Cermin Nusantara

Jakarta – Polemik dalam tubuh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menuai perhatian masyarakat, salah satunya dari Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Ekonomi Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LEMI PB HMI) Arven Marta.

“Ada kejanggalan dalam tubuh BTN. Indikasi tersebut bermula dari penolakan Suprajarto yang ditunjuk sebagai Direktur Utama BTN melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN.
Suprajarto mengatakan alasan nya mundur karena tidak ada kordinasi dengan dirinya,” ujar Arven kepada wartawan saat ditemui di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/9).

Arven menilai masalah ini tidak hanya sebatas persoalan kordinasi, tapi lebih daripada itu.

“Seperti yang kita ketahui bersama, setelah kasus tersebut mencuat, muncul lagi kasus korupsi pembobolan dana nasabah BTN dengan nilai mencapai 250 Milyar yang di duga dilakukan oleh Yossi Istanto, Direktur Legal BTN yang saat ini sedang di tangani oleh Bareskrim Polri,” tegas Arven.

Ia menyarankan semua pihak berwenang agar membedah laporan keuangan BTN, karena di nilai arven sudah tidak sehat karena peningkatan kredit macet sangat signifikan, total kredit yang bermasalah mencapai 8,3 Triliun. Tidak tertutup kemungkinan Direktur Utama BTN (maryono) juga terlibat.

“Ini adalah persoalan serius yang musti di benahi. Saya meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih mengoptimalkan fungsi dan perannya dan juga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). kasihan nasabah. Sudah menabung di Bank pelat merah, malah di ambil uangnya dengan berbagai cara,” geramnya.

Melihat kondisi carut marut di dunia perbankan tersebut, untuk kedepannya, Arven berpesan, sebagai perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi pilar Ekonomi Negara, Harus dikelola dengan baik, diisi oleh orang yang berkompeten di bidang nya, jangan berdasarkan titipan saja. Kalau ini tidak di indahkan, bisa rusak perekonomian negara ini,” tutup Arven. (red)

LABUHA – Ada yang aneh dengan kinerja pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan,

beberapa bulan terakhir jelang berakhirnya masa jabatan, para wakil rakyat ini doyan jalan jalan ke Ibu Kota Jakarta dengan alasan melakukan koordinasi atau studi banding dengan Kementerian terkait. Padahal modusnya hanya untuk menghabiskan Anggaran jelang berakhir masa jabatan bulan November mendatang.

Tercatat dalam satu bulan terakhir Pimpinan dan Anggota Dewan Halsel sudah 4 kali bulak balik ke Jakarta. Terakhir minggu lalu baru balik dari ibu kota, namun kini ramai ramai sudah kembali terbang lagi dengan alasan yang sama. Padahal kunjungan kerja di akhir masa jabatan tidak relavan lagi dilakukan sebab tidak ada agenda mendesak, untuk peningkatan kinerja wakil rakyat.

Dari pantauan Cerminnusantara.com, di Sekretariat kantor DPRD Halsel Selasa (10/09/2019) terlihat tidak ada satupun pelayanan, dimana  seluruh Ruangan Komisi maupun ruang Pimpinan Dewan tertutup rapat tidak ada satupun anggota masuk kantor.

“Sudah dua hari pimpinan dan anggota DPRD ke Jakarta, jadi tidak ada aktivitas. “tutur sejumlah staf Dewan.

Anggota DPRD Halsel Hud Hi. Ibrahim yang dikonfirmasi melalui handphone  beralasan ke Jakarta dalam rangka kordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kemudian di Kementerian Desa menyangkut pengelolaan dana desa dan masalah kebencanaan di daerah. 

Senada juga dibenarkan Sekretaris Komisi I, Akmal Hi. Ibrahim bahwa tujuan DPRD ke Jakarta khususnya Komisi I untuk melakukan kordinasi di dua lembaga Kemendari dan Kemendes.

Sementara itu Ketua Komisi II, DPRD Halsel Gufran Mahmud mengaku melakukan kordinasi dengan Dirjen Migas kaitannya dengan aspirasi para pemilik pangkalan BBM, menyangkut SK Bupati terkait harga heat minyak tanah di Halsel perlu di revisi karena sudah lama sejak tahun 2006. “Insya Allah Minggu ini kita sudah balik ke Halsel. “terang Gufran. (red)

LABUHA – Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan untuk membantu peserta didik melanjutkan pendidikannya. Namun, bantuan ini sendiri diduga belum dicairkan untuk SMP Negeri 64 Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) periode 2018 hingga saat ini.

Hal ini di pertanyakan oleh berbagai pihak, baik pihak Sekolah maupun masyarakat terutama orang tua siswa

Sebelumnya, Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri 64 Halsel, Usman Basir, mengaku sudah menginput data untuk proses pencairan Dana PIP. Selasa (6/9/2019)

“Untuk sekarang belum ada pencairan, tapi nanti tunggu prores masuk untuk dikrocek, namun kita tidak bisa pastikan kapan pencairannya,” bebernya.

Persoalan jumlah kuantitas secara keseluruhan dari kelas 7 hingga kelas 9 sebanyak 125 siswa, tapi tidak semua siswa masuk untuk dapat dana PIP.

