Wakapolda Kunjungi Sekolah Polisi Negara Polda Malut di Gurabati Tidore

Berita Daerah Biro Tidore|oleh

TIDORE, CN – Wakapolda Provinsi Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol Stephen M. Napiun, S.I.K., S.H., M.Hum., melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Malut di Gurabati, Kota Tidore, Jumat (1/11/2024).

Dalam kunjungan tersebut, Wakapolda memberikan arahan kepada para personel dan siswa Diktukba Polri di SPN Polda Malut untuk terus meningkatkan profesionalisme, integritas dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai aparat kepolisian.

kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat, termasuk Karo SDM Polda Malut, Dir Binmas Polda Malut, Ka SPN Polda Malut, serta personel dan siswa SPN Polda Maluku Utara.

Dalam arahannya, Wakapolda menekankan pentingnya integritas sebagai dasar utama setiap anggota Polri. Ia mengingatkan bahwa integritas bukan hanya nilai moral, tetapi juga fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Ia menegaskan bahwa setiap anggota harus selalu jujur, adil dan berkomitmen tinggi dalam bertugas serta menghindari tindakan yang dapat merusak citra Polri di mata masyarakat.

“Pentingnya kedisiplinan dan profesionalisme. Tanpa disiplin, Polri tidak akan mampu menjalankan tugas dengan baik, profesionalisme pun menjadi kunci yang harus dimiliki setiap personel dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan, dengan tanggung jawab dan keterampilan yang memadai,” ungkapnya.

Wakapolda juga mengingatkan para siswa untuk memahami tugas dan fungsi utama Polri yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

“Tugas ini sangat penting, khususnya di wilayah Maluku Utara yang memiliki karakter sosial dan budaya tersendiri. Ia mendorong siswa untuk memahami masyarakat setempat agar bisa memberikan pelayanan yang efektif,” pintanya.

Selain itu, Wakapolda menyoroti pentingnya kemampuan komunikasi. Ia menjelaskan bahwa komunikasi yang baik sangat penting bagi polisi, karena dengan komunikasi yang tepat, anggota Polri dapat mencegah kesalahpahaman dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

“Peran anggota Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Diharapkan agar para siswa SPN bisa menjadi generasi polisi yang tidak hanya berkomitmen pada integritas dan profesionalisme, tetapi juga mampu membawa kedamaian dan keamanan bagi masyarakat Maluku Utara,” harapnya. (Ridal CN)

Muhammad Sinen: Kita Siap Berjuang Habis-habisan Untuk Memenangkan Husain-Asrul

Berita Daerah Biro Tidore|oleh

TIDORE, CN – Ketua Tim Pemenangan, Muhammad Sinen, memastikan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan, memang di ‘kandang benteng’ di Kota Tidore Kepulauan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Optimisme itu disampaikan Ketua Tim Pemenangan, Muhammad Sinen, di hadapan ribuan warga dalam kegiatan deklarasi Maklumat Rakyat Kie Raha di kawasan Pantai Tugulufa, Kota Tidore Kepulauan, Sabtu (21/9).

Muhammad Sinen sendiri adalah Wakil Wali Kota Tidore sekaligus Ketua PDIP Malut.

Saat ini, pria yang akrab disapa Ayah Erik itu berpasangan dengan Capt Ali Ibrahim yang juga politikus PDIP.

Dalam orasi politik di hadapan ribuan pendukung HAS, Muhammad Sinen mengatakan sebelumnya orang menganggap Sultan Tidore itu, tidak bisa ikut Calon Gubernur karena tidak punya duit.

“Namun bersama PDIP, kami yakin Husain-Asrul akan meraih kemenangan di Tidore Kepulauan. Apalagi Partai ini besar karena memiliki sejarah. Dimana, Bung Karno hadir tiga kali di tanah Tidore meminta Sultan untuk Papua harus kembali ke Ibu Pertiwi,” tukas Sinen.

