Pj Bupati Halteng Kembali Panen Padi Varietas Inpari 32

HALTENG, CN – Penjabat (Pj) Bupati Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Ikram Malan Sangadji kembali melakukan panen Padi Varietas Inpari 32 dengan luas lahan 11,50 ha, milik lahan kelompok Tani MAKMUR JAYA di Desa Persiapan Era Fagogoru (Trans Waleh SP1), Kecamatan Weda Utara, Jumat (24/11/2023).

Turut hadir dalam acara panen bersama, Pj Bupati Halteng, Dandim 1512 Weda, Wakapolres, Kepala Dinas (Kadis) Naketrans, Kasat Bimas, Kasat Intel, Camat Weda Utara, Kepala Desa Se-Kecamatan Weda Utara, Kelompok Tani SP I, SP Ii dan SP III.

Kadis Pertanian Halteng, Yusmar Ohorella dalam sambutannya mengatakan, saat ini, upaya Pemerintah Daerah (Pemda) dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan hasil pertanian sebagai produksi pangan dan pendapatan petani di Halteng.

“Saya berharap petani tetap mengelola lahan sawah untuk terus menanam padi yang luas lahan ditambahkan, dalam rangka meningkatkan pendapatan petani sekaligus sebagai produksi pangan khususnya beras di Halteng,” pintanya

Kadis Yusmar menambahkan, selain itu juga, pihaknya akan melakukan konsolidasi kepada petani agar lebih bisa mengelola dan menggerakkan pertanian guna memanfaatkan lahan-lahan produktif agar ditanami tanaman pangan, palawija dan hortikultura.

“Dinas Pertanian akan terus melakukan konsolidasi kepada petani, untuk selalu mengelola dan memanfaatkan lahan lahan produktif agar ditanami tanaman pangan, palawija dan hortikultura,” tukasnya

Ditempat yang sama, Pj Bupati Halteng Ir. Ikram M. Sangadji M.Si dalam sambutanya mengatakan bahwa, ke depan Tahun 2024 akan di program 400 ha lahan untuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas Padi swasembada dan ketahanan pangan di Halteng.

“Ke depan Tahun 2024 akan diprogram 400 ha lahan untuk penanaman Padi. Dari luas lahan tersebut akan dibagi di Tiga sentral produksi padi, yakni Wairoro, Trans Waleh dan Trans Kobe,” pungkasnya.

Dikesempatan pada acara Panen Padi tersebut, Pj Bupati memberikan kesempatan kepada Dandim 1512 Weda yang baru, memberikan arahan sekaligus memperkenalkan diri di hadapan masyarakat trans Waleh SP1, SP2 dan SP3.

Dalam acara panen tersebut, dirangkaikan dengan penyerahan bantuan benih hortikultura dan palawija kepada Delapan Kelompok Tani. (Abi CN)

Wakili Pj Bupati Halteng, Asisten II Hadiri Serah Terima Aset dan Pengelolaan Pekerjaan Optimalisasi Spam di Desa Sumber Sari

HALSEL, CN – Penjabat (Pj) Bupati  Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Aser Tidore, SE, M.Si, dalam acara Serah Terima Aset dan Pengelolaan Pekerjaan Optimalisasi Spam di Desa Sumber Sari, Kecamatan Weda Selatan.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (22/11/2023), dihadiri Kasubdit Wilayah III Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR Ade Syaiful Rachman ST.MT, Sub Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Spam Wilayah Kepulauan Maluku dan Pulau Papua Erik Victorianto SH.MM, Staf Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementrian PUPR Lutfi dan Ibu Dyah, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Malut yang diwakili Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Malut Ibrahim Tandidatu ST.MT, dan PPK Air Minum Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Malut Sitti Halija Efendi, ST.

Asisten II Pj Bupati Halteng dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini dalam rangka Serah Terima Aset. Oleh karena itu, atas nama Pemda Halteng, PDAM akan mengambil langkah-langkah untuk mengelola aset ini lebih lanjut.

