Alumni STAIA Labuha Angkatan 2019 Belum Dapatkan Ijazah, Rektor Terancam Dipolisikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sejumlah Mahasiswa Alumi Sekolah Tinggi Agama Islam Alkhairat (STAIA) Labuha Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) keluhkan Ijazah yang sampai saat ini belum mendapatkan.

Padahal mahasiswa yang gelar S1 itu sudah seharusnya memiliki ijazah karena dari Tahun 2019.

“Jadi mahasiswa yang sudah wisuda itu dari Tahun 2019 hingga saat ini pada Tahun 2020 yang sudah memasuki 1 Tahun 3 bulan ini belum mendapatkan ijazahnya,” ungkap sejumlah mahasiswa yang namanya tidak mau dipublish, Jumat (19/6/2020).

Bahkan para mahasiswa yang sudah wisuda itu pun datang di pihak Kampus untuk mempertanyakan soal Ijazah. Namun tanggapan dari pihak Kampus masih seperti biasa yakni hanya bisa memberikan janji.

“Pihak Kampus mengatakan Insya Allah, dan janji yang mereka berikan kepada para wisudawan itu akhir Tahun 2019. Setelah itu mereka datang lagi di pihak Kampus mempertanyakan kembali soal ijazah, tapi yang terjadi hanya ada blangko dan belum ditulis dan masih menunggu hingga saat ini belum diterima itu Ijasah,”

Selain itu, sejumlah mahasiswa itu juga membeberkan bahwa sikap dari Rektor pada saat itu mengatakan lebih baik wisuda dulu walaupun Ijazahnya dari belakang.

“Namun dampak yang diterima oleh teman-teman sini juga cukup besar. Kenapa? kasihan mereka sudah wisuda mau kerja juga sangat sulit karena ijasanya belum ada. Apalagi ada yang mau ikut Tes PNS,” katanya.

Oleh karena itu, sejumlah mahasiswa tersebut meminta kepada pihak Kampus dalam waktu dekat ini ijazah itu harus diadakan.

“Jika tidak kami akan memproses di Kepolisian karena merasa selama ini telah di rugikan,” tegasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, wartawan cerminnusantara.co.id berusaha konfirmasi Rektor STAIA Labuha, Mahfud Kasuba melalui via seluler sebanyak 3x panggilan sedang menunggu atau nomor Handphone sedang sibuk. (Red/CN)

Pulangkan Masyarakat ke Kota Ternate, Ketua PMII: Pemda Halsel Belum Terapkan Aturan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Terkait dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang memulangkan masyarakat dari Halsel ke Kota Ternate itu membuat beberapa Organisasi Kemahasiswaan angkat bicara, salah satu Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Halmahera Selatan (PC. PMII Halsel) yang mendukung penuh soal Statement Ketua DPRD Kota Ternate, Muhjairin Bailusy.

Pasalnya, pasca berjalannya operasi Kapal dari Kota Ternate-Bacan. Ketua PMII Halsel, Muhlis Usman membeberkan bahwa masyarakat yang dipulangkan ke Kota Ternate itu telah membawa Surat Keterangan Sehat dari Dokter.

“Tentu ini merupakan hasil pemeriksaan kepada masyarakat yang akan berkangkat dari Kota Ternate-Bacan telah mengukuti prosedur perjalanan,” jelas Ketua PMII Halsel, Muhlis Usman. Jumat (19/6/2020).

Memang betul apa yang dikatakan Ketua DPRD Kota Ternate. Lanjut Muhlis, tindakan ini memang tidak punya nilai kemanusiaan.

“Dalam pembacaan kami juga, bahwa Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berserta Tim Gugus belum terapkan aturan yang ketika masyarakat datang ke Halsel dengan memakai surat jalan harus dipulangkan. Walaupun bukan berdasarkan KTP Halsel,” tegasnya. (Red/CN)

GMKI Bacan Tantang DPRD Halsel Tanggapi Statement Muhajirin Bailusy

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Terkait dengan pemulangan 14 Warga di Luar Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang didalamnya 2 warga Ternate yang dilakukan oleh Gugus Tugas Covid-19.

GMKI Cabang BACAN meminta DPRD Halsel angkat bicara dan menanggapi secara akal sehat soal Statement Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailusy terkait tidak menerima sikap Pemerintah Daerah Halmahera Selatan yang memulangkan warga ber-KTP Ternate.

Agar tidak terjadi kontradiksi yang berkepanjangan dan saling balas Pantun. Ketua GMKI Cabang Bacan, Jefrison Pureng mengingatkan bahwa DPRD itu sebagai Fungsi Kontrol.

“Supaya dapat memanggil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Halsel untuk diminta keterangannya atas kejadian Pemulangan2 orang warga Kota Ternate dan Secepatnya diselesaikan secara kelembagaan dengan pendekatan Hidup orang Basudara,” kata Ketua GMKI Cabang Bacan, Jefrison Pureng Jumat (19/6/2020).

Mengingat pekan depan. Lanjut Jefrison, Pureng, Halsel akan menetapkan New Normal sudah tentu aktivitas bagi masyarakat yang ber-KTP Halsel baik itu mahasiswa Pekerja yang lain-lainnya sudah tentu akan balik ke Kota Ternate dan beraktivitas.

