Polres Halsel Kembali Salurkan Bansos ke Desa Swanakar dan Busua

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Polres Halsel secara bertahap menyalurkan bantuan ke warga di bumi Saruma yang terdampak langsung Covid-19 yang belum mendapat Bantuan Sosial (Bansos).

Penyaluran Bansos dilakukan sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol Idham Azis. Dimana jajaran Polres segera membagikan Bansos bagi warga terdampak Covid-19 dan yang belum terdata mendapatkan Bansos dari Pemerintah Daerah maupun Desa sebagai sasaran untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut.

Hari ini, Minggu (03/05/2020), mewakili Kapolres Halsel AKBP M. Faishal Aris, S.I.K., M.M., Kasat Binmas Polres Halsel AKP La Ode Arfan memberikan langsung Bantuan Sosial kepada Bhabinkamtibmas Desa Swanakar Kecamatan Botang Lomang dan Bhabinkamtibmas Desa Busua Kec. Kayoa Barat Kab. Halsel bertempat di depan mako Polres Halsel, sembako yang diserahkan ke Bhabinkamtibmas akan disalurkan kepada warga yang belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah maupun Desa.

Kapolres Halsel melalui Kasat Binmas mengatakan, pemberian bansos ini diberikan kepada warga yang sama sekali belum mendapat bantuan sosial dari Pemerintah di tengah pencegahan penyebaran Covid-19. Warga yang mendapatkan Bansos ini berdasarkan data dari para Bhabinkamtibmas yang telah berkoorinasi dengan Kepala Desa.

“Sesuai instruksi Bapak Kapolri, kami dari jajaran Polres dan Polsek diperintahkan untuk mendata warga masyarakat yang sama sekali belum menerima bantuan dari pemerintah. Selanjutnya kita verifikasi berdasarkan data dari para Bhabinkamtibmas,” kata AKP La Ode Arfan.

Menurut Kasat Binmas, Hari ini Polres Halsel kembali menyalurkan sebanyak 101 karung beras ukuran 5 kg yang di bagi ke Desa Busua sebanyak 51 karung beras dan 50 karung beras untuk Desa Swanakar kemudian langsung diangkut menggunanakan Longboat ke Desa masing-masing. Penyaluran sembako ini masih berkelanjutan dan diberikan kepada warga yang belum mendapatkan Bantuan Sosial dari Pemerintah maupun Desa.

Lanjut AKP La Ode, dengan harapan bantuan sembako ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19 dan benar-benar disalurkan kepada orang yang berhak melalui Bhabinkamtibmas.

“Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang berada di Desa yang jangkauannya menggunakan transportasi laut,” pungkasnya. (Red/CN)

Jembatan Ake Buton Tahap II Belum Terlaksana, Muspika Obi Kembali Lakukan Perbaikan Jembatan Darurat

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Jembatan darurat Ake Buton kini telah rapuh pada bantalan kayu penyangga, Muspika Obi kembali merehabilitasi, akibat terlalu lama menunggu pembangunan Tahap II dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).

Pasalnya, Pemprov telah melakukan proses tenderan pembangunan Jembatan Ake Buton Tahap II, namun sampai saat ini pembangunan tak kunjung datang. Hal ini, membuat  masyarakat Obi mulai keluhkan pembangunan tersebut.

Sementara proses tenderan Jembatan Ake Buton tahap II ini berdasarkan Nomor Kode RUP : 24347849, Nama Paket : Pembangunan Jembatan Ake Buton Ruas Jalan Laiwui – Jikotamo – Anggai ( Rangka Baja ) Tahap II, TA : APBD Provinsi Maluku Utara, Tahun 2020, Proses Tender : 03 Febuari 2020, Nilai Pagu : Rp 6.459.500.000,00, Pemenang Tender : CV. ADYAH KARYA.

Namun pelaksanaan pembangunan sampai saat ini belum juga terlihat, padahal sebelumnya telah di lakukan peninjauan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara Cq. PPK dan Bidang Cipta Karya.

Melihat kondisi ini, Pemerintah Kecamatan Obi mengambil langkah untuk merehabilitas jembatan darurat, sebeb Jembatan tersebut tidak layak untuk dilintasi oleh warga, sehingga di perbaiki kembali.

Merehabilitas Jembatan Darurat Ake Buton ini patut di apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan karena telah mengambil langkah untuk sebuah kebijakan dalam mebijaki terlaksana rehabilitas Jembatan Darurat tersebut.

Anggaran yang didapat oleh Pemerintah Kecamatan, dalam hal melakukan rehabilitas Jembatan Darurat ini, melalui Musyawarah antara Muspika Obi dan pengusaha yang ada di Kecamatan Obi dengan menelan anggaran kurang lebih 60 Juta Rupiah.

Kepala wilayah Kecamatan Obi  kepada wartawan cerminnuaantara.co.id, minggu (3/5/2020) Abu Karim La Tara, SIP, mengaku telah melakukan koordinasi dengan pengusaha yang di wilayah Kecamatan Obi dan mereka bersedia  memberikan bantuan berupa sumbangan.

