Pendaftaran BK-LM ke Gerindra Inprosedural, Ketua DPD Malut Dilaporkan ke DPP

Berita Daerah Biro Halsel, Politik|oleh

HALSEL, CN – Ketua DPC Gerindra Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Muhammad Likur Latif, melaporkan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara Sahril Taher ke DPP dikarenakan memberikan Laporan bohong terkait proses pencalonan hingga penerbitan Rekomendasi Gerindra ke pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba dan Lutfi Machmud pada Pilkada 9 Desember 2020 mendatang ke DPP Gerindra.

Melalui sambungan Telepon, Ketua DPC Gerindra Halsel membenarkan adanya Laporan tersebut. Ia bahkan mengaku tidak dilibatkan sama sekali dalam perekrutan pencalonan Kepala Daerah Pilkada Halsel oleh Partai Gerindra.

“Hari ini, Rabu (5/8/2020) sudah melaporkan Ketua DPD ke DPP. Alasannya, soal pencalonan saudara Bahrain Kasuba kami nilai cacat, sebab Ketua DPD memasukan informasi yang tidak akurat ke DPP, ada beberapa poin yang kami bubuhkan dalam laporan tersebut. Salah satunya, DPP Gerindra diminta infestigasi Ketua DPD Gerindra Malut, sebab hingga kini saya sendiri tidak dilibatkan dalam perekrutan pencalonan, maka kami nilai pencalonan saudara Bahrain Kasuba inprosedural,” bebernya.

Ia memastikan Rekomendasi yang saat ini dikantongi Kandidat BK- LM tersebut akan gugur.

“Dan jika laporan kami ini tak ditindaklanjuti DPP, saya siap mundur dari Jabatan DPC Gerindra Halsel,” ancamnya.

Terpisah, Ketua DPD Gerindra Malut Sahril Taher saat dikonfirmasi via Telepon di Nomor +628134022xxxx enggan merespon. (Red/CN)

Diduga Sekongkol Tutupi Masalah Desa, Pemdes Ngokomalako Didemo

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Barisan Pelajar Mahasiswa Ngokomalako (BPMN) Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar aksi protes kepada Pemerintah Desa Ngokomalako dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di nilai bekerja sama untuk menutupi masalah dalam Desa dan juga di nilai lambat dalam menyelesaikan masalah pokok Desa.

Melalui rilis yang diterima Wartawan Cerminnusantara.co.id ini, aksi di gelar pada dua rute yakni tempat keramaian (Tempat Pesta) dan di depan Kantor Desa Ngokomalako, Rabu (5/8/2020) dengan massa aksi berkisar 25 orang lebih yang di mulai pada Pukul 08.15 WIT sambil pembakaran Ban.

Aksi yang gelar di peralat satu Buah Megarafon, satu Buah Spanduk yang bertuliskan “Pemdes Ngokomalako Berdosa/Bafoya”, selembaran Propaganda, dan Umbul-umbul.

Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Rais Ramli yang juga sebagai Sekertaris BPMN, saat di konfirmasi oleh para awak media melalui WhatsaAp menyampaikan dengan melihat situasi Desa Ngokomalako belakangan ini sangat memprihatinkan, baik itu pada situasi ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya.

Kata Rais, proses pemerintahan yang seharusnya menjawab serta melihat problem pokok yang terjadi di Desa Ngokomalako malah berbanding balik untuk menutupi masalah sosial yang terjadi lewat perselingkuhan antara Pemerintah Desa dan BPD.

“Penyalahgunaan demokrasi membawa situasi yang semakin parah, maka BPD yang seharusnya menjadi penengah, penampung aspirasi serta mengawal kinerja Pemerintah Desa tetapi BPD yang ada di Desa Ngokomalako itu hanya omong kosong belakang alias hanya ikut-ikutan perintah Kepala Desa,” ujarnya.

Menurutnya, sudah banyak cara yang dilakukan oleh BPMN sebagai langkah demokrasi, baik itu dalam bentuk aksi (Demostrasi) dan Audiensi. Maka kata Rais, sampai pada saat ini tuntutan mereka di hari-hari kemarin belum terealisasi oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Ngokomalako, yakni Suleman Abas.