“Hal-hal begini perlu kita jaga, sehingga tidak terkesan Covid-19 melumpukan Sosial kita,” harapnya. (Red/CN)

Anggaran Sisa BLT Tahap I Dimanfaatkan Pemdes Bahu Bangun Pagar

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Pemerintah Desa Bahu Kecamatan Mandioli Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) manfaatkan anggaran sisa dari Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I melakukan kegiatan fisik yakni bangun pagar di sepanjang jalan.

Kepada media cerminnusantara.co.id Kamis (18/6/2020) Kepala Desa, Badar Abbas mengaku bahwa di Desa Bahu saat ini lagi melaksanakan kegiatan fisik bangun pagar .

“Sudah beberapa hari ini, kami lagi buat pagar jalan di Desa Bahu,” ungkapnya.

Selain itu, Kades Badar Abbas mengatakan bahwa Pagar yang di bangun itu berasal dari dari Dana sisa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahap I.

“Anggaran pagar yang di bangun itu dari anggaran sisa BLT Tahap I sebesar Rp 100 Juta,” ungkapnya lagi.

Pagar Berukuran 325 meter dan Tinggi 150 cm

Sementara itu Bendahar Desa Bahu, Ifkar Buang mengungkapkan bahwa pagar yang sementara lagi di bangun berukuran 325 meter dan tinggi 150 cm. Ia juga menyampaikan kegiatan fisik tersebut sesuai adalah hasil dari Muswarah Desa (Musdes) Bahu.

“Alhamdulilah pagar yang bangun itu dengan panjang 325 meter dan tinggi 150 cm dan dalam waktu dekat ini target kami harus di selesaikan,” katanya.

Selain itu, Ifkar Buang yang juga Putera asal Kayoa Utara Desa Larombati itu juga mengaku bahwa Pemdes membangun pagar itu demi kepentingan masyarakat.

“Kami bangun pagar ini karena demi kepentingan masyarakat dan insya Allah juga untuk ke depan masih ada kegiatan fisik lainnya yang sesuai dengan hasil kesapakatan Musyawarah Desa nanti,” tutupnya. (Red/CN)

Aksi Berujung Bentrok, Gabungan Aliansi Mahasiswa Gane Barat Minta Kades Koititi di Copot

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Aliansi Mahasiswa Gane Barat bersana Masyarakat Desa Koititi melakukan unjuk rasa di depan Kantor Desa koititi Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Kamis (18/6/20) dini Hari Pukul 10.00 WIT.

Di ketahui, Aksi Gabungan mahasiswa Dari Desa Doro, Koititi dan Cango yang membentuk Aliansi Mahasiswa Gane barat itu di lengkapi satu Unit Pic Up, Soun sitem dan spanduk,

Aksi mahasiswa itu berujung ricuh, Pasalnya pemerintah Desa beserta Orang suruan Kepala Desa melakukan tindakan peremanisme dan memukul Salah satu mahasiswa Asal Doro yang melakukan Aksi, beruntung aksi premanisme cepat di cegah oleh aparat keamanan dari polsek Gane Barat dan Koramil Saketa.

Sebelumnya, mahasiswa dan masyarakat Desa koititi meminta kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membuat Petisi pencopotan Musli marasabessy sebagai kepala Desa Karna di nilai gagal, namun permintaan mahasiswa dan masyarakt tak pernah di respon.

Krdinator Lapangan Alvian Ali dalam orasinya yang dihimpun Wartawan Cerminnusantara.co.id menyampaikan bahwa ketika musli Marasabessy di lantik pada tahun 2017-2020 jarang berada di Desa selin jarang berada di Desa musli juga tidak Transparan dalam pengelolaan Dana Desa.

“Musli Marasabesi adalah kades Goib alias jarang berada di Desa, selain jago menghilang, musli juga pandai menggoibkan Dana Dana,” Kata Alvian dalam orasinya.

Lanjutnya, Musli yang dilantik pada tahun 2017 sampai saat ini tidak tranparan dalam pengelolaan Dana Desa, bahkan banyak pos anggaran pembinaan dan pemberdayaan yang tidak di realisasikan, bahkan saat ada pos anggaran yang direalisasikan pun tidak maksimal.

Mahasiswa Asal Desa Doro ini juga menyampaikan bahwa dalam kondisi negara yang melawan wabah Covid-19 ini semestinya peran pemerintah Desa Koititi dalam pencegahan lebih optimal bukan malah menambah beban dan membuat masyarakat lebih resah.

“Sebagai pemimpih, Musli seharusnya paham dan patuh terhadap peraturan, bukan seenaknya mengambil kebijakan yang merugikan rakyat. Anggaran tahap pertama 40% di tahun 2020 ini, semestinya ada langkah dan upaya untuk melakukan pencegahan covid dan Pembagian BLT sesuai aturan yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat maupun daerah,” teriaknya.

Ia juga menyampaikan bahwa aksi ini akan tetap berlanjut sampai di ibu Kota Babupaten Halsel dan karna Kepala Desa tak berada di Desa, Massa aksi kemudian melakukan Pemalangan Kantor Desa sebagai bentuk protes dan meminta Bupati Halmahera Selatan, Bahrain Kasuba untuk segera mencopot Musli Marasabessy sebagai Kepala Desa Koititi. (Hafik CN)