Dalam Waktu Dekat, Ketua DKC Garda Bangsa Halsel Bakal Silaturahmi dengan Pengurus di 249 Desa

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Dalam rangka mempererat dan memperkuat solidaritas di internal Pengurus Sayap Partai kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan kordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) akan melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan seluruh Pengurus Garda Bangsa di 249 Desa yang tersebar di 30 Kecamatan di Halsel dalam waktu dekat.

Hal ini disampaikan Ketua DKC Garda Bangsa Halsel, Asbur Abu saat di konfirmasi wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (15/5/2023)  terkait agenda apa yang akan dilakukan Sayap PKB khususnya Garda Bangsa dalam rangka menghadapi momentum pemilihan legislatif DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPRD RI dan Pemilihan Presiden RI 2024.

“Saya bersama Pengurus Garda Bangsa Halsel akan melakukan silaturahmi dan konsolidasi dalam rangka memperkuat komitmen pengurus Garda Bangsa di tingkat Desa dan Kecamatan serta  Kabupaten pada momentum pemilu legislatif hingga Presiden RI Tahun 2024 nanti,” jelas Ketua Garda Bangsa Halsel Asbur Abu.

Dikatakannya, Garda Bangsa Halsel akan memiliki sikap politik tersendiri jika dirinya tidak mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Halsel pada Dapil 5. Sebab, dari seluruh calon anggota legislatif dari PKB tidak ada Pengurus Garda Bangsa yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Halsel melalui PKB. Olehnya itu, dirinya akan bertemu dengan seluruh Pengurus Garda Bangsa di Tingkat Desa dan Kecamatan guna menyampaikan persepsi dan pandangan dalam rangka melakukan konsolidasi pemenangan dan mendukung calon legislatif dari PKB apakah bekerja person memenangkan calon legislatif tertentu atau bekerja secara umum ke PKB.

“Sikap politik ini nanti dibicarakan dengan pengurus di Tingkat Desa dan Kecamatan pada agenda silaturahmi nanti,” tegasnya mengakhiri. (Hardin CN)

Dalam Waktu Dekat, Sejumlah Kepala Desa di Halsel yang Diduga Korupsi Bakal Diberhentikan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Hi. Usman Sidik dengan tegas  menginstruksikan kepada Inspektorat Halsel untuk melakukan audit terhadap puluhan Kepala Desa untuk menstabilkan anggaran Daerah, akhirnya terungkap ada temuan dugaan penyelewengan anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah bahkan milyaran rupiah, sehingga langkah Bupati Halsel Usman Sidik patut di apresiasi.

Dalam keterangan melalui Pers realis yang diterima media, Minggu (31/10/2021), Staf Khusus Bupati Halsel, M. Yunus Najar mengatakan, dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran penunjang operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah senilai Rp 4. 057.151.500 Tahun anggaran 2021 sejak bulan Agustus, Bupati Halsel, Hi. Usman Sidik benar-benar telah menindak lanjuti dalam bentuk laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi ke Polda Maluku Utara (Malut) melalui Direktorat Reserse kriminal khusus Polda Malut dan saat ini sedang di proses.

“Bukti bahwa hasil temuan tersebut sedang diproses adalah pada Tanggal 27 oktober Tahun 2021 melalui surat Nomor R/937/X/2021/Ditreskrimsus yang di tujukan kepada Bupati Halmahera Selatan perihal pemberitahuan undangan klarifikasi terhadap sejumlah pejabat dan mantan pejabat yang terkait dengan permalasahan yang dimaksud,” ujar M Yunus Najar.

Najar menambahkan bahwa pertanggal 27 September 2021 , audity telah menindaklanjuti hasil temuan tersebut kepada sejumlah pihak yang terkait dengan jalan mengembalikan uang senilai 1,6 Milyar ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Halmahera Selatan sesuai bukti kwitansi yang diserahkan ke Inspektorat, sedangkan sisanya Rp 2.457.151.500 akan ditindak lanjuti oleh audity dalam kurung waktu 2 Bulan ke depan.

