DPP GMNI Desak Pemerintah Pusat Segera Tangani Pencemaran Laut Di Halsel Dan Kota Ternate

Daerah|oleh

HALSEL, CN – DPP GMNI Ketua Bidang Maritim Alimun Nasrun desak Pemerintah Pusat segera menangani pencemaran laut Halmahera Selatan (Halsel) dan Kota Ternate, DKP Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk serius melakukan peninjauan di perairan Provinsi Malut.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran, baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia (marine debris), industri (pengolahan perikanan), perhubungan laut seperti tumpahan minyak (Oil Spill), maupun aktivitas pertambangan lainnya yang mengakibatkan terjadinya pencemaran laut.

Fenomena yang terjadi di perairan Maluku Utara yang menyebabkan ikan di Perairan Laut Halmahera Yakni Kecamatan Kayoa dan Kecematan Makian Kabupaten Halsel Serta Kota Ternate mendadak mati di wilayah perairan beberapa akhir terakhir ini sangat meresahkan masyarakat.

Terkait hal ini, Alimun menyampaikan pada media ini Kamis, (27/02/2020) persoalan kondisi Permukaan laut di lokasi perairan Makian dan Kayoa Kabupaten Halsel serta juga di pantai Taman Nukila Ternate, Kecamatan Kota Ternate Tengah yang ditemukan banyaknya ikan yang mati mendadak di kedalaman 5 hingga 20 meter dari permukaan oleh Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (Possi) Kota Ternate. Rabu, (26/02/2020).

Selain ditemukan ikan mati mendadak di ke dalam 5 hingga 20 meter dari permukaan, kondisi permukaan air laut di lokasi taman Nukila Ternate juga terlihat keru berwarna kecoklatan yang berbeda dengan kondisi sebelumnya.

“Kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi diperairan Maluku Utara di Kabupaten Halsel dan Kota Ternate, banyak warga menduga Kejadian ini akibat terjadinya pencemaran air limbah karena air laut di perairan Halmahera Selatan dan Kota Ternate terjadi perubahan warna menjadi Coklat,” Jelasnya

Kejadian yang terjadi di perairan Maluku Utara ini belum ada perhatian dari lembaga terkait untuk bisa memastikan penyebat terjadinya perubahan air laut di perairan Kab. Halsel dan Kota Ternate mengakibatkan banyaknya ikan mati mendadak di perairan.

“Meminta pada pihak terkait untuk bisa diuji bukan hanya mengambil sampel pada air, tapi sampai pada ikan yang mati mendadak tersebut supaya bisa diketahui apa yang sebenarnya terjadi, karena ada informasi terjadinya pencemaran air limbah,” Tegas Alimun

Menurut beberapa Anggapan dari Pihak Akademisi, perubahan warna air di permukaan dugaan awal disebabkan karena blooming alga yang artinya nutrisi berlebih yang terdapat dalam perairan sehingga menyebabkan populasi alga menjadi sangat banyak.

“Kalau blooming alga itu kita harus punya kajian yang lengkap, karena secara kasat mata kita melihat perubahan warna air pendugaan awal kita karena terjadinya blooming, tapi itu perlu pengkajian apalah blooming ataukah limbah beracun,” Tuturnya

Pencemaran laut menurut UNCLOS 1982 adalah benda buatan manusia yang masuk ke dalam lingkungan laut yang disebabkan oleh penanganan yang buruk, pembuangan ke laut baik disengaja maupun tidak disengaja.

Hal ini tentunya akan menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem, habitat, biota laut dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Ancaman pencemaran tersebut apabila tidak ditangani secara tepat dapat mengakibatkan semakin meluasnya dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan biota.

Maka dari itu kami meminta kepada pemerintah Daerah dan pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan cq. Direktorat Pendayagunaan Pesisi dan Pulau-Pulau Kecil ikut aktif dalam penanganan pencemaran laut di Perairan Maluku Utara dan berkoordinasi dengan Lembaga terkait, para pakar, praktisi, stakeholder dan para pengambil kebijakan untuk saling bertukar informasi, data, dan upaya-upaya penenganan Pencemaran Air laut di perairan Maluku Utara.

