HALSEL, CN – Barisan Pelajar Mahasiswa Ngokomalako (BPMN) Kecamatan Kayoa Utara Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar aksi protes kepada Pemerintah Desa Ngokomalako dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di nilai bekerja sama untuk menutupi masalah dalam Desa dan juga di nilai lambat dalam menyelesaikan masalah pokok Desa.
Melalui rilis yang diterima Wartawan Cerminnusantara.co.id ini, aksi di gelar pada dua rute yakni tempat keramaian (Tempat Pesta) dan di depan Kantor Desa Ngokomalako, Rabu (5/8/2020) dengan massa aksi berkisar 25 orang lebih yang di mulai pada Pukul 08.15 WIT sambil pembakaran Ban.
Aksi yang gelar di peralat satu Buah Megarafon, satu Buah Spanduk yang bertuliskan “Pemdes Ngokomalako Berdosa/Bafoya”, selembaran Propaganda, dan Umbul-umbul.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Rais Ramli yang juga sebagai Sekertaris BPMN, saat di konfirmasi oleh para awak media melalui WhatsaAp menyampaikan dengan melihat situasi Desa Ngokomalako belakangan ini sangat memprihatinkan, baik itu pada situasi ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya.
Kata Rais, proses pemerintahan yang seharusnya menjawab serta melihat problem pokok yang terjadi di Desa Ngokomalako malah berbanding balik untuk menutupi masalah sosial yang terjadi lewat perselingkuhan antara Pemerintah Desa dan BPD.
“Penyalahgunaan demokrasi membawa situasi yang semakin parah, maka BPD yang seharusnya menjadi penengah, penampung aspirasi serta mengawal kinerja Pemerintah Desa tetapi BPD yang ada di Desa Ngokomalako itu hanya omong kosong belakang alias hanya ikut-ikutan perintah Kepala Desa,” ujarnya.
Menurutnya, sudah banyak cara yang dilakukan oleh BPMN sebagai langkah demokrasi, baik itu dalam bentuk aksi (Demostrasi) dan Audiensi. Maka kata Rais, sampai pada saat ini tuntutan mereka di hari-hari kemarin belum terealisasi oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Ngokomalako, yakni Suleman Abas.
“Maka dari itu, sikap dari kami BPMN, jika tuntutan kami tidak terealisasi maka akan adakan aksi susulan di tingkat kabupaten,” tegas Korlap.
Di ketahui, aksi berakhir pada pukul 11.00 Wit dengan di lakukan hering terbuka bersama pemerintah Desa Ngokomalako.
Adapun isu tuntutan dari BPMN diantaranya:
1. Transparansi anggaran Bumdes.
2. Transparansi anggaran Covid-19.
3. Transparansi anggaran pendidikan.
4. BPD segera keluar dari Kantor Desa.
5. Pemerintah Desa tidak merata dalam proses pembangunan.
6. Pemerintah Desa lemah dalam menangani kondisi pendidikan.
7. Pemdes jangan ikut ikutan. kampanye dalam menyambut PILBUP. (Red/CN)