Mantan anggota DPRD Halsel 2 periode itu juga menyebut, terkait dengan rencana proses hukum para Kepala Desa yang terindikasi melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu dekat, tentu hal itu akan dilakukan dengan pendekatan 3 kategori yakni, untuk temuan Inspektorat Halsel yang terindikasi korupsi Dana Desa di atas 1 milyar akan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut, sementara untuk hasil temuan Rp 500 juta sampai 1 miliar akan di limpahkan ke Kejaksaan Negri (Kejari) Labuha dan untuk temuan di bawah Rp 500 juta akan di panggil Inspektorat untuk dilakukan penanda tanganan SKTJM terbatas secara internal di Inspektorat Halsel.

“Dalam hal setelah waktu di sepakati dalam SKTJM terbatas, para Kepala Desa tidak menindaklanjuti dengan cara melakukan pengembalian, maka para Kepala Desa yang bersangkutan akan diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH),” tegasnya.

Sementara soal penonaktifan Kepala Desa yang terindikasi melakukan tindakan korupsi katanya Najar, hal itu sudah dilakukan sejak 2 bulan pertama dilantik sebagai Bupati Halsel dengan memberhentikan sementara salah satu Kepala Desa di Kecamatan Obi Selatan.

“Dan Alhamdulillah, Keputusan Bupati Hi Usman Sidik membuahkan hasil, dimana Kepala Desa yang bersangkutan pada bulan September telah 100 persen mengembalikan hasil temuan Inspektorat ke Rekening Kas Umum Daerah,” cetus Najar.

Najar bilang, keputusan pemberhentian sementara Kepala Desa dimaksudkan memberi sanksi dan efek jera agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, lebih berhati-hati dalam mengelola Dana Desa dan tertib adminstrasi serta agar yang bersangkutan dapat mengembalikan hasil temuan dimaksud.

Dengan demikian, ujar Najar sekiranya sangat jelas bahwa Bupati Halsel sangat konsen dan komitmen dalam upaya pemberantasan korupsi melalui tindakan kongkrit.

“Menyusul dalam waktu dekat, Bupati Hi Usman Sidik akan memberhentikan sejumlah Kepala Desa yang telah menandatangi SKTJM sebagaimana yang telah dilansir oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan di media pada beberapa waktu kemarin,” tutupnya. (Red/CN)

Dalam Waktu Dekat, KNPI Halsel Bakal Bentuk Pengurus Kecamatan

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), kini tengah mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Pengurus Kecamatan (PK) untuk pemilihan Ketua dan pengurus KNPI Kecamatan se-Kabupaten Halsel  dalam waktu dekat.

Plt Ketua DPD KNPI Halsel, Irfan Abdurahim mengatakan, pemilihan Ketua pengurus Kecamatan atau disingkat PK akan segera dilakukan.

Hal itu tidak terlepas dari telah adanya SK Plt kepengurusan KNPI Halsel, sehingga pengurus tingkat Kecamatan juga segera dibentuk agar program kerja KNPI Halsel nantinya bisa berjalan maksimal.

“Agenda pertama yang akan kami lakukan adalah musyawarah di Kecamatan di wilayah Gane, Saya mengajak para pemuda Halsel untuk berpartisipasi bahkan mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua KNPI Kecamatan ,” jelas Ivan Pers sapaan akrab Irfan Abdurhim.

Dikatakannya, adapun persyaratan terkait calon kandidat akan disampaikan Ketua steering komite yang akan dibuatkan SK oleh Ketua DPD KNPI Halsel. Ivan berharap, musyawarah di tingkat Kecamatan ini bisa berjalan dengan baik.

Hingga saat ini, pihaknya sementara menyusun jadwal pelaksanaan sesuai dengan AD/ART organisasi. Pihaknya juga tengah melakukan konsolidasi dengan stakeholder yang ada di Kecamatan agar pelaksanaan Musyawarah Kecamatan nantinya bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

“Untuk pendaftaran dan pelaksanaan akan kami laksanakan dalam waktu dekat karena Kecamatan di bagian Gane ini adalah, wilayah yang jadi priortias kami dan ini komitmen KNPI Halsel untuk menjadikan Gane yang pertama melaksanakan pemilihan ketua Kecamatan,” jelas Ivan.

“Jadi untuk pendaftaran calon Ketua PK nanti akan di buka di ibu kota kecamatan yang ada di Gane. Sementara ini kami juga sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman karateker yang ada di Gane,” tambahnya.