“Meminta KKP harus berperan aktif dalam kerjasama regional dengan daerah dalam rangka bersama-sama menyelesaikan masalah di perairan laut Maluku Utara,” Pintanya

Selain itu, diharapkan seluruh stakeholder tersebut dapat merumuskan strategi serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis upaya penanganan pencemaran laut. (Red)

Bupati Resmi Melantik Jufri Lamoro Jadi Ketua Baznas Halsel

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Bupati H. Bahrain Kasuba secara resmi melantik dan mengukuhkan pimpinan dan anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) periode 2019-2024. Acara pelantikan ini berlangsung di Aula Kantor Bupati pada Rabu pagi, (26/02/2020).

Pengukuhan ini diawali dengan pembacaan surat keputusan tentang pengangkatan Pimpinan Baznas Kabupaten Halsel diikuti dengan pelantikan dan pengukuhan pimpinan Baznas oleh Bupati Bahrain Kasuba.

Adapun pimpinan Baznas yang dilantik yakni Jufri Lamoro, S.Ag menjabat sebagai ketua dan 3 anggota lainnya yakni M. Diman Kadir Yahya, SH, Ir. Tufail Iskandar Alam dan Haryati, S.Si.,MM.

Bupati Bahrain Kasuba dalam sambutannya memberikan selamat kepada ketua dan anggota Baznas yang baru dikukuhkan serta menyampaikan harapannya kepada pengurus agar dapat melaksankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

“Saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang baru dilantik, semoga dapat mengemban amanah dan melaksanakan tugas dengan baik untuk kepentingan masyarakat Halmahera Selatan,” Ucap Bupati.

Dalam sambutannya, Bupati juga menyampaikan bahwa penyaluran zakat harus tepat sasaran, menurutnya peran Baznas sangat diperlukan untuk mengentaskan kesenjangangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan.

“hal ini sesuai dengan dasacita yakni Bisa Berkah untuk itu, saya berpesan kepada Baznas Halsel agar tetap bekerjasama serta menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemda Halsel,” Pungkasnya

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halsel H. Lasengka La Dadu dalam sambutannya menyampaikan harapannya untuk Baznas Halsel agar dapat selangkah lebih maju dari yang lain untuk merubah pola pikir masyarakat.

“Dari yang menjadi penerima zakat atau mustahik dapat berubah menjadi pemberi zakat atau yang disebut muzaki,” Harapnya

Sementara itu, Kepala Baznas Provinsi Malut, Iskandar M. Djae dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam pengalaman keseharian, menunjukan bahwa masih ada beberapa masalah dalam tugas mengoptimalkan pengumpalan dan pengelolaan zakat.

“Oleh karena itu, kepada para Komisioner Baznas untuk tetap menjalin hubungan dan kerjasama untuk memaksimalkan dakwah yang tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat normative dan tekstual tetapi lebih kepada kontekstual dan prespektif menyentuh kepada kehidupan umat dengan dakwah yang tercerahkan kepada zakat, infaq dan sedekah,” Ungkapnya.

Terakhir dilakukan pula penyerahan memori jabatan dari ketua Baznas Halsel sebelumnya yakni Amiruddin Dukomalamo kepada ketua Baznas yang baru dilantik.

Turut hadir dalam acara, Sekertaris Daerah Helmi Surya Botutihe, Para Asisten dan Staff Ahli, mewakili Kapolres Halsel, Mewakili Dandim 1509 Labuha, serta Pimpinan SKPD. (Red)

Menjawab Keresahan Warga, Bupati Instruksikan BPBD Dan DPKPLH Untuk Turun Langsung Ke Lokasi

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Fenomena perubahan air laut yang berubah menjadi warna coklat di Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, sontak membuat warga setempat menjadi takut. Perubahan warna pada air laut ini juga diikuti dengan puluhan ekor ikan yang mati dan terdampar dipantai.

