Cermin Nusantara

HALSEL,CN- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), Rabu (28/08/19) berhasil mengamankan satu orang Nahkoda dan tiga orang Anak Buah Kapal (ABK) serta kapal barebo KM. Cahaya Ilahi, yang membawa kayu besi ilegal jenis merbau kurang lebih 60 kubit tanpa dokumen pemuatan dan dokumen kayu, saat berlabuh di Perairan Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Barang Bukti (BB) berupa kayu besi jenis merbau dengan ukuran masing-masing 16x16x4 dan 6x16x4, kini telah diamankan Halaman Kantor KPH Halsel oleh Dirkrimsus Polda Malut, beserta barang bukti kapal barebo KM. Cahaya Ilahi, juga ikut diamankan di Pelabuhan Pasar Baru Babang Kecamatan Bacan Timur, sedangkan ke empat orang yang diduga tersangka yakni, Suprianto, Asgar, Lasehe dan Joni, akan dibawa ke Polda Malut, untuk diperiksa. Hal itu disampaikan Bripka. Sarfan Umagapi, selaku Koordinator Tim Dirkrimsus Polda Malut, yang dikirim ke Kabupaten Halsel. “Semua barang bukti sudah diamankan, sedangkan nahkoda kapal dan tiga orang ABK akan dibawa ke Polda Malut, untuk diperiksa,” kata Sarfan

Sementara kepemilikan kayu ilegal tersebut, hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Hanya saja, dalam kepengurusan kayu ilegal tersebut diduga kuat melibatkan salah satu oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Provinsi Malut, atas nama Supriadi, karna diketahui intens berhubungan dengan pihak kapal, terkait dengan pemuatan kayu dari Desa Gane Luar Kecamatan Gane Timur Tengah kabupaten Halmahera Selatan. “Siapa pemilik kayu ilegal ini, kami belum mengetahui secara pasti, tapi ada satu nama oknum PNS lingkup Pemrov Malut yang ikut terlibat sudah kami kantongi,” jelas Sarfan

Sarfan bilang, bahwa barang bukti dan empat orang diduga tersangka yang diamankan saat ini, berdasarkan berita acara dari Markas Unit (Marnit) Polairud Bacan, setelah mengamankan Kapal Barebo KM. Cahaya Ilahi, pada Selasa 6 Agustus 2019 di perairan Babang Kecamatan Bacan Timur, saat melakukan patroli yang dipimpin Brigpol. Andi Parto, bersama 2 anggota lainnya, karna diketahui membawa muatan kayu ilegal. “Kurang lebih 60 kubit kayu ilegal yang diamankan Diskrimsus Polda Malut, merupakan hasil sergap dari Marnit Polairud Halsel, saat melakukan patrol,” kata Sarfan

Sementara Kepala KPH Halsel, Fahrizal Rahmadi, ketika dikonfirmasi wartawan, pada Rabu (28/8). Ia membenarkan, barang bukti berupa kayu besi jenis marbau yang disita Diskrimsu Polda Malut, saat ini diamankan di Halaman Kantor KPH Halsel. Bahkan, Fahrizal, belum memastikan jumlah pasti kayu yang disita, namun diperkirakan kurang lebih 60 kubit. “Kayu itu sementara diamankan di halaman kantor KPH, untuk dihitung jumlah kubikasinya sesuai dengan ukuran kayu,” jelas Fahrizal

Untuk diketahui, bahwa kayu besi jenis marbau yang telah disita dari Kapal Barebo KM. Cahaya Ilahi, sebelum ditangkap oleh Marnit Polairud Halsel. Kayu tersebut rencananya dibawa Kota Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan menggunakan kapal container di Pelabuhan Babang Kecamatan Bacan Timur, hanya saja, rencana pemuatan kayu ke container tidak dapat dilakukan, karna tidak memiliki kelengkapan dokumen. (Bur)

Jakarta, CN- Abdul Rosyid Arsyad Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Pedagang Pasar (KPP), hari ini melakukan kunjungan ke Ketua Umum Asosisasi Pengelola Pasar Seluruh Indonesia (Asparindo). Dalam kunjungannya Abdul Rosyid Arsyad Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP), meminta dukungan agar aplikasi ekonomi rakyat “Kepasar”, bisa beroperasi di seluruh pasar wilayah se Indonesia.

“Kami silaturahmi, ke Asparindo tujuan kami meminta dukungan dari seluruh pihak baik Asparindo, kementerian, perusahaan BUMN, Legislatif dan Presiden RI bahkan ke seluruh Ketua Umum Partai Politik, kami minta saran dan nasehat. Agar aplikasi online ekonomi rakyat yang bernama “Kepasar”, bisa berjalan di seluruh pasar se Indonesia, kami sowan memohon izin dan dukungan dari seluruhnya,” kata Ketum Komite Pedagang Pasar (KPP) Abdul Rosyid Arsyad.

