HALSEL, CN – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengaku tidak mampu mempertanggungjawabkan biaya Studi Banding (Stuban) yang digelar belum lama ini.
Mengapa tidak? Stuban Kades di Jawa Barat di Tahun 2021 lalu, saat itu setiap Kades diduga dipaksa pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Halsel untuk menyetor senilai Rp 15 Juta.
Atas patokan biaya Stuban dari pihak DPMD Halsel yang mencapai belasan jutaan rupiah kepada puluhan Kades tersebut, kini sejumlah Kades yang enggan menyebutkan nama mengaku tak mampu mempertanggungjawabkan.
“Kami sekarang merasa bingung harus mengisi anggaran Stuban itu ke Pos mana, sementara anggaran Stuban saat itu bagi kami sangat besar. Karena ini bunyinya belasan Juta bukan 1 atau 2 Juta,” kesal sejumlah Kades saat ditemui wartawan cerminnusantara.co.id, Rabu (10/8/2022).
Sementara itu, Sekertaris DPMD Halsel, Faris Hi Madan ketika dikonfirmasi melalui via WhatsApp, dirinya meminta wartawan untuk menyebutkan nama Kades.
“Kades apa? Sebutkan nama, jangan cuma bilang sejumlah nama,” cetus Faris, Kamis (11/8).
Setelah itu, ditanya biaya Stuban yang disetor setiap Kades dan berapa banyak Kades yang diberangkatkan saat itu, Faris enggan menjawab hingga berita ini dikorankan. (Red/CN)