Cermin Nusantara

Mataram, CN – Ditemui media di sela-sela agenda Latihan Khusus Kohati (LKK) Cabang mataram, Repil Ansen selaku Direktur Eksekutif Bakornas LKMI PB HMI yang hadir sebagai salah satu pemateri mempertanyakan komitmen pemerintah dalam upaya menghadapi kebakaran lahan dan kabut asap di riau dan kalimantan yang semakin menyiksa masyarakat dan meluas ke negara tetangga.

“presiden kan dalam beberapa kesempatan berjanji bahwa tidak ada lagi kebakaran lahan dan kabut asap, termasuk pada saat debat kandidat presiden yang lalu. nah, buktikanlah janji itu” Ujar nya, jumat (13/09/2019).

Dilansir dari berbagai sumber, Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di enam daerah di Riau pada, Kamis (12/9/2019) pukul 15.00 WIB memasuki level Berbahaya.

Sementara Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup Kamis, (12/9/2019) khusus di Kecamatan Sukadana juga masuk dalam kategori bahaya.

“Seperti yang diketahui, Asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan berdampak langsung pada kesehatan, khususnya gangguan saluran pernapasan. Asap mengandung sejumlah gas dan partikel kimia yang menggangu pernapasan seperti seperti sulfur dioksida (SO2), karbon monoksida (CO), formaldehid, akrelein, benzen, nitrogen oksida (NOx) dan ozon (O3). Material tersebut memicu dampak buruk yang nyata pada manula, bayi dan pengidap penyakit paru” jelas sarjana kesehatan masyarakat ini.

Repil menambahkan, “pemerintah berkewajiban melindungi warga negara dari kebakaran lahan dan kabut asap, jangan sampai kejadian seperti ini kita anggap biasa dan kita abai dengan kesehatan warga negara”. (Red)

LABUH, Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PC GMKI) Bacan menggelar pertemuan dengan para senioritasnya yang digelar Sekretariat GMKI Desa Wayamuga Lama, Kamis, (12/9/19).

Ketua GMKI Cabang Bacan, Jeffri Son Pureng mengatakan pertemuan
yang turut dihadiri Koordinator wilayah XV, Jeplin G Maitimu beserta beberapa senior members ini untuk konsolidasi seluruh senior yang berdomisili di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), sekaligus menjalin tali persatuan serta mengawal agenda-agenda GMKI.

Terlebih pertemuan ini khususnya untuk kekompakan senior agar berkomitmen dan saling bersilahturahmi tanpa ada sebuah perbedaan yang membatasi nilai nilai dari pengabdian, sebagai bentuk dari keseragaman senior serta dari latar belakang profesi.

“Saya meminta lewat konsolidasi perkumpulan ini agar semua senior mampu menopang agenda-agenda GMKI Bacan guna lebih memberi spirit, serta motivasi kepada seluruh kader dalam bercermin dengan kecapaian senior-senior dalam pergerakannya, “tuturnya.

Sementara itu, Koordinator wilayah XV, Jeplin G Maitumi mengatakan kalau pertemuan ini hanyalah bermaksud untuk melakukan konsolidasi pembentukan perkumpulan GMKI yang ada di wilayah XV Maluku Utara (Malut).

Masih kata Jeplin, dalam forum konsolidasi pembentukan perkumpulan ini untuk mengetahui bagaimana cara mengangkat salah satu senior sebagai koordinasi pembentukan PC Perkumpulan Senior yakni Edi Karama untuk mendefinitifkannya.

“Yang lebih menarik percakapan senior -senior, bahwa lewat perkumpulan senior dengan bersikeras supaya mau mengambil bagian dalam lobi lobi selaku koordinasi perkumpulan senior Malut, “tutupnya. (red)

Kapala Desa Lalubi, (Gerson Pangemanan)

HALSEL, CN : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan terkesan melindungi dan memelihara sejumlah Kepala Desa yang bermasalah dalam penggunaan anggaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasalnya, atas desakan masyarakat, BPD melaporkan Kades Lalubi, Gerson Pangemanan kepada DPMD dan Inspektorat Halsel sejak tahun 2017 – 2019. Laporan itu terkait kinerja Kades Desa Lalubi dalam pengelolaan anggaran mulai dari non fisik maupun fisik yang tidak sesuai harapan warga Lalubi.