“itu pengusulan hak jadi, kalau semisalnya Kepsek yang peduli dan usulkan data itu akan dapat, tapi kalau kepsek yang tidak input data maka siswa tersebut tidak akan dapat Dana PIP sekalipun itu siswa miskin, jadi semua itu tergantung dari Kepseknya saja,” cetusnya.

Usman menerangkan, untuk dana PIP yang didapat per siswa mulai dari kelas 7, kelas 8, hingga kelas 9 itu berbeda jumlahnya.

“Kelas 7 per siswa Rp.350.000, kelas 8 Rp 500.000, sedangkan kelas 9 Rp.750.000,” tutupnya.

Menjawab hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halsel, Nurlaila Muhamad saat dikonfirmasi via WhatsApp mengaku, bahwa program PIP tersebut menggunakan dana pusat dan dikirim langsung ke masing-masing rekening sekolah.

“Data yang kirim juga berdasarkan data di Dapodik,” ungkap Nurlaila, Rabu (11/9/2019). (red)

Taliabu, CN : Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuanga (BPK) menemukan adanya kerugian daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Pulau Taliabu (Pultab) Tahun Anggaran 2017 mencapai miliaran rupiah.

LHP BPK Denga Nomor 15.A/LHP/XIX.TER/5/2018, menemukan tiga item kegiatan di Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Pulau Taliabu yang tidak dapat di pertanggung jawabkan olek Kepala Bagian Umum Citra Puspasari Mus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pengadaan Pakaian Batik Tradisional Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Spesiflkasi Kontrak senilai Rp. 2.107.160.000,00

Selanjutnya, Pengadaan Speed Boat Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Senilai Rp. 2.014.650.000,00 Belum Selesai Dilaksanakan oleh Penyedia Barang namun anggara telah di cairkan 100% 

Dan anggaran perjalanan dinas yang tidak dapat di pertanggung jawabkan senilai Rp. 278.650.000,00

Atas temuan tersebut BPK Merekomendasikan Bupati Pulau Taliabu agar :

1.Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan selaku PPK yang tidak optimal dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya;

2. Menginstruksikan PPK untuk memerintahkan penyedia barang agar menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi kontrak sesuai batas waktu yang ditentukan oleh PPK. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan penyedia barang tidak mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi kontrak, maka penyedia barang berkewajiban menyetorkan kembali atas pembayaran yang telah diterima senilai Rp2.107.160.000,00 ke Kas Daerah;

3. Memerintahkan Inspektorat untuk melakukan verifikasi atas Pengadaan Pakaian Batik Tradisional tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada BPK.

Hingga berita ini di publis masih dalam upaya mengkonformasi Kepala Bagian Umum Setda Pulau Taliabu Citra Puspasari Mus. (red)

Kalimantan, CN : Kodim 0913/PPU Gelar Komsos, Lestarikan Budaya Lokal Lewat Lomba Tari Perang Dayak
KOREM091-TNIAD.MIL.ID.PENAJAM.- Kodim 0913/Penajam Paser Utara (PPU) gelar komunikasi sosial (komsos) kreatif dengan mengadakan lomba Tari Perang adat Dayak. Hal tersebut, merupakan dukungan dan perhatian TNI AD terhadap kelestarian budaya daerah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten PPU.
Kegiatan yang juga rangkaian peringatan HUT TNI ke 74 tahun tersebut, digelar di Aula Makodim 0913/PPU, jalan Propinsi kilometer 09 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam, pada Selasa (10 /9/2019).

Dibuka langsung oleh Dandim 0913/PPU, Letkol Info Mahmud, lomba diikuti oleh 8 tim perwakilan dari sanggar seni juga siswa SMA sederajat di Kabupaten PPU. Namun, karena satu dan lain hal, tim dari Kecamatan Sepatu berhalangan hadir dan dinyatakan gugur.

“Dengan kegiatan ini, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten PPU bisa tetap eksis dan lestari. Dimana tanah kita juga dipilih menjadi ibu kota negara, budaya lokal jangan sampai terkikis dengan budaya baru yang masuk nantinya,” katanya.

Mengangkat tema ‘melalui komsos kreatif, kita tingkatkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI’, Mahmud berpesan serta menaruh harapan besar kepada generasi muda.

“Generasi muda jangan sampai larut dengan idealisme kehidupan global, juga pengaruh globalisasi luar negeri melalui media sosial, media online dan lainnya. Semua itu kuat pengaruhnya. Tari perang adat Dayak merupakan salah satu karakter asli daerah, harus terpatri dan jangan sampai ditnggalkan,” paparnya.
Pelaksanaan kegiatan lomba tari Perang Adat Dayak ini Sanggar Seni Taka berhasil mendaulang juara 1, diikuti SMKN 2 PPU sebagai juara 2 dan juara 3 dari SMAN 8 PPU.

“Nantinya, juara pertama akan mewakili Kodim 0913/PPU ke lomba Tari tingkat korem di Samarinda,” pungkasnya.
Hadir dalam lomba tari perang adat dayak tersebut , Kasdam VI/Mlw,Dandim 0913/PPU ,Para Perwira dan anggota Ketua Persit Kartika Chandra Kirana cabang LXV Kodim 0913/PPU Ny Ningsih Mahmud beserta para pengurus Persit Kartika Chandra Kirana cabang LXV Kodim 0913/PPU serta para peserta lomba dan pendampingnya. (red)