Menyikapi fenomena tersebut, Mujiburrahman, SH., MM Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan menyampaikan bahwa Bupati Halmahera Selatan H. Bahrain Kasuba telah menginstruksikan kepada dinas terkait yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) agar turun langsung ke lokasi untuk meninjau dan mencari tau penyebab terjadinya fenomena tersebut.

“Bupati telah memerintahkan kepada BPBD dan Dinas Perkim untuk mengambil langkah tanggap dengan segera turun ke lokasi terjadinya fenomena tepatnya di pulau makian”, Ungkap Mujiburrahman.

Lanjutnya, Tim BPBD Halsel dan Perkim akan berangkat malam ini, Selasa (25/2) menuju Ternate untuk kemudian menyebrang ke Pulau Makian.

Sementara itu, Kepala BPBD Halsel, Daud Djubaedi saat diwawancarai menyampaikan bahwa Tim BPBD akan turun menyusuri Desa Ploili dan Mantentengen Kecamatan Pulau Makian untuk melihat aspek potensi bencana dari fenomena tersebut. Melihat kekhawatiran warga yang mengaitkannya dengan gunung berapi Kie Besi Makian yang statusnya masih aktif.

“Dalam hal ini kami juga telah melakukan koordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kota Ternate terkait hubungan fenomena tersebut dengan aktifitas gunung berapi,” Jelas Kepala BPBD (Red)

Kampanye Terselubung, Bawaslu Halsel Tindak Lanjuti 7 ASN Ke KASN

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) belum lama ini di duga kuat turut terlibat dalam politik praktis dengan cara para Kadis di perkenalkan oleh Bupati Halsel Bahrain Kasuba yang setelah berdiri di hadapan masyarakat, para Kadis memperkenalkan diri serta mengajak masyarakat yang hadir pada acara peresmian Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Soa Sangaji Kecamatan Obi Barat Kabupaten Halsel untuk memilih Bakal Calon Bupati Halsel petahana dengan cara mengangkat dua jari dan berteriak lanjutkan dua periode.

Video fisual dan foto, Keterlibatan para Kepala-kepala Dinas di lingkup Pemda Halsel dalam politik praktis dengan cara mengkampanyekan Calon Bupati Halsel petahana Bahrain Kasuba ini viral di sejumlah akun facebook, dan dari hasil unggahan keterlibatan para ASN di Halsel pada politik praktis ini setiap momen kunjungan kerja Bupati Halsel, barang bukti foto dan video di ambil dan di laporkan secara resmi oleh Kuasa Hukum Tim Relawan Calon Bupati Halsel Usman Sidik-Hasan Ali Bassam kasuba, Irsan Ahmad ke Bawaslu Kabupaten Halsel.

Dari Laporan Kuasa Hukum Tim Relawan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati Halsel Usman Sidik-Hasan Ali Bassam Kasuba, Irsan Ahmad tersebut langsung di tindak lanjuti Bawaslu Halsel, dengan memanggil sejumlah Kadis yang di duga ikut dalam kampanye terselubung dengan Calon Petahana Bupati Halsel Bahrain Kasuba. Pada kunjungan kerja Bahrain Kasuba di Desa Soa Sangaji Kecamatan Obi Barat dari sejumlah Kadis yang ikut pada kunjungan kerja Bupati Halsel yang ikut di panggil Bawaslu Halsel di antaranya, Kadis Pendidikan dan Kebuadayaan, HJ. Nurlaila Muhamad, Kadis Nakertrans, Fahri Nahar, Kadis Perkim, Ahmad Hadi, Kadis Kominfo, Any Rajilon Kepala Pemberdayaan Perempuan dan KB Aisa Badaruni Kepala BPDB, Daud Jubedi dan Kabag Humas Pemda Halsel, Mujibur Rahman.

