PJs Bupati Halsel Dorong Program Pengembangan Pertanian Modern Berskala Rumah Tangga yang Dicanangkan Presiden Prabowo Subianto

HALSEL, CN – Pejabat Sementara (PJs) Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut),  Kadri La Etje, mendorong program pengembangan pertanian modern berskala rumah tangga.

Program ini bertujuan untuk menjawab program makan bergizi gratis, yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ke depan, siapapun Bupati terpilihnya, dia harus melaksanakan program ini, yaitu makan bergizi gratis. Kita sudah siapkan lokasinya, ” katanya, Rabu (13/10/2024).

Kadri La Etje mengatakan, lokasi pengembangan pertanian modern bersakala rumah tangga terletak di belakang kawasan Pasar Modern dan Mall Saruma di Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan.

Dikatakan, lokasi tersebut luasnya diperkirakan mencapai 10 hektare persegi.

Dimana, para petani akan dibina untuk menanam sayuran yang menjadi kebutuhan harian masyarakat.

“Jadi dibentuk lagi Badan Gizi di daerah. Badan ini akan membeli setiap hasil tanaman petani, peternakan dan hasil tangkap nelayan untuk memenuhi kebutuhan program yang dimaksud, “jelasnya.

PJs Bupati Halsel itu menyebut, lokasi pertanian modern yang dipusatkan dibelakang kawasan Pasar Modern dan Mall Saruma adalah sebagai langkah awal menjawab program makan bergizi gratis.

Karena menurutnya, masih banyak lahan tidur di Halsel yang harus dikembangkan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui kepemimpinan berikutnya.

“Jadi masyarakat kita yang mayoritasnya petani, ke depan didorong bertani secara modern. Ini yang harus dikembangkan,” ungkapnya.

Kadri La Etje meyakini, jika program pertanian modern ini dilaksanakan, maka Halmahera Selatan bisa menjadi supplier bahan dapur di setiap Daerah.

Disisi lain, perputaran uang tidak ke luar, karena semua kebutuhan telah tersedia.

“Jadi akan terbalik, kita tidak lagi dapat sayur-mayur dari Manado maupun Ternate. Tapi kita yang suplai ulang ke Manado dan Ternate, ” tutupnya. (Hardin CN)

Bupati Halsel Suarakan Masalah Pemulihan Pasca Bencana ke BNPB Pusat

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, melakukan pertemuan dengan Deputi Bidang Kedaruratan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Lukman, bertempat di ruang Deputi Kedaruratan BNPB Pusat di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dalam pertemuan itu, Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba, didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halsel, Aswin Adam, beserta 3 Kepala Bidang (Kabid) yakni, Kabid Pencegahan, Kabid Darurat dan Kabid Rehap.

Adapun tujuan dari pertemuan yang dibahas adalah langkah-langkah strategis dalam mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Halmahera Selatan.

Deputi Bidang Kedaruratan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Lukman, menyambut baik inisiatif dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam hal ini Bupati Bassam Kasuba, dalam upaya penanggulangan dampak bencana.

“Memang koordinasi lintas sektoral sangat penting dilakukan. Sehingga peran atau pro aktif seluruh stakeholder dalam mencapai pemulihan dampak bencana yang berkelanjutan dapat dilaksanakan secara baik,” tuturnya.

Sementara, Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mempercepat proses pemulihan pasca bencana guna mendukung pemulihan ekonomi masyarakat.

“Atas nama Pemkab Halmahera Selatan, mengucapkan terimakasih pada Deputi Kedaruratan BNPB Pusat atas kesediaannya mau menerima dan bersedia membantu Pemkab,” ucap Bupati Halsel.

Kepala BPBD Halsel, Aswin Adam, menjelaskan bahwa pertemuan dengan Deputi Kedaruratan BNPB Pusat dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur yang tidak di biayai oleh APBD, sehingga akan di usulkan ke APBN yang melekat pada BNPB pusat.

Menurutnya, anggaran yang diusulkan untuk penanggulangan bencana itu berupa Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan darurat seperti Banjir dan Tanah Longsor dan bencana lainnya yang terjadi di wilayah Halsel Tahun 2024.

“Jadi, usulan yang disampaikan. Alhamdulillah direspon baik pihak BNPB Pusat bahkan sudah menerjunkan tim ke Halmahera Selatan pada pekan kemarin. Tinggal menunggu hasil yang akan di ekspos tim BNPB Pusat untuk ditindaklanjuti,” tukasnya. (Hardin CN)

Bupati Halsel Teken MoU Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah di Wilayah Transmigrasi

HALSEL, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasan Ali Bassam Kasuba, mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penerbitan Sertifikat Tanah Transmigrasi yang diselenggarakan Kemendes, bertempat di Hotel Royal Kuningan Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Rakornas tersebut dibuka Wamen Kemendes, Prof. Paiman Raharjo MSi.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah di tingkat daerah dan pemerintah pusat dalam upaya mempercepat penerbitan sertifikat tanah bagi wilayah transmigran serta menyelesaikan berbagai permasalahan terkait tanah transmigrasi.

Dikesempatan itu, Paiman mengatakan, kegiatan Rakornas ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung penyelesaian masalah Agraria di kawasan Transmigrasi.

Kemendes berupaya mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mempercepat penerbitan sertifikat tanah transmigrasi.

“Program Reforma Agraria menjadi prioritas kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan memastikan hak atas tanah masyarakat transmigrasi terpenuhi,” ucapnya.

