Resmi Barganti, Acara Serah Terima Jabatan Kapolda Malut Digelar Hari Ini

TERNATE, CN – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Pol. Drs. Idham Azis, M.Si memimpin Langsung Upacara Serah Terima Jabatan 8 (Delapan) Kapolda Jajaran dan Jabatan Kadiv Propam Polri yang bertempat di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020).

Adapun Jabatan Kapolda yang mengalami Pergantian diantaranya Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Bali, Kapolda Maluku, Kapolda Maluku Utara, Kapolda Kalsel, dan Kapolda Jambi.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3222/XI/KEP./2020, tertanggal 16 November 2020, Irjen Pol. Drs. Rikwanto, S.H., M.Hum yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Maluku Utara diangkat dalam Jabatan Baru sebagai Kapolda Kalimantan Selatan, dan Untuk Jabatan Kapolda Maluku Utara kini di isi Oleh Irjen Pol. Risyapudin Nurdin, S.I.K, yang sebelumnya Menjabat sebagai Kakorbinmas Baharkam Polri.

Kabidhumas Polda Maluku Utara, AKBP Adip Rojikan saat di Konfirmasi, jumat (20/11/2020) membenarkan bahwasanya telah di laksanakan Serah terima Jabatan Kapolda Maluku Utara, menindaklanjuti surat Telegram Kapolri tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam Jabatan dilingkup Polri.

“Bapak Kapolda Maluku Utara Yang baru direncanakan akan tiba di Maluku Utara pada hari Senin 23 November 2020 dan untuk acara Tradisi “Farawell and Welcome Parade” rencananya akan di laksanakan pada hari Jumat 27 November 2020, bertempat di Mapolda Maluku,” ucap Kabidhumas. (Ridal CN)

Pesan Kapolri Buat 8 Kapolda Yang Baru Dilantik: Netralitas Hingga Tegakan Prokes

TERNATE, CN – Kapolri Jenderal Idham Azis resmi melantik delapan Kapolda baru termasuk di dalamnya Irjen Fadil Imran sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Nana Sudjana yang dianggap tidak menjalankan perintah untuk menegakan Protokol Kesehatan (Prokes).

Pelantikan itu dilakukan dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Rupatama Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2020) secara tertutup.

Kepada para pejabat Kapolda baru, Kapolri Jenderal Idham Azis memberikan pesan, yang secara garis besar mantan Kabareskrim itu menginginkan agar para Kapolda yang baru dilantik agar mempersiapkan pengamanan Pilkada Serentak, netralitas personel dan pengamanan natal dan tahun baru, serta yang lebih prioritas bagaimana Polri mendukung pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran penularan Covid-19.

Terkait dengan gelaran Pilkada 9 Desember yang akan datang, Kapolri menekankan, seluruh personel untuk bersikap netral.

“Pastikan netralitas baik secara organisasi maupun individu. Berikan jaminan bahwa penyelenggaraan tahapan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan dan berjalan aman,” tekan Kapolri, seperti dalam rilis yang diterima media ini, dari Humas Polda Malut, Jumat (20/11/2020).

Kapolri Jenderal Idham Azis juga mengingatkan, pandemi Covid-19 hingga saat ini belum menunjukan tren penurunan, di Indonesia yang terkonfirmasi positif Covod-19 sudah mencapai 483.518 orang dan sebanyak 15.600 orang dinyatakan meninggal dunia akibat virus asal WUhan, Tiongkok itu.

“Negara juga mengalami resesi ekonomi nasional pertumbuhannya minus selama 3 kuartal berturut-turut. Oleh karena itu, pemerintah berharap banyak kepada TNI dan Polri, sehingga mari kita laksanakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,” himbau Idham.

Adapun serah terima jabatan tersebut berdasarkan surat Telegram Rahasia (TR) nomor ST/3222/XI/KEP./2020 per tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh AS SDM Polri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan.

