Cermin Nusantara

HALSEL,CN- Proyek Pembangunan Jalan Sentra Produksi Desa Jikotamo, Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Malut, dikerjakan oleh CV. TRISAKTI, Nomor Kontrak : 600.620/SP/DPUPR-MU/BM/PPK-V/ESK.02/2019, Tanggal 24 Mei 2019, Nilai Kontrak : Rp. 498.858.000,-, Paket 2. Pembangunan Jalan Sentra Produksi Desa Jikotamo, di dipersoalkan oleh petani Desa Jikotamo.

Proyek Jalan Sentra Produksi rencana pembangunan di Desa Jikotamo, Lokasi bekas eks PT. Poleko atau Laguna (Hol Jikotamo), panjang 1 KM, di usulkan oleh Kelompok Tani Tahun 2017/2018 di mediator oleh Mantan Pejabat Kepala Desa, kini baru direalisasi pertengahan 2019, namun proyek tersebut di alihkan begitu saja ke jalan lingkungan oleh pemerintah Desa tanpa ada koordinasi, sehingga di persoalkan oleh para petani di Desa Jikotamo.

Ketua Kelompok Tani, Muhamad, saat di konfirmasi cerminnusantara.com, terkait persoalan tersebut dengan nada keras menyesalkan pembangunan jalan tersebut, seharus jalan senta produksi malah yang di buat jalan lingkungan.

“bukan jalan lingkungan itu jalan sentra produksi tapi dong sangaja biking jalan di kampong, padahal jalan itu torang yang usul sampe kase masuk proposal di dinas pertanian, torang pe proposal yang torang kase masuk itu permohonan jalan sentra produksi tahun 2017 lalu ini baru dia muncul, biking apa dorang tara biking di kobong kong dong biking di kampong ini yang saya bingung” Kesal Muhammad

Muhamad juga menambahkan bahwa Dinas Pertanian Provinsi beberapa waktu lalu mengunjungi lokasi yang rencanakan membangun jalan sentra produksi tersebut, pada saat itu ia bersama Kepala Unit Unit Peranian Kecamatan, Jainudi, yang mendampingi Kepala Dinas, namun di saat proyek berjalan tanpa ada kordinasi sehinga proyek yang tadinya jalan sentra produksi malah di bangun jalan lingkungan.

Dari keterang pihak Pelaksana dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ketika di hubungi media ini mengaku di komplen masyarakat, dan bagi kami kalau ada masyarakat yang komplen jang komplen ke kami, karena pada saat turun bersama kontraktor langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, kami sudah sampaikan bahwa ini jalan produksi tapi Kepala Desa bilang tidak ada jalan produksi yang mau di bangun di desa kami, maka kami ikut arahan sesuai lokasi yang di tunjuk kepala desa” Ujar Pihak Pelaksana yg enggan menyebut namanya

Ketikan median ini Mengkonfirmasi kepada pihal pelaksan yang enggan menyebut namanya menjelaskan “jalan itu memang jalan produksi tapi sudah di alihkan ke jalan lingkungan karena pada saat koordinasi dengan Kepala Desa setempat, mengatakan jalan produksi tidak ada kalau di desa jikotamo, sehingga kami ikut sesuai lokasi yang di tunjuk oleh Kepala Desa”.

Dengan adanya pengalihan proyek dari jalan sentra produksi ke jalan lingkungan ini, para kelompok tani di desa jikotamo merasa di rugikan, untuk itu mereka meminta kepada pihak PU, Dinas Pertanian, dan Inpektorat Provinsi agar turun ke lokasi pembangunan proyek tersebut guna mengevaluasi kembali proyek jalan sentra produksi yang di alihkan ke jalan lingkungan. Tutup Muhammaf. (kif)

TERNATE, CN : Upacara pengantaran personel Brimob Nusantara Polda Maluku Utara, BKO Papua dan Papua Barat di pimpin langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Brigjen Pol Suroto yang berlangsung di lapangan apel Mako Kompi 3 Batalyon B Pelopor Jln. Raya Tubo, Kel. Akehuda Kec. Ternate Utara, Rabu (21/08/19) sore tadi.

Dalam sambutanya, Kapolda Malut, Brigjen Pol Suroto menuturkan, tujuan upacara pengantaran personil brimod Polda Maluku Utara yang di BKO – kan ke Polda Papua dan Papua Barat guna memeriksa kesiapan personil secara materil, sarana prasarana dan juga kemampuan pengamanan dalam wilayah hukum Polda Papua dan Papua Barat nantinya.

” Untuk setiap rekan – rekan anggota Brimob Polda Malut selalu berpegang pada ketakwaan dan keimanan sebagai landasan moral manusia beragama dan selalu menjaga kekompakan dalam bertugas, ” ungkapnya.

