Dekati Pencoblosan, Survei: Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan Ungguli 3 Paslon Lain di Pilgub Malut 2024

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Malut Institute merilis hasil survei terbaru seminggu menjelang pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Maluku Utara (Malut) 2024.

Dimana, survei terbarunya periode 12-21 November 2024 ini yaitu Top of Mind atau pertanyaan terbuka kepada masyarakat, terkait seandainya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Malut dilaksanakan saat ini.

Hasilnya, Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 1 Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan unggul jauh dari 3 Paslon pesaingnya dan mampu meraih angka sebesar 38,3%. Kemudian disusul Paslon Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di urutan kedua, yakni 25,0%.

Menempati urutan ketiga, ada Paslon Muhammad Kasuba-Basri Salama dengan presentase 21,9%, dan Paslon Aliong Mus-Sahril Tahir berada di urutan keempat 12,8%. Sementara 2,0% menyatakan esponden tidak menjawab.

Berdasarkan data survei yang mendekati Pencoblosan itu, Paslon Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid melekat di memori publik sebagai Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Malut.

Vivi Aritonang, Vice Directur Malut Institute kepada media ini, Jumat (22/11/2024) menjelaskan, populasi survei ini adalah warga Provinsi Maluku Utara yang sudah mempunyai hak pilih, berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu warga yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2024.

Vivi mengatakan, survei ini menggunakan metode multi stage random sampling. Jumlah sampel dalam survei ini adalah 600 responden dengan margin of error+/ 4 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka, menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap 1 Desa/kelurahan. Kendali mutu survei adalah pewawancara lapangan minimal mahasiswa atau sederajat, dan mendapatkan pelatihan (workshop) secara intensif di setiap pelaksanaan survei,” kata Vivi.

Pengambilan data survei (penentuan responden dan wawancara di lapangan yang dilaksanakan, selama 10 hari.

Untuk stratifikasi, lanjut Vivi, populasi pemilih dikelompokkan berdasarkan kabupaten/kota. Selanjutnya sampel (kabupaten/kota) itu dipilih.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Untuk tahap pertama yakni Primary Sampling Unit (PSU). Pada survei ini adalah tingkat desa/kelurahan secara proporsional di seluruh Kabupaten/kota, yang dipilih secara acak.

“Jumlah responden pada masing-masing PSU adalah 10 responden,” ucap Vivi.

Kemudian pada tahap kedua, dari masing-masing kelurahan desa terpilih, didaftarkan populasi TPS yang ada, untuk dipilih 5 TPS secara acak (5 TPS dari setiap kelurahan/desa terpilih).

“Tahap ketiga, yakni dari masing-masing TPS terpilih, pemilih yang terdaftar pada DPT pada data center KPU, kemudian dilakukan stratifikasi gender. Diantaranya, pengelompokan populasi pemilih laki-laki dan populasi pemilih perempuan di masing-masing TPS,” tambahnya.

Keempat, populasi responden yang ada pada DPT pada data center KPU kemudian dipilih 2 responden (1 laki-laki dan 1 perempuan) secara acak. di setiap TPS sehingga terpilih total ada Desa/kelurahan.
10 responden pemilih.

Tujuan utama survei adalah mengumpulkan informasi dari sampel yang dapat mewakili populasi yang lebih luas, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih umum,” pungkasnya. (Hardin CN)

Disinggung Bagian dari Perusahaan Tambang, Paslon Sherly-Sarbin Akui Tak Mampu Jelaskan Lebih Jauh

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Sebagai pemilik Saham perusahaan Tambang PT Karya Wijaya yang izinnya menguasai 500 hektare lahan di Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, dipertanyakan komitmen kebijakan ekologi terkait aktivitas pertambangan.

Dimana, hal itu dipertanyakan Calon Wakil Gubernur Malut, Basri Salama saat debat publik kedua yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malut di Auditorium UMMU, Kota Ternate, Selasa (19/11/2024) malam.

Dalam sesi tanya jawab ke Pasangan Calon (Paslon) nomor 4, Basri Salama mempertanyakan bagaimana Sherly-Sarbin dapat mengambil kebijakan terkait kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan. Sedangkan Sherly sendiri merupakan bagian dari perusahaan Tambang.

Pertanyaan tersebut, lantas dijawab Sarbin yang menyatakan semua orang pasti tidak mengharapkan bencana. Namun bencana pasti akan terus hadir. Apalagi di wilayah Indonesia. Karena itu, sambungnya, cara menghadapi mitigasi bencana adalah dengan 2 skema.

“Pertama, pra bencana. Kita juga menyiapkan dengan baik, menyampaikan sosialisasi pencegahan terhadap bencana. Dan yang kedua, bagaimana bencana saat datang, melakukan evakuasi, memberikan pelayanan. Dan yang berikut setelah bencana,” jelasnya.

