HALSEL, CN – Terkait insiden PDP dan Orang posistif Covid-19 yang keluar dari Hotel Sahid (14/05/20), Memberi gambaran penanganan yang tidak baik oleh Pemerintah Daerah.
Dalam tulisan yang di rilis media cerminnusantara.co.id Minggu (17/05/20) Direktur Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) Rorano, Asgar Saleh Menyampaikan bahwa Covid-19 ialah virus yang menular sangat cepat, Sebab itu Statusnya Pandemi karena seluruh dunia terdampak dalam waktu singkat. Covid19 adalah bencana non alam dan sudah jadi Darurat Kesehatan
Sementara Kapasitas kesehatan kita di Maluku Utara tidak siap, ini artinya Semua serba darurat dan berusaha menyesuaikan diri agar bisa bertahan, bahkan perbandinganya dulu belum ada Lab, sekarang sudah ada, Dulu belum ada kematian sekarang sudah ada.
Lanjutnya, Kondisi seperti ini serba salah, Bisa dibayangkan bagaimana kita harus mencari imam untuk shalat jenazah di tengah malam hanya karena semuanya belum terbiasa
Sementara itu Poin penting menurut Asgar ialah, masalah kepercayaan pada Otoritas Kesehatan (Dokter). Rasanya aneh jika ada yang sakit lalu ke dokter dan divonis malaria, TB, HIV, Demam Berdarah, Diabetes Melitus dan banyak penyakit lainnya, kita terima vonis itu dan membeli obat atau bersedia di rawat di RS agar sembuh. Dalam kasus Covid-19 ini, ada yang malah melawan keputusan Dokter
Asgar saleh melihat penyebabnya dari sisi Sosial Ekonomi, Ia mengatakan tragedi insiden Sahid Hotel adalah tamparan bagi pemerintah Daerah
“Alasannya, mereka keluar antara lain karena tidak ada jaminan kepada keluarga, ada yang isteri dan anaknya tak punya duit, ada yang listrik diputus, ada yang kosan belum bayar. Intinya mereka minta kepastian,” kata Asgar
Asgara Saleh menyampaikan bahwa, dari 77 kasus positif, mayoritas adalah laki-laki dan sebagian besar adalah Kepala Keluarga yang selama ini menafkahi hidup mereka. Sebab sebulan atau lebih dikarantina itu memukul ekonomi keluarga mereka.
“Bisa di bayangkan bahwa Ada rutinitas yang hilang, ada tanggungjawab yang tak bisa dilakukan karena di karantina, fungsi sebagai pemberi nafkah hilang dan Keluarganya susah sebab Sebulan tidak ada uang,” ucapnya.
Maka Kata Asgar, Pemerintah Daerah yang harus mengganti peran ini, Sebab ini bencana nasional, Tugas pemerintah tidak hanya sebatas karantina pasien tetapi memastikan seluruh kehidupan sosial ekonomi keluarga pasien berjalan normal.
“Katanya punya dana miliaran, Kalo satu KK yang sementara dikarantina disubsidi 3 juta per bulan untuk beli beras, bayar listrik dan air, beli ikan, beli susu untuk anak mereka, pasti tidak sampai 100 juta,” pungkas Asgar (Red/CN)