Cermin Nusantara

Halut, CN : Putusan Pengadilan Negeri (PN) Tobelo Halmahera Utara dalam proses perkara  gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor putusan : 93/Pdt.G/2018/PN.Tob, dianggap putusan langka dalam perkara gugatan perdata.

Mengapa tidak, Abubakar Loku (29), pria asal Ngidiho Halmahera Utara ini selaku tergugat  awalnya sebagai calon mempelai pria dan Sulfat Lidawa (27) asal desa Tolonuo selaku penggugat sebagai calon mempelai wanita, di saat proses ijab qabul  dilangsungkan sabtu (17/11/2018) lalu, mempelai pria tak kunjung datang dan dikabarkan melarikan diri alias membatalkan pernikahan secara sepihak. Mempelai wanitapun melalui kuasa hukum Muhjir Nabiu, SH. MH Direktur YBH Justice Indonesia Maluku Utara menggugat di Pengadilan Negeri Tobelo dan akhirnya memenangkan perkara tersebut. 

Atas kasus ini Pengadilan Negeri Tobelo memutuskan dengan menghukum tergugat membayar kerugian materil sebesar Dua Puluh Juta Rupiah kepada Penggugat dan menghukum Tergugat membayar kerugian Immateril sebesar Tiga Puluh Juta Rupiah kepada Penggugat serta menghukum Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan keluarga besar penggugat secara publik.

Dari putusan tersebut Direktur Justice Indonesia Maluku Utara Muhjir Nabiu, mengatakan bahwa putusan ini adalah putusan langka dan perdana di Indonesia yaitu di Pengadilan Negeri Tobelo Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara 

“kita ketahui selama ini kasus membatalkan pernikahan sepihak baik dari mempelai pria maupun wanita sangat banyak terjadi, namun tidak pernah digugat di pengadilan dari pihak yang merasa telah dirugikan,  oleh karena itu perkara yang kami ajukan ini adalah perkara baru, materi gugatan baru bahkan sampai putusan hakim dalam perkara ini adalah putusan perdana pertama kali di indonesia yaitu di Halmahera Utara ” jelas Muhjir Nabiu, Sabtu (31/08/2019).

Lanjut Muhjir, dirinya berharap semoga perkara ini menjadi pelajaran hukum bagi warga negara Indonesia terutama warga Halmahera Utara 

“saya berharap perkara ini menjadi pelajaran hukum bagi warga negara Indonesia terutama di Halmahera Utara untuk mencari keadilan ketika merasa dirugikan dari pihak tertentu dalam perkara yang sama atau perkara serupa” tutup Muhjir (red)

HALSEL-CN, Menyambut Tahun baru Islam 1441 H, Desa Laiwui adakan pawai Akbar dengan arak-arakan mengelilingi ibu kota kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan. Minggu, 01/09/19 

Peserta pawai Akbar terdiri dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Obi, Ibu-Ibu Majelis Ta’lim dan TPQ se Desa laiwui dengan diiringi suara komandang takbir dan tahlil, sepanjang perjalan warga pun sontak meneteskan air mata karena merasa terharu

Pawai akbar penyambutan tahun baru Islam ini baru pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Obi yang di gagas oleh Kepala KUA, Mansur Bakir di bantu oleh ibu-ibu majelis ta’lim dan Pengasuh TPQ Se Desa Laiwui.

Di kesempatan itu, Mansur menghimbau kepada masyarakat agar selalu bermuhasabah dan mengingat kepada Rasul.

“Dengan menyambut Tahun Baru Islam ini saya mengajak seluruh masyarakat Kecamatan Obi agar kita selalu bermuhasabah, dan selalu mengingat revolusioner Islam kita Baginda Rasulullah SAW” agar tetap menjalankan sunahnya” Pesan Mansur 

Lanjut Mansur, ” ini kan baru pertama kali kita buat pawai insya Allah di tahun depan kita buat lebih besar lagi” tutup mansur

Dari pantawan cerminnusantara.com kegiatan tersebut di kawal Oleh Satuan Anggota Polisi Sektor (Polsek) Kecamatan Obi, dengan merekayasa arus lalulintas sehingga  tidak terjadi kemacetan, kegiatan pun berjalan penuh khidmat hingga selesai. (Zul/Budi)

TERNATE , CN : Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Maluku Utara, Kombes Pol. Lukas Akbar Abriari, yang didampingi Dansat Brimob serta Seluruh Pejabat Utama (PJU) di lingkup Polda Malut. malam ini memimpin upacara pengantaran personel Brimob Nusantara Polda Maluku Utara, BKO Papua dan Papua Barat dalam rangka penambahan BKO yang dikirim sebelumnya pada tanggal (21/08) beberapa pekan lalu di lapangan apel Mako Kompi 3 Batalyon B Pelopor Jln. Raya Tubo, Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Minggu (01/09/19).