“kami telah  berkoordinasi dengan para pengusaha yang ada di wilayah Kecamatan Obi, mereka bersedia memberikan sedikit sumbangan, jadi saya secara pribadi merasa bersyukur karena dengan adanya uluran tangan dari para pengusaha-pengusaha sehingga terlaksana pembangunan ini,” ungkapnya.

Ia berharap, semoga pembangunan Jembatan tersebut secepatnya di selesaikan.

“Saya berharap pembangunan Jembatan ini secepatnya dapat di selesaikan dalam waktu yang singkat agar lalu lintas penghubung Desa Buton dan Desa Jikotamo dapat kembali pulih dan aktifitas masyarakat di Kecamatan Obi dapat berjalan dengan lancar seperti hari-hari biasanya,” harapnya.

Selain itu, Masyarakat Obi berharap kepada Pemprov agar secepatnya melaksanakan pembangunan Jembatan Ake Buton Tahap II, sebab Jembatan tersebut adalah sentral penghubung antara Desa Buton dan Desa Jikotamo yang juga merupakan Jembatan Jantung Kota sebagai penggerak roda perekonomian Kecamatan Obi. (Red/CN)

Satgas Desa Ngute-Ngute Gelar Rapat, Kades: Mari Sama-Sama Cegah Dan Memutus Mata Rantai Covid-19

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Tepat pada malam Jumat, Satgas Covid-19 Desa Ngute-Ngute Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara (Malut) gelar rapat untuk menetapkan beberapa point penting yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah agar menjadi pegangan serta di berlakukan.

Kemudian esok harinya, pada Jumat (1/5/2020) di umumkan langsung di Mesjid, diantaranya:

  1. Wajib cuci tangan ketika keluar rumah.
  2. Wajib mnggunakn masker. Masker dan tempet cuci tangan sudah di sediakan dan di bagi pada 3 minggu lalu tanggal di ingatkan kmbali.
  3. Masyarakat di larang keluar meniggalkn Desa Ngute-Ngute menuju Desa tetangga seputaran Kayoa kecuali pedagang yang belanja sembako.
  4. Untuk satu minggu ke depan Ngute-Ngute belum menerima warga Desa lain yang berkunjung ke Desa Ngute-Ngute.
  5. Desa Ngute-Ngute tidak menerima wargamya dan siapa saja yang pulang kampung atau mudik.
  6. Jika ada yang datang ke Desa Ngute-Ngute dangan alasan mudik atau apa saja maka siap di karantina.
  7. Untuk BLT insya Allah hari senin akan di adkan penyaluran, jadi sementara masih pandetaan dan falidasi.

Kades Muin menyampaikan, kepada semua pihak agar sama-sama menyadari kondisi ini, sehingga tetap mengikuti anjuran dan arahan dari Pemerintah sekaligus protap kesehatan, sehingga mampu memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kepada seluruh masyarakat Desa Ngute-Ngute yang sementara berada di luar di mana saja anda berada mohon pengertian baik untuk sementara waktu mohon menahan diri untuk jangan dulu mudik atau pulang kampung,” imbuhnya.

Selain itu ia mengaku bahwa kemarin pasca d umumkan, ada 2 orang yang datang dari Ternate dan langsung di karantina di Kantor Desa.

“Mari sama-sama untuk cegah dan memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19. Dan Terima kasih kepada masyarakat selaku Pemerinta Desa yang bertugas sebagai Satgas Covid -19 Desa Ngute-Ngute dan petugas kesehatan kader Pasyandu terutama ibu bidan, Sukmawati semoga lelah dan usaha kalian menjadi ibdah dan semoga usaha ini menjadi jalan untuk mencegah wabah ini,” tutupnya (Red/CN)

Belum Terima Bantuan Covid-19, Kades Bajo Kecamatan Kayoa Induk Didesak Warga Segera Realisasi

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Masyarakat Desa Bajo Kecamatan Kayoa induk Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) mendesak kepada kepala Desa (Kades) Bajo H. Ade Yusuf, agar segera merealisasikan hak-hak masyarakat Desa Bajo.

Pasalnya, hingga saat ini masyarakat Desa Bajo belum menerima bantuan sembako, yang bersumber dari Dana Desa (DD) yang di pangkas sebesar 50% untuk di distribusikan kepada masyarakat itu.

Hal ini di sampaikan salah seorang warga Bajo berinisial RM. Ia mengatakan, pihak masyarakat dan juga mahasiswa pada Sabtu, (2/5/2020) di nihari telah mempertanyakan bantuan tersebut.

“Ironisnya, alasan yang di berikan Kades bahwa anggaran tersebut telah di gunakan untuk pembuatan pagar tembok,” ungkap RM.

Tidak hanya itu, terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari bantuan Pemerintah berjenis pemberian uang tunai, sesuai dengan peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 tahun 2020, tidak tersalurkan sama sekali.