“Saya berharap, hasil-hasil pembangunan Daerah ini bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak disia-siakan bagi kepentingan pelayanan Air minum di Halteng, khususnya warga masyarakat di Kecamatan Weda Selatan,” ucapnya.

Disamping itu, Aser juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak terkait terkhusus Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Malut dan Pemerintah Pusat yang telah membangun Kecamatan Weda Selatan dalam hal pelayanan Air minum. Karena salah satu persoalan yang paling besar di Halteng adalah Air bersih.

“Saya yakin bahwa dengan selesainya kegiatan ini akan menolong kita dalam rangka pelayanan air bersih di Kecamatan Weda Selatan. Olehnya itu, PDAM segera mengambil langkah cepat dalam pengelolaan, penertiban serta pemeliharaan aset ini,” imbuhnya.

“Semoga ini bukan pertemuan pertama dan terakhir melainkan akan terus berjalan dan bekerjasama dalam rangka penyediaan air minum bagi masyarakat Halteng,” tambahnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatangan berita acara, serah terima berkas dan foto bersama pihak terkait. (Abi CN)

Stok BBM Menipis, PLN Padamkan Listrik Total di Weda

HALTENG, CN – PT. PLN Cabang Weda, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), kembali padamkan Listrik total karena stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar menipis.

Pemadaman dilakukan sejak pukul 22.00 WIT hingga BBM tiba itu membuat Daerah produsen Nikel gelap gulita.

Layanan Pengaduan PLN melalui petugas Dinas Gangguan saat dikonfirmasi mengatakan, pemadaman Listrik total tersebut disebabkan minimnya stok Solar untuk menghidupkan pembangkit Diesel PLN.

Tong tara bisa pastikan sampe Jam berapa. Sampe skrang, stok BBM terlambat masok. Blum bisa pastikan,” kata petugas di Dinas gangguan kepada wartawan melalui via Whatsapp, Kamis (16/11/2023).

Ditanya soal berapa jumlah Kiloliter jatah solar untuk PLN Weda per-harinya? Layanan Pengaduan melalui Dinas Gangguan tidak bisa menjawab dan mematikan sambungan telepon WhatsApp-Nya.

Sementara pantauan media ini, kondisi di Kota Weda sangat minim penerangan. Sehingga Warga dengan terpaksa menggunakan Genset untuk penerangan Rumah dan Jalan sekitar. (Abi CN)

Proyek Jalan Produksi di Desa Sibenpopo Diduga Serobot Lahan Warga Tanpa Izin

HALTENG, CN – Proyek yang dikerjakan CV. Halmahera Energi dengan nilai kontrak Rp. 119.900.000, Volume Pekerjaan 350 meter yang berlokasi di Desa Sibenpopo menyerobot lahan warga tanpa izin pemilik Muhammad Muhiddin, warga Desa Bobane Indah, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut).

Hal ini disampaikan langsung Muhammad Muhidin, saat ditemui media ini pada Kamis (16/11/2023).

Muhammad Muhidin mengungkapkan kekesalan terkait pelaksanaan Proyek Jalan Produksi yang mengakibatkan ratusan pohon Sagunya digusur tanpa ganti rugi dan bahkan tanpa pemberitahuan yang baik dari pihak Kontraktor pelaksana yaitu PT. CV. Halmahera Energi.

“Proyek ini tidak ada pemberitahuan ke saya, mereka (Kontraktor) langsung gusur pohon Sagu dan sama sekali tidak beri ganti rugi apapun,” ungkap Muhammad Muhidin.

Lelaki Tua berusia 57 Tahun ini juga mengungkapkan bahwa dirinya yang hanya petani biasa dengan kondisi ekonomi yang lemah sama sekali tidak tahu harus mengadu ke siapa.

“Saya ini hanya petani biasa, ekonomi juga lemah. Jadi tidak tahu mau mengadu ke siapa. Saya sudah mengadu ke Pemerintah Desa juga tidak ada yang perduli. Jadi saya datang ke Weda dengan Motor busuk ini mau mengadu langsung ke Bupati,” akunya.

