Datang Melalui Jalur Tikus, 15 Orang Dipulangkan Tim Satgas

HALSEL, CN – Mempertegas aturan yang berlaku pada wilayah Halmahera Selatan (Halsel) mengenai Pembatasan Sosial yang merujuk pada surat edaran yang dikeluarkan Bupati Halsel Hi. Bahrain Kasuba selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pada tanggal 14 Mei 2020 dengan Nomor : 360/47/SATGAS/V/2020.

Dalam hal ini, Satgas selaku garda terdepan penerapan kebijakan kembali melakukan tindakan tegas Dengan memulangkan sejumlah orang yang masuk ke wilayah Halsel secara diam-diam. Hal ini dilakukan sebagai upaya menekan angka penyebaran Covid-19 terutama OTG (Orang Tanpa Gejala) yang peningkatannya semakin beetambah.

Sesuai informasi yang berhasil dihimpun cerminnusantara.co.id 15 orang yang datang dengan tujuan menambang ini, diamankan oleh anggota Satgas saat tiba di Pelabuban Desa Kusubibi menggunakan Speed boat dari Ternate. Usai diamankan mereke kemudian dibawah ke Labuha untuk ditindaklanjuti kemudian dipulangkan.

Perlu diketahui, 15 orang yang dipulangkan merupakan masyarakat luar Halsel yaitu 12 orang dari Sofifi dan 3 dari Ternate. Setelah didata oleh Satgas Kabupaten mereka yang diamankan, dipulangkan oleh Tim Gugus Tugas pukul 11.00 WIT ke wilayah asal Kartu Indentitas yang dimiliki. (Red/CN)

Kades Songa Gelapkan Anggaran Tanggap Covid-19

HALSEL, CN – Kepala Desa (Kades) Songa Kecamatan Bacan Timur Tengah, Wilson diduga gelapkan Anggaran Tanggap Covid-19 yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sebesar Rp 50.000.000 Juta.

Dimana Anggaran Tanggap Covid-19 per Desa di Kabupaten Halsel itu sebesar Rp 50.000.000 Juta dengan rincian komunikasi informasi dan edukasi tentang Covid-19 di Desa sebesar Rp 4.000.000 Juta, Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp 7.000.000 Juta, Masker sebesar Rp 12.000.000 Juta,Cairan Antiseptic sebesar Rp 4.000.000 Juta,Alat Semprot Disinfektant dan APD sebesar Rp 3.000.000 Juta, Biaya penyemprotan petugas sebesar Rp 3.000.000 Juta, Tempat cuci tangan dan portable di tempat umum sebesar Rp 17.000.000 Juta sehingga total mencapai Rp 50.000.0000 Nuta.

Dari total anggaran yang lontarkan ke sebesar ini namun Kades Songa Wilson hanya menggunakan pembelian masker 1000 buah, Alat Semprot Disinfektant 3 buah serta 5 buah Cerigen untuk tempat cuci tangan sisanya itu raib alias hilang di telan bumi.

Kades Songa Wilson saat dikonfirmasi Minggu (31/5/2020) kemarin membenarkan bahwa anggaran untuk Tanggap Covid-19 itu tidak dipakai habis oleh Desa.

”Ia kami tidak pakai habis anggaran Rp 50 Juta itu dan sisanya kami alihkan ke BLT Desa,” Kata Wilson.

Perkataan kades Songa ini tidak masuk akal anggaran sisa tanggap Covid-19 dialihkan ke BLT padahal untuk BLT desa itu suda di anggarkan sebesar Rp 200 juta lebih dengan penerima manfaat BLT desa itu hanya 120 kepala keluarga (KK).

”Yang menerima BLT Desa 120 KK karena ada sebagian masyarakat suda menrima bantuan dari kementerian sehingga tidak dapat lagi BLT Desa,” tutur Wilson.(Red/CN)

Tim Gugus Tugas Kel. Jati Perumnas Berikan Bantuan Sembako Kepada Keluarga Pasien Covid-19

TERNATE, CN – Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan Jati Perumnas Kota Ternate memberikan bantuan paket sembako kepada keluarga pasien postif Covid 19 yang saat ini menjalani perawatan di RSUD Chasan Bosoeri, Minggu (31/5/2020).

Bantuan sembako yang di serahkan langsung oleh Lurah Jati Perumnas yang juga sebagai ketua Tim Gugus Tugas Penanganan Covid -19 kelurahan itu, di terima oleh dua kepala keluarga (KK) di lingkungan RT. 07 RW 04.

Ilham Tamima dari Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kelurahan Jati Perumnas yang ikut dalam penyerahan bantuan tersebut mengatakan, keluarga penerima paket bantuan adalah keluarga dari pasien yang di nyatakan positif dan sementara di rawat di RSUD Chasan Boesoeri, sedangkan paket bantuan yang di berikan tersebut terdiri dari beras 20 kg,1 dos Supermi, minyak kelapa 2 kg,2 kg gula pasir dan 1 kg ikan ngafi.

“ Pemberian bantuan ini adalah inisiatif dan langkah Tim gugus tugas kelurahan Jati Perumnas untuk membantu keluarga pasien yang sementara di rawat, kami berharap bantuan ini akan sedikit meringankan beban mereka,” kata ilham.

