Masalah Keuangan, Masyarakat Desa Sambiki Palang Kantor Desa

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Hari ini Kamis 25/06/2020. Aksi protes masyarakat Desa Sambiki, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, kembali terjadi. Lantaran pemerintah desa indahkan instrupsi presiden PP No. 21 tahun 2020 terkait penanganan Covid-19, dalam hal pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Aksi protes yang ke dua kali ini, masyarakat Desa Sambiki, Kec. Obi melakukan pemalangan Kantor serta Berorasi di depan kantor Desa, masa yang datang itu dengan memakai satu unit pick up, juga dilengkapi sound sistem dengan masa cukup banyak di iringi dengan arakan teriak yel-yel turunkan kades dari jabatan.

Turunkan kades dari jabatan itu yel-yel yang di teriakan masyarakat, lantaran tidak pernah transparan terkait masalah keuangan di desa, soalnya banyak berbagai problematika yang di hadapi pemerintah desa sambiki saat ini mulai dari masalah dana BLT DD dan Kemensos, dana Komdev dari perusahan sampai penjualan aset desa. Hal ini membuat masyarakat turun ke jalan melakukan aksi protes kedua kalinya.

Pemerintah desa (kades) harus memberikan kejelasan soal pembagian BLT DD itu berapa persen dari Dana Desa sehingga masyarakat atau publik juga tau dalam PMK No. 40 tahun 2010 dan dirubah menjadi PMK No. 50 tahun 2020 itu sudah jelas, dari total DD dikalikan 25-30 % sehingga dapat dana BLT DD terkait Covid-19 yang akan di bagikan kepada masyarakat.

Dalam aksi korlap Nurdin menyampaikan dalam orasinya “harus ada kejelasan dari pak kades terkait pembagian dana BLT baik itu berasal dari DD maupun dari Kemensos, serta dana comdev yang berasal dari perusahan dan begitu juga ada penjualan aset desa yang semu ini tidak ada sama sekali transparan dari kades sehingga meresahkan masyarakat”

Lanjut dia “pemerintah desa lewat BPD harus tegas dan bisa mempertanggung jawabkan kerja-kerja di desa terkait pengawasan terhadap pemdes dan menampung keluhan-keluhan masyarakat yang bisa di pertanggung jawabkan melalui rapat harian atau pada saat musyawarah desa “tegasnya

Menurut dia “pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam menjalankan masa kepemimpinannya tidak serta Merta sesuka hati mengambil langkah keputusan sendiri tanpa ada koordinasi dengan BPD bersama masyarakat lewat rapat-rapat atau musyawarah desa, sehingga keluhan atau masukan dari BPD dan masyarakat dapat di jalankan sesuai keputusan bersama” imbuhnya

Sambung Nurdin “jikalau pemerintah desa sambiki (pa kades) tidak mengakomodir dengan baik aspirasi masyarakat, maka lebih baik turun dari jabatannya karena dia anggap tidak mampu” tutur dia.(Red/CN)

Krisis Jaringan Internet, Mahasiswa dan Masyarakat Kelurahan Faudu Demo Camat Hiri

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Puluhan mahasiswa dan masyarakat kelurahan Faudu, Kecamatan Pulau Hiri, Kota Ternate, senin kemarin, melakukan aksi unjuk rasa pengadaan Tower di Kelurahan Faudu. Aksi tersebut dilakukan di depan kantor camat kepulauan Hiri, Senin (22/6/2020).

Dalam aksi tersebut massa aksi menuntut kepada pihak kecamatan pulau Hiri agar, Alihkan Pembangunan Tower Dari Kelurahan Togolobe ke Kelurahan Faudu, serta secepatnya membangun Tower di Kelurahan Faudu

Melalui rilis yang di terima wartawan cerminnusantara.co.id, Sofyan Ramjan, koordinator lapangan dalam aksi tersebut menyebutkan, bahwa di pulau Hiri terdapat enam kelurahan, lima di antaranya suda dapat menikmati jaringan internet, namun ada satu kelurahan dari lima kelurahan yang belum bisa nikmati jaringan internet yaitu kelurahan faudu.

Kata dia, sampai detik ini masyarakat Kelurahan Faudu, belum bisa nikmati jaringan internet, untuk mendapatkan jaringan internet masyarakat Faudu harus pergi ke pantai dan ke kuburan agar mendapatkan jaringan internet yang akses jaringan nya dari Jailolo.

“Apalagi dengan kondisi sekarang ini yang di timbah musibah virus Corona (covid-19) yang berdampak buruk terhadap pelajar dan mahasiswa yang berada di kelurahan faudu. Mahasiswa dan pelajar merasa kebingungan apa bila membuat tugas atau mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen, karena betapa susahnya mencari jaringan internet di Kelurahan Faudu,” katanya.