“Maka dari itu, sikap dari kami BPMN, jika tuntutan kami tidak terealisasi maka akan adakan aksi susulan di tingkat kabupaten,” tegas Korlap.

Di ketahui, aksi berakhir pada pukul 11.00 Wit dengan di lakukan hering terbuka bersama pemerintah Desa Ngokomalako.

Adapun isu tuntutan dari BPMN diantaranya:

1. Transparansi anggaran Bumdes.
2. Transparansi anggaran Covid-19.
3. Transparansi anggaran pendidikan.
4. BPD segera keluar dari Kantor Desa.
5. Pemerintah Desa tidak merata dalam proses pembangunan.
6. Pemerintah Desa lemah dalam menangani kondisi pendidikan.
7. Pemdes jangan ikut ikutan. kampanye dalam menyambut PILBUP. (Red/CN)

Genangan Air Dan Becek Di Jalan, Pemdes Jikotamo Lakukan Penimbunan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Jalan pemukiman yang sudah di sirtu kini kembali berlubang dan tergenang air serta becek saat turun hujan, untuk mengatasi hal ini. Pemerintah Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), melakukan penimbunan kembali dengan tanah sirtu.(05/08/2020)

Badan jalan Desa Jikotamo Kec. Obi, yang di bangun beberapa tahun lalu kini mulai berlubang karena adanya beban akibat aktifitas kendaraan roda 4 dan turun hujan menyebabkan air tergenang serta becek. Sehingga aktifitas lalulintas selalu terganggu.

Melihat aktifitas warga yang selalu terganggu akibat genangan air dan becek Kepala Desa Jikotamo Hamid Ode Umar beserta stafnya langsung terjun ke lapangan guna melakukan kegiatan penimbunan.

Penimbunan jalan tersebut, Kepala Desa Jikotamo Hamid Ode Umar langsung kerahkan satu unit Dump Truck untuk mengangkat timbunan.

Hamid Ode Umar saat di konfirmasi, kepada awak media cerminnusantara.co.id dia menyampaikan “ini kami lakukan karena kami melihat saat warga yang sedang berjalan dengan motor atau mobil biasanya di genangan air langsung airnya terpancar naik sehingga membasahi warga yang sedang berjalan di situ ada terjadi adu mulut” kata Hamid

Lanjut Hamid “melihat kondisi ini saya secara pribadi juga prihatin terhadap warga sehingga saya juga mengambil langkah untuk melakukan penimbunan, apalagi akhir-akhir ini kita lihat curah hujan terus menerus sehingga genangan air dan becek di jalan banyak” tutur Hamid.(Red/CN)

Diduga Tak Tersentuh Hukum, Pembangunan Jembatan Di Pulau Makian Mangkrak

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL,CN – Proyek pembangunan jembatan Desa Talapao kecamatan Pulau makian barat, kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) Mangkrak dan tak dapat di fungsikan, sementara oknum pejabat diduga tak tersentuh hukum.

Pasalnya Pekerjaan yang di kerjakan dari tahun 2017 dari Dinas pekerjaan umun dan penataan ruang provinsi Maluku Utara dengan pagu anggaran 10.000.000.000.00 ( Sepuluh Miliar) sampai saat ini tak kunjung selesai.

Sementara proyek yang bersumber dari dana APBD Provinsi Maluku Utara yang dikerjakan kontraktor pelaksana PT. CITRA HENTABA GROUP sudah berlangsung 4 Tahun sejak tahun 2017 hingga saat ini.

Dari pantauan media cerminnusatara.co.id Rabu (05/08/20) Proyek pembangunan jembatan tersebut menjadi monumen proyek yang mangkrak hingga tak dapat di fungsikan, Sementara kondisi fisik Jembatan sudah berlumut dan hitam belum lagi dinding proyek yang menelan dana Rp 10 miliar tersebut sudah ada yang Rusak.

