HALSEL, CN – Jelang pelaksanaan Pilkades Kawasi 2019, Selasa (19/11/2019), jajaran Polsek Obi Polres Halsel berhasil amankan ratusan botol miras berbagai jenis. Kegiatan yang di Pimpin Langsung Kapolsek Obi IPDA Kris Tofel, S.Tr.K bertujuan untuk mengintensifkan operasi cipta kondisi, guna memastikan keamanan ketertiban di masyarakat
HALSEL, CN – Warga Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut) menggelar aksi Demonstrasi di depan Kantor Desa memprotes kepada Kepala Desa Dolik Iswadi Ishak terkait dengan Pengelolaan Dana Desa (DD) serta bakar Ban di depan Kantor Desa, Selasa (26/5/2020). Hal itu dibenarkan salah seorang Tokoh Pemuda Desa Dolik, Hasbi Jainal, bahkan ia mengungkapkan bahwa Kades Iswadi Ishak hingga sekarang belum melakukan pembagian BLT.
Kepada Wartawan cerminnusantara.co.id, Hasbi meminta Inspektorat Kabupaten Halsel mengaudit sejumlah kegiatan yang ada di Desa Dolik bersumber dari DD.
“Saya atas Nama Pemuda dan Masyarakat Desa Dolik meminta kepada Inspektorat Kabupaten Halsel agar mengaudit sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Desa,” pintanya.
Massa gelar Aksi di Depan Kantor Desa Dolik Serta Bakar Ban (Foto Redaksi Cermin Nusantara)
Selain itu, ia juga meminta kepada Bupati Halsel Bahrain Kasuba untuk mengevaluasi kinerja Kepala Desa yang selama ini dinilai tidak transparan kepada masyarakat.
“Selain Inspektorat Kabupaten Halsel mengaudit seluruh kegiatan di Desa Dolik yang bersumber dari Dana Desa, kami juga meminta kepada Pak Bupati Halsel Bahrian Kasuba untuk mengavaluasi kinerja Kepala Desa Dolik yang selama ini tidak transparan kepada masyarakat,” harapnya. (Red/CN)
HALSEL, CN – Puluhan Mahasiswa Desa Loleojaya Kecamatan Kasiruta Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) yang mengatasnamakan Gerakan Bersatu Membawa Perubahan (GBMP) menggelar aksi terkait dengan ketidak transparansinya Pengelolaan Dana Desa, serta penggusuran Jalan di Desa Loleojaya-Palamea, Senin (25/5/2020).
Koordinator Aksi, Wahyu, dalam orasinya menyampaikan, gerakan yang di buat ini adalah bagian dari bentuk pengawalan anggaran Dana Desa yang telah transformasikan pada tabel informasi, namun hal ini masih mejadi resah pada benak pikiran di masyarakat terkait beberapa informasi yang tercantum yang belum di realisasi.
“Persoalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), yang di berikan kepada masyarkat yang belum menerima Bantuan PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan ada 46 KK jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa di Loleojaya, maka kami menganggap Relawan dan Perangkat Desa saat melakukan pendataan terkesan pilih kasih, sehingga warga yang mestinya banyak menerima BLT akibat dampak Covid-19, tapi buktinya ada yang dapat dan ada yang tidak dapat BLT,” teriak saat menyampaikan aspirasinya.
Koordinator aksi itu mengatakan, Relawan dan Perangkat Desa tidak cermat melakukan pendataan tidak sesuai dengan mekanisme yang ada yang harus di jelaskan secara lengkap Permendes no 6 Tahun 2020 pada huruf (Q) angka (3) poin A dan B.
“Maka dari itu, kami mendesak kepada Kepala Desa Loleojaya, Fajri Ramli dan seluruh perangkat-Nya untuk segera melakukan pendataan ulang,” tegas Wahyu.