Hingga berita ini dipublish, Kepala Desa Bajo H. Ade Yusuf telah di hubungi media ini, namun nomor handphone selalu berada di luar jangkauan. (Ridal CN)

Kades Gita Raja Dinilai Tidak Serius Tangani Penyebaran Covid-19

Berita Daerah Biro Tidore|oleh

TIDORE, CN – Virus Corona atau Covid-19 adalah sebuah wabah yang telah melanda Indonesia saat ini, bahkan di Maluku Utara sendiri sudah terkonfirmasi kurang lebih 41 orang yang positif Covid-19, ini merupakan problem serius yang harus ditangani oleh setiap unit Pemerintahan yang ada di indonesia, baik Pemerintah Pusat maupun sampai pada Pemerintah Desa, dalam penanganan ini Pemerintah Desa juga diwajibkan untuk responsif dalam menangani masalah Covid-19.

Sebagai Dewan Pembina di Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Gita (FPPMG) Risfan Hasan mengatakan, dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, membuat Pemerintah mengambil beberapa kebijakan lewat APBN, semisalnya listrik gratis untuk daya sebesar 450 watt dan diskon 50 persen untuk 900 watt, serta Bantuan Lansung Tunai (BLT) Desa sesuai dengan ketetapan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

“Tentu ini akan melahirkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran, namun nyatanya di lapangan banyak skali fakta yang membuktikan bahwa BLT yang termaktub dalam Permendes No. 6 Tahun 2020 tidak tersalurkan kepada Masyarakat yang benar benar layak untuk mendapatkan hak tersebut, ini yang menjadi satu kendala” ungkap Ifan kepada media ini, sabtu (2/5/2020).

Dirinya menyebut, Pemerintah di Desa Gitaraja sampai saat ini tidak responsif dalam menangani masalah Covid-19, pembentukan satgas percepatan penanganan Covid-19 juga tanpa melibatkan masyarakat dan organisasi pemuda di Desa. Bahkan, lanjut dia, BPD sendiri pun mengkonfirmasi bahwa pembentukan satuan gugus tugas percepatan penanganan covid-19 itu belum dilakukan sedangkan yang terjadi dilapangan ada konfirmasi dari pemerintah Desa lewat Bendahara Desa bahwa Satuan Tugas percepatan penanganan Covid-19 itu telah dibentuk bahkan posko Covid-19 juga sudah ada didepan kantor Desa Gitaraja.

“Beberapa hari terakhir, ada sebagian masyarakat dan juga gabungan dari teman-teman Mahasiswa yang ingin melakukan pertemuan dengan pemerintah Desa untuk membahas perihal terkait dengan beberapa kebijakan yang seharusnya ditindak lanjuti oleh pemerintah Desa namun Kepala Desa mengkonfirmasi bahwa ia masih dalam keadaan sibuk dan tidak mau untuk di ganggu dan belum bisa untuk melayani saat ini,” imbuhnya.

Menurutnya, Ini menjadi suatu fragmentatif atau pengunduran dalam pengelolaan Pemerintahan Desa, karena asas transparansi, akuntabilitas itu tidak menjadi prinsip dasar dalam pengelolaan Pemerintahan Desa.

Disamping itu, dirinya juga mengakui ada beberapa masalah yang kemudian terjadi di Wilayah Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, bahwa hampir setiap Desa sudah menyediakan tempat cuci tangan, di lengkapi dengan Hand sanitizer dan masker, sedangkan di Desa Gita raja semua itu tidak dilaksanakan oleh pemerintah Desa.

“Ketika Masyarakat mencoba untuk bertemu dengan kepala Desa untuk menanyakan terkait dengan sejauh mana kebijakan Pemerintah Desa terhadap penenganan corona virus ini, ada konfirmasi dari kepala Desa bahwa belum bisa melayani siapa pun, bahkan untuk BLT saja baru dilakukan pendataan pada bulan april 2020, padahal kalau sesuai dengan surat pemberitahuan Menteri Desa untuk wilayah timur yang meliputi Maluku, Maluku Utara Papua, dan Papua Barat, itu tahapan pendataan pada 15 sampai 16 april, dan sampai pada 20 april itu semua masyarakat sudah mendapatkan Hak yang sesuai dengan ketentuan Permendes No. 6 Tahun 2020, yakni BLT itu sendiri,” akunya.

Lanjut dia, Masyarakat juga harus difasilitasi tempat cuci tangan yang dilengkapi Hand sanitizer dan masker sejak dini, agar masyarakat mampu mengantisipasi ketika kedatangan warga diluar Desa Gita Raja.

“Kami dari Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Gita meminta kepada Kades agar memperjelas kinerja Satgas covid-19 Desa Gitaraja. Mempertanyakan kinerja Satgas Desa Gitaraja. Berikan masker kepada Masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Skaligus kami mempertanyakan dimana angaran BLT per bulan april untuk masyarakat Desa Gitaraja,” pintanya. (Ridal CN)