“BPD melaporkan pertama kepada Camat, DPMD, dan Ispektorat dari tahun 2017, kemudian pihak Ispektorat turun melakukan pemeriksaan DD 2017.
Kemudian penggunaan DD 2018, BPD menganggap ada dugaan penyimpangan lagi, maka dilaporkan lagi dengan laporan yang sama melalui Camat sampai Kabupaten.Tapi pemerintah Kabupaten tidak ada ittilad baik,” ungkap Sekretaris BPD Lalubi, Amos Hulahi ketika menghubungi cerminnusantara.co via telepon, Kamis (12/09/2019).

Amos Hulahi mengatakan, kehadiran Inspektorat saat melakukan pemeriksaan DD 2018, BPD telah membuat laporan untuk membuktikan anggaran 2018 yang masih di tangan kades sebagaimana dalam rekapan BPD yang diberikan kepada Camat dan Inspektorat dengan jumlah 287 juta. Namun demikian tetap saja tidak memberikan titik terang juga.

“Kan sudah jelas saat itu, termasuk gaji staf desa yang belum di bayar kades bulan Mei dan Juni 2019 senilai Rp. 27 juta. Terahir kemarin tanggal 11 September 2019 Camat Gane Timur Amin muhid, memanggil Kades untuk diperiksa. Dan hari ini Camat suda ke Labuha untuk melaporkan kasus Kades kepada DPMD lagi,” kesalnya.

Menurutnya, melalui Badan Permusyawatan Desa atau BPD desa Lalubi Kecamatan Gane Timur, masyarakat merasa kepemimpinan Bupati Halsel, Bahrain Kasuba tidak memiliki dampak baik terhadap masyarakat yang berada di daratan Gane. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus kepala desa yang sejauh ini masih berkeliaran tampa ada proses hukum yang pasti.

“Warga dan BPD Lalubi merasa sangat kecewa kepada pemerintah Kabupaten yang dipimpin Bahrain Kasuba. Sebab LPJ Kades Lalubi diduga dipalsukan dan bertentangan dengan fakta tapi disetujui, sementara laporan BPD sesuai bukti dan fakta dilapangan namun didiamkan, ada apa di balik ini semua,” ujarnya.

“Warga Lalubi telah mendesak kepada BPD jika laporan BPD tidak ditanggapi Bupati maka kantor desa akan dipalang yang kedua kalinya,” sambung Amos.

Lanjutnya, BPD meminta kepada dinas terkait secepatnya untuk mengaudit Kades Lalubi dan meminta DD 2019 tidak lagi di cairkan oleh kades Gerson Pangemanan karena hasil musawarah desa tanggal 19 Agustus memutuskan agar anggaran 2019 dicairkan oleh Noldi Korompis, selaku kaur Pemerintahan.

“BPD menunggu jka didiamkan laporanya maka BPD akan melaporkan kepada Polda Malut sebab warga suda mengancam kepada BPD dengan berbagai kecurigaan bahwa BPD berdiam diri dan ikut terlibat,” tuturnya

Dia menambahkan, “Kades menghabiskan DD dengan urusn yang tidak sesuai amanat Penyelenggara negara. BPD harapkan jika laporan BPD dianggaap bohong, maka mohon pemerintah daerah datang didesa Lalubi agar menanyakan kepada warga dan membuat rapat agar mendengarkan warga punya penyampaian,” tutupnya. (red)

HALSEL, CN- Dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS), Unit Sahbandar Laiwui Kec. Obi Kab. Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengadakan Bersih-Bersih Lingkungan.

Hari Perhubungan Nasional yang jatuh tempo 17 September 2019, Sahbandar Laiwui Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, melakukan Kegiatan Bersih-Bersih Lingkungan. (12/09/2019)

Pembersihan lingkungan dilakukan di laut dan tepi pantai ini merupakan rasa kepedulian terhadap kebersihan laut dan tepi pantai, pembersihan ini di arahkan seluruh staf sahbandar, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Petani, Nelayan dan Masyarakat.

“Torang angka rumput Kase bersih pante barang dorang suru, kegiatan ulang tahun perhubungan” Kata Salah Satu TKBM Pelabuhan Laiwui Kec. Obi Bapak Hayun Turiani.

di tambahkan juga salah seorang Staf Sahbandar Laiwui “kegiatan ini Torang menyambut Hari Perhubungan Nasional, jadi Torang dari sahbandar buat kegiatan pembersihan lingkungan yang diutamakan Lautan dan Pantai, Torang tergabung ada beberapa kelompok dari TKB, Petani, dan Nelayan karena rasa kepedulian kami terhadap laut dan pantai” Ungkap Dia, Jamil La Disi, Staf Sahbandar Laiwui Kec. Obi, Kab. Halmahera Selatan Provinsi. Maluku Utara. (Zul/Budi)