Selain Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat, serah terima jabatan dalam telegram itu juga dilakukan di sejumlah kursi pimpiman perwira tinggi internal Korps Bhayangkara. Diantaranya adalah;

Irjen Petrus R. Golose Kapolda Bali dimutasikan sebagai Pati Bareskrim Polri.

Irjen Putu Jayan Danu Putra Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Bali.

Irjen Baharudin Djafar Kapolda Maluku dimutasikan sebagai Analis Kebijakan Utama Baharkam Polri.

Irjen Refdi Andri Koorsahli Kapolri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Maluku.

Irjen Nico Afinta Kapolda Kalsel diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Jatim.

Irjen Rikwanto Kapolda Malut diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Kalsel.

Irjen Risyapudin Nursin Kakorbinmas Baharkam Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolda Malut.

Irjen Firman Shantyabudi Kapolda Jambi diangkat dalam jabatan baru Aslog Kapolri.

Irjen Albertus Rachmad Wibowo Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri diangkat dalam jabatan baru Kapolda Jambi.

Brigjen Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Polri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kadiv Propam Polri. (Ridal CN)

Capai 80 Persen, Plaza Gamalama Dipastikan Rampung Bulan Desember

TERNATE, CN – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan proyek pembangunan Plaza Gamalama yang sedang dikerjakan, akan selesai pada desember mendatang.

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Risval Tri budiyanto saat ditemui wartawan diruang kerjanya, kamis (19/11/2020) menyebut, pembangunan Plaza Gamalama sampai sekarang sudah masuk ke 80%. Sementara ini pihaknya mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan Plaza Gamalama bisa sesuai dengan target.

“Memang dalam kontrak sih dia berahir dibulan februari, tapi kita upayakan dengan waktu yang tersisa ini kita tetap genjot sampai ke bulan desember. Jika pekerjaan tersebut tidak mencukupi waktu hingga desember, minimal diawal-awal januari Plaza Gamalama sudah selesai,” paparnya.

Menurutnya, kendala pada proyek tersebut hanya pada persoalan pembayaran kepada PT yang mengerjakan, karena sejauh ini pembayaran tidak sebanding dengan apa yang disepakati dalam dokumen anggaran.

“Dengan jumlah pencairan yang ada, pembayaran kepada PT intimkara masih jauh dibawa. Namun karena itu sudah menjadi konsekuensi pekerjaan bahwa harus diselesaikan maka mau tidak mau pekerjaan tetap harus diselesaikan walaupun pembayarannya mungkin akan masuk ke tahun depan,” ungkapnya.

Dengan harapan besar dirinya menginginkan pekerjaan tersebut bisa selesai dibulan desember nanti. Karena kata dia, dibeberapa bulan trahir ini yang paling susah dikerjakan adalah pemasangan lift dan eskalator.

“Tapi alhamdulillah, pemasangan lift dan pemasangan eskalator sudah selesai diminggu lalu, mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan finising lainnya ini juga bisa berahir di bulan Desember,” pungkasnya. (Ridal CN)

Polri Buka Peluang Panggil Ridwan Kamil Terkait Kerumunan Acara Rizieq di Bogor

TERNATE, CN – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, pihak Polda Jawa Barat membuka peluang akan memanggil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk dilakukan pemeriksaan.

Argo menjelaskan, pemeriksaan Ridwan Kamil itu dilakukan untuk melakukan klarifikasi terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara FPI Rizieq Shihab di kawasan Bogor, Jawa Barat.

“Tentunya nanti dari hasil klirifikasi atau fakta kalau memang penyidik menemukan adanya suatu kegiatan yang dibutuhkan, tidak menutup kemungkinan kami minta klarifikasi Gubernur Jabar,” kata Argo di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, dalam rilis yang diterima media ini dari Humas Polda Malut, Rabu (18/11/2020).

Kendati demikian, Argo mengungkapkan bahwa pemeriksaan Ridwan Kamil itu tergantung dengan 10 orang saksi yang akan diperiksa terlebih dahulu pada esok hari.