“Soal kaitan soal Tambang yang ditanya tadi, saya kira semua Tambang itu prosesnya ada, prosedurnya ada. Kalau ditanya kemudian kami menjadi bagian, saya seperti tidak bisa menjelaskan lebih jauh disini. Karena kita soal Tambang itu mekanismenya ada. Saat ini kewenangan Pemerintah Daerah itu soal pengawasan sesungguhnya. Jadi kalau ditanya mendiang tadi, saya kira ini bukan bagian dari soal bagaimana menangani bencana, karena tema kita saat ini adalah soal mitigasi bencana terhadap lingkungan,” aku Sarbin.

Ia menambahkan, semua pihak sepakat. Disatu sisi, Tambang dibutuhkan. Namun lingkungan yang sehat dan baik juga penting.

“Karena itu, negara terus hadir untuk melindungi warganya, memberikan advokasi untuk melindungi hak-hak masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan bagian dari tambang itu, dan tambang juga terus menjadi bagian dari pembangunan kita,” tandasnya.

Basri tampak tak puas dengan jawaban Sarbin yang dinilai “kabur” dari inti pertanyaan.

“Maksud saya, kalau kita bicara kerusakan lingkungan, kerusakan hutan, kerusakan alam akibat dari aktivitas pertambangan, itu sudah pasti kita punya kebijakan. Bagaimana saudara mau membuat kebijakan merehabilitasi kebijakan. Sementara saudara menjadi bagian dari Perusahaan yang ikut terlibat dalam kerusakan alam? Itu pertama,” sentilnya saat diberi kesempatan menanggapi jawaban paslon 4.

“Yang kedua, bagaimana saudara bisa memisahkan posisi personal saudara sebagai gubernur dengan strategi kebijakan merehabilitasi hutan, merehabilitasi kerusakan alam dan lingkungan, itu yang ingin saya tanya. Tolong dijelaskan posisi duduknya itu, supaya kita tahu di mana posisi kita sebagai penyelenggara pemerintahan dan posisi kita sebagai oligarki pertambangan,” tandas Basri.

Berdasarkan reportase Project Multatuli pada 12 September 2024, nama Sherly Tjoanda tercatat sebagai pemegang saham 30 persen perusahaan tambang PT Karya Wijaya, sementara mendiang suaminya Benny Laos memiliki 65 persen saham. Perusahaan ini belum beroperasi sejak izinnya diterbitkan pada 2020.

Benny Laos juga tercatat sebagai pemilik tambang PT Amazing Tabara yang pernah mendapatkan izin menambang emas di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Warga lantas protes izin tersebut karena konsesinya berada di perkebunan cengkeh dan dikhawatirkan merusak tanaman rempah. Izin perusahaan ini kemudian dicabut pada 2022. (Hardin CN)

Jelang Pencoblosan, Polda Malut Gelar Tactical Wall Game dan Simulasi Pengamanan TPS

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Wakapolda Provinsi Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., menghadiri Tactical Wall Game (TWG) dan simulasi pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam rangka Operasi Mantap Praja Kieraha 2024, pada Senin (18/11/2024).

Kegiatan yang berlangsung di Lapangan Apel Mapolda Malut ini diikuti oleh Irwasda Polda Malut, pejabat utama, serta personel Polda Malut.

Simulasi tersebut dirancang untuk memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi pengamanan guna mendukung pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai.

Dalam arahannya, Wakapolda menekankan pentingnya latihan ini sebagai persiapan menghadapi berbagai potensi situasi di lapangan.

“Latihan ini memberikan gambaran nyata situasi yang mungkin terjadi, sehingga kita dapat mengantisipasi berbagai potensi permasalahan,” ujarnya.

Beliau juga menyoroti perlunya perhatian khusus pada TPS yang dinilai rawan konflik.

“Kehadiran personel tambahan di TPS yang rawan, seperti satu regu pasukan, perlu dipertimbangkan untuk merespons situasi darurat. Pemetaan TPS rawan harus didasarkan pada karakteristik wilayah dan catatan keamanan sebelumnya,” jelas Wakapolda.

Selain itu, Wakapolda meminta hasil evaluasi simulasi segera disampaikan kepada Kasatwil sebagai bahan perbaikan dan pengembangan latihan di masing-masing wilayah. Kegiatan ini juga dianggap sebagai upaya strategis untuk meningkatkan rasa aman masyarakat selama Pilkada.

“Tujuan kita adalah memastikan pemilih dapat menyalurkan hak pilih tanpa intimidasi dalam suasana yang kondusif. Upaya ini merupakan ikhtiar yang kita harapkan mendapatkan ridha Allah SWT,” tutupnya. (Ridal CN)

Personel OMP Kieraha 2024 Sukses Amankan Debat Publik Pilkada Malut di Sofifi

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Debat Publik pertama dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) yang berlangsung di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sofifi, pada Selasa (12/11/2024), berjalan aman dan kondusif.

