320 Putra Sula-Taliabu Siap Mengikuti Seleksi Secata PK TNI AD Gel. I Ta. 2020

Berita Daerah Biro Sula, Daerah|oleh

SULA –CN – Pada (17/03/2020), Sejumlah 320 putra daerah asal Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten P. Taliabu siap bersaing dalam penerimaan Secata PK TNI AD Gel. I T.A. 2020 tingkat Sub Panda Korem 152/Babullah.

Berdasarkan catatan panitia terdapat 320 Peserta asal Kabupaten Kep. Sula dan Kabupaten P. Taliabu yang telah terdaftar pada panitia sub Panda Korem 152/Babullah dan 137 diantaranya mendaftar di Kodim 1510/Sanana.

Guna mengikuti proses seleksi yang akan dipusatkan di Kota Ternate para peserta yang mendaftar di Kodim 1510/Sanana diberangkatkan secara terkoordinir dengan menggunakan KM. Aksar Saputra 09 bertolak dari Pelabuhan Sanana menuju ke Kota Ternate didampingi oleh Bati Pers Kodim 1510/Sanana Sertu Aspandi.

Sebelum diberangkatkan, para peserta diambil apel oleh Pasipers Kodim 1510/Sanana Kapten Inf Abdul Malik Fudji yang menyampaikan agar setiap Casis agar selama mengikuti seleksi agar menjaga faktor keamanan jaga kesehatan dan kebugaran tubuh agar saat proses seleksi dapat berjalan secara maksimal dan dapat lulus dan mengikuti pendidikan menjadi Prajurit TNI AD.

Sementara itu ditempat terpisah, Dandim 1510/Sanana Letkol Inf Karona Susilo, S.Ip menyampaikan bahwa jumlah total 320 Peserta dari Sula dan Talibau 137 diantaranya mendaftar di Kodim 1510/Sanana dan sore ini kita berangkatkan 87 Casis karena sebagian diantaranya telah mendahului menuju ke Kota Ternate. (Penrem 152) (Red/CN)

12 Pimpinan OPD Malut Resmi Dilantik Gubernur

Berita Daerah Biro Halut, Daerah|oleh

TERNATE, CN – Gubernur Maluku Utara (Malut) KH. Abdul Gani Kasuba Lc, Senin (16/3) melantik 12 (dua belas) pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemrov Malut.

Pelantikan yang berlangsung di kediaman Ternate (eks Crisant Hotel) itu berdasar pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor: 821.2.22/KEP/JPTP/34/2020 tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan provinisi Maluku Utara.

Pejabat yang dilantik Gubernur itu adalah:

1). Hj. Musrifah Alhadar (jabatan lama Kabid Perlindungan hak peremuan dan perlindungan anak – jabatan baru sebagai Kadis PPPA),

2). Armin Zakaria (jabatan lama Sekretaris Perhubungan – jabatan baru Kadis Perhubungan),

3). Imam Makhdy Hassan (jabatan lama Kadis Kominfo – jabatan baru Kadis Pendidikan dan Kebudayaan)

4). M. Rizal Ismail (Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Pulau Morotai – jabatan baru Kadis Pertanian)

5). Ansar Daaly (jabatan lama Kabid pembinaan dan pengawasan kearsipan Dinas Kearsipan – jabatan baru Kadis Kepemudaan dan Olahraga)

6). Wa Jahria (jabatan lama Sekretaris Dinas PU dan Penataan ruang – jabatan baru Kadis Koperasi dan UKM)

7). Yunus Badar (jabatan lama pelaksana pada Dinas PU dan Penataan ruang – jabatan baru Kepala Pelaksana BPBD)

8). M. Ali Fataruba (jabatan lama Kabag Bina administrasi kewilayahan pada Biro
Pemerintahan dan Otda – jabatan baru Karo Pemerintahan dan Otda)

9). Dihir Bajo (jabatan lama Kabag Kesejahteraan Sosial pada Biro Kesra – jabatan baru Karo Kesra)

10). Faisal Rumbia (jabatan lama Kabag Dokumentasi dan bantuan hukum pada Biro Hukum – jabatan baru Karo Hukum)

11). Jamalidun Wua (jabatan lama Kabag perlengkapan pada Biro Umum – jabatan baru Karo Umum)

12). Salmin Janidi (jabatan lama Asisten administrasi umum – jabatan baru Kaban Perencanaan Pembangunan daerah)

Selanjutnya Gubernur dalam arahan mengatakan bahwa, pelantikan yang dilakukan ini benar-benar dari hasil asesment (penilaian) yang objektif.

“Saya tegaskan, pelantikan ini adalah hasil asesment. Bukan kemauan saya, ataupun interfensi dari keluarga,” kata Gubernur. Gubernur melanjutkan, ada orang yang saya senang, tapi tidak lulus dari asesment, mau dibuat apa lagi kalau hasilnya seperti itu.

Olehnya itu Gubernur menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD agar tetap fokus kerja. “Kerja dengan jujur, disiplin dan selalu berikhtiar demi kemajuan Malut, dan selalu berpedoman pada visi misi Gubernur dan Wagub,” ungkapnya.

Selain itu Gubernur juga meminta kepada pimpinan OPD agar selalu membangun hubungan baik antar atasan dan bawahan serta seluruh stacholders. (Hms) (Andre CN)

MKGR Malut Desak DPP Golkar Kembalikan DPD Yang di PLT Kan Pada Konstitusi Partai

Berita Daerah Biro Halut, Daerah|oleh

TERNATE, CN – Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Organisasi Masyarakat (Ormas) Partai Golkar Maluku Utara, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar mengembalikan beberapa Dewan pimpinan Daerah (DPD) Golkar Malut yang di Plt kan pada konstitusi organisasi.