Selain itu, Wahyu juga menerangkan, penggusuran jalan penghubung dari Desa Loleojaya ke Desa Palamea yang dilaksanakan di Desa Loleojaya yang telah di selesaikan dengan baik. Namun masih saja menjadi satu keresahan pada korban dan pemilik, sebab terkait dengan penggusuran Jalan tersebut masih ada Lahan Desa Loleojaya yang belum di bayar dan ada yang telah di bayar namun ada pemilik Lahan yang tidak merasa puas dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa yakni Kepala Desa, Fajri Ramli dan disaat pembayaran kapada pemilik lahan itu mengaku tidak ada penjelasan dari Kades Fajri Ramli saat memberikan uang dalam rangka membayar kepada pemilik Lahan. Ia juga mengatakan terkait dengan anggaran pemuda dan anggaran Sekretariat Pelajar serta Mahasiswa di Kota Ternate.
“Kalau Kades Loleojaya tidak serius untuk menyelesaikan keluhan ini, maka kami dengan tegas bahwa Mahasiswa dan masyarakat akan terus melakukan aksi demo,” tegas lagi. (Red/CN)
HALSEL, CN – Terkait insiden Kades nyaris di Amuk massa di tengah Pademi Corona oleh warga Desa Koititi Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Pada hari Juma’at (20/5/2020) Sekitar pukul 21.30 malam dan berhasil di sterilkan Aparat Keamanan.
Pihak Keamanan Polsek Gane Barat dan Babinsa memediasi pertemuan warga dengan Kepala Desa, namun mengingat pademi Covid-19, Pertemuan tersebuat di wakilkan oleh Enam orang Tokoh masyarakat.
Sementara dalam pertemuaan itu turut serta Muspika Kecamatan yakni Camat Gane Barat Jamal Ishak, Kapolsek Gane Barat Ipda Mardan Abdurahman, Wakil Koramil Pelda Fahiruddin.
Pertemuan antara Keterwakilan warga dan Pemerintah Desa Koititi yakni Musli Marasabessy yang di dampingi oleh Sekertaris Desa Udin Hi Ibrahim.
Kepada Media Cerminnusantara.co.id Minggu (24/5/2020) Ali Ahad menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat sampai terjadi demo tengah malam merupakan satu aib besar dalam sejarah Pemerintahan Desa koititi. Sedangkan Hasil demo tenga malam berlanjut hering antara perwakilan masyarakat dan Kepala Desa yang di mediasi oleh Aparat Keamanan.
Dalam pertemuan itu, kata Ali bahwa Kepala Desa kemudian menjelaskan terjadi pencairan 30 % Tahap pertama di Tahun 2020 yang kemudian saya secara pribadi seakan-akan menaruh rasa heran kalau hal ini terjadi.
“Pasalnya, ada mosi tidak percayaan kami terhadap pemerintah daerah terutama BPMD yang memberikan rekomendasi pencairan,” ucap Ali.
Lanjut Ali, alasanya karena 2019 belum kunjung selesai pelaksanaan pekerjaan, Karna Biasanya pekerjaan infrastruktur selesai dulu baru pemerintah desa menaikan laporan pertanggung jawaban baru pencairan tahap berikutnya.
“Selain itu Musli menyatakan di depan kami dan di hadapan muspika kecamatan, Bahwa pelaksanaan pekerjaan 2019 belum selesai dan daerah sudah mencairkan Tahap 1 Anggaran 30 %, di tahun 2020,” jelas Ali.
Alasan itulah sehingga masyarakat beranggapan itu adalah penangana virus dan pembagian BLT untuk masyarakat sesuai Edaran presiden maupun Kepala Daerah.
Persiapan Mediasi Antara Pemdes Koititi dan Warga (Foto Redaksi Cermin Nusantara)
Ali juga menyampaikan, sampai saat ini, Dana untuk instruksi Presiden terkait dengan penanganan virus tidak bisa tersalurkan karena Kapala Desa beralasan sudah terlanjur belanja proyek seperti pembelian Katinting, Anakan Cengkeh dan Lampu Jalan karna Edaran Bupati dari balakang.