Rosyid menjelaskan dalam pertemuan dengan Asparindo, mereka mendukung adanya aplikasi ekonomi rakyat yang bernama Kepasar, yang dimiliki oleh Komite Pedagang Pasar (KPP). Mereka pun meminta agar aplikasi online Kepasar bisa segera berjalan di seluruh pasar se Indonesia.

“Aplikasi online kepasar diminta untuk segera beroperasional di seluruh pasar se Indonesia. Dan memang sudah dalam proses untuk berjalan maksimal aplikasinya untuk seluruh pasar se Indonesia. Karena dalam waktu dekat kami juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh pasar se Indonesia, saat ini awalnya pasar pasar se DKI Jakarta, kami gandeng juga koperasi dan para pelaku UMKM, kami mempunyai harapan para pelaku Koperasi dan UMKM bisa sejahtera bersama-sama” tegasnya.

Rosyid juga menuturkan nantinya selain Aplikasi online belanja Kepasar, juga akan menyediakan pinjaman modal untuk pedagang dan akan terhubung distribusi komoditas barang petani/produk lokal langsung ke pedagang di pasar, untuk mengatur distribusi dan kestabilan harga di seluruh pasar se Indonesia.

Dilokasi yang sama Ketua Umum DPP Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) Joko Setiyanto, menuturkan pihaknya mendukung adanya digitalisasi pasar melalui aplikasi online yang bernama “Kepasar”, yang dilakukan oleh Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP).

“Tentunya kami sangat menyambut baik digitalisasi pasar yang dilakukan oleh Rosyid Ketua Umum Komite Pedagang Pasar (KPP) melalui aplikasi online Kepasar,” kata Joko.

Joko menuturkan cepat atau lambat Digitalisasi pasar pasti akan jalan, kalau tidak jalan pasti akan ada yg menjalankan.

“Saat ini banyak pembuat aplikasi online, tapi Ketum Komite Pedagang Pasar (KPP), mampu membuat dan mendirikan aplikasi pasar ini yang bernama Kepasar secara detail,” tutupnya.

Diketahui pada 17 Agustus 2019 di Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Komite Pedagang Pasar (KPP) sudah meluncurkan aplikasi pasar tradisional secara online yang dinamakan Kepasar. Aplikasi tersebut dibuat berdasar keinginan presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya digitalisasi pasar Tradisional. (Red)

Labuha – Usai Penjemputan Bupati Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim menghadiri Acara Ramah Tamah Komandan Kodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura, serta Direksi Harita Group di Canga Matau,Taman Budaya Saruma. Rabu, 28 Agustus 2019.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bahrain Kasuba dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada Dankodiklat TNI AD, Dirdik kodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura, serta CEO Harita Group.

• 

“Saya ucapkan terimakasih atas kedatangan dan kepedulian Dankodiklat, Pangdam 16 Pattimura dan pemilik Harita Grup yang sudah ikut membantu meringankan beban saudara kita di Halmahera Selatan”, ucapnya.

Dankodiklat TNI AD Letjen TNI AM. Putranto, S.Sos dalam sambutannya mengatakan bahwa dirinya bersyukur karena telah diberikan kesempatan hadir di Halmahera Selatan dan berterimakasih atas penyambutan yang diberikan.

Pada acara ramah tamah ini, dilakukan penyerahan bantuan dari Dankodiklat TNI AD yang menyerahkan bantuan sembako senilai Rp. 100.000.000, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang diterima langsung oleh Bupati Bahrain Kasuba didampingi Wakil Bupati Iswan Hasjim. Dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sembako senilai Rp. 100.000.000 dari Pangdam XVI/PTM Mayjen TNI M. Taufiq, dan Penyerahan Bantuan Bencana Gempa Bumi dari Harita Natural Disaster Relief senilai Rp. 1.500.000.000 Kepada Pemda Halsel dan 8 Unit Sepeda Motor kepada Kodam XVI/PTM.

Usai penyerahan bantuan, dilakukan juga pemberian cinderamata berupa cincin Batu Bacan dan liontin Batu Bacan oleh Bupati Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim beserta Ketua Tim Penggerak PKK Nurlela Muhammad dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Yenny Amalia kepada Dankodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura, CEO Harita Group, Dirdik kodiklat TNI AD dan Asops serta Ibu Danrem 152/Babullah.

Hadir pula pada acara tersebut, Unsur Forkopimda Halmahera Selatan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Daud Djubedi, Pimpinan SKPD Kab. Halsel, Ketua Tim Penggerak PKK Nurlela Muhammad, Ketua Gabungan Organisasi Yenny Amalia, Jajaran TNI Polri serta Persit. (Red)

HALSE,CN- Dankodiklat TNI AD, Letjen TNI AM. Putranto, S.Sos., Dirdik Kodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Marga Taufiq serta Chief Executive Officer Harita Group, Lim Gunawan Harianto, tiba di Bandara Oesman Sadik Labuha pada pukul 10:00 WIT dengan menggunakan Pesawat T7-PNI. Rabu, 28 Agustus 2019.