Wakapolda Malut, Kombes Pol Lukas Akbar Abriari menuturkan, mendapat perintah dari Markas Besar (Mabes) Polri Republik Indonesia untuk mengirimkan pasukan BKO untuk penambahan pasukan dalam pengamanan massa dan memulihkan kondisi. Namun setiap anggota harus mentaati standar operasional prosedural yang berlaku.

” Ini adalah kehormatan bagi kita karena kita masih di percaya oleh pimpinan untuk mengirimkan pasukan-pasukan terbaik kita. Kehormatan ini diharapkan rekan-rekan bawa ketempat tugas dengan sebaik-baiknya, sebab ini penugasan demi Bangsa dan Negara kita. Tugas kemanusiaan yang akan dilaksanakan merupakan amanah yang harus dijaga, sehingga dilaksanakan dengan benar dan baik. Untuk itu, taati perintah pimpinan dan taati SOP,” harap Wakapolda Malut dalam arahanya.

” BKO yang akan diberangkan sebagai penambahan kekuatan kepada Polda Papua dan Papua Barat sekaligus memberikan dukungan moril dan semangat kepada 100 personil yang sudah di BKO – kan sebelumnya. Serta memberikan bantuan bila diperlukan dalam bertugas. Semoga manakala kembali nanti bisa mendapat keberhasilan dengan kondisi yang sehat dan selamat,” sambungnya.

Terkait penempatan personil BKO Nusantara, Wakapolda Malut Kombes Pol Lukas Akbar mengatakan, tugas Polda Malut hanya mengirimkan 100 personil dengan persiapan PHH biasa. untuk penempatan BKO Nusantara akan diatur oleh Mabes Polri RI.

” Kami serahkan ke Mabes, kalau yang sebelumnya ditempatkan di Paniyai. Sementara yang ini belum diketahui ditempatkan dimana, perintah terahir dimana kita berangkatkan kesana karena kita hanya menunggu perintah saja. Untuk penambahan pasukan lagi kami hanya siapkan SSK jika masih diperintahkan,” ungkap Kombes Pol Lukas Akbar Abriari saat diwawancarai sejumlah awak media. (Di/IM)

HALSEL, CN : Larangan penggunaan bahan kimia merkuri dan bahan kimia lain bagi perusahan tambang skala kecil seperti tambang rakyat selalu di tegaskan oleh pemerinta pusat maupun penegakan hukum.

Hal ini pernah di tegaskan Presiden, Joko widodo (Jokowi) pada tanggal 9 Maret 2017 lalu di istana Negara, Jokowi mengungkapkan harus dilarang dan  dihentikan soal penggunaan bahan kimia Apalagi Indonesia adalah salah satu Negara yang ikut menandatangani konvensi minamata di china 2016 lalu.

Penegasan ini juga di sampaikan Jokowi pada saat kunjungan Presiden di pulau buruh dan gunung botak 2017 lalu, dirinya telah memerintahkan ke kapolri bahwa tambang rakyat menggunakan bahan kimia merkuri dan bahan kimia berbahaya lainnya segera dihentikan serta mengawasi distribusi dan inportir illegal di tambang-tambang rakyat, dan bukan hanya di tambang rakyat saja melainkan di tambang skala menengah dan besar juga.

Sekalipun Presiden sudah memberikan penegasan namun masih banyak distribusi dan inportir illegal di tambang rakyat terutama Desa Anggai Kecamatan Obi Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara,

Informasi yang di himpun cerminnusantara.com, pada bulan Maret 2019 lalu, Petugas Kepolisian menyita Barang Bukti (BB) Bahan kimia berbahaya saat pembongkaran di Dermaga Laiwui Desa Jikotamo, pihak kepolisian dan Sahbandar kemudian mengamankan BB ke Kantor Polisi Sektor (POLSEK) Kecamatan Obi untuk di mintai keterangan lebih lanjut, anehnya bukan di tahan malah ke esokan harinya barang berbahaya tersebut di bawa ke Desa Sambiki.

Saat kunjungan Sekertaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (DPP APRI). Imran S. Malla ke pulau Obi pada tanggal 30 Mei 2019, mendapat laporan dari Warga bahwa ada terjadi bongkar muat bahan kimia di dermaga, yang di ankut dengan kapal penumpang KM. Obi Permai rute Ternate tujuan Obi pada April 2019 lalu. 