Ia menambahkan, tujuan utama reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, pengunaan dan pemanfaatan yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses, untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Perpres nomor 62 Tahun 2023.

Menanggapi hal ini, Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, mengucapkan terimakasih kepada Kementerian terkait atas sinerginya antar lembaga Pemerintah dalam mempercepat penyelesaian sertifikat tanah bagi masyarakat transmigrasi di wilayah Halsel.

Politikus PKS ini menyebut, tantangan seperti sengketa lahan serta permasalahan teknis lainnya tidak akan mengurangi semangat kami untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Dengan komitmen dan sinergi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemkab Halmahera Selatan optimis bahwa permasalahan sertifikasi tanah transmigrasi dapat segera diselesaikan,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Halmahera Selatan, Noce Totononu, mengatakan wilayah transmigrasi di Kabupaten Halmahera Selatan, merupakan salah satu yang menjadi perhatian khusus untuk penyelesaian masalah tanah milik warga transmigrasi baik yang ada di Desa Lalubi dan Fida Kecamatan Gane Timur.

Menurut Noce, kedua lokasi itu merupakan wilayah transmigrasi yang sudah cukup lama sehingga perlu dipastikan status lahan yang ditempati warga.

“Karena setiap pembahasan dalam rapat kami sudah sampaikan dan pihak lembaga terkait meminta untuk segera mendata kembali mana-mana yang belum di sertifikasi,” ungkapnya.

Ia mengaku, Rakornas ini mereka melakukan penandatanganan MoU terkait percepatan penerbitan sertifikat tanah di kawasan transmigrasi di Halsel.

“Ada tiga wilayah untuk penerbitan sertifikat tanah transmigrasi, pertama lahan pekarangan, lahan satu dan lahan dua,” tuturnya.

Diketahui, kegiatan Rakornas tersebut dihadiri oleh 10 Kepala Daerah di Indonesia yakni, Pj Bupati Aceh Tenggah, Pj Bupati Banyuasin, Bupati Ogan Hilir, Bupati Kapuas Hulu, Bupati Bima, Bupati Mamuju Tengah, Bupati Luwuk Timur, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Maroke dan Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba. (Hardin CN)

Bupati Halsel Pastikan Pembangunan RSP Pulau Makian Berjalan Lancar

HALSEL, CN – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat.

Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba, menyatakan dukungan penuh terhadap kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Pratama (RSP) Pulau Makian, yang diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

“Pembangunan RSP Pulau Makian adalah bukti nyata komitmen kami dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Terutama di Daerah-daerah yang aksesnya masih terbatas. Kami berharap dukungan dari masyarakat untuk memastikan bahwa pembangunan ini berjalan lancar dan selesai tepat waktu,” ujar Bupati Halsel Hasan Ali Bassam Kasuba kepada media ini, Kamis (12/9/2024).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Halsel, Safiun Rajulan menyampaikan, proyek ini telah memasuki tahap penyelesaian tender dengan nilai kontrak senilai Rp 19 miliar. Anggaran untuk kelanjutan pembangunan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2023 yang telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024.

“Kami memastikan bahwa setelah kontrak kerja selesai, pembangunan akan langsung dimulai,” akuSafiun Rajulan.

Ia menambahkan, proyek ini sebelumnya sempat terhenti pada 2023 karena masalah yang melibatkan pihak ketiga.

Pada awalnya, didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan dengan total Rp 44 miliar. Namun, akibat terhambatnya pelaksanaan proyek, sisah dana sebesar 30% tidak lagi ditransfer ke kas daerah. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Pemda Halsel mengalokasikan kembali dana melalui APBD.

“Pembangunan ini sebenarnya direncanakan selesai pada 2024. Namun karena masuk ke APBD Perubahan, maka kita akan melanjutkannya menutup kekurangan 30% tersebut,” tegas Safiun. (Hardin CN)

Bupati Halsel Dinobatkan Sebagai Pahlawan Perekonomian dan UMKM Versi Tempo

JAKARTA, CN – Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Provinsi Maluku Utara (Malut), menerima Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia 2024 dari media Tempo Grup, Selasa (10/9/2024) malam di Hotel Borobudur Jakarta.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Plt Sekjen Depdagri mewakili Mendagri, Tomsin Tohir Balau, didampingi Direktur Utama Tempo Grup Aruf Zulkifli kepada Hasan Ali Bassam Kasuba.

Hasan Ali Bassam Kasuba dinilai bak pahlawan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional kategori pembangunan ekonomi dan UMKM.

Selanjutnya sumbangsih terbaiknya, berdedikasi tinggi serta bekerja sepenuh hati.

Tempo mengungkap penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia yang diterima 46 kepala daerah atas kinerja dengan predikat baik.

Oleh karena itu, penghargaan tersebut diberikan berdasarkan penjurian yang selektif.

“Penghargaan ini, kami berikan berdasarkan Penjurian yang selektif dari penilaian atas jutaan data dari penyajian beberapa media nasional dan lokal,” tutur Zulkifli.

Sementara itu, Bupati Halsel, Hasan Ali Bassam Kasuba mengucapkan terimakasih kepada PT Media TEMPO atas penghargaan tersebut.

“Penghargaan ini merupakan dorongan bagi Pemerintah Daerah untuk terus mendorong pembangunan. Khususnya di sektor perekonomian dan UMKM di Halmahera Selatan,” tandasnya. (Hardin CN)