Selain memberikan bantuan, Tim Covid 19 Kelurahan Jati Perumnas yang di dampingi Babinsa dan Babin Kamtibmas itu, juga terlihat memberikan semangat kepada keluarga pasien agar tetap tegar menghadapi cobaan yang saat ini sedang mereka hadapi, sambil berharap pasien yang sedang di rawat secepatnya dapat pulih seperti sedia kala.

“kita berdoa semoga kesehatan pasien dapat pulih seperti sedia kala sehingga dapat berkumpul kembali bersama keluarga,” tandasnya.

Hadir dalam penyerahan paket bantuan tersebut, Lurah Jati Perumnas Mirna Tjapalulu, Babinsa Arif , Bhabinkamtibmas Fandri Ginting serta petugas medis. (Red/CN)

Mahasiswa Gelar Aksi Tolak Kedatangan Kades Pelita

HALSEL, CN – Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Ambatu Pelita (HIPMAP) gelar aksi unjukrasa menolak kedatangan Kepala Desa Pelita, Sabrun Usman sebagai yang Ketua Tim Relawan Satgas Covid-19 di Desa Pelita Mandioli Utara, aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Desa, Minggu (31/5/2020) yang di diduga Kades Pelita saat ia dari Kota Ternate ke Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Selain menolak kedatangan Kades Sabrun Usman, massa aksi juga Palang Kantor Desa Pelita.

Kades dinilai mementingkan kepentingan pribadi yang diduga bertemu dengan Pengusaha Kayu, padahal sudah ada edaran dari Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

“Satu hari yang lalu demi mementingkan kepentingan pribadi bertemu dengan pengusaha kayu, meskipun sudah ada edaran dari Pemda Kabupaten Halmahera Selatan terkait pembatasan sementara dengan menutup akses keluar masuk Pelabuhan penumpang. Namun hal ini, di langgar oleh Ketua Tim Satgas Covid-19 yang juga menjabat sebagai Kepala Desa itu,” ungkap Irham Ishak selalu Ketua HIPMAP.

Hal itu, membuat HIPMAP menilai Ketua Tim Relawan Satgas Covid-19 telah mengabaikan Kesehatan masyarakat Desa Pelita.

“Ini yang kita khawatirkan demi keselamatan kesehatan masyarakat Desa Pelita, secara tidak langsung sebagai Ketua Tim Relawan Satgas Covid-19 telah mengabaikan hal ini,” ujar Ketua HIPMAP.

Maka atas nama Mahasiswa, Irham Ishak, menegaskan bahwa sebagai perwakilan masyarakat Desa Pelita menolak keras kedatangan Ketua Tim Relawan Satgas Covid-19.

“Kami Atas nama Mahasiswa sebagai perwakilan masyarakat Desa menolak kedatangan Ketua Tim Relawan Satgas Covid-19 sekaligus Kepala Desa Pelita yang sementara ini di Karantina selama 14 hari di Kabupaten Halmahera Selatan,” tegasnya. (Red/CN)

Wabah Covid-19, Warga Resah Karena Kurangnya Pengawasan Pemda Halsel

HALSEL, CN – Wabah Pademi Covid-19 yang terus mengancam dunia, dan hususnya masyarakat di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) ternyata menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Warga Desa Soasangaji Kecamatan Obi Barat.

Pasalnya kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terhadap penumpang yang datang di Kecamatan Obi Barat.

Dari informasi yang dihimoun media cerminnusantara.co.id Sabtu, (30/5/2020) bahwa Warga Desa Soasangaji keluhkan Kapal dari Sulawesi Tenggara dan Ambon ke Pulau Obi tidak pernah ada pengawasan dari Pemkab Halsel

Pasalnya, pada Hari Sabtu (30/5) ada sekitar 47 orang dari ambon dan seram yang datang ke pelabuhan soasangaji sekitar jam 12 malam

Bukan hanya itu, kedatangan warga dari seram dan ambon ini tampa ada pemekriksaan dari Tim Satgas Covid-19 Halsel lemahnya pengawasan membuat warga dari luar bebas masuk di Wilayah Obi.

“Dan perlu di ketahui kedatangan warga dari luar Daerah ini, ada yang mau ke Kawasi dan ada yang ke Kusubibi,” Kata salah seorang warga yang enggan namanya di publish.

Warga yang merasa resah karena tidak adanya ketegas dari Pemerintah kabupaten Halmahera Selatan di wilayah Obi.

Hal ini menaruh respon dan warga meminta pemerintah Kabupaten Halsel agar lebih memperketat pengawasan di Pulau Obi.

“Terutama perketat Daerah Obi belakang soalnya banyak Kapal ilegal masuk,” ungkapnya.

Dari keterangan warga bahwa Kapal dari luar Daerah Maluku Utara yang masuk ke Obi, di perkirakan dalam satu minggu, ada sampai 3 atau 4 Kapal yang masuk.

“Bahkan ada warga yang datang di Obi tidak di lengkapi dengan kartu identitas (KTP) saat di periksa warga dan bahkan warga sudah meminta ketegasan ke Pemerintah Daerah namun sampai saat ini tidak di bijaki,” pungkasnya. (Red/CN)