“Pa baru-baru saya lihat ada bahan kimia CN (Cea Nida) mereka bongkar di pelabuhan, tapi untungnya ada anggota polisi langsung tahan barangnya dan  di bawa ke kantor. Cuman tiba-tiba besoknya barang tersebut di bawah lagi ke desa sambiki oleh yang punya barang”. ungkap warga kepada Imran S. Malla.

 Atas informasi warga tersebut Imran langsung berkunjung ke rumah tempat penampungan barang di Desa Sambiki untuk melakukan investigasi.  

Melalui telpon, Imran menjelaskan Dalam melakukan investigasi, mendapat banyak keterangan dari warga tempat penampungan barang, Imran Menduga ada oknum tertentu dengan sengaja bermain dengan pihak pengusaha.

“saya sudah lakukan investigasi ke tempat penampungan yang ada di Desa Sambiki orangnya berinisial “AA” langsung  di mintai keterangan, kesimpulannya saya sudah tau siapa yang Bac Up mereka, suda tau pemilik barangnya, dan distributor di obi siapa,  itu saya sudah tau semua, serta saya sudah ambil dokumentasi bongkar muat, laporan saya suda buat ke POLHUKAM, jadi tinggal menunggu proses saja. Tutup Imran S. Malla, (ZUL/BUDI)

HALSEL, CN- Masyarakat Sum Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan minta kepada Kepala Desa agar terbuka Masalah Dana Desa, Sebab selama menjabat dua periode tak pernah publikasikan anggaran melalui papan informasi Desa.

Anggaran Dana Desa setiap tahun di cairkan namun kepalan desa tak pernah memberikan informasi kepada masyarakat tentang masalah anggaran yang disalurkan melalui rencana program desa, sehingga masyarakat pun bingun ini disebabkan karena pembangunan yang ada di desa tak pernah terselesaikan dengan baik mulai dari pembangunan Polindes, Pagar, saluran air kotor (got), dan instalasi air bersih serta masi banyak persoalan pembangunan desa yang belum tersentuh oleh kepala desa selama menjabat dua periode.

Apalagi kita ketahui bahwa anggaran dana desa yang di ajukan ke pemerintah daerah sangatlah besar jumlahnya. Sudah tentu penyusunan Anggaran Pembelanjaan Desa (APBDesa) itu harus melalui rapat Desa bersama toko masyarakat, agama, adat, pemuda dan lain-lain agar masyarakat pun bisa memberikan masukan, keluhan dan saran, namun yang terjadi di masa pimpinan Andres Lasera selama dua periode tidak pernah ada rapat-rapat seperti itu sama sekali.

Pada saat Media ini mengunjungi Desa Sum, banyak keluhan warga tentang tata kelola pemerintah desa yang tidak pernah tranparansi masalah anggaran dana desa, disebabkan karena selama bertugas dua periode Kepala Desa Andres Lasera selalu tertutup masalah anggaran dana desa terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat sum semakin bertanya.

“Torang masyarakat ini tara sekolah sampe tinggi sama deng bapak ini, Torang SD me tra tamat makanya Torang tra tau apa-apa jadi Torang Kase tau di bapak-bapak supaya tolong Lia masalah yang ada di tong pe desa sadiki” kata warga sambil bincang-bincang dengan wartawan (26/08/2019).

lanjut warga yang enggan menyebut namanya, “Torang masyarakat desa sum berharap supaya harus ada torang pe pemimpin yang baru supaya kalu biking program di desa itu jaga Kase informasi sadiki pa Torang supaya Torang juga tau”

Di kesempatan yang sama, mengatakan dirinya perna menyarankan terkait dengan pekerjaan di lapangan harus di publikasi soal anggaran dan program itu juga. Kata Salah seorang warga yang enggan di sebutkan namanya

“Saya pernah sampaikan ke bapak Kades agar memasang baliho papan informasi anggaran dana desa supaya masyarakat juga tahu bahwa anggaran dana desa yang dibuat itu program apa saja, tapi saya juga kurang tahu apakah kepala desa lupa atau apa”

Dari persoalan yang ada di desa maka masyarakat dan toko agama desa sum meminta kepada kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan Pihak Inspektorat Halmahera Selatan agar segera turun ke Desa Sum agar dapat melihat kondisi dan berbagai persoalan yang ada di desa sum. (Zul/Budi)