Setibanya dibandara Dankodiklat TNI AD, Dirdik kodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura, serta CEO Harita Group langsung disambut oleh Bupati Bahrain Kasuba dan Wakil Bupati Iswan Hasjim.

Pada penjemputan ini, dilakukan prosesi adat Kesultanan Bacan Batijak Lecak kepada Dankodiklat TNI AD dan Pangdam XVI/PTM serta pengalungan bunga kepada Dankodiklat TNI AD, Pangdam XVI/Pattimura, dan CEO Harita Group. Rombongan juga di sambut dengan tarian soya-soya dari Siswa SD 80 Halmahera Selatan.

Kedatangan petinggi TNI AD dan Pemilik PT Harita Grup dalam rangka melakukan kunjungan dan memberikan bantuan kepada Korban Gempa Bumi Kabupaten Halmahera Selatan yang nantinya akan diserahkan langsung pada acara ramah tamah di Canga Matau Taman Budaya Saruma .

Turut hadir pada penjemputan Unsur Forkopimda Halsel, Staff Ahli Bidang Pemerintahan Daud Djubedi, Ketua Tim Penggerak PKK Nurlela Muhammad, Ketua Gabungan Organisasi Yenny Amalia, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Balakum, Kepala Dinas Sosial Jusmin Dahlan, Inspektur Inspektorat Slamat AK, Kabag Humas dan Protokoler Mujiburrahman, Pihak Kesultanan Bacan, Jajaran TNI/Polri serta Persit.(red)

Kades Lalubi (Gerson Pangemanan)

TERNATE – Badan Permusyawatan  Desa (BPD) Desa Lalubi Kecamatan Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan resmi melaporkan Kepala Desa Lalubi, Gerson Pangemanan ke polsek Gane Timur, lantaran tidak membayar gaji staf pemerintah desa dan BPD selama dua bulan.

Pasalnya, sampai pada bulan Agustus saat ini BPD Lalubi baru menerima gaji selama 4 bulan, yakni bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Sementara informasinya gaji BPD seharusnya sudah terbayar selama 6 bulan.

” Kami sudah laporkan kades Lalubi ke Polsek Gane Timur sola penyelewengan gaji staf desa dan BPD  bulan Mei dan Juni. Awalnya Kades katakan bahwa gaji mei juni belum bayar, tapi ternyata gaji 2019 sudah dibajar 6 bulan. Hal itu diketahui saat Wakil Ketua BPD dan Anggota BPD menanyakan hal ini ke Kadis DPMD Halsel langsung, ” Tutur Sekertaris BPD Desa Lalubi, Amos Hulahi saat menghubungi cerminnusantara.com via whatshap, Selasa (27/08/19).

” pada tanggal (19/08) masyarakat melakukan musawarah desa (Musdes) dan telah menonaktifkan kepala desa Lalubi, Gerson Pangemanan karena dianggap tidak transparan dalam pengelolaan dana desa sehingga sampai pada bulan Agustus 2019 saat ini dana desa Lalubi tak kunjung dicairkan. Hasil Musdes itu kemudian di tindak lanjuti ke BPMD Halsel sehingga mendapatkan informasi gaji staf dan BPD diduga telah dikorupsi oleh Kepala Desa Lalubi, ” kata Amos yang juga guru SMA Negeri 4 Halsel tersebut.

Sementara Kapolsek Gane Timur, Arsad Ali Noh, SH ketika di konfirmasi cerminnusantara.com membenarkan laporan yang masuk pada tanggal (26/08) oleh Sekretaris BPD desa Lalubi.

” Sebentar kami kasih informasinya, karena anggota Pulbaket lagi turun ke desa Lalubi, ” ungkapnya via whatshap.

Lanjut Kapolsek, laporan yang terima tidak serta merta untuk disimpulkan, harus diteliti untuk mengklasifikasi terlebih dahulu apakah masuk pada kasus tindak pidana umum atau tipikor.

” Masih diteliti apakah masuk tindak pidana korupsi atau bukan. Tapi tahapan mediasi kami lakukan besok untuk mencegah sebelum hal lain bisa terjadi untuk menyulut kemarahan warga. Kemudian senin (02/09) diadakan rapat bersama pemdes dan BPD desa Lalubi, ” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyaratkat Desa (DPMD) Halmahera Selatan Bustamin Soleman Ketika di Konfirmasi via telpon membenarkan bahwa gaji BPD Lalubi suda di bayar enam bulan.

“iya gaji BPD Lalubi itu suda di bayar enam bulan” singkat Bustamin. (red)