Cermin Nusantara

Ternate, CN : Jelang tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Calon Bupati, Wakil Bupati, Calon Walikota dan Wakil Walikota mulai bermunculan ke publik.

Kepada cerminnusanntara.com Zainal Mus, menyatakan kesiapan nya untuk maju bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 sebagai calon Bupati Kepuluan Taliabu.

Tak sampai disitu, dirinya pun meminta maaf kepada publik Maluku Utara atas kasus yang pernah menjeratnya, sebagai bentuk pertanggung jawaban dirinya telah melewati proses hukum dan menyadari apa yang telah di buat.

“kesempatan ini saya meminta maaf kepada publik atas kasus yang pernah saya alami, saya menyadari hal itu dan sebagai betuk pertanggung jawaban saya telah mengganti seluruh kerugian dan menjalani hukuman, itu yang saya ingin sampaikan dan kedua mengatakan sikap maju sebagai calon bupati pulau taliabu” ungkap Zainal

Didampingi tim 50 beserta kuasa hukumnya, Zainal menegaskan akan meramaikan Pilkada Tahun 2020, selaku calon Bupati Taliabu lantaran bukan keinginan pribadi namun atas permintaan simpatisan masyarakat. kata Zainal dalam konfersi pers di Jati Land Mall, Kamis (22/8/2019).

Zainal menyadari benar atas kasus menimpanya tersebut sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dihadapan sejumlah wartawan selain meminta maaf namun dirinya bersikap ingin mencalonkan diri sebagai calon Bupati Taliabu karena direkomendasi sejumlah partai Politik.

“Salah satunya saat ini Partai Berkarya yang telah memberi rekomendasi, Saya juga akan membangun komunikasi dengan beberapa partai Politik seperti Gerinda, Demokrat, maupun partai Golkar  jika telah membuka penjaringan pendaftaran bakal calon Bupati Taliabu,”tutup Zainal. (red)

Halmahera Utara, CN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupanten Halmahera Utara (Halut), Kembali di soroti terkait pernyataan wakil Ketua Komisi II DPRD Halut, Nelman Tahe ,

Kepada cerminnusantara.com, kamis, 22/08/2019, Mirzan Salim, menilai DPRD tidak berani membongkar masalah dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi pada pembangunan jalan Dama-Cera Tahun Anggaran 2016-2017.

Mirzan Salim yang juga tokoh pemuda Halut ini menantang Ketua Komisi II DPRD Untuk membuka ke publik siapa oknum pejabat yang di sebut sebagai penerima suap.

“Wakil Ketua Komisi II DPRD Halut, Nelman Tahe seharusnya buka ke publik terkait oknum pejabat Pemerinta Kabupate (Pemkab) Halut yang terlibat menerima suap pada pembangunan jalan Dama-Cera, silahkan sebutkan oknumnya, sehingga ada langkah hukum. Tantang Mirzan Salim

Lanjut Mirzan, DPDR memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah, maka jika Nelman Tahe Selaku Ketua Komisi II DPRD benar-benar memiliki bukti atas tindakan KKN di pembangunan jalan Dama-Cera seharusnya membuka semua dugaan suap tersebut, jika tidak maka publik akan bertanya tanya dan bespekulasi DPRD juga ikut terlibat dalam KKN Tersebut. ungkap Mirzan

Mirzan kembali menegaskan, jika pihak DPRD dalam Hal ini Komisi II yang di pimpin Nelman Tahe tidak membongkar, atau membawa masalah dugaan ini ke jalur hukum, maka saya menduga Nelman Tahe tidak memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah, terutama masalah pembangunan jalan Dama-cera, tegasnya.

