HALSEL, CN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) melalui Komisi I pada Rabu, (4/6/2020) kemarin, Menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama keterwakilan masyarakat Desa Dolik.
Pada Rapat Dengar Pendapat tersebut yang di inisiasi oleh Komisi I DPRD Halsel itu di gelar diruang pertemuan komisi I, di pimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I Hi Sagaf Hi Taha bersama Anggota Fadila Mahmud dan Haryadi Ibrahim serta keterwakilan masyarakat Desa Dolik.
Dikatakan Hasbi Jainal selaku keterwakilan masyarakat Desa Dolik di hadapan Pimpinan Rapat Komisi I, Hasbi menjelaskan bahwa terkait dengan persoalan yang terjadi di Desa Dolik ini, masalahnya sudah lama yakni dari Tahun 2017-2020.
Hasbi yang juga Wakil Ketua LSM LIRA Halsel ini, dengan tegas di hadapan pimpinan rapat menjelaskan hal yang paling mendasar terjadi di Desa Dolik Kecamatan Gane Barat Utara adalah soal transparansi Anggaran.
“Hal ini sudah jelas terurai dalam undang-undang bahwa baliho Dana Desa menjadi prasyarat utama sebagai instrumen transparansi anggaran Dana Desa selama Tahun 2017-2020 ini masa kepemimpinan Kades Iswadi Ishak tidak pernah pernah mempublish secara transparan Pengelolaan Dana Desa Dolik,” ungkapnya.
Bahkan Pemdes Dolik dalam kebijakannya selama ini terkesan pilih kasih, pada konteks pembangunan di Desa, baik itu fisik maupun non fisik.
Lanjut Hasbi, ada dua poin tuntutan permohonan kepada Bupati Halsel Bahrain Kasuba melalui Komisi I DPRD Halsel.
“Ada dua poin tuntutan kami, yang pertama kami memohon kepada Bupati Halsel melalui Komisi I DPRD Halsel agar meminta kepada Bupati Halsel untuk mengevaluasi Kepala Desa. Bila perlu menonaktifkannya sementara,” pintanya.
Pihaknya juga memohon kepada Inspektorat melalui Komisi I segera melakukan Audit Pengelolaan Anggaran DD Dolik Tahun 2019.
Menanggapi persoalan Desa Dolik tersebut, Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Halsel, Hi Sagaf Hi Taha menegaskan bahwa Komisis I DPRD Halsel dengan serius dalam menanggapi persoalan yang terjadi di berbagai Desa.
“Kami di Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan tidak main-main dalam menanggapi berbagai persoalan yang tengah terjadi di berbagai Desa, DPRD akan segera menindaklanjutinya,” tegasnya.
Bahkan ia dengan tegas di hadapan perwakilan masyarakat bahwa masalah tersebut DPRD akan mendorong persoalan Desa Dolik ke pihak Inspektorat untuk melakukan Audit khusus.
“Olehnya itu, kami komisi I tidak tinggal diam dan akan mengambil langkah secepatnya,” janji Sagaf di hadapan perwakilan masyarakat Dolik.
Selain itu, ia mengatakan bahwa pihak DPRD berkeyakinan setiap ada letupan aksi yang terjadi di Desa-Desa pasti ada masalah oleh sebab itu DPRD akan agendakan secepatnya dengan instansi terkait.
Untuk masalah yang terjadi di berbagai Desa di masa Pendemi Covid-19 ini, melalui Komisi I akan meminta kepada Inspektorat untuk tidak melakukan Audit biasa tapi Audit khusus.
“Kalau pun dalam hasil Audit tersebut terdapat temuan, maka kami Komisi I akan menggunakan kewenangan dan mengeluarkan rekomendasi,” tutupnya. (Red/CN)