Sebab, hal itu di nilai melanggar konstitusi, jika DPD yang di Plt kan di rangkul memberikan hak suara pada Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Maluku Utara. Senin, (16/3/2020).

Hasim Abdul Karim, anggota MKGR Partai Golkar Malut kepada wartawan mengatakan, kebijakan yang di ambil DPD I Golkar Malut, merupakan kebijakan semenah-menah, tanpa berdasarkan konstitusi organisasi. dengan memasukan beberapa DPD yang di Plt kan untuk memberikan suara pada Musda DPD I partai Golkar Malut. Padahal Plt hanya memiliki tugas khusus untuk melaksanakan Musda, tidak memiliki kebijakan strategis terutama memberikan suara pada Musda.

“Bahkan tindakan semenah-menah juga di pertontonkan DPD I Golkar Malut, terhadap tindakan pemecatan pada beberapa DPD pada tingkat Kabupaten Kota seperti, Kabupaten Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan. Harusnya tindakan pemecatan di lakukan berdasarkan mekanisme dan pelanggaran, dalam hal ini seseorang yang di berhentikan itu harus memenuhi syarat materil. Bahwa orang tersebut benar-benar melakukan pelanggaran, yakni pelanggaran yang tidak dapat di tolerir oleh konstitusi seperti pelanggaran asusilah, berhalangan total, meninggal, berpindah partai politik, atau mengundurkan diri. Malah kebijakan yang di ambil atas tindakan pemecatan tidak berdasarkan konstitusi. Padahal mekanisme formilnya harus jalan, dan instansi pengambilan keputusan juga harus jalan,” ungkap Hasim.

Lebih jauh lagi Hasim menjelaskan, kasus seperti ini dapat di lakukan Plt, namun Plt hanya memiliki tugas khusus melaksanakan Musda, tidak memiliki kebijakan strategis apalagi memberikan suarah pada Musda.

“Keliru kalau Plt memberikan suara pada Musda ini yang di tuntut oleh beberapa DPD,” Tegasnya

Untuk mempertahankan partai ini agar tetap berjalan pada konstitusi, kita meminta dan mendesak DPP Partai Golkar agar segerah mengembalikan beberapa DPD yang di Plt kan pada konstitusi Partai. (Andre CN)

Senin Besok, Gubernur Malut Bakal Lantik II Pejabat

Berita Daerah Biro Sofifi|oleh

SOFIFI, CN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) tengah mempersiapkan pelantikan sejumlah pejabat Provinsi Malut yang rencananya, pelantikan akan dilaksanakan pada Senin besok (16/3/2020).

Perencanaan pelantikan tersebut. 11 Pejabat yang bakal dilantik oleh Gubernur Provinsi Malut Abdul Ghani Kasuba, diantaranya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan PA Hj. Musrifah Alhadar, S. Pi.
Kepala Dinas Perhubungan, Drs. Armin Zakaria.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. Imam Makhdy Hassan. Kepala Dinas Pertanian, Muhammad Rizal, SP, M. Si.
Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Drs. Ansar Daaly, M. Si.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Wa Zahria, STP.
Kepala Pelaksana BPBD, Yunus Bada, ST.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otda, Drs. M. Ali Fataruba.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Dihir Bajo, SH.
Kepala Biro Hukum, Faisal Rumbia, SH, MH.
Kepala Biro Umum, Jamaludin Wua, SE. (Red CN)

Jalan Rusak dan Belum di Aspal, Kades Balisosa Barumadoe Minta Perhatian Pemprov Malut

Berita Daerah Biro Sofifi|oleh

SOFIFI, CN – Kepala Desa (Kades) Balisosa Barumadoe (Balbar) Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan (Tikep) Provinsi Maluku Utara (Malut). Amir Abdullah S.pd meminta perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, terutama instansi Terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Malut. Terkait kondisi jalan Raya di Desa Balisosa Barumadoe yang kini mengalami kerusakan, belum ada pengaspalan dan juga belum di sertu pada beberapa titik. Minggu, (15/3/2020).

Pasalnya, sudah berulang-ulang kali di lakukannya permohonan kepada Gubernur Malut, Terkait kondisi jalan tersebut, lantas hingga sejauh ini Pemrov Malut terkesan diam dan tidak mengakomodir.

“Padahal kita sudah kasih masuk permohonan profosal berulang-ulang kali ke Gubernur. Beberapa hari lalu kita sudah ketemu dengan Kadis PUPR Malut Satrani Abusama, Kata Santrani nanti kita ingatkan lagi,” Ungkap Amir.

Ia mengatakan, Desa Balbar merupakan salah satu di antara Desa yang berada di Kecamatan Oba Utara, dengan luas wilayah kurang lebih 262.021 Hektar. Desa Balbar memiliki dua Dusun yakni, Dusun Balisosa dan Dusun Barumadoe. terdiri dari berbagai suku dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 404 dan jumlah penduduk 2036 Jiwa 1017 penduduk laki serta 1014 penduduk perempuan.

Lebih jauh lagi, ia menjelaskan, Desa Balbar memiliki potensi wisata pantai, sehingga penataan lingkungan, pemukiman, dengan program pengembangan pembangunan saranah jalan sangatlah penting.

“Di karenakan jalan yang belum di Aspal dan belum di sertu, sering membahayakan bagi pengendara kendaraan. dan sangat berdebuh pada musim kemarau serta becek pada musim hujan,” Tutupnya (Andre CN)