HALSEL, CN – Kepala Desa (Kades) Bori Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Provinsi Maluku Utara (Malut) diduga sunat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) Tahap III dan IV Tahun Anggaran 2022.
Dugaan itu terkuak lantaran BLT-DD yang diterima warga Bori tidak sesuai dengan jumlah total penerima.
Kepada cerminnusantara.co.id, warga Bori, Afrianto Miskin, Senin (2/1/2023) menyebutkan, jumlah total keluarga penerima manfaat BLT-DD Bori sebanyak 93 Kepala Keluarga (KK), namun dalam pembagian BLT-DD Tahap III dan IV hanya sebanyak 18 KK yang menerima.
“Keseluruhan penerima sebanyak 93 KK. Jadi warga Muslim 75 KK dan Nasrani 18 KK. Akan tetapi, 18 KK penerima dari Nasrani sudah disalurkan untuk BLT-DD Tahap III dan Tahap IV, 75 KK lainnya belum diberikan Kades Bori, Abdullah Piter hingga saat ini,” ujar Afrianto.
Afrianto bilang, masyarakat Desa Bori saat ini terus menyerukan suaranya hingga membuat postingan di Media Sosial (Medsos).
Dalam postingan-postingan dieliminasi Facebook ucapnya, masyarakat menyampaikan dan meminta kepada Kades Bori agar segera mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi Kebijakan yang di ambil terkait sebagian anggaran BLT-DD yang diduga telah digelapkan.
“Kami sudah mempertanyakan langsung ke Kades soal penerima BLT yang diberikan hanya 18 KK itu, namun jawaban Kades bahwa BLT itu sudah digunakan untuk kegiatan Bola pada Pertandingan Bupati Cup Tahun 2022. Dan hal itu, kata Kades Bori sudah mendapat restu dari pak Bupati dan Kadis PMD Halsel. Olehnya itu, hari ini kami berada di Kantor DPMD Halsel mau bertemu dengan pak Maslan Hi Hasan dan selanjutnya kami akan bertemu dengan Pak Bupati untuk mempertanyakan hal tersebut,” ucap Afrianto saat di temui di Kantor DPMD.
Lebih lanjut dijelaskannya, program BLT-DD adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai. Hal itu dilakukan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten dalam rangka menunjang ekonomi masyarkat kurang mampu.
“Sehingga kami berharap agar Pak Bupati Hi Usman Sidik dan Maslan Hi Hasan segera menegur Abdullah Piter dan menindak tegas atas kebijakan diskriminatif tersebut. Sebab, berita acara Musyawarah kesepakatan penerima BLT itu sebanyak 93 KK dan semestinya 93 penerima manfaat itu mendapatkan bantuan,” harapnya.
Sementara itu, Kades Bori Abdullah Piter saat diwawancarai menyebutkan, adanya tudingan yang menyebut dirinya diduga menggelapkan BLT-DD dari 75 KK Penerima manfaat itu tidak benar. Meski demikian, Abdullah Piter mengaku jumlah total penerima BLT-DD sebanyak 93 KK.
“Ada nama-nama yang sudah tidak menerima BLT-DD untuk Tahap III dan Tahap IV itu disebabkan yang bersangkutan sudah mendapat BLT-BBM dan ada juga yang namanya masuk sebagai penerima PKH. Kemudian soal pernyataan yang menyebut saya sudah konfirmasi Bupati dan Maslan itu juga tidak benar,” tutupnya. (Sain CN)