Saat ditanya terkait jadwal pendaftaran, Direktur Media Liputan Malut itu  menegaskan, dalam waktu dekat dan akan disampaikan secara terbuka, sehingga siapapun boleh mendaftar untuk menjadi ketua pengurus kecamatan KNPI Kabupaten Halmahera Selatan

“Saat ini kami masih menyusun untuk wilayah kecamatan dan dalam satu dua hari ke depan akan kami buka pendaftaran kemudian selanjutnya akan dilakukan Musyarawah Kecamatan,” tutup Ivan. (Red/CN)

Dalam Waktu Dekat, Lembaga KPK se-Malut Bakal Dilantik

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

Ternate, CN – Hasil rapat pembentukan panitia persiapan pelantikan Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (LKPK) pada Sabtu (8/11/2020) berjalan dengan baik.

Dari hasil rapat tersebut. pelantikan gabungan dari 4 Kabupaten Lembaga KPK tingkat Provinsi diantaranya, Kota Ternate, Halmahera Selatan (Halsel), Morotai dan Tidore Kepulauan (Tikep).

Kepada media ini, Ketua Lembaga KPK Kota Ternate, Maharani Halil menjelaskan, keempat Kabupaten Lembaga KPK tersebut sudah di SKkan Pimpinan Nasional (Pimnas) yang rencananya akan dilaksanakan pada Tanggal 30/11/2020 tepat pada hari Senin malam di Gedung eks Walikota Lantai 2.

“Selanjutnya, kami dari Lembaga KPK se-Maluku Utara akan melakukan kerjasama di tingkat Pemerintah dan institute terkait,” jelasnya.

Selain itu, ia juga sedikit menyampaikan bahwa kehadiran Lembaga KPK ini bukan tujuan untuk menakut-nakutin para pejabat negara dan swasta.

“Tapi lebih menjaga keseimbangan dalam kinerja Pemerintah maupun Dwasta agar tidak melakukan pencucian uang (Korupsi) yang nantinya berdampak pada masyarakat setempat karena tujuan dari lembaga ini adalah menjaga kesejahteraan rakyatnya. Yang dimana, berpedoman pada asas Pancasila dan UUD Tahun 1945,” tutupnya. (Red/CN)

Dalam Waktu Dekat, Polda Malut Akan Gelar Operasi Gratis Selah Bibir

Berita Daerah Biro Ternate|oleh

TERNATE, CN – Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) akan menggelar Kegiatan Bakti kesehatan dalam bentuk operasi gratis selah bibir dan selah langit-langit dalam rangka memperingati hari bhayangkara ke 74 yang jatuh pada tanggal 1 juli lalu.

Kegiatan ini bertujuan menciptakan kondisi kamtibmas yang kondusif dan masyarakat semakin produktif.

Bakti kesehatan polri ini menindaklanjuti surat telegram dari Kapolri 842/VI/IJK/6.3-2020 Tentang Memperingati Hari Bhayangkara ke 74 berupa operasi celah bibir dan celah langit-langit secara gratis.

Karumkit Bhayangkara Polda Malut, Kompol drg. Tenang Wahyudi, didampingi Kaur Mitra Bidhumas Polda Malut, AKP Eksan Umanailo dalam konferensi pers, rabu (29/7/2020) menyebut, dengan situasi dan kondisi masyarakat indonesia yang sedang mengalami dampak pandemi ini tentu apapun bantuannya tetap akan sangat berarti buat masyarakat.

“Dengan bantuan itu diharapkan akan terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif. Diharapkan masyarakat semakin produktif dimasa pandemi ini, sehingga bisa segera keluar dari situasi krisis,” ucapnya.

Ia menambahkan, rencana pelaksanaan bakti kesehatan polri ini akan dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15, sehari sebelumnya tanggal 12 akan dilaksanakan screaning terhadap pasien yang sudah mendaftar.

“Tim yang bakal mekalukan operasi itu adalah tim bedah plastik Surabaya yang bekerja sama dengan perapi-perapi, yakni perhimpunan ahli bedah plastik Indonesia dan organisasi kemanusiaan smelren,” imbuhnya.

Sementara Untuk kuota sendiri, lanjut dia, dibatasi tahap pertama sebanyak 20 orang yang tersebar di wilayah Maluku Utara.

“Olehnya itu bagi yang ingin mendaftar silahkan datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Malut, pasien yang sudah mendaftar akan discreaning pada tanggal 12,” pungkasnya. (Ridal CN)