Sampai saat ini, lanjut dia, masalah jaringan internet masih di abaikan oleh pihak Kecamatan Pulau Hiri dan perlu di ketahui lagi bawah Faudu merupakan Pusat Kecamatan Pulau Hiri. Namun sampai saat ini Faudu belum bisa menikmati jaringan internet.

“lebih parahnya lagi yang membuat masyarakat Kelurahan Faudu merasakan kekecewaan berat terhadap Camat Pulau Hiri yaitu setelah mengetahui adanya pembangunan tower yang berada di kelurahan Togolobe, padahal yang membutuhkan jaringan internet adalah kelurahan Faudu dan Camat telah mendatangani izin pembangunan tower yang berada di kelurahan Togolobe,” ungkapnya.

Namun. Lanjut dia, saat masyarakat bertemu dengan Camat Pulau Hiri dari pihak camat mengakui bahwa tidak tahu soal pembangunan tower yang berada di kelurahan togolobe,” imbuhnya.

“Menurut kami sangat tidak masuk akal sebab setiap pembangunan yang bertujuan untuk keperluan masyarakat Hiri harus melewati persetujuan dari camat pulau Hiri,” tutup Sofyan. (Ridal CN)

Melalui Surat Terbuka, Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate Tolak Pernyataan Warek I Untuk Tetap Memberlakukan Pembayaran UKT

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kepada Rektor IAIN Ternate, Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate menyampaikan surat terbuka berisi pandangan tentang Penolakan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Surat terbuka dari Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate ini ditujukan kepada Rektor IAIN Ternate, Dr. Samlan Hi Ahmad, pada rabu (24/6/2020) pagi.

Dalam surat tersebut, mereka menyampaikan tuntutan Penolakan Pembayaran UKT, serta menanggapi pernyataan Warek I IAIN Ternate, Dr. Adnan Mahmud, disalah satu media lokal terkait dengan aksi online mahasiswa menolak pembayaran UKT dimasa pendemi covid-19 yang tidak menyentuh maksut sebenarnya dari aksi tersebut.

Berikut isi surat dari Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate:

Surat terbuka……….. 

               ALIANSI MAHASISWA IAIN TERNATE

Yth. REKTOR IAIN TERNATE

Assalamualaimum Wr. Wb.

Sehubungan dengan tanggapan warek I disalah satu media lokal terkait dengan aksi online mahasiswa menolak pembayaran UKT dimasa pendemi covid-19 yang tidak menyentuh maksut sebenarnya dari aksi tersebut.

Mengingat juga Kebijakan lokdown, sosial distancing dan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memutus penyebaran covid-19 ternyata tidak berjalan lurus dengan kondisi ekonomi yang di hadapi masyarakat.

Ketiadaan kebijakan dari kemendikbud dan kemenag untuk membebaskan biaya pendidiikan (gratiskan SPP/UKT) yang dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa/pelajar sangat memberatkan ditengah kondisi pandemi yang belum usai.Tidak cukup di soal UKT/SPP, kami mahasiswa juga merasa bahwa sistem perkuliahan yang menggunakan pembelajaran daring (online) turut memperparah situasi ekonomi mahasiswa. Ditengah ketimpangan pembangunan infrastruktur jaringan internet yang tidak merata di semua wilayah, sebagiannya tidak dapat mengikuti pembelajaran karena tidak memiliki akses jaringan internet, pembelajaran daring sangat membebankan mahasiswa karena harus membeli kuota internet setiap mengikuti perkuliahan tidak ditanggung oleh kampus.

Alih-alih membebaskan biaya SPP/UKT, menteri agama, Fachrul Razi malah mengelurkan keputusan No 515 tentang keringanan biaya UKT yang dinilai mahasiswa PTKIN sangat jauh dari harapan, karena selama proses pembelajarn daring dilakukan tidak ada fasilitas kampus yang dipakai oleh mahasiswa sebagaimna beban UKT yang dibebankan kepada mahasiswa yang didalamnya terhitung dengan fasilitas yang digunakan mahasiswa.

Kebijakan tanpa terlebih dahulu mengkaji kondisi ekonomi yang dihadapi masayarakat tersebut mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat yang diterpa badai Kemiskinan, karena sumber pebiayaan pendidikan mayoritas mahasiswa Maluku Utara khususnya mahasiswa IAIN Ternate berasal dari proses bercocok tanam petani di desa-desa, pedagang kaki lima (PKL) di ember-ember jalan kota, nelayan di laut lepas, pegawai rendahan, dan buruh di industri ekstraktif. tidak hanya itu melonjaknya iuran tagihan listrik dan anjloknya harga kopra menambah beban bagi mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan.

Kampus seharusnya tidak menutup mata dengan persoalan ini dan menjalankan amanat dalam pasal 85 ayat (2) dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Perguruan tinggi yang berbunyi “pendanaan Pendidikan Tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang di tanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.” dengan hadir covid-19 tentu saja mempengaruhi pendapatan orang tua mahasiswa, sehingga kampus diharapkan mampu memaknai frasa “…sesuai dengan Kemampuan” didalam pasal tersebut sebab, dengan kondisi seperti ini mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pihak lain belum tentu mampu membiayainya.

