut, Senin (27/04/2020).

Menurut Hj Mutiara sebagai politisi yang senior itu, mengatakan bahwa masing-masing Partai Politik mempunyai aturan.

“Sehingga persoalan memilih siapa yang akan menjadi ketua DPRD itu sudah jelas Partai pemenang otomatis yang akan menjadi ketua DPRD,” ungkap Mutiara saat di konfirmasi awak media di Gedung DPRD Halteng.

Lanjut Mutiara, masalah Ketua DPRD Siapapun di Fraksi pemenang itu menjadi haknya Partai.

“Jika dari DPP suda merekomendasikan siapa yang dipercaya untuk menjadi Ketua DPRD maka harus di laksanakan,” tuturnya.

Meski begitu, soal tanda tangan penolakan pengangkatan Ketua Dewan, ia mengaku tidak mempunyai hak.

“Jadi kalau saya mau tanda tangan untuk menolak pengangkatan Ketua Dewan saya tidak punya hak untuk menganolir yang telah di rekomendasikan oleh Partai atau Fraksinya,” tegasnya.

ia menegaskan lagi, walaupun ia diminta untuk melakukan penandatangan namun tetap ditolak.

“Biar saya di minta untuk tanda tangan tetap saya akan tidak tanda tangan karena saya akan merusak suasana politik khususnya di Halmahera Tengah, justru saya akan menjadi garda terdepan untuk tidak mau politik itu kacau balau,” tegasnya lagi.

Selain itu ia menjelaskan, kenapa pimpinan DPRD itu harus ada karena lembaga ini harus lengkap untuk dapat menjalankan tugas-tugas sebagai Mitra dengan Pemerintah Daerah untuk mensukseskan visi-misi kepala Daerah.

“Walaupun dengan tinta emas, saya tidak punya kapasitas untuk mencapuri itu, karena itu urusanya Lartai yang bersangkutan,” tutupnya. (Dir CN)

Bupati Lantik Pejabat Di Bulan Penuh Berkah

Berita Daerah Biro Halteng, Daerah|oleh

HALTENG-CN, Sebanyak 13 orang Pejabat pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator diambil sumpah dan dilantik dalam Rotasi dan Mutasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah oleh Bupati Halmahera Tengah Drs, Edi Langkara di kediamannya. JL. Trikora Bukit Loiteglas Jumat (24/04/2020).

Pejabat yang dilantik antara lain:
Untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

  • Basri Botutu, S. IP sebagai Asisten Bidang Pemerintahan dan Kemsayarakatan yang sebelumnya sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sahabudin karim, S.Pd : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran sebelumnya menjabat sebagai Kadis Kominfo dan Persandian yang telah diisi oleh Drs. M. Ridha Saleh, M.Si Kepala Dinas Kominfo dan Persandian yang sebelumnya sebagai staf ahli bidang Ekonomi dan pembangunan yang kini diisi oleh Muksin Kalbi, SE. Sementara Ahmad Rakib, S.Pd.,MM menjadi Kepala Dinas Pendidikan yang semula sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga.

Dan untuk pejabat Administrator

  • Drs. Salim Kamaluddin, M.Si : Sekretaris Bappelitbangda
  • Muksin Ibrahim, S.Pd : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
  • Basri Dawan, SH : Kepala Bagian hukum dan HAM
  • Mufti Abdul Murhum, S.Pi., MP : Sekretaris Dinas Perikanan
  • Halid Andisi, S.Sos : Sekretaris Satpop PP.
  • Yusmar Ohorella, S.Pi., M.I.L : Kepala Bagian Umum
  • Bakri Husen, S.IP : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
  • Nurlela Samad : Kepala Bagian Ekbang

Dalam sambutannya Bupati Edi Langkara mengatakan bahwa dalam proses manajerial, mutasi jabatan pada hakekatnya merupakan upaya terencana dalam rangka penyebaran dan peningkatan kinerja organisasi seiring dengan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serta keyakinan akan kemampuan untuk menduduki jabatan yang akan dipangkunya.

” Mutasi maupun promosi pejabat merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi yang harus dilakukan secara berskala sesuai dengan perubahan dan perkembangan kebutuhan organisasi” kata Edi Langkara

Lanjut Edi Langkara Kehadiran sosok-sosok pemimpin baru pada suatu jabatan struktural dalm sistem pemerintahan pada hakekatnya adalah suatu kelaziman, bukan faktor yang luar biasa dalam proses dinamika pemerintahan”

Bupati juga berharap kepada pejabat yang dilantik agar dapat bekerja lebih keras lagi untuk menjawab tantangan yang menghadang, dan hendaknya mampu sebagai pemimpin, mampu menjadi perencana, pelaksana dan pengendali organisasi di unit kerjanya dan mengutamakan mengambil langkah-langkah strategis yang memang harus diprioritaskan. Harapnya

Sebelum upacara pelantikan terlebih dahulu pejabat yang akan dilantik dan undangan yang hadir harus mengikuti protokol kesehatan Covid_19 yakni dicek suhu tubuh dan pada saat proses pelantikan berlangsung wajib menggunakan masker.