“Tapi kami menungggu hasil klarifikasi yang akan dilaksanakan pada Jumat nanti. Karena Jabar yang digunakan adalah peraturan bupati/walikota,” ujar Argo.

Adapun 10 orang yang akan diperiksa Polda Jabar pada Jumat 20 November 2020 mendatang terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan yakni:

  1. Alwasyah Sudarman (Kades Sukagalih Megamendung).
  2. Agus (Ketua Rw 3).
  3. Endi Rismawan (Camat Megamendung).
  4. A. Agus Ridallah (Kasatpol PP Pemda Bogor).
  5. Habib Muchsin Al atas ( Panitia /FPI).
  6. Kusnadi (Kades Kuta).
  7. Marno (Ketua Rt 1).
  8. Ade Yasin (Bupati Bogor).
  9. Burhanudin (Sekda Bogor).
  10. Aiptu Dadang Sugiana (Babinkamtibmas).

“Berkaitan dengan kerumunan di Bogor. Proses lidik dengan kegiatan klarifikasi terhadap dugaan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri dengan Polda Jabar dan Polres Bogor bahwa ada 10 orang yang dipanggil atau diundang untuk klarifikasi,” ucap Argo. (Ridal CN)

Polda Malut Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Usman Sidik

TERNATE, CN – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Daerah Maluku Utara, melalui Kasubdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum), telah menghentikan proses penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan Ijazah atau menggunakan Ijazah palsu yang diduga dilakukan Usman Sidik untuk mendaftar sebagai Calon Bupati Halmahera Selatan. Penghentian proses penyelidikan tersebut terhitung sejak 16 November 2020.


Kabid Humas Polda Malut, AKBP Adip Rojikan saat dihubungi via handphone, Selasa (17/11/2020) membenarkan bahwa perkara kasus dugaan ijazah palsu dalam penyelidikannya sudah dihentikan.

“Iya betul, perkara tersebut penyelidikanya sudah dihentikan,” katanya.

Menurutnya, dalam perkara tersebut, ada Dua substansi yang dugaan membuat Ijazah palsu tidak terbukti, sehingga penyelidikan dihentikan.

“Yang dugaan menggunakan ijasah paslu untuk mendaftar Pilkada itu, bukan kewenangan penyidik, melainkan KPU dan Bawaslu,” tegasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Rahim Yasin, SH. MH kepada wartawan, membenarkan bahwa Polda Malut telah menghentikan kasus Ijazah palsu.

Hal ini, katanya terkait dengan laporan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara melalui kuasa hukumnya Muhammad Konoras, SH, bahwa laporan Alumni terbaik Muhammadiyah, Usman Sidik ke Polda ada dugaan tindak pemalsuan, itu tidak benar.

Menurutnya, setelah Polda melakaukan penyidikan soal kasus tersebut, ternyata kasusnya tidak ditemukan tindak pidana atau tidak cukup bukti yang selama ini dituduhkan kepada Usman Sidik yang merupakan Alumni terbaik SMA Muhammadiyah Kota Ternate.

“Artinya tidak ada yang namanya pemalsuan, Izajah Usman Sidik itu asli dan yang bersangkutan pernah mengikuti ujian di SMA Muhammadiyah Kota Ternate,” katanya.

Terkait pengehentian perkaranya, kata Rahim bahwa kasusnya sudah ditutup. Untuk itu, sebagai Kuasa Hukum, ia meminta masyarakat Maluku Utara, kususnya masyarakat Halsel bahwa kasus ini sudah selesai karena Polda Malut sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi bahwa kasus yang dilaporkan itu bohong dan hanya dimainkan lawan-lawan politik.

“Kami minta kepada masyarakat Halmahera Selatan bahwa kasus Ijazah palsu itu tidak benar dan bohong, dimana Polda Malut telah menghentikan kasusnya. Kasus ini hanya dimainkan oleh lawan politik yang sengaja ingin menggagalkan Usman Sidik untuk bertarung dalam Pilkada Halsel,” katanya. (Red/CN)