Cermin Nusantara

JAKARTA, CN- Politisi asal Maluku Utara, Hi.Usman Sidik yang juga Bakal Calon Bupati Kabupaten Halmahera Selatan periode 2020-2025 kembali diberikan amanah oleh Ketua Umum, Muhaimin Iskandar untuk menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Penetapan Hi.Usman Sidik sebagai Wakil Bendahara umum (Wabendum) DPP PKB periode 2019-2024 sesuai dasar Hukum pembentukan DPP PKB, anggaran rumah tangga DPP PKB hasil Muktamar Bali 2019 tentang Dewan Pengurus Pusat yang di tanda tangani oleh Ketua Umum, DR. H. Muhaimin Iskandar.

Wabendum DPP PKB, Hi.Usman Sidik kepada wartawan Cerminusantara.com melalui saluran teleponnya mengatakan, hasil muktamar PKB di Bali sudah ditetapkan dan diperiode sebelumnya dia sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) kembali diamanahkan untuk memegang jabatan baru yakni Wakil Bendahara Umum.

“Sudah diumumkan oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB, Ida Fauziah untuk kepengurusan Periode 2019-2024 dan saya diberikan amanah sebagai Wakil Bendahara Umum DPP PKB,” tandasnya

Lebih lanjut Hi. Usman Sidik yang juga Calon Bupati Halsel periode 2020-2025 ini mengaku sangat bersyukur karena dari sekian banyak kaders PKB di Pusat dan daerah, dirinya masih diberikan amanah oleh Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar.

“Saya siap menjalankan amanah baru ini dan siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Ketua Umum DPP PKB,”cetus Usman. (Red)

Ternate, CN : Bakal Calon Kepala Daerah (Cakada) Wali Kota Ternate, Merlisa Marsaoly melakukan pemeriksaan urine di BNNP Malut untuk kepentingan penjaringan Partai Politik dalam rangka Pilkada 2020-2025

Merlisa menyampaikan ini merupakan ke empat kalinya dirinya tes Urine dan kali ini untuk kepentingan perhelatan politik yang diikutinya. 

Lanjut, Merlisa mengaku tindak lanjut dan komitmen Pemerintah Kota Ternate dalam menjalankan Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui penganggaran APBD. 

“Ia kontribusi APBD telah dilakukan untuk upaya pencegahan HIV Aids dengan melibatkan salah satu LSM, walaupun belum maksimal khususnya untuk pencegahan Narkoba,” ujar Marlisa Senin (26/8/19).

Ketua Dekot Ternate itu mengatakan dengan maraknya penyalahgunaan narkoba di Ternate saat ini, Merlisa berharap pengawasan dari sekolah dan orang tua khususnya terkait kecenderungan penyalahgunaan lem oleh anak-anak.

“Lokasi dimana anak-anak yang kedapatan ngelem agar pihak kelurahan mendata dan mengawasi serta memberikan penyuluhan tentang bahaya lem,” harapnya.

Ketika ditanya apakah pencegahan Narkoba menjadi salah satu hal yang fokus dalam misi yang diemban saat terpilih nanti, spontan Merlisa menjawab, Tentu saja, Hal ini akan menjadi agenda utama saya jika terpilih nanti. (red)

HALSEL, CN: Bangku pendidikan adalah dimna guru memberikan ilmu pengetahuan yang iya dapatkan kepada muritnya secara formal, bagian dari untuk memanusiakan manusia, namun kondisi Proses belajar mengajar sangat memprihatinkan

SMP Al-Khairat Nurulliaro yang berada di Desa Liaro, Kecamatan Bacan Timur Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). di ketahui sekolah ini kekurangan tenaga guru, sehingga mengakibatkan siswa kurang maksimal dalam proses belajar mengajar.

Bukan hanya itu, Kepala Sekolah SMP Al-Khairaat Nuruliaro pun dipertanyakan dalam keaktifannya di sekolah, karena tak kunjung datang ke Sekolah kepsek ibarat Bang Toib dan para siswa ibarat anak ayam kehilangan induknya.

Ironisnya, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan juga tak memperhatikan sekolah tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Nurjana dj. Sao, Pada cerminusantara.com Senin (26/8/2019).

“Sebenarnya ada 5 orang guru, namun untuk guru tetapnya hanya 3 guru. Dan sementara dua guru lainnya, hanya mengontrak mata pelajaran IPS dan Bahasa Indonesia dan kedua guru ini hanya bersifat guru pembantu. Selain itu, kepala sekolah sementara diketahui nonaktif. Dan kami juga tidak menuntut kehadirannya, tapi paling tidak kepala sekolah harus memikirkan kesejahteraan, Karena banyak guru yang mengeluh soal itu, “ungkapnya.

Selain itu kata Nurjana, bahwa Kepala Sekolah hadir di SMP Al-Khairaat Nurulliaro, terkadang hanya 1 sampai 3 bulan sekali. Jadi, bagaimana kepala sekolah bisa mengetahui kondisi sekolah dengan maksimal, jika dalam kurun waktu yang lama baru datang.