Acara ini diselenggarakan dalam suasana tertib, didukung pengamanan ketat dari personel kepolisian untuk memastikan keamanan dan kenyamanan selama debat berlangsung.

Pengamanan tersebut dipimpin Wakapolda Malut, Brigjen Pol. Stephen M. Naphiun, S.I.K., S.H., M.Hum., yang hadir dilokasi untuk memantau situasi secara langsung.

Kasatgas Humas Operasi Mantap Praja (OMP) Polda Malut, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., dalam keterangannya mengapresiasi jalannya debat yang berlangsung aman.

“Alhamdulillah, Debat Publik Pertama Pilgub Malut pada Pilkada 2024 berjalan aman dan kondusif. Kami menurunkan seluruh kekuatan personel Polda Malut yang tergabung dalam Operasi Mantap Praja Kieraha 2024 untuk mengamankan acara ini,” ujarnya.

Personel kepolisian ditempatkan di antara para pendukung untuk menjaga ketertiban, baik di dalam maupun di luar gedung. Sorak-sorai, nyanyian dan aksi joget para pendukung berhasil dikelola dengan baik. Sehingga tidak mengganggu jalannya acara.

“Sangat penting sinergi antara Polda Malut dan instansi terkait dalam menjaga keamanan selama acara. Kami berharap masyarakat tetap bersatu dan harmonis meskipun terdapat perbedaan pilihan politik,” pungkasnya. (Ridal CN)

Gelar Rakerdasus Bahas Kemenangan Pilkada, Ketua PDIP Malut: Jangan Coba-coba Bermain Api

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar Rapat Kerja Daerah Khusus (Rakerdasus) di Kota Ternate, Jumat (8/11/2024), membahas kemenangan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024.

Rakerdasus itu, dihadiri Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Malut, Sultan Husain Alting Sjah-Asrul Rasyid Ichsan, Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen-Ahmad Laiman, Calon Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Edi Langkara, Calon Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dan Calon Bupati Kabupaten Halmahera Barat (Halbar), Juliche D Baura.

Ketua DPD PDIP Malut, Muhammad Sinen dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakyat Malut telah menaruh cita-cita dan harapan mereka di pundak para Calon Kepala Daerah (Cakada). Maka jangan kecewakan mereka.

“Dan pastikan di semua daerah, harus keluar sebagai pemenang dan akan menjadi pelayan-pelayan untuk mengabdi kepada rakyat Malut yang sebaik-baiknya,” ujar Ayah Erik, sapaan akrabnya.

Ia menegaskan, PDIP tidak sedang ingin berkuasa, tapi hanya ingin mewujudkan kekuasaan yang mampu mendistribusikan keadilan kepada masyarakat Malut.

“Hanya saja, kita paham bahwa kita sedang berjuang dengan tidak mudah. Maka dari itu, kepada seluruh kader PDIP Perjuangan harus rapatkan barisan, tegak lurus pada perintah partai. Sehingga tidak ada yang bergeser dari perintah partai. Karena partai telah membuat keputusan, maka kader partai pantang mengkhianati keputusan partai. Karena kita dididik menjadi orang-orang besar dalam masyarakat,” tegas Wakil Wali Kota Tikep nonaktif itu.

“Maka bagi kader-kader partai yang tidak setia pada perintah partai, lalu kita sudah menegur ulang-ulang, jangan coba-coba bermain api rekomendasi partai. Kami akan meminta kepada DPP untuk memberikan teguran yang keras kepada kader partai yang tidak loyal,” tandas Ayah Erik sapaan akrabnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan yang juga anggota DPR RI Komarudin Watubun menyampaikan, DPP akan menindaklanjuti laporan dari DPD terkait kader Partai, terutama Cakada, yang tidak sejalan dengan PDIP.

“Jika ada laporan yang masuk, kita langsung pecat dan itu pada penerapan sanksi berat. Tidak ada sanksi-sanksi ringan yang dikeluarkan DPP PDIP di masa sekarang ini,” tegasnya.

Ia bilang, partai politik pasti merebut kekuasaan secara konstitusional lewat pemilu. Maka, jika ada kader partai yang bermain 2 dan 3 Kaki, ada kaki di partai lain lagi, maka akan dipotong kakinya di PDIP.

“Jika ada yang datang hanya demi dapat rekomendasi partai, tapi tidak bersama dengan perintah PDIP, apalagi hanya datang mau dapat rekomendasi lalu minta KTA, kita tidak akan tinggal diam. Karena di dalam PDIP tidak ada seperti itu, hidup harus punya pilihan,” tukas Komarudin. (Hardin CN)