Kategori: Berita Daerah Biro Sula

SANANA, CN – Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Bhayangkara ke-75, Polres Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) memberikan paket sembako kepada purnawirawan dan masyarakat yang membutuhkan,

Kegiatan Bakti Sosial Tatap Muka/Anjasana Dalam Rangka menyambut HUT Bhayangkara Ke-75 Tahun 2021, dilaksanakan di Kecamatan Sanana Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), jumat (25/06/2021)

Kapolres Kepulauan Sula, AKBP. Herry Purwanto. SH.SIK. MIK, mengatakan hal ini melalui Humas Polres Sula, bahwa bakti sosial ini sebagai ungkapan terimakasih kepada purnawirawan dan masyarakat dalam membantu Polri menjalankan tugas dengan baik.

Semoga program-program dan moto bapak Kapolri semoga bisa terwujud di Kepulauan Sula, yang kita cintai ini atas kerjasamanya yang baik terutama dalam penanganan Covid-19.

Kata Herry, Polri pada tanggal 1 Juli 2021 akan berusia 75 tahun dengan tema transformasi Polri,” pungkasnya.

Oleh karena itu, lanjut AKBP. Herry Purwanto. SH.SIK. MIK, Pemberian Bingkisan Ini merupakan bentuk kepedulian dan tali asih Polres Kepulauan Sula dan Bhayangkari untuk meningkatkan ikatan tali silaturahmi dengan Purnawirawan dan warakauri Polri di wilayah Kab. Kepulauan Sula,

“Ditambahkan Herry, mari Bersama-sama menjaga Keamanan di Kab. Kepulauan Sula, dan Semoga Pemberian ini dapat Bermanfaat serta dapat di Pergunakan dengan Baik,”ucapanya.

Turut hadir dalam Kegiatan ini di antaranya : AKBP. Herry Purwanto. SH.SIK. MIK (Kapolres Kep. Sula), KOMPOL Arifin La Ode Buri. Sip (Waka Polres Kep. Sula), AKP. Mirsan Yasin (Kabag Ops Res Sula), AKP. Mohtar Saniapon (Kabag Sumda Res Sula), IPTU Novlandi Kahar (Kasat Intelkam Res Sula), IPTU. Walid Buamona (Kasat Lantas Res Sula), IPTU. Arya (Kasat Reskrim Res Sula), IPTU Nurdin (Kasi Humas Res Sula), Personil Sat Lantas Res Sula, Personil Sat Binmas Res Sula, Ny ayu Herry Purwanto beserta Staf pengurus Bhayangkari cabang Kab. Kepeluan Sula.

Giat selesai pada Pukul 15.00 Wit selama giat berlangsung situasi Aman Terkendali,”tutup. (Is/CN)

SANANA, CN – Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Fifian Adeningsi Mus meminta Polres Sula dan Kejaksaan Negri (Kejari) Sanana, mengusut tuntas dugaan realisasi dana Covid-19 di tahun 2020 sebesar Rp46 M.

Penyampayan Bupati FAM ini menyusul ditemukannya ribuan Alat Pelindung Diri (APD) Covid – 19 yang berada di salah satu ruangan Isda yang hingga kini tidak diketahui dari mana sumbernya anggarannya.

Seperti ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Kepulauan Sula (Kepsul) Suriati Abdullah, bahwa APD yang ditemukan di ruangan istanah daerah tidak tercatat dalam administrasi Dinkes Kepsul.

“Ia secara administratif tempat penyimpanan APD harus mengetahui Kadinkes, namun ketika di kroscek, APD ini tidak terdata, “jadi secara administrasi kantor hal ini tidak dibenarkan,”paparnya Kadinkes

Bupati Kepulauan Sula, Hj. Fifian Adeningsi Mus menyampaikan agar hal ini segera diusut mengingat pandemi Covid-19 di Indonesia belum berakhir, dan lebih meningkat, sementara menghabiskan anggaran sebesar itu.

Sementara anggaran Covid-19 di Kepsul, cukup besar namun tim covid sudah di bubarkan, olehnya itu saya meminta kepada Kejaksaan Negeri Sanana sekaligus Kepolisian yang sudah diatur dalam UU sekaligus diperintahkan Presiden agar bisa mengusut penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020, khusunya dana covid – 19 di Kepulaun Sula,”tegasnya. (24/6/2021). (Is/CN)

SANANA, CN – Hj. Fifian Adeningsi Mus, Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengunjungi, RSUD Sanana, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kamis (24/6/2021).