“Bagaimana sampe Daerah sadiki ini punya kebijakan yang membuat masyarakat jadi bingung. Bingun karena Daerah membiarkan pencairan Tahap I di Tahun 2020, sedangkan pelaksanaan pekerjaan di Tahun sebelumnya belum selesai,” sesalnya.
Ali Basrah mengungkapkan bahwa ada kebohongan apa yang tersimpan di sini sehingga keterangan simpangsiur Antara Penjelasan Kepala Desa dan regulasi yang ada, dan hal ini kami pertanyakan ke Daerah dan mudah-mudahan ada penjelasan yang pas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.
“Sementara dalam penjelasan Kades pada saat pertemuan itu, kami mau katakan Kepala Desa berbohong tapi dia jelakan di hadapan para Muspika yang saat itu hadir menjadi saksi,” ungkapnya.
Selain itu, penyampaian Kepala Desa tidak bisa di buktikan dengan data dan kami menganggap dia berbohong.
“Dan anehnya, kebohongan dia di dengar dan di benarkan oleh Camat Gane Barat,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Senin, (25/05/20) Bustamin Soleman menyampaikan bahwa mulai Tahun 2020, Pencairan DD tidak melalui Pemerintah Daerah namun langsung di tranfer Pemerintah Pusat ke rekening Desa.
Sedangkan pencairan di Tahap 1 Tahun 2020 sebesar 40 % dan untuk persyaratan pencairan hanya menggunakan APBDes dan peraturan Bupati tentang pembagian Dana Desa,” kata Bustamin.
Lanjutnya, Pemerintah Daera tidak tahan Dana Desa, Karena harus Dana Desa di pakai untuk Pencegahan Covid-19 dan Penyaluran Bantuan Lansung Tunai (BLT) kepada masyarakat sesuai kriteria.
Bustami menegaskan, BLT hukumnya wajib. Kalau tidak bayar BLT maka Dana Desa Tahap Berikutnya tidak di cairkan oleh Pemerintah Pusat.
“Sedangkan untuk plaksanaan pekerjaan yang belum selesai di Tahun 2019 nanti di audit Inspektorat,” tandas Bustamin. (HafikCN)
HALSEL, CN – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Fluk (HPMF) Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar aksi Demonstransi, meminta kepada pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Fluk agar mempercepat Musdes dan penetapan sebagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) segera di salurkan, sebab hingga saat ini belum adanya pembagian BLT dari Pemdes Fluk kepada masyarakat. Aksi tersebut berlangsung di depan Kantor Desa Fluk, Senin (25/5/2020).
Melului rilis yang terima Wartawan cerminnusantara.co.id, Ketua HPMF M. Afandi Asri menjelaskan, tidak ada kata yang pantas terucap terkecuali mengakui bahwa masyarakat adalah raja yang harus dilayani dengan baik. Namun itu rupanya tanggung jawab yang tidak mampu di penuhi oleh Pemerintah Desa yakni Arman Abubkar selaku Kepala Desa Fluk dan juga Suharidi Marsaoli Sebagai Ketua BPD serta ke tiga Anggota BPD lainnya, Jusmin Rahwarin, Talib Morasa dan Jufri Yampi.
“Mari sama-sama torang uraikan kebijakan Pemdes Fluk dalam upaya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai berdasarkan regulasi yang di salurkan oleh Kementrian Desa dan PDT lewat Permendes nomor 6 Tahun 2020 terkait dengan penyaluran BLT DD di Desa seluruh Indonesia yang mengharuskan masyarakat Desa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp 600. 000 per KK sejak di lakukannya pendataan oleh Pemerintah Desa,” kata M. Afandi.