“Kami persembahkan untuk Sultan Tidore bukan hanya berupa B1KWK, tapi semua jiwa dipertaruhkan untuk memenangkan Husain Alting Sjah dan Asrul Rasyid Ichsan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara,” tambahnya.

PDIP berhasil meraup 95 ribu lebih suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Suara ini, bagi Sinen, tidak akan bergeser dari Sultan Tidore. Karena itu, 28 ribu suara di Kota Tidore adalah mutlak milik Husain Alting Sjah.

Sinen bilang, Malut saat ini sedang sakit. Sehingga perlu diselamatkan. Sebab, sebelumnya Maluku Utara dipimpin bukan ‘ayah kandung’ tapi ‘ayah tiri’. Sehingga itu, PDIP, PKN dan Partai UMMAT sebagai partai koalisi akan menghadirkan ‘bapak kandung’ Maluku Utara, yakni Husain Alting Sjah.

“Kita siap berjuang habis-habisan untuk memenangkan Husain-Asrul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur. Karena itu, mari kita berjuang menyelamatkan Maluku Utara dengan menitipkan amanah kepada orang yang benar untuk memimpin Maluku Utara ke depan,” tegasnya.

Seraya menargetkan kalkulasi suara di Kota Tidore 70 persen, Kota Ternate 50 persen, Halmahera Barat 30 persen, Halmahera Tengah 20 persen, dan Halmahera Timur 15 persen, akan diraih Husain-Asrul di Pilgub Maluku Utara. (Hardin CN)

Husain Sjah: Bersama-sama Menyelamatkan Maluku Utara

Berita Daerah Biro Tidore|oleh

TIDORE, CN – Husain Alting Sjah, Bakal Calon Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut), bersama Ketua Tim Pemenangan yang juga Wakil Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen, menghadiri acara silaturahmi dengan warga Desa Kaiyasa, Kota Tidore Kepulauan, Kamis (19/8/2024).

Pertemuan ini menjadi momen penting bagi pasangan HAS untuk memperkuat dukungan jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, dengan fokus pada pengembangan sektor perikanan dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi warga setempat.

Dalam kesempatan itu, Husain Alting Sjah menegaskan, komitmennya untuk menyelamatkan Malut dari berbagai tantangan yang dihadapi. Terutama dalam meningkatkan taraf hidup nelayan dan petani.

Menurutnya, Desa Kaiyasa sebagai salah satu sentra perikanan dan perkebunan di Tidore memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan.

“Terimakasih kepada warga Kaiyasa yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan kami. Saya berharap kita bisa bersama-sama menyelamatkan Maluku Utara dan memajukan sektor perikanan dan perkebunan, yang merupakan andalan bagi kesejahteraan masyarakat di sini. Kita perlu membangun masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita,” ucap Sultan Tidore yang dihormati itu.

Husain menekankan, pentingnya memperkuat infrastruktur yang mendukung sektor-sektor produktif tersebut. Ia berjanji, jika terpilih sebagai Gubernur Malut, akan memprioritaskan pembangunan berkelanjutan yang fokus pada peningkatan aksesibilitas untuk mendukung aktivitas nelayan dan petani. Seperti pembangunan jalan-jalan menuju sentra perikanan dan pengembangan teknologi pertanian.

Muhammad Sinen, selaku Ketua Tim Pemenangan HAS, menegaskan bahwa Husain Alting Sjah adalah sosok yang tepat untuk memimpin Malut.

“Sultan Tidore adalah harga mati bagi gubernur Maluku Utara. Beliau tahu betul apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani di Kaiyasa,” tegas Sinen, yang disambut riuh tepuk tangan warga.

Silaturahmi ini juga dihadiri sejumlah tokoh agama dan masyarakat setempat, yang turut memberikan dukungan penuh kepada pasangan HAS.

Warga berharap kepemimpinan Husain Alting Sjah dapat membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan mereka. Terutama dalam mengembangkan sektor perikanan dan perkebunan di Desa mereka.