Bupati FAM berkunjung ke RSUD Sanana tadi, ia melihat RSUD seperti Puskesmas berarti sebelumnya lebih parah, karena tadi Direktur RSUD bilang sudah 50% mereka sudah benahi,” kata Bupati Fifian.

FAM bilang, sebelumnya dirinya pernah menjenguk kerabat yang sakit, Dia melihat pintu ruangan tidak ada, dan tidak ada kipas angin dan AC juga tidak aktif. “Kalau seperti itu kata dia, bagaimana masayarakat atau pasien bisa sembuh, lebih baik mereka dirumah. Sebab, pelayanan di RSUD seperti itu padahal pasien atau masayarakat inginkan pelayanan yang terbaik dari Pemda melalui RSUD Sanana,”tendesnya.

Selain itu, Dirut RSUD Sanana, Marini Nur Ali mengatakan kepada awak media menyampaikan, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan analisis kebutuhan RSUD dan data sudah disiapkan.

Ia berharap kedepan kita tingkatkan pelayanan di RSUD Sanana, harus terlibih dulu tenaga kerja. karena faislitas ada tapi tidak ada tenaga kerja maka hal itu akan sama saja,” katanya usai melakukan pertemuan dengan Bupati FAM.

Tenaga dokter yang masih kurang lanjut Marini, di radiologi. Radiologi hanya ada satu tenaga dokter dan satu tenaga D3. Ia juga menyampaikan kepada bupati bahwa alat di radiologi tidak bisa digunakan karena daya listrik rendah sehingga semua alat di RSUD Sanana tidak bisa digunakan.

“Kalau tenaga dokter sendiri di RSUD yang urgent sudah terpenuhi, ada sekitar 8 dokter seperti dokter umum dan dokter spesialis,”bebernya

Lanjut ia menjelaskan, dokter spesialis anak, dotker spesialis kandungan, ahli dalam dua orang, radiologi dan anastesis,” tutupnya. (Is/CN)

SANANA, CN – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara, Suryati Abdullah, menyampaikan fakta baru, bahwa Tumpukan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19, di Istana Daerah (Isda) tidak terdata di Dinas Kesehatan (Dinkes).

“Soal APD di Isda, Saya sudah Kroscek semua data, tapi tidak ada data di Dinkes,”Ungkap Kadinkes Suryati Abdullah saat ditemui awak media di depan Puskesmas Desa Wai Ipa, Kecamatan Sanana, Selasa (22/06/2021).

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kab. Kepulauan Sula (Kepsul), Suryati Abdullah kira-kira sumber Anggaran APD itu berasal dari mana, kapan dan tahun berapa. Sebab secara adminitrasi tidak ditemukan di oleh Dinkes.

“Iya, karena Saya sendiri tidak tau APD Covid-19 itu berasal dari mana, kapan dan tahun berapa, jadi menurut saya, secara administrasi itu tidak dibenarkan,”tendesnya Suryati

“Ditambahkan Suryati mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dirinya juga tidak mengetahui sumber tumpukan APD itu, apakah bantuan dari pemerintah Pusat atau pengadaan Pemerintah Daerah Kepsul.

Oleh karena itu, Seharusnya Penyimpanan logistik APD itu harus mengetahui Dinkes, jadi saya sudah minta semua staf Dinkes Kepsul, mendata kembali semua APD Covid – 19, agar di ketehui secara jelas,”ujarnya. (Is/CN)

SANANA, CN – Pemelihan Kapala Daerah (Pilkada) 2020 momentum Demokrasi bagi warga negara indonesa, untuk memilih Kepala Daerahnya secara langsung, di masing – masing Kabupaten Kota Semalut, Selasa (21/06/2021)

Aman Upara, salah satu Akademis, di Universitas Malut mengatakan kepada media ini. Pasca Pilkada tahun 2020 berbagai harapan dan keinginan dari masyarakat Semaluku Utara (Malut), khususnya di Kabupaten Kota masing – masing, agar para Kepala Daerah yang terpilih secara Demokrasi dapat menjawab permasalahan hidup dan keterbelakangan pembangunan yang dialami oleh masyarakat seperti ketersediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang layak, kesehatan yang memadai, dibangunnya infrastruktur terutama jalan, jembatan, listrik dan telkomsel yang memadai, serta dan lain-lain.