Yang telah hadir dalam pelantikan pejabat, Wakil Bupati Halmahera Tengah Abd. Rahim Odeyani, Wakil Ketua II DPRD Hayun Maneke, anggota DPRD Nuryarin Ahmad, Sekretaris Daerah Yanto M. Asri, Staf ahli, Asisten, pimpinam OPD dan beberapa ASN di lingkup Pemda Halmahera Tengah. Tutupnya (dir)

BPS Halteng Lakukan Sensus Penduduk, Secara Online Berakhir Mei 2020

Berita Daerah Biro Halteng, Daerah|oleh

HALTENG-CN, Terkait dengan Data Sensus Penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng melakukan kegiatan pengumpulan data Sensus Penduduk Online yang semulah berakhir pada tanggal 31 Maret 2020,telah di perpanjang hingga pada tanggal 29 Mei 2020.(20/04/2020)

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng,Iwan Fajar mengatakan bahwa Secara umum Sensus Penduduk itu dilakukan ole Badan Pusat Statistik (BPS) Halteng itu 10 tahun sekali, karna ada Sensus Penduduk Pertanian dan Sensus Penduduk ekonomi, Karna kita melakukan sensut Penduduk 10 tahun sekali, ungkap Iwan Fajar Saat di konfirmasi oleh awak media di ruangan kerjanya.

” Jadi Sensus Penduduk itu mendata Secara keseluruan dan diantara Sensus itu ada bermacam-macam Surfei yang menyangkut dengan Soal Pertanian dan Ekonomi dan ditaun ini dengan adanya perkembangan jaman dan sebagainya maka kita mencoba untuk menerapkan inofasi secara umum dengan mengglabukan data, Karna ada metode komonikasi yang kita mulai dari nol yang di tahun sebelumnya. Ungkanya

Jadi tahun ini kita bekerja Sama dengan Dirjen Dukcapil diKementrian Dalam Negri untuk menggunakan data mereka sebagai data awal atau brealis dan data mereka kita jadikan sebagai dasar untuk Sensus Penduduk. Harapnya

Dan Sensus Penduduk ini ada dua tahapan yaitu Sensus Penduduk Online dan Wawancara selanjutnya Online ini Suda direncanakan yaitu mulai dari 15 Februari sampai dengan 31 Maret dan Saat ini telah di perpanjang sehingga 29 Mei 2020

” Kenapa kita menggunakan Sensus Pendduduk Online, Karna ada banyak orang yang Susah kita temukan sehingga kita berikan secara Online untuk bisa memudahkan masyarakat dan bisa membantu kami dan sebaliknya juga pemahaman orang soal internet juga sudah begitu bagus dan itu juga menjadi target utama kami di Sensus Penduduk online. Ujarnya

Dan Setelah Sensus Penduduk Online nanti dicek kemabali yang Suda terdata dan belum terda kalau yang belum kita akan data di Sensus Penduduk wawancara dan Rencana Sensus Penduduk wawancara akan di mulai dari bulan juli. Tutupnya (Dir)

Humas JPKP Tanggapi Aksi Mogok Karyawan Dengan PT IWIP, Bukan Solusi

Berita Daerah Biro Halteng, Daerah|oleh

WEDA, CN – Rosihan Anwar, Humas Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Halteng angkat bicara selama darurat kesehatan akibat Covid-19. Perusahaan telah mengambil beberapa opsi dari sekian tindakan, Sabtu (18/4/2020).

Salah satunya karantina kesehatan dan pencegahan lainnya di tengah Covid-19, ini juga ada salah satu persoalan yang cukup serius terkait hak ketenagakerjaan dan upah. Sehingga terdampak pada mogok kerja Merujuk pemberitaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Terkait dengan Aksi Mogok Karyawan dengan PT IWIP Humas JPKP Halteng mendukung itu namun perlu ada pertimbangan lain selain mogok kerja.

Humas JPKP, Rosihan Anwar menyampaikan, hal ini juga jangan sampai terjadi perseteruan panjang yang berakibat pada kerugian pekerja buruh atau kebijakan-kebijakan yang merugikan pekerja buruh.

“Semisal PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibat dari mogok yang berujung pada anarkis disini siapa yang bertanggung jawab pada keluarga dan anak istri pekerja,” tanya dia.

Selain itu, Rosihan Anwar berharap agar membangun kesepakatan lewat musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

“Dan berharap pada DPRD Kabupaten Halmahera Tengah dan Pemerintah melalui Dinas terkait agar seriusi hal ini, jangan sampai pada akhirnya ada korban yang mengakibatkan beberapa lembaga tinggi negara ini mendapatkan penilaian buruk di kalangan masyarakat maupun pekerja,” tutupnya. (Red/CN)