Pembagian BLT Tidak Merata, Kades Pelita Kembali Didemo

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Himpunan Pelajar Mahasiswa Ambatu Pelita ( Hipmap) kembali menggelar aksi unjukrasa di Desa Pelita Mandioli Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) memprotes terkait dengan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata berkisar 21 KK yang belum menerima Bantuan PKH dan Bansos Kemensos yang kemudian tidak mendapatkan BLT-DD.

Oleh karena itu, Hipmap meminta kepada Kades Pelita, Sabrun Usman untuk transparansi anggaran Dana Desa mulai dari 2017, 2018 dan 2019 maupun 2020.

Salah seorang orator aksi, Sunarto H. Hasan mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Hipmap dan Pemuda masyarakat didepan Kantor Desa Pelita, Sabtu (27/6/2020) itu tidak direspon positif oleh pihak Pemerintah Desa Pelita.

“Padahal kami hanya meminta untuk hadir didepan Kantor Desa untuk sering bersama karena jika masalah ini terus dibiarkan tanpa direspon, maka kami siap untuk melakukan tindakan anarkis dan sikap kami selanjutnya yaitu menyuruh Kepala Desa agar mundur dari jabatannya sebagai Kades Pelita sesuai dengan pernyataannya,” tegasnya.

Sunarto H. Hasan mengungkitkan, padahal Kades Sabrun, sebelum menjabat sebagai Kades Pelita mengatakan bahwa, kalau ketika ia terpilih sebagai Kades Pelita mengaku jika tidak mampu mensejahterakan rakyatnya ia siap diturunkan dari jabatannya.

“Kades pelita mengarakan, ketika saya terpilih sebagai Kepala Desa jika tidak mampu mensejahterakan masyarakat maka saya siap diturunkan dari jabatan sebagai Kades,” tututpnya. (Red/CN)

Pembagian BLT Tidak Merata, IPMI Palang Kantor Desa Indong

Berita Daerah Biro Halsel|oleh

HALSEL, CN – Ikatan Pelajar Mahasiswa Indong (IPMI) gelar aksi didepan Kantor Desa serta bakar ban akibat Pembagian Langsung Tunai (BLT) yang tidak merata oleh Pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Indong bahkan Kantor Desa saat ini sudah di palang oleh mahasiswa. Hal ini disampaikan oleh Korlap Aksi, Risal Lahoja yang juga Ketua IPMI ketika di konfirmasi wartawan cerminnusantara.co.id, Senin (18/5/2020).

“Tentang Bantun Langsung Tunai yang dibagikan secara tidak merata kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa. Pada hal seharusnya Pembagian tersebut harus sesuai dengan syarat dari Pemerintah yang dimana warga tidak mampu harus dapat Bantuan, sementara kebanyakan masyarakat ini banyak yang tidak mampu. Terus yang bikin resah masyarakat, orang yang seharusnya tidak berhak dapat malah tetap masih saja dapat BLT tersebut,” ungkapnya.

Lanjut Ketua IPMI, seperti PKH yang masih tetap dapat BLT sementara masyarakat yang kurang mampu tidak mendapatkan BLT sama sekali, hal ini membuat sebagian masyarakat merasa di anak tirikan.

“Kayak misalkan yang so dapat Bantuan PKH tapi masih saja dapat juga BLT sedangkan masyarakat yang tidak mampu tidak mendapatkan BLT maupun Bantuan yang lainnya bahkan tidak dapat apa-apa,” ungkapnya lagi.

Ia juga menyapaikan bahwa Pemerintah Desa pada saat melalukan pembagian BLT tidak di hitung per KK dan pendataannya pun belum jelas.

“Pembagian BLT tidak di hitung per KK tapi malah di di pilih-pilih saja, kayak lansia, dan yang janda-janda sementara pendataanya pun belum jelas,” katanya.

Selain itu, Mahasiswa Desa Indong juga mengadakan rapat dengan Pemerintah Desa, namun Kades Indong, Juma Tuanhuns tidak hadir dalam rapat tersebut.

“Saya tidak tahu alasan Kades kayak gimana..? Saolnya pada saat diadakan rapat oleh mahasiswa, namun Kades dan Pemerintah Desa lainnya tidak hadir,” jelasnya.

Risal Lahoja juga meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halsel agar kiranya lebih bijak mengawasi kebijakan Pemdes Indong.

“Kami meminta kepada Pemda agar lebih bijak lagi dalam mengawasi kebijakan Pemdes,” pintanya. (Red/CN)