Dengan visi yang jelas dan komitmen kuat, pasangan HAS optimis bisa meraih simpati dan dukungan luas dari masyarakat Malut. (Hardin CN)

Inspektorat Tikep Diminta Audit Khusus DD Gita Raja

Berita Daerah Biro Tidore|oleh

TIDORE, CN – Kepala Desa (Kades) Gita Raja, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Malut), Ade M. Rasid kembali menjadi sorotan dikalangan masyarakat Desa Gita Raja. Hal ini dikarenakan penilaian masyarakat yang menganggap ada banyak kejanggalan terkait anggaran di beberapa kegiatan fisik yang ada di Desa Gita Raja.

Masyarakat Desa Gita Raja, Rizkiyawan menyebut, ada sejumlah program kegiatan fisik yang dianggap sangat janggal. Misalnya, pembangunan Deker I (Satu) dan Deker II (Dua) serta rehabilitasi saluran Air RT 04.

“Kenapa janggal, karena setiap pengerjaan kegiatan fisik RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak pernah diketahui secara rinci oleh pemborong (Tukang) maupun masyarakat yang bekerja dalam proyek tersebut,” ungkap Rizkiyawan kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Senin (26/6/2023).

Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan Bab V pasal 24 UU No 6 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Pemdes) yang harusnya berdasarkan asas, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan dan juga partisipatif.

“Problem ini pun bukan kali pertama. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang terlibat langsung dalam pengerjaan proyek kegiatan fisik selalu saja seperti ini,” jelasnya.

Pihaknya meminta kepada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan (Tikep) agar dapat melakukan Audit Khusus terhadap Dana Desa (DD) yang sudah digunakan Kades Gita Raja.

“Kami berharap kepada Inspektorat Kota Tidore Kepulauan agar dapat melakukan audit secara optimal terhadap proses penyaluran dana desa, apa kah dari tahapan perencanaan sampai realisasi itu sudah sesuai dengan RAB atau belum. Karena fakta di lapangan banyak yang sangat tidak sesuai,” pungkasnya. (Hardin CN)

Kades Gita Raja Dianggap Bohongi Warga Dusun II Soal Pembangunan Jalan Tani

Berita Daerah Biro Tidore|oleh

TIDORE, CN – Jalan Tani merupakan salah satu akses paling penting bagi petani yang ada di Desa Gita Raja, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. Program Jalan Tani sendiri, pembangunannya sudah berjalan di Desa Gita Raja mulai dari Dusun satu hingga Dusun II.

Namun untuk pembangunan Jalan Tani di Dusun II dianggap sebagian masyarakat bermasalah karena tidak sesuai dengan volume yang direncanakan.

Ketua Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO) Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Gita (FPPMG) kepada media ini menyebut, volume pembangunan Jalan Tani yang seharusnya 250 meter ketika diukur kembali oleh masyarakat hanya 200 meter.

“Selanjutnya untuk pembangunan tahap ke II yang direncanakan 260 meter sampai detik ini prosesnya masih mandet dengan alasan yang tidak jelas,” ucapnya, Rabu (24/8/2022).

Kata dia, banyak masyarakat yang pertanyakan untuk sisa timbunan sekitar 50 meter itu dikemanakan oleh Pemerintah Desa Gita.

“Sebagai bagian dari masyarakat Desa Gita Raja kami menilai bahwa berbagai program yang direncanakan oleh Pemerintah Desa Gita Raja sangat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU NO 6 Tahun 2014 tentang asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, tertib kepentingan umum, akuntabilitas dan partisipatif,” ujarnya.

Ia mengaku, banyak mendapatkan keluhan dari warga terkait Pembangunan Jalan Tani yang dianggap tidak layak untuk digunakan. Warga juga meminta pertanggungjawaban Pemerintah Desa Gita soal masalah tersebut.

“Sikap kami dari FPPMG sendiri apa bila tidak ada transparansi dan pertanggungjawaban dari pihak Pemerintah Desa maka kami FPPMG akan meminta kepada Inspektorat, BPMD, BPK dan juga Polres untuk melakukan Audit lapangan,” tegasnya. (Ridal CN)