Selain itu, M. Afandi Asri juga mengaku bahwa mereka kecewa atas kinerja fungsi dan tanggung jawab dari BPD Fluk sebagai penyambung aspirasi masyarkat Desa Fluk selama masa Jabatan berlangsung sampai saat ini.
“Seharusnya ngoni bisa berkaca atas kekecewaan masyarakat yang so beberapa hari kemarin melakukan dan mempertanyakan hak orang yang ngoni dalam hal ini BPD dan Pemerintah Desa dianggap bersekongkol kerja sehingga menunda-nunda dan tidak mendapatkan kejelasannya yang pasti,” jelas Ketua HPMF yang juga Aktivis PMII itu.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Hasril Hairil menegaskan bahwa mereka yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Fluk meminta dan menuntut secara tegas kepada Pemdes Fluk agar mempercepat Musdes serta penetapan sebagian BLT segera di salurkan.
“Mempercepat Musdes dan penetapan sebagian BLT dan segera salurkan BLT dan Transparansi Pemerintah Desa kepada BPD dan masyarakat Desa Fluk mengenai anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan ADD sesuai aturan Permendes nomor 6 2020 dan surat instruksi Desa PDT No 1 Tahun 2020 serta menuntut keras kepada Pemerintah Desa agar selalu berkantor kecuali di hari libur,” tegasnya. (Red/CN)
HALSEL, CN – Menjelang Lebaran Idulfitri 1441 H, Pemerintah Desa Jikotamo, Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Hari ini sabtu, 23/05/2020, melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Sembako di tengah Pandemi Covid-19, sebanyak 844 KK sesuai Data, Penerima BLT sebanyak 57 KK Per KK Rp. 600 ribuh per bulan dan Sembako berupa Beras 10 kg sebanyak 700 sak selama 3 bulan.
Sesuai UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah menjelaskan bahwa, ketika ada bencana diwajibkan untuk merubah APBDesa, menangani bencana dan dampaknya, terkait dampak Covid-19 ini, ada PERMENDES No. 6 Tahun 2020, serta PMK No 40 tahun 2010, inilah yang menjadi dasar acuan sebagai rujukan dalam penyaluran BLT Dana Desa.
Pembagian BLT dan Sembako sebagaimana aturan pemerintah pusat yang telah disepakati bersama mengeluarkan peraturan presiden tentang penanggulangan Covid-19. PP No. 21 Tahun 2020 tentang penanganan masalah tersebut, untuk itu pembagian BLT yang di fokuskan oleh pemerintah Desa Jikotamo yakni sebanyak 57 calon penerima bantuan tersebut, dan penyaluran sembako berupa beras 10 Kg sebanyak 700 sak, jadi penerima bantuan BLT dan Sembako Desa Jikotamo berjumlah 844 KK penerima bantuan.
Saat wartawan media cerminnusantara.co.id temui kepala desa Jikotamo Hamid Ode Umar, beliau menyampaikan “pembagian BLT kepada masyarakat desa Jikotamo itu sebanyak 57 KK, jadi per KK menerima BLT sebesar Rp. 600 ribuh , dan Sembako berupa beras 10 kg sebanyak 700 sak di tambahkan BLT jadi seluruh penerima bantuan yang ada di Desa Jikotamo baik itu berupa BLT maupun sembako sebanyak 844 KK” kata Hamid.(23/05/2020)
Sambung Hamid “dari 700 sak beras ini kemungkinan tidak cukup, nanti ada tambahan juga, kalau misalnya ada kekurangan, maka mau tak mau kami harus tambahkan untuk mencukupinya” tutur Hamid.
Lanjut Hamid untuk mencegah penyebaran wabah covid-19 ini, dan bertepatan besoknya akan di laksanakannya sholat idul Fitri maka masyrakat yang hendak melakukan sholat di masjid dan bersilahtirahmi ke kerabat dan keluarga agar selalu memakai masker sesuai anjuran pemerintah.(Zul/CN)