Maka kami ALIANSI MAHASISWA IAIN BERSATU melalui surat terbuka ini menolak dengan tegas pernyataan warek I untuk tetap memberlakukan pembayaran UKT (uang kuliah tunggal).

Demikian surat terbuka ini atas nama mahasiswa, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimah kasih.
Assalamu’alaiqum wr…wb…!

Koordinator Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate

Nafhiar Kuthani

Demikian isi surat dari Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate, yang di tandatangani oleh Koordinator Aliansi Mahasiswa IAIN Ternate, Nafhiar Kuthani. (Ridal CN)

Kodim 1509/Labuha Gelar Acara Komunikasi Sosial Dengan KBT

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Kodim 1509/Labuha selenggarakan kegiatan Komunikasi Sosial Dengan Keluarga Besar TNI (KBT) yang mengambil tema “Aksi Nyata Bela Negara Keluarga Besar TNI (KBT) di Era Kekinian” Kegiatan tersebut bertempat di aula Makodim jalan Sapta Marga Desa Kampung Makian, Rabu (24/6/2020).

Keatan tersebut dihadiri oleh Anggota HIPAKAD, FKPPI, PERSI Cabang XXXVII, PERSIT Kompi Senapan ‘A’ Raider Khusus Yonif 732/Banau serta Para Purnawirawan TNI yang ada di wilayah Bacan.

Dandim 1509/Labuh, Letkol Inf Imam Kanafi S.Sos, M.M dalam arahannya menyampaikan, komunikasi sosial perlu terus ditumbuhsuburkan dalam rangka memupuk rasa Persatuan dan Kesatuan guna menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Letkol Inf Imam Kanafi juga menjelaskan tentang tugas pokok TNI, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, dinyatakan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang Pertahanan.

“Sistem Pertahanan yang dilakukan adalah Sistem Pertahanan semesta atau Sishanta yang melibatkan seluruh komponen bangsa dalam melindungi dan mempertahankan negara kita ini,” jelas Letkol Imam Kanafi.

Letkol Imam Kanafi juga menyinggung terkait mewabahnya Virus Corona (Covid-19) yang tentunya telah berdampak di seluruh dunia termasuk Indonesia, bahkan di Kabupaten Halmahera Selatan terdapat 13 orang Positif terpapar Covid-19.

Ia berpesan agar Semua Keluarga Besar TNI berperan Serta dari dalam untuk memutuskan Mata Rantai peredaran Covid-19, dimulai dari keluarga dan lingkungan sekitar kita.

“Keluar rumah tetap menggunakan Masker, Jaga Jarak dan Selalu cuci tangan seperti kita terapkan saat acara ini berlangsung,” tuturnya.

Letkol Imam Kanafi juga Menghimbau Kepada Keluarga Besar TNI Kodim 1509/Labuha Untuk Menjaga Lingkungan demi kenyamanan dan kesehatan bersama.

“Saya menghimbau kepada KBT dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat,” Pinta Letkol Imam Kanafi. (Hafik CN)

Cawabup Optimis Masih Ada Tambahan Partai Pengusung Menangkan Usman-Bassam

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Louncing Pemasangan alat peraga kampanye baliho Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Halmahera Selatan (Halsel) Usman Sidik dan Bassam Kasuba (Usman-Bassam) yang dilaksanakan di Jalan Raya Tomori Kecamatan Bacan Selatan di Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan, Rabu (24/6/2020).

Kepada Media cerminnusantara.co.id Calon Wakil Bupati Halsel Ali Hasan Bassam Kasuba menyampaikan pasangan Usman-Bassam berharap masih banyak Partai tambahan yang akan merapat untuk memenangkan pasangan Usman Sidik-Bassam Kasuba sebagai calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan periode 2020-2025.

“Komunikasi politik yang dibangun oleh Calon Bupati Halsel Usman, baginya telah mendapatkan respon maupun tangapan dukungan secara baik dari berbagai pihak, sudah pasti masih terdapat tambahan Partai lain yang akan siap memberikan dukungan untuk Koalisi Usman-Bassam,” tandasnya.

Bassam menuturkan bahwa dengan bergabungnya Partai Demokrat dalam Koalisi Usman-Bassam, tentunya punya kekuatan dukungan kemenangan bersama ketiga Partai PKB, PKS dan PSI, hal ini menjadi kekuatan optimis dalam konstalasi Pilkada Halsel.

“Jika Lobi Partai dan komunikasi politik yang dibangun apabila sudah final dan komposisi sudah lengkap kita akan putuskan secara bersama untuk mempersiapkan agenda deklarasi,” tuturnya

Ia menambahkan, sebagai pasangan calon wakil bupati bersama Calon Bupati Usman Sidik, Optimis mendapatkan dukungan besar untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Halmahera Selatan. (Red/CN)