Sementara itu, Gagalnya pekerjaan proyek dari Dinas Pekerjaan umum (PUPR) Provinsi Maluku Utara mendapat kecaman dari warga Kecamatan Pulau Makian sebab jembatan tersebut merupakan akses jalan keliling Pulau Makian

Masyarakat juga berharap ada upayah dan langkah dari semua pihak, terutama Pihak lembaga supermasi Hukum atas mangkraknya pembangunan jembatan di Desa Talapao. (Red/CN)

Kapolri Rotasikan 3 Kapolres di Maluku Utara

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Drs. Idham Aziz, M.Si kembali Merotasi Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri dengan mengeluarkan 6 (enam) Surat Telegram Rahasia (STR) yang ditandatangani oleh As SDM Kapolri Irjen Pol. Drs. Sutrisno Yudi Hermawan.

6 (enam) STR tersebut, masing-masing dengan No. ST/2245/VIII/KEP./2020, ST/2246/VIII/KEP./2020, ST/2247/VIII/KEP./2020, ST/2248/VIII/KEP./2020, ST/2249/VIII/KEP./2020, ST/2250VIII/KEP./2020 tertanggal 3 Agustus 2020.

Kabidhumas Polda Malut, AKBP adip Rojikan, dalam keterangan pers, selasa (4/8/2020) menyebutkan, beberapa Jabatan di Polda Maluku Utara mengalami perubahan/rotasi, dengan rincian sebagai berikut :

DIR PAMOBVIT POLDA MALUKU UTARA (ST/2249/VIII/KEP./2020) Kombes Pol. WANDY RUSTIAWAN, S.I.K., M.M.Tr diangkat dalam jabatan baru sebagai Dir Pamobvit Polda Maluku Utara yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubditfasmat SBST Ditregident Korlantas Polri, sementara itu Kombes Pol.
DULFI MUIS, S.H., S.I.K., diangkat dalam jabatan baru sebagai Agen Intelijen Kepolisian Madya TK. II Baintelkam Polri.

KAPOLRES HALMAHERA SELATAN (ST/2250/VIII/KEP./2020) AKBP MUHAMMAD IRVAN, S.I.K. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Halmahera Selatan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kepulauan Sula, sementara itu AKBP FAISHAL ARIS, S.I.K., M.M diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadansatjibom Pascagegana Korbrimob Polri.

KAPOLRES KEPULAUAN SULA (ST/2250/VIII/KEP./2020) AKBP HERRY PURWANTO, S.H., S.I.K., M.I.K Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Maluku Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Kepulauan Sula.

KAPOLRES HALMAHERA TIMUR (ST/2250/VIII/KEP./2020) AKBP EDY SUGIHARTO, S.E, M.H. diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Halmahera Timur yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit II Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, sementara itu AKBP MIKAEL P. SITANGGANG, S.I.K., M.H. diangkat dalam jabatan baru sebagai Wadir Reskrimsus Polda Maluku Utara.

Kabidhumas menambahkan, selain rotasi Jabatan yang disebutkan, ada juga beberapa Pejabat dilingkungan Polda Maluku Utara juga mendapatkan promosi jabatan yakni, AKBP Dian Setyawan, S.H., S.I.K., M.Hum Analis Kebijakan Muda Bidang Binkar Rosdm Polda Maluku Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Indragirihilir Polda Riau (ST/2250/VIII/KEP./2020).

“Proses mutasi merupakan upaya pimpinan Polri dalam mendinamisasi ataupun melakukan pembinaan terhadap karir anggotanya,” ucap Kabidhumas.

Lanjut dia, pelaksanaan serah terima jabatan sebagaimana ketentuan normatif akan dilaksanakan 14 hari setelah biaya di keluarkan.

“Total semua yang di mutasikan di Polda Malut ada 6 (Enam) jabatan dan pejabatnya ada yang masuk dari luar, ada juga pergantian pejabat lama dan baru sesama Polda Malut. Meksi demikian, pelaksanaan tergantung situasi dan kondisi kebutuhan organisasi,” pungkas Kabidhumas. (Ridal CN)