HALTENG, CN – Upaya Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara (Malut), menekan lajunya inflasi perlu dioptimalkan untuk menjaga ketersediaan pasokan pangan masyarakat.
Pasalnya, pasar murah yang diselenggarakan Pemda Halteng melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Perindagkop) dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan di Kota Weda dan Weda Selatan menuai protes warga dan netizen.
Salah satu warga yang enggan namanya dipublis mengatakan, upaya Pemda Halteng menekan lajunya inflasi melalui program kegiatan pasar murah perlu melakukan survei terlebih dahulu dan melakukan seleksi. Dalam hal ini, memperhatikan apa yang paling dibutuhkan masyarakat dan siapa yang akan membeli.
“Tidak bisa dipungkiri karena lemahnya pengawasan. Ada beberapa bahan pokok dari pasar murah itu dijual kembali ke masyarakat oleh pembeli siluman (Pedagang). Lah kalau seperti ini, apakah itu yang disebut dengan tujuan Pemerintah dalam menggelar pasar murah bisa tercapai dan sesuai dengan sasaran,” ujarnya, Rabu (15/11/2023).
Hal senada juga disampaikan salah satu pemilik Akun Facebook (FB) di Grub FB Nuansa Halmahera Tengah. Dalam ciumannya, ia mengatakan bahwa bahan pokok dalam pasar murah ini diprioritaskan untuk masyarakat kalangan menengah kebawah.
“Yang jualan Kios-kios tuh jangan ambe banyak-banyak baru jual ulang, pasar murah itu biarlah torang masyarakat biasa beli untuk makan hari-hari, kong kios-kios ngoni angkat sampe baru jual ulang itu seee” cuitannya.
Terpisah, Ketua Umum Pengurus Besar Form Mahasiswa Maluku Utara Sejabodetabek (PB-FORMMALUT) Hamdan Halil mengatakan, titik lokasi operasi pasar murah harusnya diperbanyak pada Daerah-daerah terpencil yang lebih terdampak inflasi.
Dia menilai, program pasar murah tersebut cukup membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apalagi disaat harga sejumlah bahan pokok mulai naik saat ini. Lalu, bagaimana dengan Daerah-daerah terpencil yang ada di Halteng, khususnya di wilayah Patani, Gebe dan lainnya.
“Kami berharap program kreatif ini bisa dinikmati seluruh rakyat Halmahera Tengah tanpa terkecuali,” harapnya.
Hamdan menambahkan, problem inflasi ini tidak semata kenaikan harga terus menerus, namun menjadi masalah krusial adalah pendapatan perkapita yang berdampak pada daya beli masyarakat. Apalagi Halteng masih menyandang kabupaten termiskin di tengah pengelolaan kekayaan sumber daya alam.
“Tak dapat dipungkiri, inflasi juga bertemali dengan problem kemiskinan. Sehingga perlu dipikirkan pengorganisasian pekerjaan berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan skema industri serat rumah tangga melalui UMKM/Koperasi,” tutupnya. (Abi CN)