Tentunya harapan dan keinginan masyarakat tersebut bisa tercapai jika para aparatur Pemerintah Daerah (tim work), Kepala Daerah mulai dari Kepala Desa, Camat, Kepala Dinas, Bappeda, Inspektorat, Sekda dan para Asisten memiliki kualitas, memiliki sinergitas dengan Kepala Daerah dan mampu merealisasikan visi & misi Kepala Daerah dalam bidangnya masing-masing,

Jika para aparatur Pemerintah Daerah tidak memiliki kualitas dan tidak bersinergi dengan Kepala Daerah maka sulit trealisasinya visi-misi dan program kerja Kepala Daerah,”ucapnya.

Selain itu, agar visi-misi para Kepala Daerah tercapi perlu mendapat dukungan dari kalangan Civil Society dan Aparat Sipil Negara (ASN). Jika tidak mendapatkan dukungan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Kepala Daerah.Oleh karena itu, kepala daerah perlu merangkul dan membangun komunikasi yang baik dengan kalangan Civil Society dan ASN.

Namun pasca Pilkada 2020 para Kepala Daerah terpilih tersandara dengan kepentingan Politik orang-orang dekat. Akhirnya melahirkan pembusukan Politik dalam tatanan Pemerintahan. Sah-sah saja para kepala daerah medengar laporan, menuruti saran dan masukan dari orang-orang dekat kepala daerah untuk mengamankan rekomendasi orang-orangnya untuk menjadi pejabat, karena itu hak dari kepala daerah.

“Lanjut Aman, Yang penting masukan tersebut produktif dan orang-orang yang direkomendasikan untuk menjadi pejabat berkualitas. Hal ini bertujuan untuk melahirkan pemerintah yang baik dan bersih.Tapi kalau masukan dan saran tersebut bersifat fitnah akan melahirkan pembusukan politik dalam pemerintahan dan orang-orang yang direkomendasikan tidak berkualitas akan membuat kinerja mereka rendah dan akan berpengaruh terhadap rendahnya pencapaian visi-misi kepala daerah terpilih.

Oleh karena itu, para kepala daerah perlu bijak dan mengeroscek kembali setiap masukan, laporan dan rekomendasi yang dimasukan. Jika tidak perhatian pemimpin hanya terfokus pada kelompok-kelompok pro-pemimpin saja, terutama mereka yang benar-benar dekat dengan kepemimpinan.

“Hal ini sangat membantu para kepala daerah dalam mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kepentingan umum. Selain itu, jika para pejabat tidak memiliki kemampuan dan tidak mampu merealisasikan visi dan misi, program kerja kepala daerah maka harus dievaluasi bila perlu diganti dengan yang berkualitas,”tegasnya.

“Ditambahkan, Agar trealisasinya visi-misi dan program kerja kepala daerah para kepala daerah perlu merangkul para elite politik lokal dan masyarakat serta mendengar aspirasi dari masyarakat (oposisi).Jika tidak akan tertutupnya celah bagi perbedaan politik, munculnya pemerintahan yang tidak terkontrol, hak kebebasan oposisi dibungkam, melahirkan oligarki dalam pemerintahan, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Oleh karna itu, selanjutnya hal ini akan melahirkan kekuasaan sebagaimana disebutkan oleh Lord Acton “kekuasaan cenderung korup (power tends to corrupt)”. Pada akhirnya melahirkan oligarki kekuasaan (politik kartel) dalam pemerintahan, demokrasi hanya bersifat prosedural bukan subtansial.Padahal harapan dari Pemilukada adalah melahirkan demokrasi subtansial.

Dalam pemerintahan apabila oposisi lemah akan munculnya oligarki kekuasaan, pada akhirnya melahirkan pembusukan dalam demokrasi. Jika kekuasaan dibiarkan tanpa dikontrol oposisi kecenderungan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Oleh karena itu, dalam demokrasi diharapkan kehadiran oposisi untuk mengontrol pemerintah yang berkuasa.

Namun di tegaskan oleh Abang Aman dalam sapaan akrabnya bahwa, para oposisi diharapkan untuk menjadi oposisi yang progresif bukan hanya sekedar mengkritik tapi juga perlu memberikan masukan dan saran yang produktif kepada pemerintah untuk membangun pemerintah yang baik, efektif, efesien, transparan dan bersih,”tutup Akademis di salah satu Universitas Malut. (Is/CN)