Hingga berita ini di publis cerminnusantara.com masih dalam upaya mengkonfirmasi Ketua Komisi II DPRD Halut, Nelman Tahe. (Ucen)

Ternate, CN : Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar diskusi Stakeholder Meeting Kabupaten dengan tajuk ” Tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. ” Kegiatan yang berlangsung di ruang meeting Bupati Lantai 2, Kelurahan Gamsungi Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara. Kamis 22/08/2019

Kegiatan ini dibuka oleh Bupati Halut yang di wakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan Drs, Erasmus Josehp Papilaya,M.Tp, dan dihadiri oleh kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Halut, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Halmahera Utara, Christina Manery, Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Halut, Yulius Mairuhu, S.Pd, dan Konsultan Perpustakaan Nasional RI Gutryana.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 peserta yang terdiri dari Perwakilan OPD, para Pemilik dan Pengurus perpustakaan serta Tim penggerak PKK kabupaten Halmahera Utara.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Halut ,Yulius Mairuhu mengatakan , sebelum beralih ke Transformasi kegiatan ini awalnya ialah Revitalisasi perpustakaan pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 berganti sebagai Transformasi Perpustakaan, Kegiatan ini sebagai bentuk membangun kesadaran tentang pentingnya pengembangan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Perpustakaan memiliki peran bukan hanya sebagai pusat baca dan informasi namun perpustakaan bisa dapat bertransformasi menjadi tempat untuk pengembangan diri masyarakat”, Ucap Yulius.

Dia juga menambahkan , kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan umum, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, namun menjadi wadah pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.

“Kami dari Perpustakaan Daerah berterima kasih kepada Perpusnas RI Karena telah melibatkan kami untuk mensuport program revitalisasi perpustakaan berbasis inklusi menjadi Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial”, ungkapnya. (IM)

Labuha – Hadir di Halmahera Selatan, Prof. Ir. H Sarwidi., MSCE, Ph.D., IP-U. Seorang Pakar Rekayasa Gempa dan Rekayasa Struktur Universitas Islam Indonesia (UII) dan juga sebagai Ketua Harian Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia (BNPB RI).

Prof. Sarwidi menjadi pemateri/narasumber dalam Sosialisasi Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di Aula Kantor Bupati. Kamis, 22 Agustus 2019. Hadir pula sebagai Narasumber Ade Nugraha, Analisis Pengelolaan Resiko Direktorat PRB BNPB RI.

Wakil Bupati Iswan Hasjim saat membuka sosialisasi mengucapkan terimakasih dan selamat datang kepada Prof. Sarwidi yang telah hadir di Halmahera Selatan untuk memberikan pemahaman terkait RPB.

“Hal yang patut kita syukuri, dengan kehadiran Pakar Gempa Indonesia saya berharap kami semua disini dapat menyerap ilmu yang akan disampaikan, serta menyebarkannya kepada masyarakat luas”, ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Prof. Sarwidi mengatakan bahwa gempa adalah takdir dari yang kuasa dan tidak bisa dihindari, yang bisa dilakukan adalah mengambil langkah antisipasi pra gempa dan setelah gempa.

“Gempa itu merupakan sunatullah. Jika tidak ada gempa maka energi akan menumpuk dan berakibat pada meledaknya bumi,” hal ini disampaikan Prof. Sarwidi saat melakukan presentasi.

Menurutnya, gempa dapat membuat dampak bencana melalui 7 mekanisme. Pertama, guncangan kuat yang mengakibatkan robohnya bangunan di permukiman. Kedua, gempa dapat memicu tsunami yang mengempas pesisir permukiman. Ketiga, gempa dapat menimbulkan tanah bergerak (longsor) dan menghantam permukiman. Keempat, gempa bisa memicu liquifaksi dan membenamkan permukiman. Serta tanah turun ke bumi, kebakaran dan penjarahan.

“Dalam kondisi tertentu, dampak tersebut bisa saja terjadi bersamaan. Misalnya, setelah gempa terjadi tsunami, tanah bergerak, dan sekaligus liquifaksi”, jelasnya.

Prof. Sarwidi yang juga sebagai pemilik Museum Gempa yang berada di area Kaliurang, Yogjakarta mengatakan bahwa gempa walaupun jarang terjadi tetapi mengerikan. Oleh karena itu, bangunan yang dibuat di daerah-daerah rawan gempa seperti Indonesia hendaknya menerapkan konsep bangunan rumah rakyat tahan gempa (Barrataga).