Kapolda melanjutkan, tentu untuk mengemban tugas BKO ini semua personil harus melaksanakan tugas dengan baik sesuai harapan masyarakat dan Polri guna menjaga nama baik Korps Brimob dan Polda Malut. Dan Wujutkan jati diri polri sebagai sosok pengayom, pelindung dan pelayan serta menjadi teladan untuk selalu menjadi dambaan dan kebanggan bagi masyarakat,

” Karena Polri RI menilai Polda Malut semakin baik dalam BKO sehingga ini adalah BKO yang ketiga kalinya untuk bertugas di Papua. Dalam menciptakan kondisi keamanan pada wilayah harus benar – benar menjadi perhatian dan selalu bersinergisitas secara profesional bagi semua anggota. ” harap Kapolda.

” Ini perintah dari Mabel Polri untuk mengirimkan 1 SSK personil Brimob ke Papua tepatnya di Timika untuk BKO Polda Papua dan Papua Barat, soal penempatan nanti diatur Polda Papua Barat, kita hanya mengirimkan saja. Informasinya tidak salah untuk pemulihan perkembangan situasi pengamanan sekalipun sudah aman. Untuk jumlah personil yang dikirim satu personil 100 orang anggota Brimob. Yang jelas tugasnya adalah tugas kemanusiaan untuk membantu saudara – saudara kita di Papua,” ungkap Suroto kepada awak media. (IM)

Ternate, CN : Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara, menyoroti dugaan tindak pida korupsi atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2017.

Kepada cerminnusantara.com, Rabu, 21/8/2019, Ketua DPD GPM Sartono Halek menjelaskan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Maluku Utara dengan Nomor : 15.C/LHP/XIX.TER/5/2018 Tanggal 21 mei 2018 telah menemukan Dinas Perhubungan (DISHUB) Pulau Taliabu pada sejumla pekerjaan Tahun Anggaran 2017 terdapat kerugian Keuangan Daerah mencapa Rp. 2,1 M. 

Kerugian senilai Rp.  2,1 M tersebut dari jumlah kelebihan pembayaran perjalanan dinas,  perjalanan dinas yang tidak di dukung dengan bukti yang memadai, kekurangan volume pembangunan dermaga rakyat Desa Gela, Desa Parigi,  Desa Tabona dan kekurangan volume realisasi belanja modal lahan bandara. Ucap Sartono

Adanya temuan ini, kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Agar segera melakukan penyelidikan terkat dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pulau Taliabu. Tegas Sartono

Lanjut Sartono, dalam sepekan ini pihaknya akan melaporkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, atas dugaan tindak pidana Korupsi kepada penegakan hukum. tutup Sartono

Hingga Berita ini di terbitkan, masih dalam upaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Pulau Taliabu Ibrahim Tidore untuk di konfirmasi. (Red)

Labuha – Tahun 2020 mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melalui Prioritas Wakil Bupati Halsel Iswan Hasjim akan mencanangkan gebrakan baru dengan mencontohkan keberhasilan gebrakan Lacak Malaria, yaitu Gebrakan Lacak Kelahiran. Gebrakan ini akan memastikan anak-anak di Halsel telah tercatat serta memiliki akta kelahiran. Dengan adanya terobosan ini akan mampu membentuk sumber daya Halsel dalam menghadapi era milenial.

Itulah harapan prioritas Wakil Bupati Halmahera Selatan Iswan Hasjim saat membuka Sosialisasi Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran di Hotel Buana Lipu, Rabu (21/08/19).

Sosialisasi tersebut diselenggarakan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak dalam rangka mendorong Peningkatan Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Sebagai Upaya Mencapai Target Nasional Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Tahun 2019. Sosialisasi ini telah dilakukan di 5 provinsi dan 67 Kabupaten/kota sejak tahun 2016 silam.

Turut hadir Kepala Dinas DP3AKB Aisya Badaruni, Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dulcapil) Saban Ali, Kadis Kesehatan Ahmad Radjak, Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak Sri Martani Wahyu Widayati, SE. MM serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan Peserta Sosialisasi.

Mengawali sambutannya Wakil Bupati Iswan Hasjim mengucapkan selamat datang kepada Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak beserta rombongan.

“Selamat datang kepada Ibu Sri Martani Wahyu Widayati, SE. MM dan rombongan di Kabupaten Halmahera Selatan”, ungkapnya.

Wabup mengatakan OPD harus memberikan kontribusi untuk membuat gebrakan atau gerakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat teemasuk hak anak.

“Kita harus pastikan melakukan gebrakan dalam melayani masyarakat terutama memastikan pemberian identitas sebagai pengakuan negara atas kelahiran anak melalui akta kelahiran”, jelasnya

Selain itu, menurut Wabup tujuan OPD hadir dalam sosialisasi ini adalah agar dapat mengetahui langkah-langkah dan strategi pemangku kepentingan untuk dalam melakukan pencatatan pada setiap anak yang lahir.