“Selain mengeluhkan keaktifan kepala sekolah, kami juga mengeluh soal upah atau kesejahteraan kami, “bebernya.

Nurjana berharap, agar demi kelangsungan sekolah ini tetap stabil, kiranya dewan guru yang ada di sekolah ini bisa ada upah pengajar yang diberikan oleh kepala sekolah Al-Khairaat Nurulliaro.

“Tolong diperhatikan kami para guru-guru yang ada sekarang ini yang juga masih tetap aktif demi kelangsungan para siswa siswi yang ada di sekolah ini. Karena kemarin pada tahun 2018, gaji kami belum dibayar sama sekali dan juga pada tahun 2019 ini kami hanya menerima gaji awal bulan saja, “terangnya.

Sekedar diketahui, upah yang mereka terima hanya pada awal tahun 2019. Namun tidak sesuai dengan jumlah gaji yang sebenarnya, karena gaji pertriwulan sebesar Rp. 1.200.000, namun mereka hanya menerima Rp. 500.000 pertriwulan. (fajrin)

Ternate, CN : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Korps Pejuang Pemuda Pemudi Indonesia (KPPPI) Maluku Utara, pada hari ini senin, 26 Agustus 2019 menyambangi Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dalam rangka berkoordinasi sekaligus melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2017 yang menemukan kerugian keuangan daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu (Pultab)

Kepada cerminnusantara.com Ketua DPD KPPPI Maluku Utara, Muhammad Saifudin membenarkan bahawa secara kelembagaan telah  melaporkan dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu atas temuan LHP BPK Nomor 15.A/LHP/XIX.TER/5/2018, Tanggal 21 Mei 2018.

Muhammad Saifudin juga memaparkan temuan BPK tersebut pada sejumla Pekerjaan Dinas Perhubungan Pulau Taliabu, diantaranya :

 1. jumlah kelebihan pembayaran perjalanan dinas senilai Rp. 42.109.559,00,  

2. perjalanan dinas yang tidak di dukung dengan bukti yang memadai, Rp. 347.500.000,00

3. kekurangan volume pembangunan dermaga rakyat Desa Gela, Rp594.413.809,77

4. kekurangan volume pembangunan dermaga rakyat Parigi,  Rp. 214.753.963,00

5. kekurangan volume pembangunan dermaga rakyat Desa Tabona, Rp, Rp202.114.237,58

6. kekurangan volume realisasi belanja modal lahan bandara senilai Rp. 715.292.629,GO

Lanjut Muhammad Saifudi, bahwa temuan BPK khususnya kabupaten Pulau Taliabu tidak hanya di Dinas Perhubungan tetapi ada juga di Dinas lain, Badan dan Bagian pengadaan barang dan jasa, pihaknya pun mengaku akan melaporkan secara bertahap sehingga dengan muda mengawal prosesnya.

“soal temuan tidak hanya di dinas perhubungan, tetapi ada juga di dinas lain, baik Badan maupun Bagian pengadaan barang dan jasa setda Pulau Taliabu, namun untuk mempermudah pengawalan prosesnya, maka di laporkan secara bertahap”. ungkap Saifudin

Terkait proses laporan, dari keterang muhammad saifudin, laporan tersebut di laporkan langsung ke bagian sekretaris Kejaksaan Tinggi nantinya di tindak lanjututi  ke Kepala Kejaksaan untuk di disposisi. Tutup saifudin. (red)

LABUHA, CN : Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Halmahera Selatan mendesak Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Hi Bahrain Kasuba untuk dapat mengevaluasi Kepala Bidang (Kabid) Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Selatan, Frans fofoki, karena yang bersangkutan dinilai tidak memahami tupoksinya sebagai kepala Bidang olahraga pada dinas kabupaten Halmahera Selatan.

Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris Umum KONI Kabupaten Halmahera Selatan, Adi Hi Adam, kepada wartawan, Senin (26/08/2019) di kantor PKK Halsel mengatakan Dalam menghadapi pekan olahraga provinsi (Porprov) yang rencananya di laksanakan pada bulan November mendatang namun Kepala Bidang olahraga Dispora Halsel Frans fofoki tidak memahami tupoksinya sehingga kordinasi antara pihak dalam pelaksanaan Porprov amburadul.

di katakannya selain itu Frans Fofoki, juga dalam penggunaan Anggaran dinilai tidak transparan misalanya Anggaran pembinaan pada 17 Cabang olahraga (Cabor) hanya di berikan 5 cabang olahraga (Cabor) dengan Anggaran per cabang olahraga (Cabor) 1 juta rupiah, olehnya itu Bupati di Desak mengevaluasi yang bersangkutan jika yang bersangkutan tidak di evaluasi maka semua pelaksanaan kegiatan yang di tanganninya akan gagal karena tingkat kordinasi sangat lemah dengan komite olahraga Nasional Indonesia (KONI) kabupaten Halmahera Selatan. Pintahnya.

Sementara itu Kepala Bidang olahraga (Kabid) Dispora Halsel Frans Fofoki saat di konfirmasi melalui saluran teleponn Senin (26/08/2019) nomornya tidak aktif. (Bur)