“Gempa bumi itu memang menakutkan dan dampaknya destruktif, tapi resikonya bisa dikurangi, salah satunya dengan membangun rumah tahan gempa”, katanya.

Ade Nugraha, Analisis Pengelolaan Resiko Direktorat PRB BNPB RI menyarankan untuk menginstal Aplikasi InaRISK di Handphone Anroid atau Iphone.

“Aplikasi InaRISK merupakan aplikasi yang berisikan informasi tingkat bahaya suatu wilayah dan dilengkapai dengan rekomendasi aksi untuk melakukan antisipasinya secara partisipatif”, pungkasnya.

Turut hadir dalam sosialisasi ini, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe, Mewakili Kapolres Halsel, Asisten 2 Bidang Administrasi, Chairuddin A Rahman, Kepala BMKG Halsel Eko Wijayandi, Kepala BPBD Kab. Halsel Djalil Effendi serta Pejabat II dan III di lingkup Pemkab Halsel juga para peserta sosialisasi. (Red)

Labuha – CN- Bocah berusia kurang lebih Dua Tahun warga kompleks taman sari Desa Amasing Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan di Diagnosa mengalami penyakit tumor pada bagian paha kanan.

Boca yang diketahui bernama Yumna Jahra ini sempat di rawat di Puskesmas labuha dan Rumah Sakit (RS) Labuha Halmahera Selatan kini masih dalam proses perlengkapan administrasi guna kelancaran penanganan medis agar bisa mendapatakan rujukan ke RS tertentu guna dioperasi,

Kepada cerminnusantar.com, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan, Akhmad Rajak, SKM, M.Kes menjelaskan bahawa, pihaknya sudah meminta puskesmas labuha telusuri dan dimotivasi untuk rujuk ke ternate karena sudah ada MOU Pemerintah Daerah (Pemda Halsel) dengan RSU Ternate, yang terpenting pihak korban memiliki surat keterangan tidak mampuh sehingga PEMDA bisa menangani sampai pada biaya operasi nanti.

” Untuk menindaklanjuti proses pengobatan tersebut, ” kami sudah berkordinasi langsung dengan pihak Puskesmas Labuha dan mereka juga sudah telusuri dan dimotivasi untuk rujuk ke ternate karena sudah ada MOU PEMDA Halsel dengan RSU Ternate, yang penting pihak korban memiliki surat keterangan tidak mampuh sehingga kami membantu sampai pada biaya operasi nanti, Ungkap Akhmad

Sementara itu, “Rosa Cahyana Kepala Puskesmas (Kapus) Labuha saat dikonfirmasi dalam waktu bersamaan di ruang kerjanya kadis kesehatan, Rosa menjelaskan bahwa, pihaknya juga sudah memeriksa dan melengkapi administrasi boca yang akan dirujuk ke RSU Ternate, karena menurut dokter yang enggan di sebut namanya, mengatakan Boca tersebut mengalami tumor ganas .

” Kami sudah melakukan pemeriksaan dan semua berkas berupa administrasi sudah lengkap, tinggal hari ini dibuat surat rujuk ke RSUD Labuha, dan nantinya dari pihak rumah sakit yang memberangkatkan dalam arti pihak rumah sakit yang mengeluarkan surat rujukan ke RSUD Ternate untuk mendapatkan pelayanan medis selanjutnya, untuk kami hanya menunggu pihak Rumah Sakit mengeluarkan Surat Rujuknya karena bocah tersebut mengalami tumor ganas “jelasnya.

Terpisah Asriati (Ibu Yumna) saat di konfirmasi melalu via telepon dirinya mengatakan bahwa, sudah ada hasil pemeriksaan dari Dokter, namun kata dokter harus dirujuk ke RSUD Makassar atau Manado sudah bukan lagi ke ternate.

” torang sudah dari rumah sakit tadi, tapi dokter bilang, katanya harus dirujuk ke Makassar atau manado tapi yang bilang itu dokter yang berbeda dengan dokter yang awal torang lakukan pemeriksaan di RSUD labuha ini, “Tutupnya. (fajrin)