“Pemangku kepentingan harus memastikan kepemilikan akta kelahiran bagi semua anak di Halsel telah di catat secara detail oleh negara”, tandasnya

Wabup meminta agar SKPD terkait yang harus bersama – sama bergerak untuk menyusun berbagai program guna melakukan gebrakan lacak kelahiran untuk Halmahera Selatan.

” Semua SKPD terkait harus saling sinkron melakukan gebrakan ini seperti Dukcapil, Dinkes, dan DP3AKB. Kita akan duduk bersama guna meramu secara detail mekanisme gebrakan ini sehingga berjalan sesuai harapan,” ungkap Iswan.

Pada kesempatan yang sama, Sri Martani Wahyu Widayati, SE. MM selaku Kepala Bidang Hak Sipil dan Informasi Kementrian Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mempunyai mandat mengkoordinasikan bahwa hak anak dipastikan untuk di penuhi, dilindungi dan dijalankan oleh semua Kementrian maupun pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota.

“Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diberikan mandat untuk memastikan bahwa hak anak yang terdiri dari pemenuhan sekaligus perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan harus dijalankan oleh semua OPD yang ada di pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota khususnya Halsel”, jelasnya

Sri juga menambahkan sosialisasi ini untuk menjadikan Sumber Daya Manusia (SDM) lebih berkualitas.

“Ketika suatu kabupaten/kota khususnya Halsel ingin menjadi kabupaten yang layak anak terdapat 24 indikator dalam kebijakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, salah satunya adalah pemenuhan hak anak untuk dicatatkan dan mendapatkan bukti kelahiran yaitu akta yang merupakan hak dasar bagi anak yang baru dilahirkan”, pungkasnya

Dirinya berharap, semua anak yang ada di Halsel dapat segera memiliki akta kelahiran.

Perlu diketahui, target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran adalah 85 persen. (Red)

TERNATE, CN : Mendekati perhelatan tinju amatir Pra Qualifikasi PON XX Papua 2020 pada tanggal 15 – 21 September mendatang, para atlit tinju yang masuk dalam Pemusatan Pelatihan Daerah (Pelatda) Pertina Maluku Utara lebih intens melakukan latihan di gedung SKB Kota Ternate.

Dalam persiapan menuju pra qualifikasi, atlit pelatda tinju Maluku utara memiliki jadwal latihan yang sangat padat, mulai dari latihan fisik, mental, dan sparing sesama atlit pelatda sesuai level dan standar nasional. Bahkan rencananya pada tanggal (23/08) para atlit pelatda tinju Malut akan melakukan triout di beberapa Provinsi. Tujuan triout tersebut adalah memberikan kesempatan kepada atlit Pelatda Tinju untuk melakukan sparing partner dengan para atlit pelatda tinju yang akan ikut pada pra qualifikasi PON XX Papua 2020 di Kota Ternate, Maluku Utara nantinya.

” Selama 2 bulan ini atlit tinju Malut sementara dalam TSE. Program lainnya, memanfaatkan sisah waktu kurang lebih sebulan ini, petinju – petinju yang masuk pelatda akan melakukan triout. Dan pada hari jumat atlit pelatda tinju Malut triout di Sulut, DKI, serta Jabar. Secara fisik, mereka sudah siap karena sudah berlatih secara serius. terbukti hari ini sparing antara sesama cukup memuaskan,” ungkap ketua Pertina Malut, H.Djasman Abubakar, S.Ag saat di temui oleh cerminnusantara.com di Gedung SKB Kota Ternate, Jln. Batu Angus, Kel. Dufa – dufa Kec. Ternate Selatan, Rabu (21/08/19).

Pertina Malut menargetkan sebagai tuan rumah pada pra qualifikasi tentu harus meloloskan sebanyak – banyak mungkin atlit pelatda tinju Malut yang ada. Sehingga dari 17 clas yang dipertandingan, Pertina akan mengikutsertakan 15 clas atlit pelatda tinju Malut yang berpotensi untuk mencapai target tersebut.

” Paling tidak, kalau pada PON ke XIX di Jawa Barat hanya 5 atlit pelatda tinju Malut yang lolos. Maka harapanya pada PON XX Papua kali ini Pertina Malut berusaha agar bisa lebih dari 5 atlit pelatda tinju yang lolos. Paling kecil 7 atlit tinju yang harus lolos. Apalagi kita diuntungkan secara psikologi, sebab para atlit tinju bertanding dihadapan pendukungnya sendiri, ” tutur Djasman.

Djasman menambahkan, kami berharap dukungan serta doa dari seluruh masyarakat Malut kepada atlit pelatda tinju Malut dengan cara datang menyaksikan secara langsung pertandingan guna memotifasi atlit kita di perhelatan pra PON XX nanti di Gor Ternate Sport Hall, Kel.Ubo – ubo Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate, ” harapnya. (Iwan)