Sementara itu, Gabriel Matahari selaku pengelolah Jalan Produksi tersebut dikonfirmasi mengatakan bahwa lahan tersebut bukan milik Muhammad Muhidin, tapi milik Tan, warga Desa Moreala.

“Untuk penjelasannya yang kami tahu bahwa Dusun tersebut dong Tan punya,” jelasnya.

Terpisah, Hamdan Halil, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FORMMALUT) Jabodetabek,  dikonfirmasi media ini mengaku sangat menyayangkan dan mengecam keras penyerobotan lahan atas nama pembangunan Jalan Tani tanpa pembicaraan terlebih dahulu dengan pemilik lahan tersebut.

“Kami meminta kepada Pj Bupati Halmahera Tengah segera melakukan mediasi penyelesaian masalah. Sembari melalukan evaluasi menyeluruh kepada Dinas terkait dan para Kontraktor. Sehingga kejadian semacam ini tidak kembali terulang lagi,” pintanya. (Abi CN)

Pasar Murah yang Diselenggarakan Disperindagkop Halteng Tuai Protes 

HALTENG, CN – Upaya Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), menekan lajunya inflasi perlu dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan masyarakat.

Pasalnya, pasar murah yang diselenggarakan Pemda Halteng melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Perindagkop) dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan di Kota Weda dan Weda Selatan menuai protes warga dan netizen.

Salah satu warga yang enggan namanya dipublis mengatakan, upaya Pemda Halteng menekan lajunya inflasi melalui program kegiatan pasar murah perlu melakukan survei terlebih dahulu dan melakukan seleksi. Dalam hal ini, memperhatikan apa yang paling dibutuhkan masyarakat dan siapa yang akan membeli.

“Tidak bisa dipungkiri karena lemahnya pengawasan. Ada beberapa bahan pokok dari pasar murah itu dijual kembali ke masyarakat oleh pembeli siluman (Pedagang). Lah kalau seperti ini, apakah itu yang disebut dengan tujuan Pemerintah dalam menggelar pasar murah bisa tercapai dan sesuai dengan sasaran,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).

Hal senada juga disampaikan salah satu pemilik Akun Facebook (FB) di Grub FB Nuansa Halmahera Tengah. Dalam ciumannya, ia mengatakan bahwa bahan pokok dalam pasar murah ini diprioritaskan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah.

“Yang jualan Kios-kios tuh jangan ambe banyak-banyak baru jual ulang, pasar murah itu biarlah torang masyarakat biasa beli untuk makan hari-hari, kong kios-kios ngoni angkat sampe baru jual ulang itu seee” cuitannya.

Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Form Mahasiswa Maluku Utara Sejabodetabek (PB-FORMMALUT) Hamdan Halil mengatakan, titik lokasi operasi pasar murah harusnya diperbanyak pada Daerah-daerah terpencil yang lebih terdampak inflasi.

Dia menilai, program pasar murah tersebut cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apalagi disaat harga sejumlah bahan pokok mulai naik saat ini. Lalu, bagaimana dengan Daerah-daerah terpencil yang ada di Halteng, khususnya di wilayah Patani, Gebe dan lainnya.

“Kami berharap program kreatif ini bisa dinikmati seluruh rakyat Halmahera Tengah tanpa terkecuali,” harapnya.

Hamdan menambahkan, problem inflasi ini tidak semata kenaikan harga terus menerus, namun menjadi masalah krusial adalah pendapatan perkapita yang berdampak pada daya beli masyarakat. Apalagi Halteng masih menyandang kabupaten termiskin di tengah pengelolaan kekayaan sumber daya alam.

“Tak dapat dipungkiri, inflasi juga bertemali dengan problem kemiskinan. Sehingga perlu dipikirkan pengorganisasian pekerjaan berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan skema industri serat rumah tangga melalui UMKM/Koperasi,” tutupnya. (Abi CN)