Sementara itu, Ketua Devisi Hukum dan Penindakan Bawaslu Kabupaten Halsel, Asman Jamil, saat di konfirmasi wartawan, melalui saluran teleponnya Senin, (25/02/2020) mengatakan, terkait 10 Kadis yang diduga ikut serta dalam kampanye terselubung pada saat Kunjungan Kerja (Kuker) dari proses penangan Bawaslu, hasilnya suda selesai proses penangannya dan kemarin juga suda di plenokan untuk di teruskan ke Provinsi, dari 10 ASN itu 7 orang Kadis yang memenuhi unsur pelanggaran kode etik untuk di tindak lanjuti ke KASN, dan yang 3 nya tidak di teruskan dengan alasan tidak memenuhi unsur pelanggaran kode etik.

Dikatakannya, 3 orang dari 10 orang yang diketahui tidak memenuhi unsur kampanye terselubung di antaranya, “Kadis PU Kabupaten Halsel, Ali Dano Hasan, Kepala BPMD Halsel, Bustamin Soleman dan Kadis Perijinan, Naser Koda, dan untuk 7 orang yang memenuhi unsur pelanggaran kode etik di antaranya, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Hj. Nurlaila Muhamad, Kadis Nakertrans, Fachri Nahar, Kadis Perkim Ahmad Hadi, Kadis Kominfo, Any Rajilun, Kepala Pemberdayaan Perempuan dan KB, Aisa Badaruni, Kepala BPDB, Daud Jubedi dan Kabag Humas, Mujibur Rahman, ke 7 Kadis yang terbukiti melakukan pelanggaran pemilu kampanye terselubung tersebut akan di tindak lanjuti ke KASN,” Cetusnya (Red)

Tinggalkan Tugas Selama 3 Tahun, Kades Koititi Bakal Diberikan Sanksi Berat

Daerah|oleh

HALSEL, CN – Kepala Desa Koititi, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut), terancam di berikan sanksi tegas, hal ini di sebabkan Kepala Desa Koititi Musli Marasabessy tidak pernah bertugas sehingga Musawarah Desa (Musdes) baru satu kali dilaksanakan selama 4 Tahun ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua BPD, Sirhan Saleh dan para anggota BPD lainnya pernah menyampaikan Bahwa selama Musli Marasabessy di lantik pada Tahun 2017 sampai Saat ini, hanya sekali melaksanakan Musdes di Tahun 2017.

Ketika di tanyakan perihal Musdes di Tahun sekarang Sirhan cs juga mengaku, mereka sudah menelpon Kades Koititi dan memintanya segera pulang ke Desa untuk laksanakan Musdes di Tahun 2020 ini, pada hal ia sudah berjanji akan pulang ke Desa, namun sampai saat ini tak kunjung datang.

“Saya dan teman-teman BPD sudah Telepon Musli dan dia bilang mau datang tapi sampai sekarang tidak datang,” Ungkap Sirhan dengan wajah kesal

Terpisah, kepada wartawan cerminnusantara.co.id Pada Senin, (24/02/2020) Camat Gane Barat, Jamal Ishak Mengatakan kalau pihaknya sudah menegurnya berulang-ulang kali namun tak pernah di hiraukan.

Meski begitu, Jamal ishak juga menyampaikan bahwa pihaknya akan memangil BPD untuk membahas persoalan Kades Koititi.


“Terkait masalah Kades Koititi, Saya akan panggil BPD,” Ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bustamin Soleman saat di konfirmasi melalui whatssAp menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Camat Gene Barat Jamal Ishak dan meminta untuk segera melakukan pemangilan secara resmi kepada Kades Koititi.

“Kami sudah koordinasi dengan Camat Saketa untuk segera memanggil Kades Koititi dengan panggilan resmi dan apa bila sampai dengan Tiga kali panggilan namun tidak di indahkan maka kami akan berikan sanksi tegas,” Jelas Bustamin (Hafik CN)